Jakarta (ANTARA) - Senior Research Analyst Mirae Asset Sekuritas Andreas Kristo Saragih mengatakan bisnis pakan ternak masih menjadi penyumbang laba terbesar bagi emiten perunggasan di tengah fluktuasi harga komoditas global.

Andreas mengatakan meskipun kontribusi pendapatan terbesar berasal dari segmen peternak komersial, khususnya broiler, lini usaha pakan dinilai mampu menghasilkan margin yang lebih tinggi berkat model bisnis yang fleksibel.

"Kalau dari sisi penerimaan, mayoritas memang berasal dari peternak komersial, khususnya broiler, sekitar 50 persen. Tetapi kalau dari sisi EBIT atau operating profit, kontributor terbesar justru berasal dari bisnis pakan," ujar Andreas dalam acara Media Day Mirae Asset Sekuritas di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, profitabilitas bisnis pakan lebih terjaga karena perusahaan menerapkan model bisnis cost-plus. Dengan skema tersebut, produsen dapat meneruskan kenaikan biaya bahan baku kepada pelanggan melalui penyesuaian harga jual.

Andreas menjelaskan sekitar 70 persen biaya produksi pakan berasal dari bahan baku. Dari total tersebut, sekitar 50 persen merupakan jagung, sedangkan sekitar 20 persen berasal dari bungkil kedelai (soybean meal).

Berbeda dengan jagung yang sebagian besar dipenuhi dari dalam negeri, bungkil kedelai masih bergantung pada impor dari Argentina, Brasil, dan Amerika Serikat sehingga sensitif terhadap pergerakan harga komoditas global maupun nilai tukar.

Namun, saat terjadi kenaikan harga bungkil kedelai, pelemahan dolar AS, maupun kenaikan harga jagung, perusahaan masih bisa melewatinya.

“Itu yang membuat margin bisnis pakan relatif lebih stabil," katanya.

Sementara dari sisi pendapatan, segmen peternak komersial, khususnya broiler, masih menjadi penyumbang terbesar dengan porsi sekitar 50 persen emiten.

Di luar faktor biaya, Andreas juga melihat prospek bisnis pakan masih didukung oleh potensi peningkatan konsumsi makanan olahan di Indonesia. Mengacu pada studi konsumsi di Korea Selatan sepanjang 1998–2022, kontribusi ultra-processed food terhadap pola makan masyarakat terus meningkat di seluruh kelompok pendapatan.

Seiring meningkatnya urbanisasi, perubahan gaya hidup, dan permintaan terhadap makanan praktis, konsumsi ultra-processed food diperkirakan akan terus tumbuh.

"Kami menilai Indonesia kemungkinan berada sekitar lima hingga sepuluh tahun di belakang Korea Selatan. Seiring meningkatnya konsumsi makanan olahan, kebutuhan terhadap protein hewani dan rantai pasok pendukungnya, termasuk industri pakan, juga berpotensi terus bertumbuh," ujar Andreas.

Tren ini dinilai dapat menjadi katalis positif bagi industri pangan olahan dan sektor agribisnis yang memasok bahan baku maupun produk turunannya.

Menurutnya, kombinasi kemampuan menjaga margin melalui skema cost-plus serta prospek permintaan jangka panjang menjadikan bisnis pakan tetap sebagai mesin profitabilitas utama bagi emiten perunggasan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Saya masih ingat ketika pertama kali melihat sebuah kandang ayam modern dengan sistem tertutup (closed house). Barisan ventilasi yang tertata, sensor suhu dan kelembaban, hingga sistem pemberian pakan otomatis menggambarkan wajah baru industri unggas Indonesia.

Teknologi tersebut memberi harapan besar. Namun, di balik modernisasi itu muncul satu pertanyaan penting: apakah hilirisasi ayam terintegrasi benar-benar akan mengubah struktur ekonomi peternakan rakyat, atau hanya menjadi proyek besar yang berhenti pada seremoni peresmian?

Pertanyaan ini semakin relevan ketika pemerintah mulai mendorong pembangunan peternakan ayam terintegrasi untuk memperkuat ketahanan protein nasional dan mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menyiapkan investasi sekitar Rp20 triliun untuk membangun ekosistem ayam pedaging dan petelur dari hulu hingga hilir.

Program ini bukan sekadar pembangunan kandang, tetapi mencakup rantai nilai lengkap: pembibitan, pakan, budidaya, pengolahan, hingga distribusi. Pada fase awal 2026, pembangunan mulai berjalan melalui groundbreaking di enam lokasi dan direncanakan berkembang di puluhan titik sebagai bagian dari strategi penguatan pasokan protein nasional.

Skala program ini sangat besar. Kebutuhan tambahan untuk mendukung MBG diperkirakan mencapai sekitar 1,1 juta ton daging ayam dan 774 ribu ton telur per tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya memproduksi ayam, tetapi membangun sistem produksi yang stabil, efisien, dan berkelanjutan.

Modernisasi kandang menjadi salah satu jawaban. Sistem closed house memiliki keunggulan dalam pengendalian lingkungan, efisiensi pakan, dan stabilitas produktivitas. Dengan teknologi ini, peternakan dapat mengurangi risiko akibat perubahan cuaca dan meningkatkan konsistensi produksi.

Namun, teknologi bukan solusi tunggal.

Investasi kandang modern membutuhkan biaya besar, pasokan listrik stabil, tenaga teknis, serta sistem pemeliharaan yang disiplin. Jika aspek tersebut tidak dipersiapkan, teknologi yang seharusnya menjadi pengungkit justru dapat berubah menjadi aset mahal yang tidak optimal.

Karena itu, hilirisasi ayam harus dirancang dengan prinsip kemandirian industri. Penguatan komponen lokal, kemampuan manufaktur dalam negeri, serta jaringan layanan purna jual harus menjadi bagian dari desain program.

Jangan sampai modernisasi peternakan justru menciptakan ketergantungan baru terhadap teknologi, suku cadang, dan layanan dari luar negeri.

Hal lain yang penting adalah posisi peternak rakyat. Hilirisasi tidak boleh hanya menghasilkan industri unggas skala besar, tetapi harus mampu meningkatkan kapasitas peternak kecil.

Peternak rakyat harus menjadi bagian dari rantai nilai, bukan sekadar pemasok tenaga kerja atau penerima dampak. Model kemitraan yang sehat, akses pembiayaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas manajemen menjadi faktor penting agar manfaat ekonomi menyebar.

Dari sisi tenaga kerja, otomatisasi memang akan mengubah pola pekerjaan. Tetapi perubahan ini seharusnya dipandang sebagai peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Industri unggas modern membutuhkan operator teknologi, teknisi kandang digital, tenaga ahli nutrisi, pengelola rantai pasok, hingga profesional pengolahan pangan.

Artinya, program hilirisasi harus berjalan bersama program peningkatan keterampilan masyarakat. Transformasi industri tanpa transformasi manusia akan menghasilkan kesenjangan baru.

Selain produksi, aspek lingkungan juga harus menjadi perhatian utama.

Industri unggas menghasilkan limbah yang jika tidak dikelola dapat menimbulkan persoalan sosial dan lingkungan. Namun dengan pendekatan ekonomi sirkular, limbah dapat menjadi sumber nilai tambah melalui pengolahan menjadi pupuk, energi, atau produk turunan lainnya.

Konsep ini penting karena masa depan industri pangan tidak hanya berbicara mengenai jumlah produksi, tetapi juga efisiensi sumber daya dan keberlanjutan.

Dalam konteks wilayah, Jawa Barat memiliki alasan kuat untuk menjadi salah satu lokasi strategis pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi.

Provinsi ini memiliki basis produksi unggas yang besar, kedekatan dengan pusat konsumsi nasional, jaringan distribusi pangan yang relatif berkembang, serta ekosistem industri pendukung seperti pakan dan logistik.

Kedekatan antara pusat produksi dan pusat permintaan menjadi faktor penting karena industri unggas sangat bergantung pada efisiensi rantai pasok. Semakin pendek jalur distribusi, semakin besar peluang menjaga harga, kualitas, dan kontinuitas pasokan.

Namun, menjadikan Jawa Barat sebagai wilayah percontohan tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas fisik. Harus ada ukuran keberhasilan yang jelas.

Apakah peternak lokal meningkat pendapatannya? Apakah lapangan kerja baru tercipta? Apakah biaya produksi semakin efisien? Apakah masyarakat sekitar memperoleh manfaat ekonomi langsung?

Indikator-indikator tersebut jauh lebih penting dibandingkan jumlah bangunan yang berdiri.

Program sebesar hilirisasi ayam terintegrasi juga membutuhkan koordinasi lintas sektor. Industri unggas berkaitan dengan pertanian, energi, logistik, perdagangan, ketenagakerjaan, hingga pembangunan desa.

Pengawasan dan evaluasi berkala menjadi faktor kunci agar program tetap berjalan sesuai tujuan awal.

Pada akhirnya, hilirisasi ayam terintegrasi memiliki peluang besar menjadi fondasi baru ketahanan pangan Indonesia. Namun keberhasilannya tidak boleh hanya diukur dari nilai investasi atau jumlah proyek yang dimulai.

Keberhasilan sejati adalah ketika rantai pangan nasional menjadi lebih kuat, peternak rakyat naik kelas, lapangan kerja baru tercipta, dan masyarakat mendapatkan manfaat nyata.

Hilirisasi harus menjadi transformasi ekonomi yang berkelanjutan, bukan sekadar seremoni.

TANGERANG - Pameran dan forum internasional bidang peternakan di Indonesia, Indo Livestock 2026 Expo & Forum resmi dibuka melalui Opening Ceremony pada Rabu (17/6/2026) di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Tangerang. Gelaran Indo Livestock 2026 diselenggarakan oleh PT Napindo Media Ashatama (Napindo) dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian RI sebagai tuan rumah.

Pembukaan resmi dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, untuk menandai komitmen bersama pemerintah dan pelaku industri dalam memperkuat kolaborasi dan mendorong inovasi demi meningkatkan daya saing sektor peternakan dan kesehatan hewan nasional.

Pameran yang bersinergi dengan Indo Feed, Indo Dairy, Indo Agrotech, Indo Vet, dan Indo Fisheries 2026 Expo & Forum ini menghadirkan 600 peserta dari 30 negara dengan tujuh paviliun negara, yakni China, Eropa, Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, dan Vietnam.

Impor Bibit dan Benih untuk Industri Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Bebas Bea Masuk



Sebagai wadah strategis diplomasi ekonomi dan pengembangan industri, pameran ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, asosiasi, investor, serta profesional dari berbagai negara untuk memperluas peluang kerja sama, transfer teknologi, dan mendorong investasi yang mendukung transformasi industri peternakan, pakan ternak, pengolahan susu, pertanian, kesehatan hewan, alat-alat kedokteran hewan, perikanan, dan akuakultur di Indonesia.

Tahun ini menjadi momentum istimewa bagi penyelenggaraan Indo Livestock. Untuk pertama kalinya sejak penyelenggaraan perdana pada tahun 2002, Kementerian Pertanian RI melalui Ditjen PKH bertindak sebagai tuan rumah penyelenggaraan, mempertegas posisi Indo Livestock sebagai platform strategis yang mempertemukan pemangku kepentingan nasional dan internasional dalam mendorong pertumbuhan industri peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia.

Dalam sambutannya, Agung Suganda menegaskan, bahwa sektor peternakan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, pembangunan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Seiring meningkatnya kebutuhan protein hewani untuk mewujudkan visi Generasi Emas 2045, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan investor guna meningkatkan produksi, memperkuat investasi, serta memperluas akses pasar bagi produk peternakan Indonesia.



“Indo Livestock merupakan salah satu pameran peternakan berskala internasional di Indonesia. Namun lebih dari pada itu, Indo Livestock adalah instrumen diplomasi ekonomi peternakan Indonesia di hadapan dunia, menjadi tempat bertemunya stakeholder peternakan dari luar negeri dan dalam negeri, menjadi tempat dalam melakukan transaksi bisnis, sekaligus menjadi ruang konsolidasi nasional stakeholder peternakan sehingga diharapkan dapat menjadi booster percepatan modernisasi dunia usaha peternakan dan kesehatan hewan yang pada akhirnya akan berdampak pada Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB)," kata dia.

Menyambut positif visi pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor peternakan dan kesehatan hewan nasional, Managing Director Napindo, Arya Seta Wiriadipoera menyampaikan bahwa Indo Livestock 2026 merupakan wujud komitmen Napindo untuk terus menghadirkan platform yang mempertemukan pelaku industri dari berbagai negara dalam satu ekosistem yang mendukung pertumbuhan sektor peternakan dan industri pendukungnya.

Menurutnya, penyelenggaraan tahun ini tidak hanya menjadi ajang promosi produk dan teknologi, tetapi juga sarana untuk memperluas jejaring bisnis, mendorong transfer pengetahuan, serta membuka peluang kolaborasi yang lebih luas bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Lebih dari sekadar ajang pameran, Indo Livestock merupakan platform kolaborasi yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu ekosistem industri yang terintegrasi. Melalui partisipasi ratusan perusahaan dari berbagai negara, kami berharap penyelenggaraan tahun ini dapat mendorong lahirnya peluang kerja sama, investasi, dan transfer teknologi yang berkontribusi terhadap pengembangan sektor peternakan, kesehatan hewan, pertanian, perikanan, dan akuakultur Indonesia," ujar dia.

Selain menghadirkan pameran berskala internasional, Indo Livestock 2026 juga menyelenggarakan beragam program unggulan yang dirancang untuk mendorong pengembangan industri sekaligus memperluas partisipasi masyarakat.

Salah satunya adalah Indo Livestock Grand Championship (ILGC) yang menjadi sorotan tahun ini pada penyelenggaraan perdananya. Setelah sukses menggelar Kontes Ternak Domba Garut pada hari pertama, rangkaian ILGC berlanjut dengan Seni Ketangkasan Domba Garut (SKDG) pada hari kedua dan ketiga (Rabu dan Kamis, 17–18 Juni 2026) dan dapat disaksikan secara langsung oleh masyarakat umum.

Program unggulan lainnya, Youth Farmers Day bertema “From Farm to Fame”, hadir sebagai wadah bagi generasi muda, startup, komunitas, dan pelaku industri untuk mengeksplorasi inovasi serta peluang pengembangan sektor peternakan. Kegiatan yang diselenggarakan bersama Kementerian Pertanian pada Kamis (18/6/2026) ini diharapkan dapat mendorong lahirnya generasi peternak muda yang adaptif dan kreatif.

Pameran lintas sektor ini juga menyelenggarakan program unggulan di sektor perikanan. Fisheries Buyers Meeting diadakan sebagai program unggulan Indo Fisheries 2026, yang bertujuan untuk mempertemukan potential buyers dengan eksportir dan peserta pameran guna membuka peluang kerja sama dan transaksi bisnis internasional.

Rangkaian kegiatan Indo Livestock 2026 semakin lengkap dengan penyelenggaraan seminar, talkshow, focus group discussion, 82 sesi Technical Product Presentation (TPP), business matching, Live Cooking Demo olahan produk hasil perikanan, bazaar UMKM, serta berbagai kegiatan edukatif yang menghadirkan teknologi, inovasi, dan solusi terkini dari para pelaku industri nasional maupun internasional.

Dengan dukungan dari 51 kementerian, lembaga, asosiasi, dan universitas, Indo Livestock 2026 kembali menegaskan posisinya sebagai pameran dan forum internasional terdepan bagi industri peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia.

Melalui kolaborasi lintas sektor dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, penyelenggaraan ini diharapkan mampu memperkuat investasi, memperluas peluang perdagangan, mempercepat transfer teknologi, serta mendorong peningkatan daya saing sektor peternakan, kesehatan hewan, pertanian, perikanan, dan akuakultur Indonesia di tingkat global.

Pameran masih berlangsung hingga 18 Juni 2026 dan terbuka bagi pelaku usaha, akademisi, profesional, maupun masyarakat umum yang ingin memperoleh wawasan mengenai perkembangan teknologi dan inovasi terkini dari para pelaku industri nasional maupun internasional. Napindo optimistis Indo Livestock 2026 akan menjadi momentum penting bagi percepatan pertumbuhan industri peternakan dan industri pendukungnya di Indonesia.

Melanjutkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan industri peternakan dan sektor terkait di Indonesia, Napindo juga mengumumkan jadwal penyelenggaraannya ke-20 sekaligus menandai 25 tahun perjalanan Indo Livestock sebagai pameran pionir industri peternakan internasional di Indonesia.

Indo Livestock 2027 Expo & Forum akan berlangsung pada 21–23 Juli 2027 di Grand City Convex (GCC), Surabaya, Indonesia. Momentum ini diharapkan semakin memperkuat peran Indo Livestock sebagai platform strategis yang mempertemukan pelaku industri, pemerintah, akademisi, dan investor untuk mendorong pertumbuhan, inovasi, serta daya saing sektor peternakan dan industri pendukungnya di tingkat nasional maupun global.

Kementerian Pertanian terus memperkuat kemandirian subsektor peternakan nasional melalui pengembangan industri vaksin dan obat hewan dalam negeri

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong investasi vaksin dan obat hewan guna memperkuat industri peternakan nasional, menjaga kesehatan ternak, meningkatkan produksi, serta mendukung ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan.

"Kementerian Pertanian terus memperkuat kemandirian subsektor peternakan nasional melalui pengembangan industri vaksin dan obat hewan dalam negeri," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan salah satu langkah nyata yang kini didorong adalah kerja sama investasi pembangunan pabrik vaksin dan obat hewan modern di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), bersama sektor swasta nasional dan mitra industri global.

Agung menegaskan kebutuhan vaksin dan obat hewan nasional terus meningkat seiring pertumbuhan populasi ternak dan penguatan program ketahanan pangan nasional, termasuk dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

“Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi protein hewani nasional melalui penguatan subsektor peternakan. Karena itu, kebutuhan vaksin dan obat hewan juga meningkat dan harus dipenuhi secara mandiri dan berkelanjutan,” ujar Agung dalam pembahasan kerja sama investasi vaksin hewan di Makassar, Sulsel.

Agung menjelaskan, saat ini pemerintah melalui Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Pusvetma tengah membangun fasilitas produksi vaksin yang lebih modern.

Namun, kapasitas produksi vaksin unggas nasional yang dapat dipenuhi pemerintah saat ini masih sekitar 32 persen dari kebutuhan nasional sehingga kolaborasi dengan sektor swasta dan mitra global menjadi penting.

“Kami sangat terbuka terhadap kerja sama transfer teknologi dan pengembangan produksi vaksin di Indonesia, khususnya untuk jenis vaksin yang saat ini masih diimpor,” ujarnya.

Menurut Agung, Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar, tidak hanya untuk vaksin unggas dan sapi, tetapi juga vaksin hewan kesayangan dan hewan olahraga seperti kuda.

“Permintaan vaksin dan obat hewan untuk anjing, kucing, dan kuda juga meningkat sangat pesat, terutama di kota-kota besar. Ini menjadi peluang investasi yang sangat potensial,” katanya.

Kementerian Pertanian menegaskan akan terus mengawal proses investasi tersebut agar tetap memenuhi standar dan regulasi pemerintah Indonesia, sekaligus memastikan adanya transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia nasional.

“Kami ingin investasi ini tidak hanya menghadirkan industri baru, tetapi juga membangun kemandirian vaksin nasional, memperkuat biosekuriti, serta meningkatkan daya saing peternakan Indonesia,” kata Agung.

Sementara itu, Chief Accountant China National Agricultural Development Group (CNADC) Zhou Yuegang yang memimpin delegasi China Animal Husbandry Industry Corporation (CAHIC), menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan Pemerintah Indonesia dalam membangun kolaborasi bidang kesehatan hewan.

“Kami melihat Indonesia sebagai pasar yang sangat strategis dengan potensi pertumbuhan industri peternakan yang besar. Karena itu, kami mendukung penguatan kerja sama jangka panjang dalam pengembangan vaksin dan kesehatan hewan,” ujar Zhou.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pembahasan internal untuk memperkuat peluang investasi dan kerja sama teknologi bersama mitra di Indonesia.

“Kami berharap kerja sama ini dapat berkembang menjadi kemitraan strategis yang saling menguntungkan, baik bagi Indonesia maupun China,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan PT Kawasan Industri Takalar (KITA) Rahman Arif memaparkan rencana pembangunan kawasan industri modern di Takalar yang akan terintegrasi dengan pelabuhan, logistik, industri peternakan, hingga fasilitas pendukung lainnya.

“Kawasan industri Takalar kami siapkan menjadi pusat pertumbuhan industri baru di Indonesia Timur, termasuk pengembangan industri vaksin dan obat hewan yang terintegrasi dan berkelanjutan,” jelas Arif.

Menurutnya, kawasan industri tersebut dirancang untuk mendukung investasi jangka panjang di subsektor peternakan dan kesehatan hewan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Aliyah Rizq Holdings Pte Ltd terus memperkuat perannya dalam mendorong pengembangan industri kurban dan peternakan modern melalui Asia Mega Qurban 2026 yang digerakkan anak perusahaannya di Desaru, Aliyah Rizq Farm Sdn Bhd. Inisiatif lintas negara ini mengintegrasikan nilai ibadah, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi industri regional pada perayaan Hari Raya Iduladha tahun ini.

Program ini akan menjangkau sejumlah negara ASEAN, termasuk Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dengan fokus utama pada pengembangan sistem operasional yang modern, terstruktur, dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, program Live Ibadah Qurban diselenggarakan pada 27 Mei 2026 di Masjid Al-Syifa, Bandar Penawar, Johor, yang akan menampilkan koordinasi operasional secara langsung bersama berbagai pemangku kepentingan strategis.

Chief Executive Officer Aliyah Rizq Holdings Pte Ltd, Dato’ Seri Ashraf Bakar, menegaskan pelaksanaan program tahun ini tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian angka, melainkan berfokus pada pembangunan ekosistem qurban dan peternakan yang mandiri serta berkelanjutan di kawasan ASEAN.

“Diskusi awal dengan sejumlah pemilik peternakan di Malaysia menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Mereka melihat potensi besar dalam membangun rantai pasok yang lebih terstruktur bersama Aliyah Rizq, khususnya untuk mendukung pelaksanaan qurban berskala besar pada tahun mendatang,” ujarnya, Kamis (28/5/2026).

Dato’ Seri Ashraf Bakar menambahkan sinergi tersebut tidak hanya akan meningkatkan kapasitas peternakan lokal, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi para peternak untuk menjadi bagian dari ekosistem regional yang semakin kompetitif.

Lihat video: Masjid Istiqlal Potong 78 Hewan Kurban, Ada Sapi Jumbo Prabowo-Gibran



Pada saat yang sama, Aliyah Rizq menerima pengakuan resmi dari ASEAN Records dan ASIA Records atas keberhasilannya menyelenggarakan pelaksanaan qurban lintas negara secara serentak dalam rentang waktu 24 jam dengan total kurban sebanyak 5.623 yang telah di pesan, proses dan tawarkan di 11 negara.

“Kedua penghargaan ini, diserahkan pada 27 Mei 2026, menjadi simbol transformasi sektor agro modern melalui pendekatan yang profesional, terintegrasi, dan terkoordinasi secara menyeluruh,” katanya.

Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lancar, Aliyah Rizq bekerja sama erat dengan berbagai instansi pemerintah di Johor, lembaga keagamaan, aparat penegak hukum, serta otoritas setempat yang mendukung aspek logistik, operasional, dan kesejahteraan hewan. Kegiatan ini juga akan dihadiri oleh perwakilan industri, mitra strategis, insan media, serta tamu kehormatan dari dalam dan luar negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyalurkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban pada Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah atau 2026. Anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar Rp100 miliar yang berasal dari APBN berupa Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres).

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa sapi kurban tersebut dibagikan ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, serta kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, dan tokoh masyarakat.

Juri menjelaskan bahwa sebanyak 598 ekor sapi akan disalurkan ke 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan seluruh provinsi dan kabupaten/kota dipastikan menerima sapi tersebut. Selain untuk pemerintah daerah, Presiden juga menyiapkan 500 ekor sapi kurban bagi lembaga sosial dan keagamaan.

Juri menyebut sapi kurban yang dipilih merupakan sapi premium dari berbagai jenis, seperti Simental, Limousin, Peranakan Ongole, Brahman, Angus, sapi Bali, FH, Belgian Blue, dan Charolais. Dia menjelaskan bahwa seluruh sapi telah memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam untuk hewan kurban.

“Sapi-sapi ini bukan saja bobotnya memang berat, di atas 800 kilogram, tapi juga sapi yang secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan,” ujarnya dalam konferensi pers pada Selasa (26/5/2026).

Tak hanya itu, Juri menambahkan seluruh sapi berusia di atas dua tahun, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.

Pengadaan sapi kurban tersebut dilakukan melalui koordinasi Kementerian Sekretariat Negara bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dinas peternakan daerah, serta Asosiasi Peternak dan Penggemukan Sapi Indonesia (APPSI).

Juri menegaskan seluruh sapi berasal dari peternak lokal Indonesia. Pemerintah berharap program itu dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas peternakan nasional.

“Pak Presiden juga berharap supaya ini juga momentum untuk pengembangan industri peternakan di Indonesia secara mandiri dan memenuhi kebutuhan pangan khususnya daging sapi dalam negeri,” ujar Juri.

Juri juga menjelaskan bahwa nilai anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp100 miliar. Adapun, sumber anggaran program bantuan sapi kurban tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pos Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres).

“Jadi sumber anggarannya dari APBN ya melalui anggaran Bantuan Presiden, Bantuan Kemasyarakatan Presiden,” ujar Juri.

Banmaspres sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara (Permensesneg) Nomor 2 Tahun 2020. Bantuan ini yang diberikan langsung oleh Presiden kepada masyarakat atau lembaga, yang bersumber dari dana operasional Presiden di APBN yang sifatnya fleksibel atau diskresioner.

Kemudian, tujuan Banmaspres yakni untuk mendukung kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan kemasyarakatan lainnya yang membutuhkan penanganan taktis atau permohonan langsung kepada Presiden.

Peningkatan Alokasi

Sementara itu, mengacu catatan sebelumnya, penyaluran 1.098 ekor sapi kurban pada Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah atau 2026 mengalami peningkatan. Pada 2025, Presiden Prabowo menyalurkan sebanyak 985 sapi kurban melalui Banmaspres.

Sementara itu, dibandingkan dengan penyaluran Banmaspres untuk sapi kurban di era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) penyalurannya kian luas.

Pada 2024 saat era Jokowi misalnya, fokus utama penyaluran sapi kurban hanya di tingkat Provinsi. Saat itu, 38 provinsi mendapat masing-masing 1 ekor sapi jumbo. Kemudian, beberapa daerah khusus menerima tambahan.

Mengacu siaran pers Kementerian Sekretariat Negara, saat itu, bantuan satu 1 sapi juga diserahkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Berbeda dengan di era Prabowo kini, yang penyalurannya diperluas hingga ke seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia. Ditambah, terdapat penyaluran kepada lembaga keagamaan hingga pondok pesantren.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industru (Kadin) Indonesia merespons kebijakan pemerintah mengenai pengaturan impor gandum pakan melalui BUMN, PT Berdikari. Langkah tersebut diatur pemerintah melalui Permendag Nomor 11 tahun 2026.

Permendag Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan. Aturan ini telah diundangkan pada 24 April 2026.

Selanjutnya, aturan tersebut mulai berlaku efektif 14 hari sejak diundangkan, artinya pada 8 Mei 2026. Regulasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan sekaligus menekan ketergantungan impor.

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian(Kadin) Indonesia, Saleh Husin mengatakan kebijakan ini memang dapat dipahami sebagai upaya pemerintah memperkuat kontrol pasokan dan harga komoditas strategis.

Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan impor lebih terkoordinasi, mengurangi volatilitas pasokan global, serta menjadikan BUMN sebagai instrumen stabilisasi (buffer) dalam kerangka ketahanan pangan dan kebijakan industri.

Meski demikian, Saleh mengingatkan langkah pemerintah ini berpotensi menekan industri peternakan karena harga yang ditawarkan mencapai 370-375 dolar AS per ton, lebih tinggi daripada impor langsung oleh pelaku usaha yang hanya 270 dolar AS per ton.

‘’Selisih sekitar 100 dolar AS per ton ini kami nilai tidak efisien dan berisiko memicu kenaikan harga pakan ternak,’’ katanya dalam keterangan yang diterima, Rabu (6/5/2026).

Pada akhirnya, ini mendorong kenaikan harga daging ayam, sapi, telur, dan ikan serta memperbesar tekanan inflasi pangan. Maka, muncul pertanyaan dari pelaku industri mengenai urgensi kewajiban impor melalui BUMN jika justru menambah beban biaya.

Saleh menambahkan, perbedaan harga yang signifikan, sekitar 100 dolar AS per ton tersebut juga menunjukkan adanya potensi inefisiensi. ‘’Skema ini berisiko menciptakan distorsi pasar akibat hilangnya mekanisme kompetisi serta meningkatkan biaya input bagi industri peternakan,’’ katanya menegaskan.

Dampaknya tidak hanya menekan margin pelaku usaha, juga berpotensi diteruskan ke konsumen dalam bentuk kenaikan harga produk pangan seperti ayam, telur, dan daging, sehingga memperbesar tekanan inflasi.

Dengan demikian, ungkap Saleh, meskipun kebijakan ini memiliki justifikasi pada level makro, implementasi yang terlalu tertutup dan tidak efisien dapat kontraproduktif.

Pendekatan yang lebih seimbang, misalnya dengan membuka opsi impor langsung secara terbatas sambil tetap mempertahankan peran BUMN sebagai stabilisator.’’Ini akan lebih efektif untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas pasar dan efisiensi industri.’’

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menargetkan untuk menambah populasi sapi ternak (breeding cattle) sebanyak 2 juta ekor hingga tahun 2029, sebagai langkah strategis memperkuat produksi daging dan susu nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan, Widiastuti dalam acara International Strategic Meeting on Scientific Pathways for Sustainable Livestock Industry Transformation di Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Jumat, menyampaikan langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung swasembada pangan.

Dijelaskan dia, sejumlah komoditas peternakan telah mencapai swasembada, seperti daging ayam dan telur. Produksi daging ayam broiler diproyeksikan mencapai 5,4 juta ton pada 2029, sementara produksi telur ayam ras diperkirakan mencapai 7,3 juta ton.

Namun demikian, tantangan masih dihadapi pada komoditas daging sapi dan susu, terutama terkait keterbatasan populasi ternak. Untuk itu, pemerintah menargetkan peningkatan populasi sapi ternak 2 juta ekor hingga 2029.

Lebih lanjut, ia menambahkan peningkatan kebutuhan ini juga untuk mencapai swasembada dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang akan mendorong lonjakan permintaan produk peternakan.

Pemerintah menurutnya, memastikan kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.

Dalam upaya memperkuat ekonomi lokal, Kemenko Pangan juga mendorong peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penggerak utama distribusi dan pengolahan produk peternakan.

Koperasi kata dia, diharapkan menjadi wadah bagi peternak kecil untuk berkembang dan terhubung langsung dengan rantai pasok program MBG.

Menurutnya, koperasi dapat menjadi pusat distribusi sekaligus pengolahan produk peternakan, serta membuka ruang partisipasi generasi muda dalam pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan.

Lebih lanjut, Widiastuti menekankan bahwa kebijakan ini merupakan wujud nyata kedaulatan pangan, di mana masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen dan pengelola sumber pangan.

“This is a manifestation of food sovereignty where the people produce, the people manage, and the people enjoy the nutritional benefits,” tuturnya.

Diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan lahan seluas 1,5 juta hektar sebagai area investasi untuk pengembangan peternakan sapi perah dan potong.

Kementan juga mengusulkan 21 lokasi menjadi proyek strategis nasional (PSN) untuk mempermudah investasi di sektor tersebut.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kita mencintai hewan dan sering kali tersentuh saat mendengar harimau atau gajah terancam punah, atau ketika melihat anjing dan kucing terlantar. Namun, kita kerap melupakan proses perjalanan yang membawa hewan dan produk turunannya. Pesatnya perkembangan industri peternakan membuat kesejahteraan hewan ternak kerap dikalahkan oleh angka produksi massal dan efisiensi biaya. Hewan ternak direduksi menjadi komoditas, seolah dilupakan bahwa mereka adalah makhluk hidup yang juga mampu merasakan penderitaan.

Indonesia telah mengakui kesejahteraan hewan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, termasuk tercantum di dalamnya prinsip kesejahteraan hewan (The Five Freedoms) dalam praktik peternakan. Namun, pengakuan di atas kertas tidak selalu sejalan dengan praktik di lapangan.

Kontradiksi tersebut terlihat jelas pada industri ayam petelur. Data BPS (Susenas 2023) menunjukkan bahwa telur merupakan sumber protein hewani terjangkau dan paling banyak dikonsumsi oleh rumah tangga di Indonesia. Sembilan dari sepuluh rumah tangga mengonsumsi telur dengan rata-rata konsumsi sekitar 10 butir telur ayam ras per orang per bulan. Produksi nasional mencapai 144,6 miliar butir, yang menempatkan Indonesia sebagai produsen telur terbesar ketiga di dunia.

Ironisnya, sebagian besar ayam petelur masih dipelihara dalam kandang baterai, yaitu kandang dengan ukuran kotak sempit, umumnya berukuran sekitar 21 x 29 cm (seukuran kertas A4), yang membatasi gerak dan perilaku alaminya. Ayam tidak dapat mengembangkan sayap secara penuh, mandi debu, atau bertengger secara alami.

Minimnya ruang gerak juga meningkatkan risiko osteoporosis, patah tulang, dan cedera kaki. Situasi ini menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis berkepanjangan. Di titik inilah jurang antara norma kesejahteraan hewan dalam regulasi dan realitas industri menjadi nyata.

Secara global, sistem kandang baterai semakin ditinggalkan. Uni Eropa dan Bhutan telah melarangnya. Banyak negara sudah bertransisi ke sistem bebas sangkar (cage-free atau free-range) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kesehatan hewan ternak.

Di Indonesia khususnya, inisiatif cage-free mulai muncul, tetapi masih terbatas. Asosiasi Peternak Cage-Free Indonesia mencatat sekitar 34 anggota, dengan sekitar 15 peternakan bersertifikasi internasional. Mayoritas berskala kecil dan terkonsentrasi di Bali, DIY, serta sebagian Jawa Barat, sehingga kontribusinya terhadap produksi telur nasional masih sangat kecil dan lebih didorong oleh permintaan pasar premium daripada regulasi nasional.

Kesejahteraan Hewan dan Kesehatan Masyarakat

Dalam kerangka hukum dan kebijakan nasional, isu kandang baterai perlu dilihat melalui konsep One Welfare, One Community sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Perspektif ini menegaskan bahwa One Welfare, One Community merupakan bagian integral dari kerangka One Health, yang memandang kesehatan manusia, kesejahteraan hewan, dan kelestarian lingkungan sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Ketika hewan sakit, lingkungan rusak, atau ekosistem terganggu, dampaknya pada akhirnya akan kembali kepada manusia.

Karena itu, produksi pangan tidak seharusnya hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan, tetapi juga pada perlindungan kesehatan publik serta keberlanjutan jangka panjang. Sistem peternakan cage-free, memberi ruang bagi hewan untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

Lingkungan yang lebih baik dapat mengurangi stres pada hewan, yang pada gilirannya berpotensi menekan risiko penyakit. Kondisi pemeliharaan yang lebih sehat juga dapat mengurangi ketergantungan pada antibiotik, sebuah isu krusial di tengah meningkatnya ancaman resistensi antimikroba yang menjadi perhatian global. Pendekatan ini bukan hanya soal etika terhadap hewan, tetapi juga investasi bagi kesehatan publik dan masa depan sistem pangan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, praktik pemeliharaan yang mengabaikan kesejahteraan hewan tidak hanya bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan. Pengabaian juga berpotensi melemahkan tujuan Undang-Undang untuk menjamin keamanan pangan, kelestarian lingkungan, dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Kompleksitas Permentan Nomor 32 Tahun 2025

Di Indonesia, kelahiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2025 pada Desember 2025 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan menjadi momentum penting yang menunjukkan meningkatnya perhatian negara terhadap kesejahteraan hewan, khususnya pada hewan yang diternakkan.

Regulasi ini menegaskan penerapan The Five Freedoms dalam seluruh rantai pemeliharaan ternak serta mengatur standar pakan, lingkungan, ruang gerak, penanganan, dan pengawasan kesehatan.

Salah satu poin krusialnya adalah pengaturan sertifikasi nasional untuk kesejahteraan hewan. Peternakan yang dapat mengajukan sertifikasi adalah peternakan yang telah menerapkan sistem cage-free. Ini merupakan sinyal positif bahwa legitimasi usaha peternakan mulai dikaitkan dengan standar kesejahteraan yang lebih tinggi.

Implementasi awal Permentan telah dimulai melalui penyusunan modul pelatihan dan penyiapan auditor kesejahteraan hewan, namun kesiapan daerah masih beragam. Tanpa panduan operasional yang rinci dan penguatan kapasitas, adopsi kebijakan berpotensi timpang. Selain itu, sifatnya yang masih sukarela membuat sertifikasi cenderung hanya diakses pelaku usaha yang telah siap secara finansial, sementara mereka yang belum siap berisiko tertinggal.

Persoalan lainnya, hingga kini belum tersedia skema pembiayaan atau insentif transisi yang efektif bagi peternak rakyat untuk beralih dari kandang baterai ke sistem cage-free. Penelitianilmiah lintas beberapa negara Asia termasuk Indonesia menunjukkan bahwa biaya produksi menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi peternak cage-free, bersama dengan kesulitan dalam manajemen sistem, pencegahan penyakit, penjualan produk, dan menjaga margin keuntungan yang sehat.

Dalam struktur industri ayam petelur Indonesia yang didominasi oleh usaha kecil dan menengah, biaya investasi awal untuk beralih ke sistem cage-free menjadi hambatan nyata. Tanpa dukungan pembiayaan atau insentif, akan muncul risiko kesenjangan: industri peternakan lebih mudah mengakses sertifikasi dan pasar premium, sementara peternak rakyat tertinggal.

Di sinilah risiko greenwashing kebijakan perlu diwaspadai. Jika sertifikasi kesejahteraan hewan hanya diakses oleh pelaku usaha besar dan pengawasannya lemah, kebijakan berisiko menjadi formalitas administratif.

Tanpa audit independen, sanksi tegas, dan monitoring berkala, label kesejahteraan tidak menjamin perbaikan pada kesejahteraan hewan di kandang. Akibatnya, bukan hanya hewan yang dirugikan, tetapi juga kepercayaan pasar menurun dan pelaku usaha yang benar-benar bertransisi tidak memperoleh nilai tambah yang adil.

Implementasi regulasi bukan sekadar mengakui prinsip kesejahteraan hewan, tetapi merancang transisi yang layak secara ekonomi dan sosial. Kesejahteraan hewan seharusnya menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing industri telur nasional. Maka dari itu, Permentan 32/2025 perlu dipahami sebagai langkah awal, di mana setiap tahapan implementasinya menentukan nasib hewan ternak dan kualitas sistem pangan di Indonesia.

Sistem Pangan Berkelanjutan Berbasis Kesejahteraan Hewan

Untuk memastikan implementasi efektif atas regulasi yang telah tersedia, pemerintah perlu menempuh sejumlah langkah strategis.

Pertama, menyusun roadmap nasional transisi cage-free secara bertahap guna menjaga stabilitas pasokan dan harga, sekaligus memastikan penerapan sertifikasi kesejahteraan hewan yang terukur dan sistematis.

Kedua, memastikan pelatihan teknis yang akurat dan pendampingan berkelanjutan bagi peternak rakyat melalui koperasi dan asosiasi agar standar cage-free dapat diterapkan secara adil dan inklusif.

Ketiga, menyediakan dukungan fiskal berupa subsidi dan skema pembiayaan hijau sesuai dengan rencana Taksonomi Keuangan Berkelanjutan OJK untuk memfasilitasi transisi kesejahteraan hewan sebagai bagian dari investasi pangan berkelanjutan.

Terakhir, pemerintah dapat mendorong permintaan melalui pengadaan publik dan kemitraan dengan memprioritaskan telur cage-free, sehingga tercipta pasar yang stabil dan tidak hanya bergantung pada segmen premium. Dengan desain kebijakan yang terarah dan berpihak pada

peternak rakyat, transisi menuju sistem produksi yang lebih berkelanjutan dapat memperkuat daya saing industri di tengah tuntutan global terhadap pangan berkelanjutan.

Pada akhirnya, cara kita memperlakukan hewan yang diternakkan mencerminkan nilai dalam sistem pangan kita. Tanpa implementasi nyata, kesejahteraan hewan akan tetap menjadi prinsip yang diakui tetapi terabaikan, sementara jutaan ayam terus hidup dalam ruang sempit.

Permentan 32/2025 memberi peluang untuk mengubah sistem yang memandang hewan ternak sekadar komoditas menuju sistem pangan yang mengakui kesejahteraan hewan sebagai bagian dari kesehatan masyarakat dan masa depan pangan kita. Pertanyaannya kini bukan apakah kita tahu harus berubah, tetapi apakah kita memilih untuk melakukannya.