Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menggarap peluang pertumbuhan pembangunan dan renovasi rumah di kawasan permukiman padat perkotaan melalui penguatan layanan beton siap pakai skala kecil.

Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni mengatakan kebutuhan pembangunan hunian, renovasi rumah, dan pengembangan properti di kawasan perkotaan membuka peluang bisnis baru bagi perusahaan di segmen ritel bahan bangunan.

“Sebagai pemain utama di industri bahan bangunan, SIG terus menghadirkan solusi inovatif untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang semakin beragam,” kata Vita dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, pertumbuhan kawasan penyangga perkotaan, kebutuhan hunian baru, serta tren renovasi properti eksisting mendorong peningkatan permintaan beton siap pakai skala kecil dan menengah.

SIG melalui unit bisnis PT Solusi Bangun Beton mengembangkan layanan MiniMix, armada truk pengantar beton berukuran kecil untuk menjangkau area permukiman padat dengan akses jalan terbatas yang tidak dapat dilalui truk mixer konvensional.

Armada pengantar memiliki dimensi lebar 2,2 meter, tinggi 3,2 meter, dan panjang 6,4 meter.

Vita mengatakan layanan tersebut memungkinkan beton siap pakai menjangkau proyek pembangunan dan renovasi rumah di kawasan perkotaan yang membutuhkan efisiensi dan kepraktisan.

Saat ini, PT Solusi Bangun Beton mengoperasikan 42 armada yang melayani Jakarta, Bandung, Cianjur, Yogyakarta, Surabaya, dan sekitarnya.

Operasional layanan tersebut didukung 30 batching plant yang tersebar di Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Perseroan optimistis layanan tersebut dapat menjangkau lebih banyak pelanggan sekaligus mengoptimalkan peluang pertumbuhan bisnis beton siap pakai secara berkelanjutan.

Sebelumnya, SIG mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 380 persen menjadi Rp46 miliar dari Rp10 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara kumulatif hingga Mei 2026 (year-to-date/YTD), perseroan mengantongi laba bersih Rp152 miliar setelah pada periode yang sama tahun lalu masih membukukan kerugian.

Perbaikan kinerja tersebut berkaitan dengan transformasi model bisnis yang dijalankan perusahaan termasuk efisiensi operasional, optimalisasi proses bisnis, penguatan fundamental perusahaan, serta peningkatan profitabilitas dan daya saing.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Tahun ini, DUNLOP secara resmi telah memperkenalkan BLUE RESPONSE TG kepada pengguna ban di Indonesia. BLUE RESPONSE TG merupakan penyempurnaan dari SP Sport LM705 yang menghadirkan pengendalian presisi, kenyamanan premium, dan umur pakai optimal.

Mengusung filosofi "Smart Choice, Smart Premium", ban untuk berbagai jenis kendaraan mulai dari mobil konvensional hingga mobil listrik ini juga dilengkapi dengan layanan purnajual eksklusif, yaitu SmartCare. Bukan sekadar program garansi, SmartCare adalah wujud nyata kepedulian DUNLOP untuk memastikan setiap perjalanan Anda mendapatkan perlindungan terbaik. Dua Raksasa Ban Jepang Kawin di Indonesia: Membedah Strategi Dunlop dan Falken Rebut Hati Pengemudi

Dengan jaminan penggantian ban hingga 12 bulan atau 24.000 km, program ini diluncurkan sebagai komitmen DUNLOP menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia yang terus berkembang. Juga menuntut keamanan serta kenyamanan tertinggi di setiap perjalanan. "Kami telah memulai penjualan BLUE RESPONSE TG sebagai ban Smart Premium DUNLOP di pasar Indonesia sejak Februari tahun ini,” kata Direktur Sales & Marketing PT Sumi Rubber Indonesia Tomohiro Senna, Rabu (11/6/2026).

Tomohiro mengatakan, produk ini merupakan produk global DUNLOP yang dipasarkan di Indonesia maupun di seluruh dunia. Untuk memberikan rasa aman yang lebih bagi para pelanggan saat membeli dan menggunakan ban Smart Premium ini, perusahaan meluncurkan program SmartCare, khusus untuk pasar Indonesia.

”Melalui program ini, kami tidak hanya menghadirkan ban berkualitas tinggi, tetapi juga memberikan nilai premium pada layanan purnajual demi mendukung pengalaman berkendara yang aman dan nyaman bagi pelanggan di Indonesia,” ujarnya.

Apa itu SmartCare?

SmartCare merupakan program yang ditawarkan secara eksklusif kepada pengguna DUNLOP BLUE RESPONSE TG. Dengan SmartCare, setiap konsumen BLUE RESPONSE TG tidak hanya mendapatkan ban berkualitas, tetapi juga layanan purnajual yang benarbenar peduli dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.

Program ini hadir demi menyediakan layanan yang mampu menjawab kebutuhan pelanggan yang kian beragam. ”Bersamaan dengan itu, program ini juga didorong oleh komitmen kami untuk memperluas kesadaran akan pentingnya perawatan ban berkala yang berkaitan langsung dengan keselamatan berkendara, seperti pengecekan tingkat keausan dan tekanan udara.” ujar General Manager of Product Development & Technical Service PT Sumi Rubber Indonesia, Yukishi Yoshida.

Program SmartCare DUNLOP dibangun di atas tiga aspek layanan yang saling melengkapi untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih aman dan menyenangkan. Pertama,SmartCare Warranty. Jaminan penggantian ban baru apabila terjadi kerusakan akibat pemakaian normal sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Kedua,SmartCare Maintenance. Layanan perawatan berkala gratis yang mencakup pemeriksaan tekanan angin dan kondisi fisik ban oleh mekanik terlatih di toko Mitra SmartCare, sehingga performa ban tetap prima sepanjang masa pakainya.

Ketiga, SmartCare Hotline. Layanan komunikasi resmi yang siap mendampingi konsumen kapanpun untuk konsultasi, pertanyaan, maupun penyampaian keluhan melalui WhatsApp resmi DUNLOP TYRES INDONESIA di nomor +62 812-9550-7273.

SmartCare Warranty memberikan masa garansi selama 1 tahun atau 24.000 km (mana yang tercapai lebih dahulu) sejak tanggal pembelian ban DUNLOP BLUE RESPONSE TG. Program ini eksklusif untuk produk BLUE RESPONSE TG yang telah didaftarkan di website resmi DUNLOP, dan dirawat berkala di toko mitra SmartCare resmi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku

Konsumen wajib melakukan 4 kali perawatan berkala di toko Mitra SmartCare resmi dengan jadwal (mana yang tercapai lebih dulu):

1. Sesi 1: ±2.000 km / 1 bulan

2. Sesi 2: ±8.000 km / 4 bulan

3. Sesi 3: ±14.000 km / 7 bulan

4. Sesi 4: ±20.000 km / 10 bulan

Setiap sesi meliputi pengecekan kondisi fisik ban dan pengisian tekanan angin gratis (tidak termasuk nitrogen). Garansi tidak berlaku apabila produk tidak terdaftar, perawatan berkala tidak dilakukan, atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan pemasangan, fungsi kendaraan, perawatan yang tidak tepat, penggunaan yang tidak sesuai (balap, off-road, overload), faktor eksternal/kontaminasi (bahan kimia, garam, bencana alam, dsb.), maupun ban yang telah berpindah tangan atau diperjualbelikan di masa garansi.

Biaya jasa bongkar-pasang, balancing, spooring serta biaya yang timbul saat penggantian ban menjadi tanggungan konsumen sesuai dengan masing-masing kebijakan toko. Informasi lengkap mengenai syarat dan ketentuan serta lokasi mitra SmartCare resmi dapat dilihat melalui https://dunlop.co.id /id/tentang-smartcare.

Untuk mendaftarkan SmartCare Warranty, Anda dapat melakukan registrasi melalui tautan https://dunlop.co.id/id/warranty/auth/login dan mengikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Beli minimal 2 (dua) ban DUNLOP BLUE RESPONSE TG dalam 1 (satu) kali transaksi.

2. Pastikan pembelian dilakukan di toko Mitra SmartCare yang ditunjuk resmi oleh DUNLOP.

3. Daftarkan akun Anda dan registrasikan garansi produk melalui website resmi DUNLOP.

4. Siapkan dokumen pendukung berupa invoice pembelian ban, foto tahun produksi ban (DOT), foto barcode ban, dan foto odometer kendaraan.

Pastikan barcode ban telah difoto sebelum ban dipasang (barcode terletak di dinding samping ban bagian dalam dekat bibir velg). Cek panduan registrasi SmartCare selengkapnya pada tautan: https://dunlop.co.id/id/smartcare-guide.

JAKARTA - PT Krakatau Steel Tbk (Persero) menggandeng perusahaan raksasa Tiongkok yaitu Hebei International Trade Group Co., Ltd, sebagai langkah awalmeningkatkan kemampuan sehinggadapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap baja impor . Kerja sama perdagangan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Direktur Utama Krakatau Steel Dr. Akbar Djohan dan Chairman Hebei International Trade Group Co., Ltd, Zhang Yougui di Gedung Krakatau Steel, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).

Hadir dalam penandatanganan MoU, delegasi Tiongkok yang dipimpin Wakil Gubernur Eksekutif Provinsi Hebei Zhao Chenxin dan sejumlah pelaku industri baja dari Negeri Tirai Bambu. Juga hadir dan memberi sambutan, Gubernur Banten, Andra Soni.

”Melalui kerja sama perdagangan ini, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor baja,” kata Akbar Djohan.

KRAS Ambil Bagian dalam Hilirisasi Nasional Fase 2: Perkuat Kedaulatan Industri Baja Nasional



Ia jugamenambahkan, Krakatau Steel telah menyiapkan lahan sekitar 2.000 hektare di kawasan ekonomi khusus guna mendukung masuknya investasi baru di sektor industri baja . Ke depan, pabrik-pabrik baja dari Tiongkok diharapkan membangun fasilitas produksi langsung di Indonesia dengan memanfaatkan bahan baku dari Krakatau Steel.

“Kami ingin industri baja dibangun di Indonesia agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri,” ucapnya.

Gubernur Banten Andra Soni optimistis masuknya mitra asal Provinsi Hebei, Tiongkok, akan memperkuat industrialisasi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten, khususnya Kota Cilegon sebagai pusat industri baja nasional. Menurutnya kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi Banten sebagai kawasan industri nasional.

Andra Soni juga menilai, keberadaan Krakatau Steel sebagai industri hulu strategis didukung potensi besar yang dimiliki Banten, terutama keberadaan pelabuhan internasional di Cilegon dengan kedalaman alami hingga 21 meter. Ia menambahkan, kondisi tersebut menjadi daya tarik penting bagi investor global untuk mengembangkan industri baja terintegrasi di Banten.

Perkuat Masa Depan Industri Baja Nasional, Danantara Bersama DPR Kawal Kinerja KRAS



Selain memiliki infrastruktur industri yang kuat, wilayah tersebut dinilai sangat mendukung pengembangan hilirisasi dan distribusi industri skala besar. “Ini menjadi momentum penting bagi industrialisasi nasional dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Andra.

Sementara itu, Wakil Gubernur Eksekutif Provinsi Hebei Tiongkok Zhao Chenxin menyampaikan, bahwa Provinsi Hebei merupakan salah satu pusat industri baja terbesar di Tiongkok yang kini berkembang dengan dukungan teknologi modern dan ramah lingkungan.

Ia menilai Indonesia memiliki prospek besar dalam pengembangan industri baja jangka panjang. Selain memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara, investasi tersebut juga diharapkan mendorong transfer teknologi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

“Kerja sama hari ini kami harapkan menjadi awal kolaborasi yang lebih besar di masa depan,” ujar Zhao Chenxin.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmi Radhi menilai kebijakan insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) berbasis nikel yang tengah disiapkan, menjadi momentum penting untuk memperkuat industri baterai nasional sekaligus memperdalam hilirisasi mineral.

Dia dalam keterangan di Jakarta, Selasa menyampaikan kebijakan tersebut menjadi instrumen penting untuk mengarahkan pengembangan industri kendaraan listrik nasional agar lebih terintegrasi dengan kekuatan sumber daya domestik.

"Kalau dilihat sekarang pemerintah lebih selektif. Untuk pemberian insentif pada kendaraan berbasis nikel saya kira bagus, karena kita punya produksi nikel sehingga bisa mendorong hilirisasi menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik nasional," kata Fahmi.

Menurut dia, kebijakan insentif yang membedakan kendaraan berbasis nikel dan non-nikel dinilai lebih tepat sasaran dibandingkan kebijakan sebelumnya, termasuk dengan mulai berkurangnya insentif terhadap kendaraan listrik impor utuh atau completely built up (CBU).

Menurut dia, relevansi kebijakan tersebut tercermin dari pasar kendaraan listrik Indonesia yang terus tumbuh pesat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), total penjualan mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) mencapai 56.204 unit pada 2024 dan meningkat menjadi 114.413 unit sepanjang 2025.

Namun demikian, pertumbuhan pasar masih didominasi kendaraan listrik berbasis baterai lithium iron phosphate (LFP), yang teknologi dan bahan bakunya belum diproduksi di dalam negeri.

Berdasarkan data wholesales Gaikindo yang diolah, penjualan EV berbasis LFP mencapai 46.814 unit atau 83,3 persen dari total pasar pada 2024, sedangkan kendaraan berbasis nickel-manganese-cobalt (NMC) hanya mencapai 9.390 unit atau 16,7 persen.

Pada 2025, dominasi LFP mulai menurun meski masih menguasai pasar dengan 88.344 unit atau 77,2 persen. Sementara itu, kendaraan berbasis NMC meningkat menjadi 26.069 unit atau 22,8 persen.

Pertumbuhan kendaraan berbasis NMC tercatat melonjak 177,6 persen sepanjang 2025, lebih tinggi dibandingkan LFP yang tumbuh 88,7 persen. Kondisi tersebut menurut dia, menunjukkan pasar kendaraan listrik Indonesia masih memiliki ruang besar untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya domestik.

Fahmi mengingatkan, apabila pertumbuhan pasar kendaraan listrik terus didominasi teknologi LFP, maka potensi nilai tambah industri berisiko lebih banyak mengalir ke luar negeri.

"Yang paling penting justru bagaimana ini menjadi kesempatan bagi Indonesia menciptakan ekosistem industrialisasi kendaraan listrik dari hulu sampai hilir," ujarnya.

Ia menilai pengembangan kendaraan listrik berbasis NMC menjadi strategis karena Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia yang dapat diintegrasikan langsung dengan industri baterai nasional.

Lebih lanjut, Fahmi menekankan subsidi saja tidak cukup, pemerintah juga dinilai perlu proaktif memastikan pembangunan fasilitas produksi di Indonesia, peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta transfer teknologi dari investor asing agar Indonesia mampu membangun industri kendaraan listrik yang mandiri.

Menurut dia, konsistensi roadmap hilirisasi menjadi faktor penting agar pengembangan kendaraan listrik dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi nasional.

Fahmi juga menilai Holding Industri Pertambangan MIND ID dapat memainkan peran strategis dalam memperkuat hilirisasi nikel dan pengembangan industri baterai nasional, termasuk menggandeng investor luar negeri yang memiliki teknologi pengembangan baterai berbasis NMC.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan sedang mempersiapkan kebijakan dengan memberikan masing-masing 100 ribu unit mobil dan 100 ribu sepeda motor listrik tahun ini.

Untuk sepeda motor listrik, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menganggarkan Rp5 juta per sepeda motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40-100 persen untuk pembelian kendaraan listrik.

Insentif PPN DTP dikhususkan untuk kendaraan EV, tanpa mencakup kendaraan hibrida. Adapun terkait besaran insentif akan ditentukan berdasarkan baterai yang digunakan, yang dibagi menjadi baterai nikel dan non-nikel.

Rencananya insentif tersebut mulai bergulir pada Juni 2026.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

pergerakan nilai tukar sangat memengaruhi biaya produksi industri baja, sehingga langkah pemerintah dalam menata arus ekspor dapat membantu menjaga stabilitas kurs nasional

Bekasi (ANTARA) - Pelaku industri baja nasional meyakini kebijakan pemerintah terkait tata kelola ekspor dapat membantu memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika tantangan global.

Direktur Komersial, Pengembangan Usaha dan Portofolio PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Hernowo di Bekasi, Jawa Barat, Jumat, mengatakan fluktuasi nilai tukar menjadi salah satu tantangan bagi industri baja nasional karena sebagian bahan baku masih harus didatangkan dari luar negeri.

Menurut dia, pergerakan nilai tukar sangat memengaruhi biaya produksi industri baja, sehingga langkah pemerintah dalam menata arus ekspor dapat membantu menjaga stabilitas kurs nasional.

"Pemerintah sepertinya ingin membantu pemain-pemain kayak kita yang sering transaksi dengan luar negeri dengan cara menata supaya kalau kita ekspor, ini exchange rate foreign currency yang masuk bisa tertata dengan bagus, mudah-mudahan bisa memperkuat kembali nilai tukar rupiah,” tuturnya.

Sementara itu, Vice President Operations PT Tata Metal Lestari Stephanus Koeswandi yang menilai kondisi nilai tukar saat ini masih cukup menantang bagi dunia usaha karena dipengaruhi ketidakpastian global.

“Exchange rate memang ini cukup challenging karena ini suatu isu global yang memang membuat pengusaha ini adalah suatu kondisi yang uncertain,” ujar Stephanus.

Meski demikian, ia memastikan pihaknya tetap mengikuti arahan pemerintah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pasar domestik sekaligus meningkatkan ekspor guna memperkuat cadangan devisa nasional.

“Tapi tentu kami sesuai dengan instruksi Bapak Presiden yaitu pertama kita pastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi terlebih dahulu, kemudian yang kedua kita tingkatkan ekspor, supaya kita bisa bawa lagi dolar itu ke Indonesia supaya untuk meningkatkan devisa yang ada,” katanya.

Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5) mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam PP terbaru itu, Prabowo menyebut salah satu aturannya BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

Adapun BUMN tersebut yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo memperkuat pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di industri berisiko tinggi dan padat karya melalui penerapan sistem terpadu yang menekankan budaya keselamatan berkelanjutan bagi pekerja.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan pengelolaan K3 di industri yang berisiko tinggi dan padat karya tidak bisa hanya bersandar pada pemenuhan syarat administratif.

"K3 adalah hak dasar setiap pekerja. Di industri perkebunan ini, kepatuhan terhadap prosedur keselamatan adalah kewajiban mutlak dan bukan sekadar opsi tambahan,” kata Jatmiko dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Masih dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional, PTPN IV PalmCo kembali menggarisbawahi urgensi penerapan K3 di sektor perkebunan dan agroindustri.

Mengelola area konsesi seluas lebih dari 600 ribu hektare dan mengoperasikan puluhan pabrik kelapa sawit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, perusahaan menempatkan mitigasi risiko kecelakaan kerja sebagai bagian dari prosedur operasional standar harian yang tidak bisa ditawar.

Jatmiko menyebutkan hingga kuartal pertama tahun 2026, entitas sub-holding PTPN III (Persero) itu membukukan lebih dari 52 juta jam kerja aman. Angka tersebut merupakan akumulasi dari penerapan sistem manajemen K3 yang terstandardisasi di seluruh regional operasi.

“Bagi kami di manajemen, May Day bukan hanya peringatan tahunan, melainkan momentum evaluasi sejauh mana kami telah melindungi rekan-rekan pekerja di lapangan," tuturnya.

Jatmiko menambahkan, capaian puluhan juta jam kerja aman tersebut merupakan indikator dari sistem yang berjalan, namun ia menegaskan bahwa perusahaan tidak menerapkan toleransi terhadap potensi kecelakaan.

Menurutnya tantangan di lapangan sangat dinamis karena pihaknya mengelola puluhan ribu pekerja di 12 provinsi dengan tingkat risiko pekerjaan yang beragam, mulai dari proses panen, transportasi alat berat, hingga operasional mesin di pabrik.

"Prinsip utamanya tidak pernah berubah, pekerja berangkat dalam keadaan sehat, maka harus pulang ke keluarganya dalam keadaan selamat," tegasnya.

Jatmiko juga menekankan produktivitas dan agenda hilirisasi perusahaan harus berjalan beriringan dengan keamanan ekosistem kerja.

Berbagai target strategis perusahaan, termasuk menjaga ketahanan pangan dan energi nasional melalui hilirisasi komoditas, tambah Jatmiko, hanya bisa dicapai secara optimal jika ekosistem kerja kita aman.

"Budaya K3 adalah fondasi esensial dari seluruh operasional perusahaan," kata Jatmiko.

Upaya mitigasi risiko tersebut secara konsisten difokuskan pada peningkatan kapasitas dan kesadaran Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai ujung tombak operasional di lapangan.

Direktur Strategy & Sustainability PTPN IV PalmCo Ugun Untaryo menambahkan perusahaan secara bertahap memacu proporsi karyawan yang memiliki sertifikasi Ahli K3 (AK3) umum maupun spesifik untuk membangun budaya keselamatan dari tingkat tapak.

Menurutnya sistem pengawasan sebaik apa pun tidak akan efektif tanpa kesadaran mandiri dari pekerjanya. Oleh karena itu, perusahaan memfasilitasi dan mendorong karyawan di berbagai tingkatan operasional untuk meraih sertifikasi AK3.

"Kami memproyeksikan para pemegang sertifikat ini menjadi motor penggerak atau change agent budaya aman di masing-masing unit kebun dan pabrik,” papar Ugun.

Secara strategis, pemenuhan aspek K3 merupakan perwujudan tanggung jawab pada Aspek Sosial dalam komitmen perusahaan terhadap implementasi standar Environmental, Social, and Governance (ESG).

Sebagai langkah nyata, PTPN IV PalmCo juga tercatat melakukan sejumlah intervensi kolaboratif lintas instansi, salah satunya melalui sinergi bersama PT PLN (Persero) guna memberikan edukasi spesifik terkait keselamatan panen kelapa sawit di area yang bersinggungan dengan jaringan listrik tegangan menengah.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Karena margin-nya tipis, kita tidak akan mengambil risiko yang terlalu besar

Jakarta (ANTARA) - COO PT Krakatau Steel Tbk Sidik Darusulistyo menilai ketersediaan energi bersih yang aman dan terjangkau menjadi faktor utama dalam mendukung transisi industri baja menuju produksi rendah emisi atau baja hijau.

“Pada akhirnya ada tiga yang mesti dipertimbangkan. Energi itu mesti secure (aman), kemudian affordable (terjangkau), kemudian baru green,” kata Sidik dalam diskusi di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (ITB) Kampus Jakarta, Kamis.

Menurut dia, transisi menuju industri baja hijau tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa karena perusahaan tetap harus menjaga profitabilitas dan daya saing industri di tengah tingginya biaya energi dan bahan baku.

Ia mengatakan industri baja memiliki margin keuntungan yang relatif tipis, yakni sekitar 5-7 persen untuk laba operasional sebelum dikurangi bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) dan laba bersih sekitar 3-5 persen yang membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam memilih teknologi dekarbonisasi.

“Karena margin-nya tipis, kita tidak akan mengambil risiko yang terlalu besar. Kita harus menggunakan teknologi yang memang sudah mature dan proven,” ujar Sidik.

Ia menjelaskan struktur biaya industri baja sangat dipengaruhi harga energi dan bahan baku, sementara biaya gas alam di Indonesia dinilai masih lebih tinggi dibanding sejumlah negara pesaing.

Menurut dia, harga gas alam di Indonesia dapat mencapai sekitar 6,5 dolar AS per juta British Thermal Unit (MMBTU), bahkan lebih tinggi ketika menggunakan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG), sedangkan di China disebut berada di bawah 2 dolar AS per MMBTU.

“Bahan baku dan energi ini driving steel cost. Kita harus stay competitive,” ucap dia.

Sidik menambahkan Krakatau Steel saat ini juga mulai mempersiapkan langkah dekarbonisasi untuk menghadapi kebijakan perdagangan karbon global seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang mulai diterapkan di sejumlah negara tujuan ekspor.

Perseroan juga telah menyiapkan peta jalan dekarbonisasi bertahap hingga 2050 melalui efisiensi energi, digitalisasi industri, pemanfaatan energi terbarukan, reaktivasi fasilitas Direct Reduced Iron-Electric Arc Furnace (DRI-EAF), hingga pengembangan teknologi rendah karbon seperti carbon capture utilization and storage (CCUS) dan hidrogen.

“CBAM sudah diberlakukan mulai Januari kemarin, dan penalti untuk (jumlah produksi) CO2 (karbon dioksida) ini akan berkembang. Jadi ini salah satu pertimbangan kita agar bisa tetap ekspor,” ungkap Sidik.

Dalam kesempatan yang sama, Dosen Besar ITB di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Prof. Zulfiadi Zulhan mengatakan pengembangan baja hijau membutuhkan dukungan energi bersih dalam jumlah besar, terutama untuk mendukung produksi hidrogen hijau.

Menurut dia, harga green hydrogen saat ini masih berada pada kisaran 5-7 dolar AS per kilogram, sementara agar kompetitif untuk industri baja idealnya berada di bawah 1 dolar AS per kilogram.

Ia menjelaskan produksi 1 juta ton baja berbasis hidrogen diperkirakan membutuhkan sekitar 75 ribu ton hidrogen serta pasokan listrik hingga sekitar 453 megawatt untuk mendukung proses produksi dan peleburan baja.

“Kalau itu (masalah pasokan energi) belum selesai, jangan bicara green steel dulu. Energi itu yang paling utama,” ujar Zulfiadi.

Selain tantangan energi, ia menilai Indonesia juga masih menghadapi ketergantungan teknologi dari luar negeri, termasuk teknologi elektrolisis, electric arc furnace (EAF), hingga teknologi burner berbasis hidrogen untuk industri baja.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

pemerintah diharapkan mempercepat penerapan kebijakan antidumping dari hulu ke hilir

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara menyatakan pemerintah perlu mempercepat penerapan kebijakan antidumping produk baja dari hulu ke hilir agar tak ada lagi penutupan pabrik baja seperti PT Krakatau Osaka Steel (KOS).

Pada akhir April 2026 PT Krakatau Osaka Steel (KOS) resmi menghentikan kegiatan produksi, sebelum akhirnya menutup seluruh kegiatan usaha pada Juni 2026.

Selain maraknya baja impor murah dari China, jenuhnya pasar baja tulangan (long product) yang diproduksi Krakatau Osaka Steel juga diduga menjadi penyebab penutupan pabrik.

Saat ini, pemain long product memang sangat banyak, sekitar 60 pabrik, sehingga memicu tekanan harga yang signifikan di pasar, akibatnya, hampir sepanjang 10 tahun beroperasi, Krakatau Osaka Steel terus merugi.

Menurut Bhima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu kondisi tersebut terjadi karena krisis struktural industri baja domestik akibat banjir impor baja murah asal China. Utilisasi kapasitas industri baja nasional saat ini hanya sekitar 52 persen, padahal idealnya sekitar 80 persen.

"Produksi baja China dalam setahun sekitar 1 miliar ton, jika 2 persen saja diekspor ke Indonesia, jumlahnya sudah melampaui kapasitas produksi Indonesia Ini kan persaingan yang tidak adil mengingat harga baja China yang lebih murah,”ujarnya.

Bhima menyatakan menyayangkan penutupan pabrik baja tersebut, apalagi di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang sedang mengalami penurunan tren akibat perang, terutama di sektor baja.

Dia mengungkapkan Krakatau Osaka Steel (KOS) merupakan pabrik baja kedua yang mengalami penutupan sebelumnya pada Oktober 2025, pabrik Metal Steel Group milik Ispat Indo yang beroperasi di Surabaya juga tutup..

"Agar tak ada lagi penutupan pabrik baja seperti Krakatau Osaka Steel dan Metal Steel Group milik Ispat Indo, pemerintah diharapkan mempercepat penerapan kebijakan antidumping dari hulu ke hilir," katanya

Menurut dia temuan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) soal bukti dumping baja China dengan kisaran harga 5,9 - 55,6 persen lebih murah, seharusnya menjadi pemantik untuk melakukan reformasi regulasi agar bea masuk antidumping segera dikenakan bagi semua segmen produk baja.

Sementara terkait dampak penutupan PT Krakatau Osaka Steel (KOS) terhadap pekerja, pengamat hukum ketenagakerjaan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Holyness N Singadimedja menilai positif komitmen perusahaan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait pemenuhan hak dan kompensasi bagi pekerja terdampak.

“Tentu mendukung. Komitmen tersebut menunjukkan itikad baik perusahaan untuk bertanggung jawab. Tidak lepas tangan,” katanya.

Meskipun demikian dia menyatakan pengawas ketenagakerjaan tetap harus mengawasi pelaksanaan pemberian hak para pekerja, sebab, penutupan operasional perusahaan memang tidak mengurangi atau menghilangkan hak-hak tersebut.

"Dalam kondisi kahar saja kewajiban terhadap pekerja harus dilaksanakan, apalagi tanpa kahar. Itu bagian dari risiko perusahaan," katanya.

Di sisi lain, Holyness sependapat bahwa keputusan penutupan pabrik merupakan kewenangan pemegang saham mayoritas, dalam hal ini pemegang saham mayoritas adalah Osaka Steel Co., Ltd dengan kepemilikan sekitar 86 persen, sedangkan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk hanya memiliki 14 persen saham.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

CILEGON - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk/Krakatau Steel Group (KRAS) ambil bagian dalamProyek Hilirisasi Nasional Fase 2 yang baru saja diresmikan olehPresiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.KRAS) hadir sebagai pilar utama dalam agenda ini melalui dua proyek investasi yang berlokasi di Cilegon untuk carbon steel dan Morowali untuk stainless steel bersama mitra strategis.

Proyek pertama adalah pembangunan fasilitas produksi slab baja karbon berkapasitas 1,5 juta ton per tahun dengan investasi sebesar USD 200 juta. Proyek kedua, di bawah koordinasi Danantara, adalah fasilitas produksi slab stainless steel berkapasitas 1,2 juta ton per tahun dengan investasi USD 320 juta.

Sebelumnya PresidenPrabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) Proyek Hilirisasi Nasional Fase 2 yang dipusatkan di kawasan Kilang Pertamina RU IV Cilacap. Proyek ini merupakan satu dari sembilan proyek strategis nasional yang diluncurkan serentak untuk memperkuat ketahanan industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri.

Perkuat Masa Depan Industri Baja Nasional, Danantara Bersama DPR Kawal Kinerja KRAS

Benteng Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global

Inisiatif hilirisasi ini merupakan langkah taktis Pemerintah dalam merespons dinamika geopolitik global, termasuk potensi eskalasi konflik di Timur Tengah yang berisiko mengganggu jalur logistik strategis seperti Selat Hormuz. Gangguan pada jalur tersebut berpotensi menekan pasokan bahan baku industri seperti bijih besi (iron ore) dan memicu lonjakan biaya produksi global.

Dalam pidatonya, Presiden RI menekankan, bahwa bangsa Indonesia perlu keberanian dan kemampuan untuk mengelola kekayaan alam untuk dinikmati oleh bangsa Indonesia sendiri. “Hilirisasi adalah jalan utama menuju kemakmuran rakyat. Juga inovasi teknologi, efisiensi, serta kolaborasi lintas sektor demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan nasional,” tegas Presiden RI, Prabowo Subianto.

Adopsi Teknologi Terkini dan Optimalisasi Sumber Daya Lokal

Kedua proyek ini mengintegrasikan teknologi manufaktur terbaru yang lebih efisien dan hemat energi. Kolaborasi dengan mitra strategis memungkinkan Krakatau Steel mengadopsi proses produksi yang sangat efisien untuk meningkatkan kapasitas nasional.

Selain peningkatan kapasitas, fokus utama proyek ini adalah pemanfaatan bijih besi lokal sebagai campuran bahan baku utama. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya, tetapi juga mengoptimalkan utilisasi produksi baja domestik dan memperkuat rantai pasok nasional agar lebih mandiri dan resilien.

KRAS Reborn: Jurus Baru Krakatau Steel Tinggalkan Masa Sulit, Incar Pendapatan Rp26,8 T



Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Dr. Akbar Djohan, menyatakan, “Kolaborasi bersama mitra strategis ini melalui penguatan teknologi mutakhir dan optimalisasi sumber daya lokal akan memperkuat ketahanan industri baja nasional. Pemanfaatan bahan baku domestik adalah kunci utama membangun industri yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan,” ujar Dr. Akbar Djohan, yang juga menjabat sebagai Chairman Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA).

Sejalan dengan itu, Managing Director Non-Financial Holding Operasional di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Febriany Eddy, menambahkan bahwa sinergi ini akan memberikan nilai tambah tinggi bagi ekosistem industri hulu hingga hilir, sekaligus menciptakan multiplier effect terhadap penyerapan tenaga kerja.

Penciptaan Nilai Tambah Strategis

Optimalisasi proyek dilakukan di lahan Kawasan Industri Krakatau Steel, Cilegon, yang telah terintegrasi dengan ekosistem industri lengkap, termasuk pelabuhan internasional, pembangkit listrik, industri pengolahan air, dan konektivitas jalur kereta api. Integrasi ini memastikan efisiensi logistik yang terpadu.

Secara strategis, proyek ini diarahkan untuk mengurangi importasi secara bertahap, mengantisipasi risiko keterbatasan pasokan global, serta mengoptimalkan aset Krakatau Steel, termasuk pemanfaatan kembali fasilitas idle agar lebih produktif.

Melalui langkah ini, Krakatau Steel terus bertransformasi membangun ekosistem industri baja yang terintegrasi dari hulu ke hilir, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global untuk masa depan hijau yang berkelanjutan.

BEIJING - China telah mengembangkan teknologi pembangkit listrik efisiensi tinggi baru dengan menggabungkan batu bara ke dalam sistem "baterai" yang tidak menghasilkan emisi karbon dioksida (CO₂).

Teknologi ini, yang dikenal sebagai batubara bahan bakar langsung tanpa emisi (ZC-DCFC), dikembangkan oleh tim peneliti yang dipimpin oleh Xie Heping, seorang anggota AkademiIlmu PengetahuanTiongkok di Universitas Shenzhen.

Alih-alih membakar batu bara untuk menghasilkan panas seperti pembangkit listrik tradisional, sistem ini menggunakan proses oksidasi elektrokimia untuk mengubah batu bara langsung menjadi listrik.

Dalam prosesnya, batu bara digiling halus, dikeringkan, dan diberi perlakuan awal sebelum dimasukkan ke dalam anoda baterai. Oksigen disuplai ke katoda, di mana terjadi reaksi untuk menghasilkan listrik melalui lapisan oksida, tanpa memerlukan turbin atau siklus uap perantara.

Gas CO₂ yang dihasilkan di anoda memiliki kemurnian tinggi dan ditangkap langsung di dalam sistem serta diubah menjadi produk kimia seperti syngas atau dimineralkan menjadi senyawa seperti natrium bikarbonat, sehingga seluruh operasi menjadi jauh lebih bersih.

Berbeda dengan pembangkit listrik tenaga batu bara tradisional, yang dibatasi oleh efisiensi termal sesuai dengan Siklus Carnot, teknologi baru ini menghilangkan kehilangan pembakaran, sehingga memungkinkan efisiensi teoretis yang lebih tinggi.

Sejak 2018, tim peneliti telah menyempurnakan teknologi ini melalui beberapa tahapan, mengatasi masalah yang berkaitan dengan material, daya tahan, dan pengoperasian berkelanjutan. Versi baru ini telah secara signifikan meningkatkan kepadatan daya, stabilitas, dan skalabilitas sistem.

Yang penting, teknologi ini dapat diterapkan langsung pada lapisan batubara hingga kedalaman 2 km di bawah tanah, memungkinkan konversi batubara menjadi listrik di lokasi, alih-alih menambang dan mengangkutnya ke permukaan, sehingga mengurangi biaya dan tekanan terhadap sumber daya.

Proyek ini saat ini merupakan bagian dari programilmu pengetahuan dan teknologinasional Tiongkok untuk eksplorasi laut dalam, yang diluncurkan pada tahun 2025, dengan tujuan untuk mengadaptasi sistem tersebut ke lingkungan bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi.

Penelitian ini dianggap sejalan dengan tujuan China untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060. Namun, para ahli percaya bahwa teknologi ini masih membutuhkan waktu lama untuk dikomersialkan.

Menurut insinyur senior Wei Zhijiang di HBIS Group Xuansteel, pembangkit listrik tenaga batu bara masih menyumbang sebagian besar sistem energi China, dan pembangkit yang ada memiliki masa operasi yang panjang, sehingga penggantian total dalam jangka pendek tidak mungkin terjadi

Indonesia memiliki potensi nikel yang sangat besar, dengan kemampuan menghasilkan listrik hingga 50 GWh per tahun dan total potensi lebih dari 1 TWh.

Jakarta (ANTARA) - Ikatan Alumni Geologi Institut Teknologi Bandung (IAGL ITB) mendorong pemerintah memperkuat ekosistem industri baterai berbasis nikel sebagai bagian dari strategi besar menuju kemandirian energi nasional di tengah tekanan geopolitik global.

Ketua Umum IAGL ITB Abdul Bari dalam keterangan di Jakarta, Sabtu menegaskan pentingnya integrasi kebijakan energi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi migas (lifting), tetapi juga hilirisasi sumber daya strategis seperti nikel.

Menurut Bari, penguatan ekosistem industri baterai nikel menjadi krusial karena komoditas tersebut berperan sebagai bahan baku utama dalam pengembangan kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi (energy storage system).

"Rekomendasi dari kami, pertama adalah peningkatan lifting minyak. Ini bisa dilakukan dengan adanya insentif fiskal terhadap perusahaan-perusahaan minyak untuk melakukan eksplorasi dan agresif eksplorasi di minyak. Kedua, hilirisasi batubara itu sudah wajib banget karena kita harus beralih pada energi yang kita punya sendiri. Demikian juga dengan nikel. nikel itu sebagai storage untuk EV, itu juga jadi penting buat kita, sehingga menuju kemandirian dan kedaulatan energi itu akan lebih cepat," jelas Bari.

Ia memaparkan, kebutuhan minyak bumi nasional mencapai sekitar 1,7 juta barel per hari, sementara produksi domestik baru sekitar 605.000 barel per hari.

"Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan memperkokoh kerja sama antara akademisi, pemerintah, dan pelaku industri agar dapat menentukan arah kebijakan yang terfokus dan strategis," kata Bari.

Sebagai langkah mitigasi, IAGL ITB mendorong percepatan eksplorasi migas secara agresif untuk menjaga keberlanjutan produksi energi dalam jangka menengah dan panjang. Namun, di saat yang sama, organisasi ini menilai bahwa optimalisasi nikel dan batu bara harus berjalan paralel sebagai pilar energi nasional.

Bari menjelaskan, Indonesia memiliki potensi nikel yang sangat besar, dengan kemampuan menghasilkan listrik hingga 50 GWh per tahun dan total potensi lebih dari 1 TWh.

Selain itu, pengembangan ekosistem industri baterai nikel dinilai dapat memberikan nilai tambah signifikan, sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih berbasis listrik di Indonesia.

Di sisi lain, batu bara tetap memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional. Indonesia memiliki sumber daya batubara sebesar 97 miliar ton dengan cadangan terbukti sekitar 32 miliar ton.

Menurutnya, pemanfaatan batu bara diarahkan tidak hanya sebagai bahan bakar pembangkit listrik, tetapi juga melalui hilirisasi seperti gasifikasi menjadi dimethyl ether (DME), peningkatan kualitas, serta penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menyatakan pemerintah terus berupaya memaksimalkan lifting migas, termasuk mengoptimalkan sumur idle, serta eksplorasi cekungan baru yang belum tergarap.

"Seperti yang sering digarisbawahi oleh kaum geolog itu adalah ada 128 cekungan yang sudah tereksplorasi, eksploitasi itu baru 60 cekungan, masih ada 68 cekungan yang belum disentuh," katanya.

Ia menambahkan, pengembangan industri baterai merupakan bagian dari hilirisasi nikel yang terus didorong pemerintah secara bertahap dalam rantai ekosistem industri.

"Memang, hilir dari segala hilir adalah industri salah satunya baterai, tapi kita hari ini kan sudah memproduksi NPI (nickel pig iron) untuk baja, stainless steel dan produk-produk lain. Jadi, memang dalam konteks industri itu, ya semuanya memang bertahap," ungkapnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ditengah kondisi geopolitik yang dunia yang masih memanas, Ikatan Alumni Geologi Institut Teknologi Bandung (IAGL ITB ) mendorong pemerintah memprioritaskan peningkatan produksi migas (lifting) dan turut menjadikan batubara serta nikel sebagai pilar energi.

Ketua Umum IAGL ITB, Abdul Bari menilai, peningkatan lifting dapat dilakukan melalui pemberian insentif fiskal yang kompetitif, penguatan supervisi dan tata kelola (governance). Pemerintah juga perlu melakukan penyederhanaan regulasi serta kontrak kerja sama, hingga peningkatan koordinasi terpadu antar kementerian maupun lembaga guna mempercepat realisasi produksi.

Dirinya membeberkan, defisit energi saat ini sangat mengkhawatirkan, dimana kebutuhan minyak bumi nasional mencapai 1,7 juta barrel per hari, namun produksi harian hanya mampu memenuhi 605.000 barrel per hari. Kondisi ini diperburuk oleh ketidakstabilan geopolitik global yang mengganggu rantai pasok minyak bumi internasional.

"Jika konflik geopolitik dunia terus berlanjut, defisit energi ini diprediksi akan semakin menggerus perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan memeperkokoh kerja sama antara akademisi, pemerintah, dan pelaku industri agar dapat menentukan arah kebijakan yang terfokus dan strategis menanggapi isu ketidakstabilan energi nasional," kata Bari kepada wartawan di sela-sela Seminar Nasional Dinamika Geopolitik bertajuk Dinamika Geopoltik Dunia Terhadap Sustainability Industri Minerba, Minyak dan Gas Bumi Nasional di Gedung Antam, Sabtu (25/4/2026).

Mengantisipasi kondisi siaga energi di Indonesia, IAGL ITB mendorong pemerintah melakukan percepatan eksplorasi migas secara agresif dan efektif untuk memperkuat cadangan energi nasional serta memastikan keberlanjutan produksi dalam jangka menengah dan panjang.

"Rekomendasi dari kami, pertama adalah peningkatan lifting minyak. Ini bisa dilakukan dengan adanya insentif fiskal terhadap perusahaan-perusahaan minyak untuk melakukan eksplorasi dan agresif eksplorasi di minyak. Kedua, hilirisasi batubara itu sudah wajib banget karena kita harus beralih pada energi yang kita punya sendiri. Demikian juga dengan nikel. nikel itu sebagai storage untuk EV, itu juga jadi penting buat kita, sehingga menuju kemandirian dan kedaulatan energi itu akan lebih cepat," jelas Bari kepada wartawan di sela-sela seminar nasional tersebut.

Selain peningkatan produksi lifting dan Hilirisasi nikel, termasuk mennciptakan ekosistem industri baterai nikel, pemerintah juga didorong melakukan pengembangan pembangkit listrik berbasis batubara.yang lebih bersih. Menurut Bari, di tengah ancaman defisit energi Indonesia, ada peluang strategis untuk batubara dan nikel sebagai pilar energi. Pasalnya, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat menjadi solusi nyata.

Batubara contohnya, Indonesia tukas Bari memiliki sumber daya batubara sebesar 97 miliar ton dengan cadangan terbukti sekitar 32 miliar ton. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan cadangan batubara terbesar di dunia. Potensi ini berperan penting sebagai sumber energi, khususnya sebagai bahan bakar pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan energi nasional yang terus meningkat.

Selain itu, pengembangan hilirisasi batubara juga menjadi fokus strategis, antara lain melalui gasifikasi menjadi dimethyl ether (DME), peningkatan kualitas batubara (coal upgrading), serta penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Upaya tersebut diarahkan untuk menghasilkan energi yang lebih bersih, meningkatkan nilai tambah, serta mendukung transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan," papar Bari.

Sementara dikatakan Bari, nikel Indonesia memiliki sumber daya dan cadangan yang berpotensi menghasilkan listrik sebesar 50 GWh per tahun, dengan potensi keseluruhan di atas 1 TWh. Nikel merupakan bahan baku kunci dalam produksi baterai kendaraan listrik dan penyimpanan energi, menjadikan Indonesia sebagai pemain sentral dalam transisi rnergi global.

Sejumlah rekomendasi lain untuk pemerintah yaitu mendorong percepatan transisi menuju ekosistem energi berbasis listrik guna mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis minyak bumi secara bertahap. Selain itu IAGl ITB memandang perlunya penguatan sinergi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan energi nasional yang efektif, terarah, dan berorientasi pada pencapaian kedaulatan energi nasional.

"Melalui revitalisasi produksi migas sebagai langkah prioritas jangka pendek, yang dijalankan secara paralel dan sinergis dengan optimalisasi batubara dan nikel, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari ketergantungan energi dan memperkuat kedaulatan energi nasional. IAGL ITB berkomitmen untuk terus mendukung implementasi strategi tri-pilar ini melalui riset, advokasi kebijakan, serta kolaborasi erat dengan pemerintah dan pelaku industri guna memastikan respons yang cepat, terarah, dan berkelanjutan dalam menghadapi siaga energi," papar Bari.

"Dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya batubara dan nikel secara optimal, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari ketergantungan energi dan membangun kedaulatan energi nasional yang kuat. IAGL ITB berkomitmen untuk terus mendukung upaya ini melalui riset, advokasi kebijakan, dan kolaborasi strategis dengan seluruh pemangku kepentingan," tutupnya.

Seminar Nasional Dinamika Geopolitik yang diadakan IAGL ITB ini menghadirkan sejumlah tokoh sebagai pembicara, antara lain Wakil Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sugeng Suparwoto, M.T, Dr. Ing. Tri Winarno, S.T., M.T. (Direkturat Jendral Mineral dan Batubara) Dr. Ir. Djoko Siswanto, M.B.A. (Kepala SKK Migas) dan Prof. Dr. Ir. Indroyono Soesilo, M.Sc. (Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat) melalui sambungan video. Seminar ini juga dihadiri Dr. Ir. Unggul Priyanto, M.Sc. (Dewan Energi Nasional).

Di lokasi yang sama, Sugeng Suparwoto meyakinkan pemerintah berupaya memaksimalkan lifting secara terus menerus. Termasuk terhadap idle well (sumur minyak dan gas bumi yang sudah tidak aktif, namun masih memiliki potensi untuk diaktifkan kembali).

"Karena kita seperti saya sebut tadi kita ini masih punya cekungan-cekungan yang belum dieksplorasi. Seperti yang sering digarisbawahi oleh kaum geolog itu adalah ada 128 cekungan yang sudah tereksplorasi eksploitasi itu baru 60 cekungan, masih ada 68 cekungan 'yang belum disentuh'. Nah ini memang sebagian besar ke laut semakin laut dalam dan memang hari-hari ini kalau kita temukan selalu gas gas dan gas. Kita memang kaya gas alam bahkan kemarin Pak Menteri ESDM mengumumkan ditemukan cadangan di apa ENI dengan ENI itu cukup besar 5 TCF ya totalnya," papar Sugeng.

Sugeng berharap para geolog mampu mengeksplorasi dan eksploitasi hingga 68 cekungan tersebut dapat diketahui apakah hanya berupa sedimen saja atau berupa hidrokarbon. "Tentunya itulah yang menjadi concern kami juga. Sehingga apa cadangan nasional kita atau cadangan geologis di migas misalnya hari ini kan kecil sekali. Kita hanya 2,4 miliar barel saja," ucap Sugeng.

Eksplorasi yang dilakukan oleh kaum geolog disebutkan Sugeng sangat penting karena dapat mengungkap akurasi cadangan geologis sektor migas menjadi penting. Terlebih mengenai hilirisasi nikel dikatakan Sugeng saat ini telah dilakukan pemerintah. Hilirisasi dikemukakannya ada dalam mata rantai atau ekosistem industri di tingkat-tingkat tertentu.

"Memang hilir dari segala hilir adalah industri salah satunya baterai tapi kita hari ini kan sudah memproduksi NPI (nickel pig iron) untuk baja, stainless steel dan produk-produk lain. Jadi memang dalam konteks industri itu ya semuanya memang bertahap," ungkapnya.

"Dan kita sudah dorong di nikel misalnya, bahkan sudah firesmikan oleh Presiden, namanya IBC Indonesia Battery Corporation dengan basis litium ion. Memang ya kita akan terus memproduksi baterai karena ujung dari segala pertarungan energi salah satunya adalah baterai energy storage system BESS. Nah inilah dan Indonesia kebetulan dengan litium ion itu kita punya nikel yang besar, kita juga punya kobalt," sambung Sugeng.

Perihal batubara, Sugeng menuturkan saat ini pasokan batubara yang sangat mencukupi membuat harga listrik masih terjangkau oleh masyarakat.

"Batubara kita ada kebijakan DMO (domestic market obligation) dan juga DPO (domestic price obligation). Batubara untuk kepentingan listrik itu hanya 70 dolar per ton untuk GAR tertinggi. Nah yang dikonsumsi PLN kan GAR 4000 maka relatif murah karena 67% listrik kita ini masih dengan PLTU batubara sebagai base loadnya," imbuh Sugeng.