Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mencatat perluasan lahan pertanian untuk tanaman tebu hingga Juni 2026 mencapai sekitar 598 hektare atau melebihi dari target tambahan luas lahan tanaman tebu 350 hektare yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan perluasan lahan tebu mampu melebihi dari target yang ditetapkan Kementerian Pertanian ini merupakan kerja bersama semua pihak, dalam upaya mendukung gerakan nasional percepatan swasembada gula.

"Di sawah tegal ini merupakan salah satu titik perluasan lahan tebu, dan di sini sudah mulai ditanam luasnya sekitar 5 hektare," kata Bupati Rio saat kegiatan panen dan tanam tebu serentak program Bongkar Ratoon bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara virtual di Desa Juglangan, Kecamatan Panji, Situbondo, Kamis.

Mengenai target program peremajaan tanaman tebu atau bongkar ratoon di Situbondo, lanjut dia, sampai dengan pertengahan Juni 2026 telah mencapai sekitar 1.800 hektare, baik penanaman bibit tebu di sawah irigasi dan sawah tegal.

Menurut Rio, target program Bongkar Ratoon Situbondo tahun ini ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian seluas 3.076 hektare, dan saat ini capaian peremajaan atau tanam bibit tebu untuk peningkatan produktivitas tebu sudah terealisasi 1.800 hektare.

"Tentu kami optimistis mencapai target program Bongkar Ratoon dan menjadi penyumbang swasembada gula yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto," katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan) Kabupaten Situbondo Quratul Aini menambahkan, dari belasan ribu hektare tanaman tebu di Situbondo ditargetkan mampu memproduksi gula hingga sekitar 65 ribu ton pada tahun 2026.

"Target lebih dari 65 ribu ton gula tersebut merupakan total keseluruhan target tiga pabrik gula yang ada di Situbondo, yakni PG Assembagoes, PG Pandji dan PG Wringinanom," katanya.

Sementara itu, petani tebu asal Desa Juglangan, Kecamatan Panji, Mamat mengaku sengaja menyewa lahan perbukitan itu dijadikan sawah tegal untuk tanaman tebu.

"Semula di sini ini perbukitan, saya garap sistem sewa jangka waktu delapan tahun untuk 13 hektare, karena saya optimistis per hektare tebu bisa mencapai seribu kuintal. Kalau pengairannya kami menggunakan sumur bor," ujarnya.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Gorontalo (ANTARA) - Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII di Gorontalo akan menjadi ajang transfer teknologi dengan menampilkan berbagai inovasi budidaya tanaman pangan, hortikultura, hingga perikanan yang dapat dipelajari langsung oleh petani dari seluruh Indonesia.

Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Kementerian Pertanian Tedy Dirhamsyah di Gorontalo, Kamis, mengatakan sejumlah teknologi yang dipamerkan dirancang untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan.

"Di setiap petak, baik padi, jagung, kedelai, kacang hijau, kemudian hortikultura termasuk ikan itu ada semuanya," kata Tedy.

Ia menjelaskan peserta dapat melihat secara langsung penerapan teknologi budidaya berbagai komoditas strategis yang selama ini dikembangkan untuk meningkatkan hasil produksi.

Selain tanaman pangan, teknologi perikanan juga akan ditampilkan selama pelaksanaan PENAS XVII. Menurut Tedy, teknologi tersebut mampu meningkatkan kecepatan pertumbuhan ikan dalam luasan tertentu sehingga hasil panen menjadi lebih tinggi.

Ia menjelaskan, ajang pameran teknologi itu juga menghadirkan petani-petani berprestasi atau champion dari berbagai daerah di Indonesia yang telah berhasil menerapkan inovasi pertanian di lapangan.

"Champion-champion petani dari seluruh Indonesia untuk bisa melihat, bukan hanya padi tapi juga kedelai, kacang hijau," katanya.

Menurut dia, kehadiran petani berprestasi tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi peserta dalam menerapkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas usaha tani.

Tedy mengajak peserta memanfaatkan pelaksanaan PENAS XVII untuk belajar dan berdiskusi langsung mengenai teknologi yang dipamerkan selama kegiatan berlangsung.

"Teman-teman manfaatkan dalam waktu satu minggu untuk bisa belajar dan bertanya kepada para ahlinya yang ada secara teknis di lapangan," katanya.

PENAS XVII Petani Nelayan akan berlangsung di Gorontalo dan diikuti peserta dari berbagai provinsi di Indonesia.

Pewarta: Faradila Alim
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menerapkan berbagai strategi menghadapi kemarau yang diperkirakan terjadi pada 2026 ini, mulai dari teknologi hemat air, penggunaan varietas berumur pendek, pengaturan pola tanam yang lebih efisien untuk menjaga produktivitas hingga percepatan tanam setelah panen.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi menjelaskan pemerintah terus mendorong peningkatan indeks pertanaman melalui percepatan tanam. Jarak antara panen dan tanam kembali diupayakan tidak lebih dari 14 hari sehingga frekuensi tanam dapat meningkat.

"Kalau selama ini tanam dua kali setahun, kita dorong menjadi tiga kali. Yang sebelumnya satu kali kita dorong menjadi dua kali. Dengan lahan yang sama, produksi bisa meningkat karena frekuensi tanamnya bertambah," kata Suwandi dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Selain itu, petani juga didorong memanfaatkan lahan secara lebih optimal melalui pola tumpang sari dengan komoditas seperti kacang tanah, kacang hijau, dan sayuran guna meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

Menurut Suwandi, musim kemarau tidak selalu identik dengan penurunan produksi. Dengan pengelolaan air yang baik, musim kemarau justru dapat menjadi momentum peningkatan produktivitas karena tingginya intensitas sinar matahari yang mendukung proses fotosintesis tanaman.

"Di saat musim kemarau, pencahayaan matahari sangat baik sehingga produktivitas tanaman bisa meningkat. Ini justru menjadi peluang untuk meningkatkan produksi apabila dikelola dengan teknologi yang tepat," katanya.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah memperkuat pengembangan irigasi perpompaan yang menjadi salah satu strategi utama menghadapi perubahan iklim. Pada 2026 ini, pemerintah menyiapkan tambahan pompa yang mampu melayani sekitar satu juta hektare lahan pertanian.

Program tersebut melengkapi sistem perpompaan yang sebelumnya telah mendukung pengairan sekitar dua juta hektare lahan di berbagai wilayah.

"Kekuatan utama kita menghadapi musim kemarau adalah sistem perpompaan, pengelolaan sumber air dari waduk, embung, sungai maupun sumur yang terhubung dengan teknologi dan energi yang memadai," ujar Suwandi.

Kementan juga memperkuat sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, PLN, dan Kementerian ESDM untuk memastikan ketersediaan air dan energi bagi operasional pompa di lapangan.

Selain menjaga produksi, pemerintah juga memberikan perlindungan kepada petani melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan nilai pertanggungan hingga Rp6 juta per hektare bagi lahan yang mengalami gagal panen akibat bencana.

Petani terdampak kekeringan juga akan mendapatkan bantuan benih gratis, sarana produksi, dukungan alat dan mesin pertanian serta pendampingan percepatan tanam kembali.

Untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional, pemerintah pada 2026 mengalokasikan sekitar 57 ribu unit pompa air dan berbagai alat mesin pertanian lainnya guna mendukung keberlanjutan produksi pangan di seluruh Indonesia.

Dengan berbagai langkah tersebut, Kementan optimistis produksi pangan nasional tetap terjaga dan target swasembada pangan dapat terus diperkuat meski menghadapi tantangan musim kemarau.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Angka yang harusnya dicapai adalah peningkatan produksi 40 sampai dengan 50 persen dari produktivitas sebelum mengikuti program. Dengan rendemen meningkat 2 persen

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) siap mengawal peningkatan rendemen untuk program bongkar ratoon (BR) serta perluasan areal tanam tebu guna mewujudkan swasembada gula 2028.

Staf ahli Menteri Pertanian Haris Bahrun menyebutkan Kementan akan menurunkan tim yang berkompeten untuk melihat capaian produksi dan rendemen di tingkat petani.

"Angka yang harusnya dicapai adalah peningkatan produksi 40 sampai dengan 50 persen dari produktivitas sebelum mengikuti program. Dengan rendemen meningkat 2 persen," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin

Untuk wilayah Jawa, lanjutnya diharapkan produksi di atas 1.000 kuintal/ha dengan rendemen berkisar 8 - 10 persen.

Dalam rangka mewujudkan swasembada gula konsumsi, sejak 2025 pemerintah melakukan kegiatan bongkar ratoon dan perluasan areal tanam tebu.

Tahun ini sejumlah areal pertanaman yang menerima bantuan akan segera memasuki masa giling, tambahnya, oleh karena itu pencapaian peningkatan produksi dan rendemen tentu menjadi indikator suksesnya program.

Terkait hal itu, Haris menyatakan pemerintah akan melakukan investigasi lapang bekerjasama dengan lembaga berkompeten dan melakukan pengawalan tebang di wilayah Jawa, Lampung dan Sulsel.

Tindak lanjut dari hasil kajian tersebut akan dilaksanakan pengawalan rendemen di tingkat pabrik khususnya di PG milik pemerintah yang menjadi pendukung program ini.

"Seharusnya akan ada kenaikan rendemen tebu yang signifikan yang berdampak pada kenaikan produksi gula," ujarnya.

Sementara itu pengurus Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Provinsi Jawa Tengah Maryono menyatakan ada kesenjangan rendemen yang cukup signifikan antara PG swasta dengan PG milik pemerintah.

Hasil rendemen di musim giling lalu di PG swasta mencapai rata-rata 7 - 7,5 persen, tambahnya, sementara PG milik pemerintah 5 - 6 persen, dengan produksi 300 - 500 kuintal per ha.

Menurut petani tebu asal Kabupaten Rembang itu, untuk kegiatan BR dan perluasan di daerah tersebut seluas 1500 ha diperkirakan produksi mencapai di atas 700 kuintal/ha dengan rendemen di angka 7 - 9 persen sebab petani telah menanam varietas baru yang unggul

Sementara itu, Ketua KUD Sumber Bahagia Budi Susilo menyebutkan pada 2025 sekitar 6000 ha kebun anggota yang mengikuti program BR dan Perluasan. Diperkirakan produksi meningkat di atas 1.200 kuintal/ha dengan rendemen 8 - 9,5 persen.

"Keberhasilan bongkar ratoon tidak hanya ditentukan penyediaan benih bermutu, sarana produksi dan luasan yang diremajakan. Disinilah rendemen menjadi faktor menentukan. Namun juga ditentukan kepastian pendapatan setelah panen," katanya.

Oleh karena itu pihaknya mengusulkan kepada Menteri Pertanian melakukan pengawalan khusus terhadap penetapan rendemen tebu petani peserta bongkar ratoon khususnya 2025 serta adanya jaminan Rendemen Minimal (JRM) bagi peserta bongkar ratoon.

"Jika ini diterapkan akan memberikan insentif bagi petani mengikuti program pemerintah pada tahun berikutnya", kata Budi.

Sri Haryono, petani peserta bongkar ratoon yang berlokasi di Karanganyar, Jawa Tengah mengaku sebelum ikut program produktivitas hanya 600 kuintal/ha, dengan rendemen 5 - 6,5 persen. Ia berharap dengan adanya bongkar ratoon produktivitas bisa meningkat menjadi 900 kuintal/ha dengan rendemen 7,5 persen.

Sementara itu Direktur Eksekutif Learning Centre Indonesia Ichi Indrawa menyatakan lembaga tersebut telah melakukan kajian dan pemetaan potensi peningkatan produktivitas di berbagai daerah penghasil tebu.

"Kami sudah melakukan pengumpulan data pendahuluan perihal potensi peningkatan protas dan rendemen yang akan dilaporkan kepada Bapak Menteri Pertanian", katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai tambahan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) perlu difokuskan untuk memperkuat produksi pangan domestik guna mendukung swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan impor.

Ia mengatakan penguatan produksi diperlukan agar target swasembada pangan dapat tercapai dan ketergantungan terhadap impor pangan bisa dikurangi.

“Menurut saya tambahan dana untuk peningkatan produksi pertanian harus dilakukan guna mencapai swasembada pangan,” kata Esther kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengan Pendapat dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Rabu (10/6), menyatakan mendukung penguatan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) Tahun Anggaran 2027 dari Rp23,23 triliun menjadi Rp45,65 triliun untuk memperkuat program prioritas nasional dan meningkatkan produksi pangan.

Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk program lahan dan irigasi, prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian dan peternakan, penyuluhan dan penguatan sumber daya manusia, modernisasi pertanian, serta dukungan manajemen.

Indef menilai tambahan anggaran perlu diarahkan untuk memperkuat program produksi pangan domestik, bukan subsidi bahan pangan impor.

“Tambahan dana untuk penguatan program-program, bukan untuk subsidi bahan pangan impor,” ujar dia.

Esther menyarankan pemerintah menjalankan strategi komprehensif berbasis pendekatan Bagan Molenaar melalui empat pilar utama untuk memperkuat sektor pangan nasional.

"Saya menyarankan empat pilar utama yang bersama-sama membentuk tulang punggung jalan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan bagi petani dan peternak Indonesia," katanya.

Keempat pilar tersebut meliputi lingkungan yang mendukung, karakteristik pasar yang menguntungkan, optimalisasi karakteristik produksi, serta penciptaan mata pencaharian alternatif bagi petani dan peternak.

Ia menjelaskan lingkungan yang mendukung mencakup kebijakan, hukum, layanan, peraturan, lembaga, dan infrastruktur.

Menurut dia, faktor tersebut diperlukan untuk menciptakan prasyarat bagi produksi pangan yang lebih berkelanjutan dan kinerja ekonomi yang lebih baik.

"Petani kecil juga membutuhkan akses lebih baik terhadap pelatihan, bantuan teknis, pembiayaan, kredit, teknologi, serta informasi pasar," ujar dia.

Akses tersebut, lanjut dia, dapat meningkatkan produktivitas, kualitas hasil produksi, volume produksi, dan daya tawar petani.

Esther menilai pemerintah juga perlu terus mengembangkan dan menyediakan akses terhadap input berkualitas tinggi, seperti benih, pupuk, teknologi, dan layanan penyuluhan pertanian.

“Tantangannya ada tiga, produksi, distribusi, dan kelembagaan,” katanya.

Ia menambahkan pembenahan tiga aspek tersebut penting agar tambahan anggaran benar-benar berdampak terhadap petani, peternak, stabilitas harga, dan ketahanan pangan nasional.

Sementara itu, pemerintah juga tengah mendorong peningkatan produksi sejumlah komoditas yang masih bergantung impor, seperti kedelai dan bawang putih.

Kementerian Pertanian sebelumnya menyebut sekitar 95 persen kebutuhan bawang putih nasional masih dipenuhi dari impor sehingga penguatan produksi domestik dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pasar luar negeri.

Selain bawang putih, kedelai juga masih menjadi salah satu komoditas pangan yang bergantung pada impor di tengah kebutuhan industri tahu dan tempe yang terus meningkat.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan pemerintah tengah memperkuat riset pertanian melalui penempatan sekitar 1.000 peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang tersebar di berbagai daerah untuk mempercepat swasembada pangan nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) sepakat memperkuat sumber daya manusia (SDM) di bidang pertanian, mendukung ketahanan pangan nasional serta mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.

"Pembangunan pertanian tak hanya membutuhkan dukungan lahan serta sarana prasarana, tetapi juga sumber daya manusia unggul, terampil, adaptif dan profesional," tegas Gubernur Kalteng Agustiar Sabran di Palangka Raya, Jumat.

Agustiar menjabarkan kerja sama dengan Kementan ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan magang mahasiswa pada lahan kegiatan cetak sawah di Kalimantan Tengah.

"Penandatanganan nota kesepakatan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan Asta Cita Presiden, khususnya program swasembada pangan berkelanjutan di Kalimantan Tengah," tegasnya.

Melalui kerja sama pendidikan tinggi vokasi pertanian, diharap tercipta SDM pertanian profesional, mendukung program cetak sawah di Kalimantan Tengah, membentuk Brigade Pangan modern, serta memperkuat keterkaitan antara pendidikan tinggi dengan praktik lapangan dan program magang.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Hermanto mengatakan, kerja sama tersebut difokuskan untuk mendukung optimalisasi program cetak sawah yang terus dikembangkan hingga 2026.

Dia menyampaikan perkembangan konstruksi cetak sawah di Kalimantan Tengah pada 2025 ditargetkan mencapai kurang lebih 30 ribu hektare, sedangkan pada 2026 ditargetkan sekitar 10 ribu hektare.

“Kami berharap lahan sawah yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Salah satu terobosan dari Bapak Gubernur adalah pengembangan pendidikan vokasi, sehingga lahan sawah dapat menjadi lokasi praktik langsung bagi mahasiswa,” tuturnya.

Selama ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR) berkolaborasi melalui implementasi program Akademi Komunitas Muhammadiyah UMPR (AKM UMPR) melalui Program D1 Vokasi yang meliputi pertanian, perikanan, dan peternakan untuk mencetak 2.000 sumber daya manusia (SDM) bidang pertanian.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Banyuwangi, Jatim (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) membangun 29 titik sumur bor di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas pertanian di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu.

Selain sumur bor, Banyuwangi juga memperoleh dukungan pembangunan jaringan irigasi tersier sebanyak tiga unit dengan total panjang 300 meter serta bantuan benih untuk 1.001 hektare sawah dan tersebar di beberapa titik.

"Sumur bor ini memberikan kepastian ketersediaan air bagi petani sepanjang tahun, sehingga dapat mendorong produktivitas pertanian, sekaligus juga sebagai upaya antisipasi kekeringan memasuki musim kemarau," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat meresmikan rumah pompa di areal persawahan Kelompok Tani Kejibeling Desa Kaotan, Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi, Kamis.

Menurut dia, keberadaan bantuan rumah pompa dan sumur bor dari program optimasi lahan Kementerian Pertanian itu tidak hanya membantu menjaga pasokan air irigasi, akan tetapi juga memberi manfaat ekonomi yang lebih luas.

Dengan ketersediaan air yang stabil, lanjut Ipuk, petani dapat meningkatkan intensitas tanam dan mempercepat masa tanam, hingga menekan risiko gagal panen saat musim kemarau.

Selain itu, kata dia, rumah pompa menjadi pusat pengelolaan distribusi air yang lebih tertata dan efisien, dan air dapat dialirkan secara merata ke area persawahan, sehingga petani tidak lagi harus bergantian mendapatkan pasokan air seperti sebelumnya.

"Kami mengajak bersama-sama menjaga fasilitas yang sudah tersedia ini supaya bisa dimanfaatkan jangka panjang untuk kesejahteraan semua," tutur Ipuk.

Ketua Kelompok Tani Kejibeling Desa Kaotan Isa Ansori mengaku bersyukur atas bantuan sumur bor, karena sejak adanya sumur bor ketersediaan air menjadi lebih melimpah dan stabil.

"Sebelumnya, petani harus bergantian untuk dapat air, sekarang tidak lagi. Untuk masa tanam dan panen juga bertambah yang tadinya dua kali setahun bisa tiga kali setahun, dan sekarang tidak khawatir lagi menanam di musim kemarau karena airnya cukup," katanya.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyebutkan sekitar 60 persen dana untuk rehabilitasi lahan sawah yang terdampak bencana hidrometeorologi di akhir 2025 telah dialokasikan kepada kelompok-kelompok tani.

"Provinsi sifatnya menunggu pengajuan dari kabupaten untuk kemudian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang mentransfer kepada kelompok tadi. Sejauh ini dari total anggaran, yang telah ditransfer ke kelompok tani itu sekitar 60 persen," kata Kepala Dinas Pertanian Sumbar Afniwirman di Padang, Rabu.

Ia menjelaskan terdapat Rp228 miliar dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk kegiatan pertanian di mana Rp32 miliar lebih di antaranya dianggarkan khusus untuk merehabilitasi lahan sawah yang rusak ringan dan rusak.

"Dana APBN tersebut pada dasarnya tidak ditransfer ke daerah, melainkan berada di kas negara sehingga polanya berkaitan dengan satuan kerja," ujar dia.

Sementara itu, kepala dinas terkait di provinsi hanya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) berada di kabupaten dan kota terdampak. Sedangkan uangnya bukan berada di bank daerah melainkan di KPPN.

Kemudian, terkait prosedur pelaksanaan kegiatan diswakelolakan berdasarkan anjuran pemerintah pusat. Sehingga, masyarakat yang lahannya terdampak dapat memperoleh uang dari dana yang disediakan menjelang lahannya bisa produktif.

"Artinya ini dilaksanakan oleh kelompok tani di mana prosesnya diawali dengan calon petani dan calon lokasi (CPCL). Jadi, lahan perorangan ditotal menjadi lahan kelompok tadi yang kemudian dilakukan perjanjian kerja sama," ujar dia.

Hal tersebut juga dibarengi dengan adanya surat keputusan, penetapan lokasi dan sebagainya. Kemudian, saat proses di tingkat kabupaten selesai, maka kabupaten mengajukan permohonan pencairan dana ke provinsi.

"KPA melakukan verifikasi. Jika sudah lengkap, maka diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) ke KPPN. Saat selesai verifikasi di KPPN, barulah pihak itu mentransfer dana ke rekening kelompok tani yang bersangkutan," katanya menambahkan.

Menurut dia, daerah terdampak yang lebih dulu mengajukan pencairan ialah Kabupaten Solok yang mengalami rusak ringan seluas 1.247 hektare (Ha). Bahkan, per 12 Februari 2026 sudah ditransfer dana sekitar Rp112 juta ke rekening kelompok tani yang melaksanakan rehabilitasi lahan pertanian mereka.

Berdasarkan data kerusakan lahan akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025 Sumbar, ia merinci terdapat 2.802 Ha lahan rusak ringan dan 1.100 Ha lahan rusak sedang.

"Untuk anggaran, rusak ringan dikalikan Rp4,6 juta sementara rusak sedang dikalikan Rp13,5 juta," ujar dia.

Namun, untuk kelompok tani yang mengelola keuangan lebih dari Rp100 juta, maka berdasarkan aturan hanya boleh ditransfer sebanyak 70 persen sementara sisanya dicukupkan saat rehabilitasi lahan mereka selesai.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Terdapat lima berita ekonomi menarik yang tayang pada Kamis (23/4), dan masih menarik untuk dibaca hari ini seperti isu Kampung Haji yang tengah digarap oleh Danantara hingga soal realisasi investasi yang masuk ke Indonesia pada triwulan I 2026.

Berikut ikhtisar beritanya:

Kampung Haji, Danantara bidik tanah 400 meter dari Masjidil Haram

Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo menyampaikan Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani menargetkan membeli tanah 400 meter dari Masjidil Haram.

"Bulan ini, Pak Rosan Danantara lagi menge-bid melawan beberapa puluh pesaing untuk dapat tanah 400 meter dari Masjidil Haram," ujar Hashim dalam acara Economic Briefing 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya

Kementan targetkan produksi gula kristal putih 3,04 juta ton pada 2026

Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan produksi Gula Kristal Putih (GKP) mencapai 3,04 juta ton pada tahun ini dengan luas areal panen tebu existing nasional mencapai 576.538 hektare.

"Sinergi antara pemerintah, BUMN, swasta, petani tebu, dan seluruh pemangku kepentingan jadi kunci penting mewujudkan swasembada gula nasional secara menyeluruh, baik untuk konsumsi maupun industri," kata Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Kementan Abdul Roni di Surabaya, Kamis.

Baca selengkapnya

Danantara bidik investasi energi ke Singapura senilai 30 miliar dolar

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membidik keterlibatan dalam proyek kerja sama energi terbarukan dengan Singapura, dengan nilai investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai 30 miliar dolar AS atau sekitar Rp518,74 triliun.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan minat investor terhadap proyek penyediaan listrik hijau tersebut cukup besar. Proyek ini mencakup pembangunan infrastruktur panel surya serta jaringan transmisi lintas negara.

Baca selengkapnya

Menko Airlangga prediksi ekonomi tumbuh 5,5 persen di kuartal I 2026

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 5,5 persen pada kuartal I tahun 2026.

“Walaupun masih menunggu rilis dari BPS (Badan Pusat Statistik), namun beberapa kali dari kami memprediksi pertumbuhan di kuartal I secara fundamental cukup baik, dan angkanya lebih besar/sama dengan 5,5 persen,” kata Menko Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya

BKPM catat realisasi investasi triwulan I 2026 senilai Rp498,8 triliun

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi triwulan pertama tahun 2026 adalah sebesar Rp498,8 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis mengatakan, angka ini naik 7,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dengan realisasi tahun lalu adalah senilai Rp465,2 triliun.

Baca selengkapnya

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Martapura (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan bahwa langkah percepatan masa tanam yang dilakukan petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan (Sumsel), sebagai strategi menghadapi potensi penurunan produksi dan gagal panen akibat El Nino.

"Langkah ini sangat tepat karena saat ini sudah hampir memasuki musim kemarau panjang," kata Wamentan Sudaryono saat menghadiri gerakan percepatan tanam padi di Desa Sidomakmur, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur, Kamis.

Ia mengatakan pemerintah pusat dan daerah memperkuat langkah antisipatif menghadapi potensi dampak El Nino melalui gerakan percepatan tanam yang digelar di Desa Sidomakmur tersebut.

Gerakan menanam padi tersebut dilakukan menggunakan alat mesin pertanian modern, yakni rice transplanter riding dan walking.

Penggunaan teknologi tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya percepatan tanam sekaligus peningkatan efisiensi produksi di tengah ancaman penurunan curah hujan.

Sudaryono menekankan pentingnya percepatan masa tanam sebagai strategi menghadapi potensi penurunan produksi akibat El Nino.

Pemerintah pusat, ia mengatakan akan memberikan dukungan melalui berbagai program dan fasilitas untuk memastikan petani dapat meningkatkan frekuensi tanam dan panen.

“Intinya, petani harus dapat menanam lebih cepat dan lebih banyak, sehingga hasil panen juga meningkat,” katanya.

Melalui gerakan percepatan tanam dan penguatan kelembagaan petani, ia berharap Sumatera Selatan mampu menjaga stabilitas produksi pangan sekaligus meningkatkan kontribusinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memperkuat sektor pertanian.

"Petani merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus hadir secara nyata dalam membela dan memperjuangkan kepentingan petani,” kata Herman Deru.

Pewarta: Edo Purmana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan empat negara mengajukan permintaan impor pupuk urea dari Indonesia di tengah dinamika pasokan global.

Ia menyebut permintaan tersebut berasal dari India, Australia, Filipina, dan Brazil.

“Pupuk ini yang meminta langsung Dubes India menelepon, kemudian juga Australia, Filipina, dan Brazil. Empat negara ini memohon agar mendapatkan urea,” kata Amran usai rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu.

Ia mengungkapkan India telah mengajukan permintaan sekitar 500 ribu ton pupuk urea dari Indonesia.

Selain itu, Australia telah menyepakati pengiriman tahap awal sebesar 250 ribu ton pupuk urea.

“India menelepon lima hari yang lalu kalau tidak salah, meminta 500 ribu ton pupuk urea. Australia sudah putus 250 ribu ton tahap pertama,” ujarnya.

Sementara itu, Amran mengatakan rincian volume permintaan dari Filipina dan Brazil masih dalam pembahasan lebih lanjut.

Menurut dia, Indonesia memiliki ruang untuk mengekspor pupuk karena produksi nasional masih melampaui kebutuhan dalam negeri.

Produksi pupuk nasional saat ini mencapai 7,8 juta ton, sedangkan kebutuhan dalam negeri sekitar 6 juta ton sehingga terdapat potensi kelebihan pasokan yang dapat diekspor.

“Nah, kita kemungkinannya kita lepas satu juta ton,” ucap dia.

Amran menyebut peningkatan permintaan global saat ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kinerja ekspor sektor pertanian.

Namun, ia menegaskan keputusan ekspor akan mempertimbangkan kepentingan nasional secara menyeluruh.

Selain pupuk, ia juga menyebut kinerja ekspor komoditas pertanian lainnya mengalami peningkatan di tengah dinamika geopolitik global.

Mentan mengatakan nilai ekspor berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) meningkat sekitar Rp167 triliun, sementara impor menurun sekitar Rp41 triliun.

Kondisi tersebut, menurut dia, memberikan keuntungan sekitar Rp200 triliun bagi perekonomian nasional.

“Kita ada naik ekspor kita Rp167 triliun. Dan itu data BPS, bukan data Pertanian ya. Impor kita menurun, kurang lebih nilainya Rp41 triliun. Jadi kita dapat keuntungan Rp200 triliun,” ungkap Amran.

Sebelumnya, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty telah bertemu Wakil Menteri Pertanian Sudaryono pada 16 April 2026 untuk membahas rencana impor pupuk urea dari Indonesia guna memenuhi kebutuhan pertanian di negara tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyebut terdapat potensi kelebihan produksi urea yang dapat dialokasikan untuk ekspor setelah kebutuhan domestik terpenuhi.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bapak Presiden. Ini tertinggi cadangan kita, ini cukup untuk 324 hari, sampai akhir tahun cukup cadangan kita sekarang untuk beras

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa ketersediaan stok pangan nasional, khususnya beras, berada dalam kondisi sangat baik serta ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) meningkat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Amran Sulaiman dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

Dalam laporannya Mentan menyampaikan cadangan beras nasional saat ini telah mencapai sekitar empat juta ton dan diperkirakan akan meningkat signifikan dalam waktu dekat. Capaian tersebut bahkan menjadi yang tertinggi dalam sejarah cadangan beras nasional.

“Hari ini (cadangan beras) mencapai empat juta ton, data dua hari lalu sudah empat juta ton dan kemungkinan bulan depan sudah mencapai lima juta ton, Bapak Presiden. Ini tertinggi cadangan kita, ini cukup untuk 324 hari, sampai akhir tahun cukup cadangan kita sekarang untuk beras,” ujar Mentan Amran Sulaiman.

Dia juga menyampaikan terdapat sejumlah perkembangan positif di sektor komoditas strategis lainnya, salah satunya adalah peningkatan ekspor CPO yang mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan tersebut turut memperkuat kinerja ekspor sektor pertanian secara keseluruhan.

“Ada kabar menarik Bapak Presiden, CPO kita, ekspor kita naik enam juta ton. Sedangkan kita butuh untuk biofuel 5,3 juta ton, jadi Alhamdulillah naik,” ungkapnya.

Di sisi lain kinerja sektor pertanian juga tercermin dari kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Mentan menyebut bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian mencapai 5,74 persen, yang merupakan capaian tertinggi dalam 25 tahun terakhir.

“PDB sektor pertanian ini tertinggi selama 25 tahun, 5,74 persen PDB sektor pertanian. Kemudian NTP (Nilai Tukar Petani), tingkat kesejahteraan petani, tertinggi selama 33 tahun,” kata Mentan Amran Sulaiman.

Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah, termasuk kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) serta penurunan harga pupuk yang turut meningkatkan kesejahteraan petani.

“Ini karena kebijakan Bapak Presiden, HPP dinaikkan dan juga pupuk, harga pupuk turun 20 persen tanpa membebani Menteri Keuangan,” jelas Mentan Amran Sulaiman.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kondisi ketahanan pangan nasional saat ini menunjukkan fondasi yang kuat. Presiden juga menekankan pentingnya terus mencermati seluruh komoditas pangan, terutama sumber protein bagi masyarakat.

“Saya kira ini juga sesuatu yang bisa kita yakini, suatu fondasi yang kuat. Apapun terjadi, pangan kita aman. Tentunya semua komoditas harus kita cermati, terutama masalah protein. Protein, saya kira yang paling cepat masalah protein adalah perikanan, perikanan darat, dan perikanan lepas pantai, dan perikanan tangkap," tutur Presiden Prabowo.

Dengan capaian tersebut pemerintah optimis ketahanan pangan nasional semakin kokoh dan sekaligus memperkuat langkah Indonesia menuju swasembada pangan yang berkelanjutan.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026