Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, memfasilitasi asosiasi peternak ayam petelur setempat menyuplai telur ayam ras ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk kebutuhan bahan baku program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Situbondo Muh Abdul Rahman menyampaikan bahwa sejumlah peternak telur telah dipertemukan dengan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Situbondo dan mempersiapkan perjanjian kerja sama tersebut.

"Hari ini sejumlah peternak ayam petelur sudah kami pertemukan dengan Koordinator Kecamatan SPPG dan Korwil BGN Situbondo dan disepakati pembelian telur langsung ke peternak," kata dia saat dihubungi di Situbondo, Rabu.

Rahman menjelaskan, fasilitasi Asosiasi Peternak Layer Situbondo (APLS) dengan Korwil BGN itu merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, terkait imbauan agar dapur umum MBG membeli telur langsung ke peternak.

Saat ini, lanjut Rahman, pemerintah daerah setempat sedang mempersiapkan penandatangan nota kesepakatan (MoU) antara Asosiasi Peternak Layer Situbondo dengan SPPG di wilayah setempat.

"Dalam waktu dekat kami akan memfasilitasi peternak telur ayam ras dengan SPPG untuk penandatangan nota kesepakatan, dan nantinya SPPG membeli telur ayam ras ke peternak sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia," kata dia.

Sementara itu, salah seorang peternak ayam petelur asal Desa Kukusan, Kecamatan Kendit, Yunardi, mengaku senang karena dengan menyuplai telur ayam ras ke SPPG akan meningkatkan pendapatan peternak ayam petelur di Kota Santri itu.

"Tentunya dengan fasilitasi pemerintah daerah ini akan sangat membantu para peternak, mengingat harga jual ke SPPG lebih tinggi dari pasaran karena mengikuti Harga Acuan Pembelian atau HAP yang telah ditetapkan pemerintah," katanya.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Ratusan peternak telur yang tergabung dalam Paguyuban Ternak Rakyat Indonesia (Paterain) mendesak agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat segera mengambil tindakan mengenai kebijakan harga acuan pembelian (HAP) sebesar Rp26.500 per kilogram yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman.

Diketahui, hal tersebut telah dituangkan Amran cum Menteri Pertanian RI dalam surat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 285/TS.02.02/K/06/2026 tertanggal 9 Juni 2026 lalu untuk melindungi para peternak telur dalam negeri dari kerugian. Pengawasan ketat mengenai implementasi ketetapan tersebut melibatkan masing-masing jajaran pemerintah daerah di seluruh tingkatan administratif bersama Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia (Satgas Pangan Polri).

Ketua Paterain Nur Muhammad Ali mengharapkan kepada Satgas Pangan Polri di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk dapat bergegas melakukan penerapan kebijakan tersebut di lapangan. Pasalnya, para peternak semakin merugi akibat harga beli yang dibanderol semakin merosot di tingkat hulu, sementara harga jual di pasaran ternyata terlampau tinggi.

"Kita memberikan sejumlah beberapa opsi, di antaranya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Namun, kami berfokus pada pelaksanaan solusi jangka pendek yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian lewat surat yang ditandatangani pada tanggal 9 Juni terkait pengawalan HAP (harga acuan pembelian) oleh Satgas Pangan Polri," ujar Nur pada sela-sela aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (29/6/2026).

Ia mengaku harga jual komoditas telur di tingkat peternak hanya mencapai Rp16 ribu per kilogram. Sementara, harga pokok penjualan (HPP) telur sebelumnya sempat menyentuh nominal senilai Rp24 ribu per kilogram.

Tak hanya itu, Ali bahkan mengungkapkan harga jual dari telur diproduksi oleh para peternak tersebut juga mengalami penurunan senilai Rp300 hingga Rp500 setiap jamnya. Menurut dia, siklus tersebut telah berlangsung dan melanda para peternak lokal selama dua bulan terakhir.

"Selama dua bulan terakhir sampai hari ini, kondisi kami semakin parah. Kita sudah melakukan banyak usaha, baik surat-menyurat, diskusi, audiensi, tapi belum ada tindakan nyata yang kami rasakan atas berbagai upaya tersebut," ungkapnya.

Ali menyoroti liarnya informasi pergerakan harga komoditas tersebut di media sosial yang kian memperlemah posisi tawar (bargaining power) peternak rakyat di tingkat produksi.

Menurut dia, mata rantai distribusi saat ini sangat sensitif terhadap sirkulasi informasi digital yang bergulir dinamis, terutama terkait publikasi harga telur di sejumlah daerah sentra seperti Blitar, Magetan, dan Malang. Ironisnya, keterbukaan informasi tersebut justru kerap dijadikan senjata oleh para pembeli atau spekulan untuk menekan harga beli di tingkat hulu.

"Kami sangat tergantung oleh siaran-siaran harga yang ada di media sosial, khususnya terkait harga telur di Blitar, Magetan, Malang, di mana itu sangat berpengaruh karena siaran-siaran harga ini dipakai untuk menekan kami para peternak," ujarnya.

Di samping harga jual yang semakin merosot, Ali menyebut kendala lain yang juga tengah dihadapi para peternak telur saat ini adalah kondisi harga pakan yang terus naik. Apalagi pengawasan nyata oleh pemerintah maupun instansi terkait terhadap ledakan populasi ayam petelur juga lemah.

"Saat ini harga telur hancur, harga pakannya naik, lalu pengawasan dari pemerintah juga kurang terkait overpopulasi. Jadi, kita selalu dibenturkan masalah overpopulasi, sementara kita yang peternak kecil tidak mengerti dan tidak mengawasi masalah itu," tuturnya.

Oleh sebab itu, Paterain berharap supaya jajaran pemerintah daerah untuk dapat menelurkan kebijakan pro peternak dengan melakukan penyerapan telur secara masif di sejumlah daerah sentra, seperti memasukkan komoditas tersebut dalam instrumen Bantuan Pangan atau Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Bansos PKH).

"Harapan kami terdapat program dari pemerintah yang solutif untuk menyerap telur. Misalnya, seperti sekarang yang sedang berjalan bantuan pangan berupa beras dan minyak. Bisa saja komoditas minyak itu disubtitusi dengan telur, yang lebih mudah," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai anjloknya harga telur ayam ras di tingkat peternak bukan semata-mata dipicu oleh kelebihan pasokan (oversupply), melainkan dipengaruhi oleh ekspektasi permintaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terlalu tinggi hingga struktur industri perunggasan yang makin terkonsentrasi atau oligopolistik.

Pengamat Pertanian Core Indonesia Eliza Mardian mengatakan kondisi harga telur saat ini tidak dapat dipahami hanya sebagai fenomena kelebihan pasokan biasa. Menurutnya, lonjakan produksi terjadi karena pelaku usaha berekspektasi permintaan telur akan meningkat seiring dengan implementasi program MBG. Namun, realisasi permintaan tidak sebesar yang diperkirakan.

“Memang benar ada kelebihan pasokan yang cukup signifikan, tetapi akar persoalannya jauh lebih dalam dan struktural. Ekspansi produksi yang masif ini sebagian didorong adanya ekspektasi demand dari program MBG yang ternyataoverstated, ditambah melemahnya daya beli masyarakat. Yang lebih krusial lagi adalah kegagalan koordinasi perencanaansupply-demandsecara nasional serta inefisiensi rantai pasok yang sangat panjang," kata Eliza ketika dihubungi, Kamis (25/6/2026).

Eliza menuturkan anjloknya harga telur di tingkat peternak tidak diikuti penurunan harga yang signifikan di tingkat konsumen. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena pelaku distribusi dan perantara (middleman) masih mengambil margin yang cukup besar, sehingga selisih harga antara tingkat peternak dan ritel tetap lebar.

Di sisi lain, peternak kecil cenderung berada di posisiprice takerlantaran tidak memiliki akses langsung kepada pembeli atauofftakerberskala besar.

Di samping itu, Eliza juga menilai anjloknya harga telur dipengaruhi ketimpangan struktur pasar di sektor perunggasan. Integrator besar yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, lanjutnya, memiliki daya tahan lebih kuat dibandingkan dengan peternak mandiri, sehingga peternak rakyat lebih rentan saat harga jatuh.

“Kita harus paham juga adanya ketidakseimbangan kekuatan pasar yang makin kentara yaitu industri upstream seperti pakan dan DOC [day old chick] sudah menunjukkan karakter oligopolistik, di mana satu perusahaan saja bisa menguasai sekitar 35% pasar, dan top player integrator besar punya integrasi vertikal yang memberi mereka daya tahan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan peternak rakyat kecil yang mandiri,” ujarnya.

Kendati demikian, Core mengapresiasi langkah pemerintah yang mendorong sektor hotel, restoran, kafe (Horeka), ritel modern melalui Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), serta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan serapan telur. Namun, dia menilai langkah tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan secara mendasar.

“Strategi ini cuma solusi jangka pendek yang bersifat tambal sulam dan belum cukup efektif untuk benar-benar mengangkat harga di tingkat peternak secara berkelanjutan,” sambungnya.

Menurut Eliza, tanpa kontrak jangka panjang dan insentif yang memadai, Horeka serta ritel modern akan tetap mengandalkan perusahaan integrator besar yang mampu memasok produk secara konsisten dari sisi volume, kualitas, hinggaketelusuran. Di sisi lain, peternak kecil yang masih terfragmentasi dan bergantung pada perantara (middleman) akan kesulitan masuk ke rantai pasok tersebut tanpa penguatan melalui koperasi.

Dia juga berpandangan bahwa kapasitas serapan Horeka maupun ritel modern cenderung terlalu kecil jika dibandingkan dengan volume surplus produksi telur nasional. Hal ini membuat dampak serapan di sektor tersebut terhadap pemulihan harga hanya bersifat sementara.

“Volume serapan dari Horeka dan ritel modern relatif kecil dibandingkan skala surplus nasional sehingga dampaknya terbatas dan cenderung temporer. Begitu tekanan surplus berkurang atau ada perubahan kondisi, pembelibesar bisa kembali ke pola lama. Jadi ini bukan jawaban struktural, melainkan sekadar mengurangi gejala sesaat,” tuturnya.

Lebih lanjut, Eliza mendorong pemerintah mengubah pendekatan dari sekadar imbauan menjadi kemitraan yang lebih terstruktur melalui kontrak jangka panjang antara koperasi peternak dengan Horeka, ritel modern, maupun offtaker institusional lainnya.

Eliza juga merekomendasikan pemerintah membangun sistemforecastingatau estimasi pasokan dan permintaan nasional secarareal time, mengendalikan ekspansi produksi berbasis data, memperkuat kelembagaan peternak melalui koperasi, memangkas rantai distribusi, serta memperketat pengawasan terhadap praktik yang berpotensi menciptakan oligopoli di industri perunggasan.

Bisnis.com, MAKASSAR - Efisiensi dan modernisasi menjadi kunci utama bagi para pelaku usaha peternakan untuk mendongkrak produktivitas. Langkah ini pula yang diambil oleh CV Cahaya Tiga Putri, salah satu produsen ayam petelur di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, yang kini sepenuhnya bermigrasi dari sistem kandang terbuka (open house) ke sistem kandang tertutup (close house).

Sarpin, Operasional CV Cahaya Tiga Putri, mengungkapkan bahwa adopsi teknologi close house ini membawa lompatan besar, baik dari sisi kapasitas populasi, efisiensi lahan, hingga kualitas produk yang dihasilkan.

"Jika menggunakan sistem open house, lahan sepanjang 60 meter hanya mampu menampung sekitar 6.000 ekor ayam. Namun dengan sistem close house, lahan berukuran 120 meter bisa memaksimalkan populasi hingga 43.000 ekor. Efisiensinya meningkat hampir 400%," ujar Sarpin saat ditemui wartawan di Sidrap, Selasa (9/6/2026).

Saat ini, di atas lahan seluas 1,5 hektare, CV Cahaya Tiga Putri mengoperasikan total 7 kandang utama, dibagi menjadi 3 kandang berkapasitas masing-masing 43.000 ekor dan 4 kandang berkapasitas masing-masing 32.000 ekor.

Dari total populasi di 7 kandang tersebut, tingkat keberhasilan produksi telur mampu menyentuh angka 95%, atau setara dengan produksi berkisar antara 1.400 hingga 17.000 rak telur per hari tergantung pada siklus optimal ayam.

Selain mendongkrak kapasitas populasi, sistem close house juga terbukti meningkatkan daya tahan serta masa hidup ayam petelur hingga mencapai 110 minggu sejak masa produktif.

Sementara dari sisi output, kualitas telur yang dihasilkan jauh lebih premium dibandingkan sistem konvensional. Cangkang telur menjadi lebih keras dan memiliki daya simpan yang lebih lama, mencapai satu bulan, sehingga sangat diminati oleh pedagang eceran maupun distributor besar.

"Permintaan pasar untuk telur hasil close house ini sangat tinggi karena ketahanan simpannya. Distribusi penjualan kami sudah menembus pasar antarpulau, mulai dari Jakarta, Kalimantan, hingga Maluku dan Papua," tambah Sarpin.

Kendati menawarkan margin keuntungan dan produktivitas yang menggiurkan, sistem close house memiliki ketergantungan yang mutlak terhadap pasokan energi listrik. Sarpin menegaskan bahwa listrik adalah "nyawa" dari keberlangsungan bisnis peternakan modern ini.

Energi listrik digunakan secara kontinu selama 24 jam untuk menggerakkan sistem sirkulasi udara (blower), pendingin ruangan (cooling pad), serta sistem pencahayaan (lighting) berkala.

Pencahayaan di dalam kandang diatur secara ketat, yakni 16 jam menyala untuk merangsang ayam makan dan 8 jam dipadamkan secara bertahap untuk memberikan waktu istirahat bagi ayam agar tidak mengalami obesitas yang dapat menghentikan produksi telur.

"Listrik dari PLN tidak boleh padam. Jika terjadi kendala pada pasokan listrik, suhu kandang akan langsung berubah panas dalam hitungan detik. Toleransi ayam terhadap mati listrik itu kurang dari 5 menit. Jika lebih, ayam akan langsung stres dan hal itu otomatis menurunkan kapasitas produksi," jelasnya.

Sementara, Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Parepare Muh. Akbar menjamin ketersediaan listrik bagi para peternak di Sidrap melalui program Electrifying Agriculture guna memacu pengembangan sektor peternakan yang menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Sulsel.

Penggunaan listrik di kandang ternak dianggap lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan peternakan. Apalagi listrik membuat operasional alat menjadi lebih otomatis.

"Di CV Cahaya Tiga Putri itu kan memang semua serba otomatis, jadi perlu keandalan listrik yang memadai. Tidak boleh ada kedip sama sekali. Jadi, kami usahakan di sana tetap terjaga keandalannya, baik sisi tegangan maupun sisi pasokannya," jelas Akbar.

Dalam kondisi surplus seperti saat ini, langkah yang lebih tepat adalah memperkuat peternakan rakyat, bukan membuka ruang dominasi bagi modal besar, termasuk asing

Yogyakarta (ANTARA) - Guru Besar Sosial Ekonomi Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Prof Budi Guntoro menilai potensi masuknya investasi asing pada ayam petelur di Indonesia perlu dikaji secara cermat.

"Wacana pembukaan investasi asing pada subsektor ayam petelur dinilai perlu dikaji secara cermat di tengah kondisi produksi telur nasional yang justru mengalami surplus," kata Budi dalam keterangannya di Yogyakarta, Kamis.

Menurut Budi, data menunjukkan produksi telur ayam nasional pada 2025 mencapai 6,34 juta ton dan diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 6,5 juta ton pada 2026. Angka itu melampaui kebutuhan konsumsi nasional yang di kisaran 6,22 juta ton.

"Artinya, Indonesia tidak sedang kekurangan telur, melainkan menghadapi surplus yang bersifat struktural," katanya.

Dia mengatakan tantangan utama subsektor ayam petelur saat ini bukan pada kurangnya produksi, melainkan persoalan ketimpangan pasar, fluktuasi harga di tingkat peternak, serta lemahnya posisi tawar peternak rakyat.

"Peternakan rakyat selama ini menjadi tulang punggung produksi telur nasional. Selain berperan secara ekonomi, sektor ini juga memiliki dampak sosial melalui penyerapan tenaga kerja dan penggerak ekonomi lokal," katanya.

Oleh karena itu pihaknya mengingatkan masuknya investasi asing di sektor budi daya berpotensi meningkatkan konsentrasi pasar dan menekan pelaku usaha kecil jika tidak diiringi regulasi yang kuat.

Sementara terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Budi menilai kebutuhan telur untuk program tersebut relatif kecil, yakni sekitar 700 juta butir per tahun atau hanya sekitar 0,6 sampai 0,7 persen dari total produksi nasional.

"Program MBG seharusnya menjadi peluang untuk menyerap surplus produksi dan menstabilkan harga, bukan justru menjadi alasan untuk menambah kapasitas produksi melalui investasi baru," kata Dekan Fakultas Peternakan UGM tersebut.

Dia mengatakan penguatan koperasi peternak, kontrak pembelian jangka menengah, serta dukungan distribusi dapat menjadi solusi untuk memastikan kebutuhan program terpenuhi, sekaligus memperkuat peternak lokal.

Prof Budi juga mengatakan kedaulatan pangan tidak hanya soal jumlah produksi, tetapi juga siapa yang memproduksi dan bagaimana keberpihakan kebijakan terhadap pelaku usaha kecil.

"Dalam kondisi surplus seperti saat ini, langkah yang lebih tepat adalah memperkuat peternakan rakyat, bukan membuka ruang dominasi bagi modal besar, termasuk asing," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Kita mencintai hewan dan sering kali tersentuh saat mendengar harimau atau gajah terancam punah, atau ketika melihat anjing dan kucing terlantar. Namun, kita kerap melupakan proses perjalanan yang membawa hewan dan produk turunannya. Pesatnya perkembangan industri peternakan membuat kesejahteraan hewan ternak kerap dikalahkan oleh angka produksi massal dan efisiensi biaya. Hewan ternak direduksi menjadi komoditas, seolah dilupakan bahwa mereka adalah makhluk hidup yang juga mampu merasakan penderitaan.

Indonesia telah mengakui kesejahteraan hewan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, termasuk tercantum di dalamnya prinsip kesejahteraan hewan (The Five Freedoms) dalam praktik peternakan. Namun, pengakuan di atas kertas tidak selalu sejalan dengan praktik di lapangan.

Kontradiksi tersebut terlihat jelas pada industri ayam petelur. Data BPS (Susenas 2023) menunjukkan bahwa telur merupakan sumber protein hewani terjangkau dan paling banyak dikonsumsi oleh rumah tangga di Indonesia. Sembilan dari sepuluh rumah tangga mengonsumsi telur dengan rata-rata konsumsi sekitar 10 butir telur ayam ras per orang per bulan. Produksi nasional mencapai 144,6 miliar butir, yang menempatkan Indonesia sebagai produsen telur terbesar ketiga di dunia.

Ironisnya, sebagian besar ayam petelur masih dipelihara dalam kandang baterai, yaitu kandang dengan ukuran kotak sempit, umumnya berukuran sekitar 21 x 29 cm (seukuran kertas A4), yang membatasi gerak dan perilaku alaminya. Ayam tidak dapat mengembangkan sayap secara penuh, mandi debu, atau bertengger secara alami.

Minimnya ruang gerak juga meningkatkan risiko osteoporosis, patah tulang, dan cedera kaki. Situasi ini menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis berkepanjangan. Di titik inilah jurang antara norma kesejahteraan hewan dalam regulasi dan realitas industri menjadi nyata.

Secara global, sistem kandang baterai semakin ditinggalkan. Uni Eropa dan Bhutan telah melarangnya. Banyak negara sudah bertransisi ke sistem bebas sangkar (cage-free atau free-range) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kesehatan hewan ternak.

Di Indonesia khususnya, inisiatif cage-free mulai muncul, tetapi masih terbatas. Asosiasi Peternak Cage-Free Indonesia mencatat sekitar 34 anggota, dengan sekitar 15 peternakan bersertifikasi internasional. Mayoritas berskala kecil dan terkonsentrasi di Bali, DIY, serta sebagian Jawa Barat, sehingga kontribusinya terhadap produksi telur nasional masih sangat kecil dan lebih didorong oleh permintaan pasar premium daripada regulasi nasional.

Kesejahteraan Hewan dan Kesehatan Masyarakat

Dalam kerangka hukum dan kebijakan nasional, isu kandang baterai perlu dilihat melalui konsep One Welfare, One Community sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Perspektif ini menegaskan bahwa One Welfare, One Community merupakan bagian integral dari kerangka One Health, yang memandang kesehatan manusia, kesejahteraan hewan, dan kelestarian lingkungan sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Ketika hewan sakit, lingkungan rusak, atau ekosistem terganggu, dampaknya pada akhirnya akan kembali kepada manusia.

Karena itu, produksi pangan tidak seharusnya hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan, tetapi juga pada perlindungan kesehatan publik serta keberlanjutan jangka panjang. Sistem peternakan cage-free, memberi ruang bagi hewan untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

Lingkungan yang lebih baik dapat mengurangi stres pada hewan, yang pada gilirannya berpotensi menekan risiko penyakit. Kondisi pemeliharaan yang lebih sehat juga dapat mengurangi ketergantungan pada antibiotik, sebuah isu krusial di tengah meningkatnya ancaman resistensi antimikroba yang menjadi perhatian global. Pendekatan ini bukan hanya soal etika terhadap hewan, tetapi juga investasi bagi kesehatan publik dan masa depan sistem pangan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, praktik pemeliharaan yang mengabaikan kesejahteraan hewan tidak hanya bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan. Pengabaian juga berpotensi melemahkan tujuan Undang-Undang untuk menjamin keamanan pangan, kelestarian lingkungan, dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Kompleksitas Permentan Nomor 32 Tahun 2025

Di Indonesia, kelahiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2025 pada Desember 2025 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan menjadi momentum penting yang menunjukkan meningkatnya perhatian negara terhadap kesejahteraan hewan, khususnya pada hewan yang diternakkan.

Regulasi ini menegaskan penerapan The Five Freedoms dalam seluruh rantai pemeliharaan ternak serta mengatur standar pakan, lingkungan, ruang gerak, penanganan, dan pengawasan kesehatan.

Salah satu poin krusialnya adalah pengaturan sertifikasi nasional untuk kesejahteraan hewan. Peternakan yang dapat mengajukan sertifikasi adalah peternakan yang telah menerapkan sistem cage-free. Ini merupakan sinyal positif bahwa legitimasi usaha peternakan mulai dikaitkan dengan standar kesejahteraan yang lebih tinggi.

Implementasi awal Permentan telah dimulai melalui penyusunan modul pelatihan dan penyiapan auditor kesejahteraan hewan, namun kesiapan daerah masih beragam. Tanpa panduan operasional yang rinci dan penguatan kapasitas, adopsi kebijakan berpotensi timpang. Selain itu, sifatnya yang masih sukarela membuat sertifikasi cenderung hanya diakses pelaku usaha yang telah siap secara finansial, sementara mereka yang belum siap berisiko tertinggal.

Persoalan lainnya, hingga kini belum tersedia skema pembiayaan atau insentif transisi yang efektif bagi peternak rakyat untuk beralih dari kandang baterai ke sistem cage-free. Penelitianilmiah lintas beberapa negara Asia termasuk Indonesia menunjukkan bahwa biaya produksi menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi peternak cage-free, bersama dengan kesulitan dalam manajemen sistem, pencegahan penyakit, penjualan produk, dan menjaga margin keuntungan yang sehat.

Dalam struktur industri ayam petelur Indonesia yang didominasi oleh usaha kecil dan menengah, biaya investasi awal untuk beralih ke sistem cage-free menjadi hambatan nyata. Tanpa dukungan pembiayaan atau insentif, akan muncul risiko kesenjangan: industri peternakan lebih mudah mengakses sertifikasi dan pasar premium, sementara peternak rakyat tertinggal.

Di sinilah risiko greenwashing kebijakan perlu diwaspadai. Jika sertifikasi kesejahteraan hewan hanya diakses oleh pelaku usaha besar dan pengawasannya lemah, kebijakan berisiko menjadi formalitas administratif.

Tanpa audit independen, sanksi tegas, dan monitoring berkala, label kesejahteraan tidak menjamin perbaikan pada kesejahteraan hewan di kandang. Akibatnya, bukan hanya hewan yang dirugikan, tetapi juga kepercayaan pasar menurun dan pelaku usaha yang benar-benar bertransisi tidak memperoleh nilai tambah yang adil.

Implementasi regulasi bukan sekadar mengakui prinsip kesejahteraan hewan, tetapi merancang transisi yang layak secara ekonomi dan sosial. Kesejahteraan hewan seharusnya menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing industri telur nasional. Maka dari itu, Permentan 32/2025 perlu dipahami sebagai langkah awal, di mana setiap tahapan implementasinya menentukan nasib hewan ternak dan kualitas sistem pangan di Indonesia.

Sistem Pangan Berkelanjutan Berbasis Kesejahteraan Hewan

Untuk memastikan implementasi efektif atas regulasi yang telah tersedia, pemerintah perlu menempuh sejumlah langkah strategis.

Pertama, menyusun roadmap nasional transisi cage-free secara bertahap guna menjaga stabilitas pasokan dan harga, sekaligus memastikan penerapan sertifikasi kesejahteraan hewan yang terukur dan sistematis.

Kedua, memastikan pelatihan teknis yang akurat dan pendampingan berkelanjutan bagi peternak rakyat melalui koperasi dan asosiasi agar standar cage-free dapat diterapkan secara adil dan inklusif.

Ketiga, menyediakan dukungan fiskal berupa subsidi dan skema pembiayaan hijau sesuai dengan rencana Taksonomi Keuangan Berkelanjutan OJK untuk memfasilitasi transisi kesejahteraan hewan sebagai bagian dari investasi pangan berkelanjutan.

Terakhir, pemerintah dapat mendorong permintaan melalui pengadaan publik dan kemitraan dengan memprioritaskan telur cage-free, sehingga tercipta pasar yang stabil dan tidak hanya bergantung pada segmen premium. Dengan desain kebijakan yang terarah dan berpihak pada

peternak rakyat, transisi menuju sistem produksi yang lebih berkelanjutan dapat memperkuat daya saing industri di tengah tuntutan global terhadap pangan berkelanjutan.

Pada akhirnya, cara kita memperlakukan hewan yang diternakkan mencerminkan nilai dalam sistem pangan kita. Tanpa implementasi nyata, kesejahteraan hewan akan tetap menjadi prinsip yang diakui tetapi terabaikan, sementara jutaan ayam terus hidup dalam ruang sempit.

Permentan 32/2025 memberi peluang untuk mengubah sistem yang memandang hewan ternak sekadar komoditas menuju sistem pangan yang mengakui kesejahteraan hewan sebagai bagian dari kesehatan masyarakat dan masa depan pangan kita. Pertanyaannya kini bukan apakah kita tahu harus berubah, tetapi apakah kita memilih untuk melakukannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah melakukan impor 580.000 ekor grand parent stock (GPS) ayam dari Amerika Serikat (AS) menimbulkan keresahan bagi para peternak di dalam negeri.

Pemerintah diminta untuk mengkalkulasi secara cermat rencana kebijakan tersebut. Sebab, tanpa perhitungan berbasis kebutuhan nasional, kebijakan tersebut berisiko memicu over supply terhadap day old chick (DOC) yang berakhir menekan harga ayam hidup di tingkat peternak.

Presiden Peternak Layer Nasional (PLN) Musbar meminta kejelasan pemerintah terkait dengan tambahan impor tersebut agar tidak memperparah kondisi industri yang tengah tertekan.

“Selama ini [Indonesia] sudah mengimpor GPS dari Amerika Serikat. Kalau mau ada tambahan 580.000 ekor itu untuk kebutuhan tahun berapa? Untuk kebutuhan ayam potong atau ayam petelur?” kata Musbar kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, perlu adanya transparansi peruntukan impor, apakah untuk ayam potong atau ayam petelur, serta kapan realisasinya dilakukan.

“Pihak manapun bisa mengajukan kuota impor grand parent broiler, tetapi para pemain baru harus mempersiapkan business plan secara matang dan terukur,” tuturnya.

Di sisi lain, Musbar juga menegaskan situasi industri perunggasan saat ini tidak sedang dalam kondisi ideal untuk tambahan pasokan besar.

“Broiler-broiler corporate beberapa tahun belakangan giat melakukan kegiatan ekspor karena kondisi pasar dalam negeri sudah jenuh,” ujarnya.

Dia juga mengkhawatirkan apabila impor yang dilakukan berupa paha ayam atau chicken leg quarter (CLQ) yang berpotensi dipasarkan di pasar basah dengan skema dumping karena harganya sangat murah di negara asal.

Rencana impor 580.000 ekor grand parent stock (GPS) ayam dari Amerika Serikat (AS) senilai US$17–20 juta turut memicu kewaspadaan pelaku usaha perunggasan.

Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) menilai impor bibit indukan tersebut merupakan praktik yang lazim. Kendati begitu, Gopan mengingatkan potensi ancaman dari masuknya produk turunan berupa karkas ayam asal AS.

Sekretaris Jenderal Gopan Sugeng Wahyudi menyampaikan bahwa impor GPS bukan hal baru dalam industri perunggasan nasional karena Indonesia belum mampu memproduksi bibit indukan tertinggi tersebut.

“GPS adalah induk yang menghasilkan PS [Parent Stock] dan Final Stock [FS]. Impor GPS memang sudah lazim karena kita Indonesia belum bisa memproduksi atau menghasilkan GPS,” kata Sugeng kepada Bisnis, dikutip Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, GPS merupakan pondasi rantai produksi ayam nasional karena akan menghasilkan parent stock (PS) hingga final stock (FS) yang dibudidayakan peternak sebagai ayam pedaging. Dengan demikian, impor GPS dinilai sebagai kebutuhan untuk menjaga kesinambungan pasokan bibit dalam negeri.

Namun, Sugeng menyoroti rencana AS untuk mengekspor produk turunan ayam, khususnya karkas yang bersumber dari budidaya final stock. Dia mengingatkan bahwa segmen tersebut merupakan tumpuan utama pendapatan peternak rakyat

“Yang menjadi masalah rencana AS untuk mengekspor produk turunannya, dalam hal ini karkas yang notabene bersumber pada budidaya ayam Final Stock. Sementara peternak berharap dari insentif dari budidaya Final Stock,” ujarnya.

Pelaku usaha kini menunggu kejelasan implementasi kebijakan pemerintah untuk memastikan stabilitas harga ayam nasional tetap terjaga tanpa mengorbankan keberlangsungan peternak kecil.

“Jika benar karkas ayam AS masuk ke Indonesia, berpotensi mematikan usaha peternak kecil. Oleh karenanya, kita tunggu riil implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah dan solusinya jika hal tersebut berpotensi mematikan usaha peternak rakyat,” terangnya.

Kelebihan Pasokan

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menyebut keran impor GPS tidak otomatis menurunkan harga ayam di tingkat konsumen dalam jangka pendek.

Justru, menurutnya, potensi risiko terbesar ada di hulu. Jika tambahan GPS tidak disesuaikan dengan kebutuhan riil, produksi DOC dapat melonjak dan memicu pasokan yang berlebih (over supply).

“Risiko yang perlu diwaspadai justru sebaliknya, apabila impor tidak diperhitungkan dengan matang bisa memicu over supply DOC di kemudian hari yang menekan harga ayam hidup di tingkat peternak, terutama peternak kecil,” ujar Eliza kepada Bisnis, Senin (23/2/2026)

Eliza menilai impor GPS selama ini dilakukan karena Indonesia belum memiliki kapasitas pembibitan mandiri yang efisien. Tanpa GPS, ujar dia, produksi ayam pedaging domestik dapat terganggu. Namun, ketergantungan genetik dalam jangka panjang tetap menjadi persoalan fundamental yang perlu dibenahi.

Untuk itu, menurutnya, impor GPS sebaiknya disertai perhitungan kebutuhan nasional berbasis data, pengendalian pasokan DOC, serta peta jalan pengembangan pembibitan GPS dalam negeri.

“Tanpa semua itu, stabilisasi pasokan justru berpotensi menimbulkan instabilitas harga dan mengganggu kesejahteraan peternak,” tuturnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan Indonesia akan mengimpor produk ayam AS dalam bentuk live poultry untuk kebutuhan GPS sebanyak 580.000 ekor dengan estimasi nilai sekitar US$17 juta – US$20 juta.

“GPS sangat dibutuhkan peternak ayam dalam negeri sebagai sumber genetik utama dan belum ada fasilitas pembibitan GPS di Indonesia,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (23/2/2026).

Di samping itu,Indonesia juga melakukan importasi mechanically deboned meat (MDM) untuk kebutuhan industri makanan domestik. Importasi ini sebagai bahan baku pembuatan sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya dengan estimasi volume impor sekitar 120.000–150.000 ton per tahun.

Namun demikian, Haryo menyatakan pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan proyek peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek pembangunan peternakan ayam pedaging dan petelur beserta pabriknya senilai Rp20 triliun pada Februari 2026.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan P Roeslani menjelaskan pemerintah saat ini secara bertahap menyiapkan groundbreaking pabrik peternakan ayam pedaging dan petelur itu.

"Pokoknya semua sudah siap. Kita sih ada 6 [pabrik], semuanya sudah siap. Paling mungkin awal Februari ya," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (28/1/2026). Sebanyak 6 pabrik yang disiapkan itu berada di 4 lokasi yang berbeda.

Proyek pembangunan pabrik peternakan ayam sendiri akan melibatkan BUMN di sektor pangan yaitu PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Berdikari.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan pembangunan peternakan ini untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menjaga agar harga bibit ayam (day old chicks/DOC) di pasar tetap stabil.

Amran menambahkan, harga DOC belakangan mengalami lonjakan hingga Rp14.000 dibandingkan biasanya yang seharga Rp9.000. Seiring tren peningkatan ini, pemerintah akan membangun sebanyak 12 unit pabrik, pakan, dan produksi DOC di Indonesia sebagai solusi jangka panjang.

“Kita bangun 12 unit seluruh Indonesia. Ini solusi permanen. Doakan ini tidak terjadi lagi. Kemudian negara harus hadir, termasuk ada daging dan seterusnya. Itu bisa intervensi pasar, itu tujuannya,” kata Amran, Kamis (22/1/2026).

Rencananya, pembangunan peternakan ayam pedaging dan petelur ini akan difokuskan di wilayah-wilayah yang masih mengalami kekurangan pasokan ayam dan telur.

Untuk tahap awal, pembangunan akan dijalankan di Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Selatan, hingga Jawa Timur.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketahanan pangan dan pemenuhan gizi keluarga menjadi salah satu fokus utama pembangunan sosial di Indonesia di tengah dinamika harga bahan pokok dan disparitas akses pangan di wilayah urban dan rural. Data hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional pada anak usia bawah lima tahun turun menjadi 19,8 persen, meskipun masih di atas target nasional, yang menunjukkan ketidakmerataan pemenuhan gizi seimbang di berbagai daerah di Indonesia. Stunting ini masih menjadi tantangan serius yang berdampak pada perkembangan kognitif dan kapasitas produktif generasi mendatang.

Dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) hadir melalui program Rumah Pangan, Pekarangan Bergizi, dan Lorong Mekaar. Sepanjang tahun 2025, program ketahanan pangan ini telah menjangkau 1.264 penerima manfaat di 27 titik sebaran Rumah Pangan, dengan beragam komoditas yang dibudidayakan oleh nasabah dan komunitas setempat, seperti ayam petelur, budidaya ikan, sayuran dan buah-buahan. Program ini dirancang untuk tidak hanya mencukupi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara produktif.

Salah satu penerima manfaat program ini adalah ibu-ibu nasabah PNM Mekaar Semarang di wilayah Kopeng yang mengikuti pendampingan melalui Rumah Pangan PNM. Mereka menyampaikan bahwa program tersebut membuka peluang bagi keluarga untuk lebih berdaya dalam pemenuhan pangan.

“Dengan adanya program ini, kami tidak hanya belajar teknik budidaya yang tepat, tetapi juga dapat memanfaatkan hasil panen sayur dan ayam petelur untuk mencukupi kebutuhan pangan dan gizi keluarga. Setelah kebutuhan rumah tangga terpenuhi, sebagian hasil panen juga bisa dijual untuk menambah penghasilan keluarga,” ujar Laksmi, salah satu nasabah yang aktif dalam kelompok budidaya sayur dan ayam petelur.

Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ary, menyampaikan bahwa komitmen perusahaan dalam mendukung ketahanan pangan keluarga terus diperkuat. “Kami melihat kebutuhan gizi masyarakat sangat penting, dan hal ini selaras dengan Asta Cita Presiden Bapak Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Kami terus meningkatkan program-program untuk memberikan kebutuhan gizi masyarakat di desa-desa melalui program Rumah Pangan PNM. Kami berharap setiap penerima manfaat dapat berdaya secara ekonomi dan gizi,” ujar Dodot.

Program Rumah Pangan, Pekarangan Bergizi, dan Lorong Mekaar PNM telah menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis komunitas mampu menciptakan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa. Pendekatan ini yang memadukan ketersediaan pangan bergizi berbasis lokal, pelatihan teknis, serta peluang ekonomi dari hasil usaha telah mendorong perubahan positif dalam kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

Nanti lewat Koperasi Kelurahan Merah Putih. Satu kandang berisi 10 ekor ayam petelur, di mana hasilnya akan disalurkan ke dapur MBG

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, mengembangkan program peternakan ayam petelur berbasis lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) di Kecamatan Bogor Utara untuk mendukung pasokan bahan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin di Bogor, Senin, menjelaskan ia telah menyerahkan sebanyak 80 ekor ayam petelur kepada delapan Ketua LPM se-Kecamatan Bogor Utara,

Ayam petelur tersebut akan dikelola oleh masing-masing LPM dan dikembangkan secara bertahap sebelum hasil produksinya disalurkan ke dapur MBG melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).

“Nanti lewat Koperasi Kelurahan Merah Putih. Satu kandang berisi 10 ekor ayam petelur, di mana hasilnya akan disalurkan ke dapur MBG,” kata Jenal.

Ia menegaskan program tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor dan diharapkan dapat menjadi pemicu partisipasi masyarakat maupun pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Ini sama sekali tanpa APBD. Harapannya bisa memancing masyarakat lain atau pihak swasta untuk ikut terlibat,” ujarnya.

Menurut Jenal, pengembangan ayam petelur di tingkat kelurahan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi bawah, sekaligus membuka peluang kerja baru di wilayah perkotaan.

Ia juga meminta para Ketua LPM memahami siklus produksi telur harian sebelum memperluas skala usaha agar program berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi nyata.

“Peluang di depan mata, jangan sampai kita hanya jadi penonton. Ini karpet merah untuk warga Kota Bogor,” katanya.

Sementara itu, Camat Bogor Utara Riki Robiansah mengatakan inisiatif tersebut perlu disambut serius oleh seluruh LPM agar ayam petelur dapat berkembang dan menciptakan perputaran ekonomi di tingkat wilayah.

Ia berharap program tersebut menjadi model pemberdayaan ekonomi lokal yang terintegrasi dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat melalui program MBG.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Peternak Layer Nasional (PLN) menyatakan pihaknya telah menyiapkan ayam petelur di sejumlah wilayah mulai dari Pulau Jawa, Kalimantan, hingga Bali untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG) pada 2026.

Presiden PLN Musbar Mesdi mengatakan para peternak sudah memperluas kandang dan populasi ayam untuk memenuhi kebutuhan 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan kebutuhan masyarakat.

“Kami peternak sudah persiapkan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Bali, NTB/NTT. Peternak kami sudah perluas kandang-kandangnya serta menambah populasi ayamnya,” kata Musbar kepadaBisnis, Jumat (9/1/2026).

Musbar menuturkan, PLN bersama dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Ditjen PKH Kementan) sudah melakukan persiapan sejak pertengahan semester II/2024.

“Jadi kami sudah perhitungkan bersama berapa supply telur yang dibutuhkan bagi 32.000 SPPG yang menyalurkan MBG dengan kebutuhan supply dua kali per minggunya,” ujarnya.

Adapun untuk kebutuhan SPPG 2026, PLN menyebut Ditjen PKH juga sudah melakukan reevaluasi kebutuhan impor Grand Parent Stock (GPS) dan ayam petelur secara seksama.

Lebih lanjut, Musbar juga menyoroti tingginya harga daging ayam dan telur di tingkat konsumen. Dia menegaskan kenaikan harga kedua komoditas pangan tersebut bukan disebabkan pasokan yang kurang atau melambungnya permintaan dari dapur SPPG.

“Masalahnya adalahoverhead costper kilogram pakannya naik. Kenapa? 85% sumber energi dan amino acid. Nabatinya naik,” ujarnya.

Dia merincikan, harga jagung sebelumnya berada di level Rp5.500 per kilogram. Namun saat ini harganya naik menjadi Rp6.500–6.700 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada bungkil kedelai naik dari Rp6.250 per kilogram menjadi Rp7.800 per kilogram.

Di sisi lain, Musbar menambahkan bahwa protein hewani untuk MBG bukan hanya dipasok dari telur ayam, melainkan juga dari aneka ragam pangan nonunggas seperti ikan.

“Jadi tiada yang perlu dikhawatirkan sebetulnya, penyajian protein hewani bukan hanya di telur dan daging ayam saja,” tambahnya.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan program MBG membutuhkan setidaknya 6 juta ayam petelur baru pada 2026, atau minimal 1.500 peternak baru agar dapat menyediakan telur dua kali sepekan dalam program MBG.

Adapun, BGN juga akan menggelontorkan anggaran hingga Rp1,2 triliun per hari pada Mei 2026 untuk mendukung MBG.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan anggaran yang akan digelontorkan untuk MBG pada Januari 2026 mencapai Rp855 miliar per hari.

“Sampai kemudian naik nanti di Mei akan ada Rp1,2 triliun per hari, karena jumlah penerima manfaatnya terus naik,” kata Dadan dalam konferensi pers Capaian 1 Tahun MBG dan Operasional Perdana MBG di Tahun 2026, dikutip dari YouTube Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, dikutip pada Jumat (9/1/2026).

Dadan menyampaikan 70% dari anggaran jumbo tersebut digunakan untuk membeli bahan baku. Dari proporsi itu, 95–99% bahan baku berasal dari produk pertanian dalam negeri.

Hingga saat ini, BGN mencatat telah menjangkau 55,1 juta penerima manfaat MBG. Dengan penerima yang terus menggulung, Dadan menyebut setiap satu dapur SPPG membutuhkan setidaknya 15 pemasok bahan baku, mulai dari beras, minyak, telur, ayam, hingga susu.

Dia menuturkan, setiap SPPG membutuhkan 5 ton beras per bulan, 3.000 telur sekali masak, 350 ayam sekali masak, 350 kilogram sayur sekali masak, dan 450 liter susu satu kali pemberian MBG. Serta, 1,5 hektare kebun pisang selama setahun.

Bisnis.com, JAKARTA—Emiten perunggasan PT Janu Putra Sejahtera Tbk. (AYAM) mengalokasikan belanja modal (capex) Rp130 miliar pada 2026 seiring dengan ekspansi bisnis ayam petelur hingga pembibitan.

Direktur Utama AYAM Sri Mulyani menjelaskan manajemen telah menetapkan arah strategis yang prospektif pada 2026, berfokus pada penguatan unit bisnis layer komersial (ayam petelur) dan ekspansi kapasitas breeding (pembibitan).

Strategi ini didukung penuh oleh momentum kebijakan pemerintah, terutama melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diproyeksikan akan mendongkrak permintaan protein hewani nasional.

“Pergeseran fokus ini dilakukan untuk menangkap unit usaha yang dinilai lebih stabil dan berpotensi memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan perusahaan,” paparnya dalam siaran pers, Sabtu (13/12/2025).

Sri Mulyani menegaskan komitmen perusahaan untuk memanfaatkan potensi besar di sektor layer komersial. Hal itu mengingat kontribusinya yang stabil dan kebutuhan telur nasional yang terus meningkat.

Perseroan merencanakan alokasi belanja modal (capex) sekitar Rp130 miliar pada 2026. Anggaran tersebut akan diarahkan terutama untuk pengembangan unit layer komersial dan peningkatan kapasitas pembibitan.

Rencana pembangunan hatchery (penetasan) akan direalisasikan di Kulonprogo, DI Yogyakarta, pada tahun depan untuk mendukung breeding dan grand parent stock (GPS). Dengan hatchery sendiri, AYAM berharap dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi untuk DOC final stock dan parent stock.

REKOMENDASI SAHAM

Pengamat pasar modal sekaligus Direktur International Federation of Technical Analyst (IFTA) Indrawijaya Rangkuti mengatakan, secara teknikal saham AYAM mulai masuk pembelian besar di awal November 2025, setelah akhir Oktober mengalami penjualan yang cukup signifikan. Support saham AYAM ada di level 268—310, dengan resistance di level 436—615, yang menjadi target kuartal I/2026.

Per Jumat (12/12/2025), saham AYAM berada di level Rp390. Secara year to date (YtD), harga sudah naik sekitar 195%.

Sementara itu, secara fundamental riset dari NH Korindo Sekuritas Indonesia menyebut ke depannya, AYAM akan fokus pada efisiensi pakan dengan menjalin joint venture dan kolaborasi jangka panjang.

Perusahaan juga menargetkan lebih banyak kolaborasi untuk efisiensi operasional yang lebih tinggi karena memiliki rekam jejak yang solid. Misalnya JV dengan perusahaan Eropa De Heus Indonesia untuk membentuk kandang grand parent stock (GPS) berteknologi canggih.

AYAM berada pada posisi strategis untuk memanfaatkan momentum saat ini karena merupakan salah satu produsen unggas utama yang dimiliki secara lokal. Status kepemilikan lokalnya berarti mendapatkan keuntungan dalam menangkap pangsa yang cukup besar dari kontrak pemerintah dan yang terkait dengan pemerintah.

“MBG diantisipasi akan melayani 82,9 juta penerima dengan unggas dan telur menjadi komponen kunci dalam menu mereka,” papar riset.

Sinarmas Sekuritas menyatakan bahwa integrasi end-to-end (dari pembibitan hingga distribusi daging olahan) memungkinkan pasokan DOC yang stabil, efisiensi biaya yang lebih baik, dan jaminan kualitas yang ditingkatkan di setiap tahap produksi. Kerangka kerja ini mendasari posisi kompetitif AYAM dalam lanskap unggas Indonesia yang terfragmentasi.

"Dengan MBG yang sepenuhnya diluncurkan, rencana ekspansi 323 fasilitas unggas secara nasional, dukungan dari program investasi skala besar, dan pola konsumsi yang meningkat, sektor unggas Indonesia diposisikan untuk pertumbuhan berkelanjutan. Model terintegrasi AYAM dan jejak strategis di Jawa menempatkan perusahaan pada posisi yang menguntungkan untuk menangkap permintaan," tulis riset Sinarmas Sekuritas.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.