Bank Dunia mengungkapkan 20 persen rumah tangga terkaya di Indonesia justru menikmati lebih dari setengah manfaat subsidi bahan bakar minyak (BBM). Hal ini mencerminkan bahwa kelompok tersebut mempunyai lebih banyak kendaraan sehingga tingkat konsumsi BBM lebih tinggi.

Dalam laporan Bank Dunia bertajuk "Indonesia Economic Prospects' edisi Juni 2026, lembaga tersebut menilai kondisi tersebut justru membebani anggaran negara karena menyerap dana fiskal yang besar.

Di sisi lain, manfaat subsidi BBM dianggap belum tepat sasaran lantaran hanya memberikan dukungan terbatas kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan.

"Akibatnya, sistem ini menyerap sumber daya fiskal yang langka sambil memberikan dukungan terbatas bagi masyarakat miskin dan rentan," tulis Bank Dunia dalam laporan tersebut.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025, Bank Dunia mencatat subsidi BBM masih lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Hal ini terlihat dari besarnya manfaat subsidi yang terus meningkat seiring kenaikan kelompok desil pendapatan.

Rumah tangga pada desil ke-10 atau kelompok 10 persen terkaya tercatat menerima manfaat subsidi terbesar, baik dari subsidi bensin, solar, maupun LPG. Sebaliknya, rumah tangga pada desil terbawah hanya memperoleh porsi subsidi yang relatif kecil.

[Gambas:Youtube]

Secara per kapita, total manfaat subsidi yang diterima kelompok desil tertinggi mencapai lebih dari Rp2,5 juta. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan kelompok desil terendah yang hanya memperoleh manfaat subsidi sekitar Rp50 ribu per kapita.

Bank Dunia menyebut temuan tersebut menunjukkan bahwa skema subsidi energi saat ini masih belum sepenuhnya tepat sasaran karena lebih banyak mengalir kepada kelompok masyarakat yang memiliki konsumsi energi lebih tinggi.

Melihat kondisi tersebut, mereka mengusulkan Indonesia untuk melakukan reformasi subsidi bahan bakar yang kredibel.

"Krisis minyak sekaligus membebani anggaran, mengikis cadangan fiskal sehingga membuka peluang untuk mereformasi subsidi bahan bakar," terangnya.

Adapun paket reformasi yang Bank Dunia usulkan meliputi tiga elemen. Pertama, penyesuaian harga BBM bersubsidi dilakukan secara bertahap dan diumumkan sejak awal kepada masyarakat. Langkah ini dinilai dapat memperkecil kesenjangan antara harga BBM bersubsidi dan harga pasar, sekaligus mengurangi beban subsidi yang ditanggung pemerintah.

Kedua, sebagian dana hasil penghematan reformasi subsidi BBM dialokasikan dalam bentuk bantuan tunai kepada 40 persen rumah tangga termiskin. Menurutnya, skema ini dapat sepenuhnya mengompensasi penurunan kesejahteraan yang dialami kelompok rentan akibat penyesuaian harga energi.

"Dengan biaya fiskal yang moderat sebesar sekitar 10 persen dari penghematan subsidi untuk transfer selama 1 bulan," kata Bank Dunia.

Ketiga, pemerintah mengalokasikan secara transparan dana hasil penghematan subsidi BBM ke berbagai program yang lebih produktif. Dana tersebut dapat digunakan untuk memperkuat perlindungan sosial, membiayai investasi publik, serta mendukung mata pencaharian kelompok masyarakat yang terdampak penyesuaian subsidi.

"Penghematan fiskal dari pendekatan ini akan meningkat seiring waktu, diperkirakan 1,3 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) selama dua tahun pertama, naik menjadi 2,1 persen setelah harga sepenuhnya disesuaikan," ungkapnya.

Bank Dunia menekankan reformasi subsidi BBM harus dibarengi pelaksanaan yang baik, mulai dari tahapan implementasi yang jelas, komunikasi publik yang efektif, kesiapan data penerima bantuan melalui DTSEN, hingga transparansi penggunaan dana hasil penghematan. Upaya tersebut dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap reformasi.

"Pelaporan yang transparan mengenai cara dana yang dihemat diinvestasikan kembali akan membangun kepercayaan yang diperlukan untuk mempertahankan reformasi," jelas Bank Dunia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons Bank Dunia yang memperkirakan defisit APBN akan melebar selama beberapa tahun ke depan.

Bank Dunia dalam laporan terbarunya berjudul Indonesia Economic Prospects (IEP) memprediksi defisit APBN 2025 akan tembus 2,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Bahkan, diramal terus melebar ke 2,9 persen pada 2027 alias mendekati batas 3 persen yang diatur dalam UU Keuangan Negara.

"Ya, suka-suka dia (Bank Dunia). Prediksi boleh, enggak prediksi juga enggak apa-apa, tapi kan selama ini juga sering meleset ... Anda jangan terlalu percaya World Bank!" ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).

Purbaya menjelaskan APBN berada di bawah kendali Pemerintah Indonesia, bukan pasar. Oleh karena itu, melebar atau tidaknya defisit akan sangat bergantung pada kepiawaian Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengendalikan belanja.

Di lain sisi, Purbaya menekankan pentingnya kemampuan pemerintah meningkatkan pendapatan negara. Pundi-pundi tersebut bisa diperoleh dari berbagai sumber, seperti pajak, bea dan cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Jadi, yang dilakukan oleh World Bank adalah prediksi ceteris paribus, dalam keadaan seperti sekarang, gak ada apa-apa, enggak ada perbaikan. Ya kayak gitulah kalau prediksi makroekonomi, ya gitu, berdasarkan past behavior dari sistemnya. Padahal, kan kita sedang berubah," jelasnya.

"Satu lagi, belanja juga kita kendalikan. Artinya, (defisit) bisa aja melebar, bisa saja enggak. Tergantung kebutuhan kita, tapi saya yakin kita akan kendalikan di level yang masih berkesinambungan ke depannya," sambungnya.

Berdasarkan laporan realisasi hingga 30 November 2025, APBN tercatat tekor Rp560,3 triliun atau setara 2,35 persen terhadap PDB. Sedangkan UU APBN 2025 memperbolehkan defisit 2,78 persen atau setara Rp662 triliun.

Bank Dunia menyoroti banyaknya anak muda Indonesia yang bekerja di sektor informal.

Hal tersebut tertuang dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025.

Dalam laporan tersebut, penyerapan tenaga kerja tercatat naik 1,3 persen (yoy) pada Agustus 2025.

Namun, pekerjaan yang bertambah kebanyakan bergaji rendah, termasuk sektor informal.

"Anak muda yang baru masuk dunia kerja secara tidak proporsional lebih banyak mendapatkan pekerjaan informal dengan kualitas rendah," bunyi laporan tersebut yang diluncurkan pada Selasa (16/12).

Bank Dunia menyoroti anak muda Indonesia memang berhasil mendapatkan pekerjaan, tetapi mereka cenderung tidak memiliki pekerjaan yang stabil dan memberikan perlindungan.

Individu berusia 15-24 tahun yang memasuki dunia kerja umumnya bekerja di sektor informal berlevel rendah. 

Lembaga keuangan internasional ini mencatat hanya kurang dari 15 persen yang bekerja di sektor formal di rentang usia tersebut.

Bahkan pada rentang usia 15-35 tahun, sebagian besar masih bertahan di pekerjaan informal berupah rendah sepanjang karier mereka.

Di sisi lain, pekerja formal pun belum tentu terlindungi.

"Hanya 11 persen pekerja upahan formal pada kelompok usia 15-35 tahun yang memiliki perlindungan jaminan sosial lengkap (kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun) serta kontrak kerja tertulis," kata Bank Dunia.

Bank Dunia juga menyoroti upah riil di Indonesia terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2018 hingga 2024, rata-rata upah riil turun sekitar 1,1 persen per tahun.

Pekerja dengan keterampilan tinggi mengalami penurunan terbesar, yaitu 2,3 persen per tahun, disusul pekerja dengan keterampilan menengah yang upahnya turun 1,1 persen per tahun.

Sebaliknya, upah riil pekerja dengan keterampilan rendah justru sedikit meningkat sekitar 0,3 persen per tahun.

"Hanya beberapa sektor yang tidak mengalami penurunan upah riil bagi pekerja berkeahlian tinggi adalah manufaktur bernilai tambah tinggi, sektor utilitas (khususnya listrik), serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK)," terang Bank Dunia.

 

IDXChannel - Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tangguh di 2026, dengan risiko yang secara umum berimbang.

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) Edisi Desember 2025, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan bertahan di 5 persen pada tahun depan, lalu meningkat menjadi 5,2 persen pada 2027.

Hal tersebut seiring pemulihan investasi secara bertahap yang yang dikelola negara melalui Danantara. Selain itu, pelonggaran kebijakan moneter untuk mendorong kredit sektor swasta, serta masuknya penanaman modal asing (Foreign Direct Investment/FDI) juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bank Dunia juga menilai inflasi yang rendah dan stimulus fiskal akan menopang konsumsi swasta. Namun, kontribusinya terhadap pertumbuhan diperkirakan lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut seiring melemahnya pendapatan tenaga kerja, khususnya di kalangan konsumen kelas menengah.

Inflasi diperkirakan tetap berada dalam kisaran sasaran, meskipun volatilitas harga pangan dan energi masih menjadi tantangan yang berulang.

Risiko ke bawah (downside risks) mencakup potensi pelemahan lebih lanjut pada upah riil yang dapat semakin menekan konsumsi, meningkatnya ketegangan perdagangan global, serta pembalikan kondisi keuangan eksternal.

Dari sisi domestik, penerimaan negara yang lebih rendah dari rencana berpotensi menguji kepatuhan terhadap aturan fiskal dan membatasi ruang belanja pemerintah.

Sementara itu, risiko ke atas (upside potential) dapat muncul dari permintaan yang lebih kuat di negara mitra dagang utama, serta percepatan implementasi reformasi deregulasi di bidang usaha, perdagangan, dan investasi yang saat ini tengah berjalan.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta: Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh 5 persen pada periode 2025-2026, sebelum meningkat ke level 5,2 persen pada 2027. Proyeksi itu tertuang dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025.

"Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, ekonomi Indonesia masih cukup tangguh. Pertumbuhan PDB bertahan di kisaran 5 persen per tahun, setara dengan tahun-tahun sebelumnya dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara berpendapatan menengah. Ini merupakan kabar baik," ujar Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Carolyn Turk di Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 16 Desember 2025.

Prediksi terbaru itu lebih tinggi dibandingkan estimasi dalam laporan IEP edisi Juni 2025 sebelumnya yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7 persen pada 2025, 4,8 persen pada 2026, dan 5 persen pada 2027.

Investasi dan ekspor jadi penopang

Berdasarkan laporan terbarunya, pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh peningkatan investasi dan ekspor yang mampu mengimbangi tren konsumsi swasta yang sedikit melemah.

Bank Dunia juga mencatat bahwa kenaikan proyeksi pertumbuhan didukung oleh peningkatan investasi secara bertahap, termasuk melalui investasi negara lewat Danantara, pelonggaran kebijakan moneter untuk mendorong kredit sektor swasta, serta arus Penanaman Modal Asing (PMA).

Inflasi yang rendah dan stimulus fiskal diperkirakan akan menopang konsumsi swasta.

Meski demikian, Carolyn menilai tantangan pasar tenaga kerja masih membebani kesejahteraan rumah tangga di Indonesia. Indikator pasar tenaga kerja menunjukkan masih adanya masalah terkait kualitas pekerjaan, khususnya bagi generasi muda.

Selama periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025 sendiri, tingkat penyerapan tenaga kerja meningkat 1,3 persen. Namun, seluruh tambahan lapangan kerja tersebut berasal dari sektor-sektor dengan upah lebih rendah.

Tak hanya itu, Bank Dunia juga mengamati bahwa upah riil cenderung menurun sejak 2018, sementara jumlah pekerjaan dengan keterampilan menengah menyusut dibandingkan pekerjaan berupah rendah maupun berupah tinggi. Kondisi ini turut menekan konsumsi rumah tangga.

"Inilah kenapa saat ini jadi momen krusial untuk memadukan stabilitas makroekonomi Indonesia, sebagai salah satu kekuatan utamanya, dengan reformasi struktural yang lebih mendalam. Tujuannya cukup jelas, yakni meningkatkan kapasitas perekonomian serta memungkinkan sektor swasta menciptakan lapangan kerja dengan upah yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia," kata Carolyn.

Salah satu fokus reformasi yang disoroti Bank Dunia dalam laporannya adalah penguatan fondasi digital nasional, mencakup jaringan pita lebar (broadband), infrastruktur pusat data (data center), serta kerangka regulasi pengembangan digital.

Dirinya menilai, fondasi ini bakal menentukan kecepatan dan keandalan akses internet masyarakat, efektivitas operasional bisnis berbasis komputasi awan, serta kualitas layanan modern di sektor pendidikan dan kesehatan.

"Kami meyakini bahwa Indonesia dapat mendorong pertumbuhan produktivitas yang lebih cepat dan memperluas peluang ekonomi dengan memperkuat kualitas serta jangkauan infrastruktur digital. Infrastruktur digital yang lebih kuat akan menciptakan peluang kerja baru, baik di sektor digital maupun melalui efek pengganda ke seluruh perekonomian, khususnya bagi generasi muda dan perempuan, terutama di wilayah yang kurang beruntung dan paling terdampak oleh keterbatasan konektivitas," tambahnya.

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5 persen pada periode 2025–2026, sebelum meningkat ke level 5,2 persen pada 2027. Proyeksi tersebut tertuang dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025.

“Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, ekonomi Indonesia masih cukup tangguh. Pertumbuhan PDB bertahan di kisaran 5 persen per tahun, setara dengan tahun-tahun sebelumnya dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara berpendapatan menengah. Ini merupakan kabar baik,” ujar Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Carolyn Turk di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Proyeksi terbaru tersebut lebih tinggi dibandingkan estimasi dalam laporan IEP edisi Juni 2025, yang sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7 persen pada 2025, 4,8 persen pada 2026, dan 5 persen pada 2027.

Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh peningkatan investasi dan ekspor yang mampu mengimbangi tren konsumsi swasta yang sedikit melemah.

Kenaikan proyeksi pertumbuhan tersebut juga didukung oleh peningkatan investasi secara bertahap, termasuk investasi negara melalui Danantara, pelonggaran kebijakan moneter untuk mendorong kredit sektor swasta, serta arus penanaman modal asing (PMA). Inflasi yang rendah dan stimulus fiskal diperkirakan turut menopang konsumsi swasta.

Meski demikian, Carolyn menilai tantangan di pasar tenaga kerja masih membebani kesejahteraan rumah tangga di Indonesia. Indikator pasar tenaga kerja menunjukkan masih adanya persoalan kualitas pekerjaan, khususnya bagi generasi muda.

Pada periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025, tingkat penyerapan tenaga kerja meningkat sebesar 1,3 persen. Namun, seluruh tambahan lapangan kerja tersebut berasal dari sektor-sektor dengan tingkat upah yang lebih rendah.