Bisnis.com, JAKARTA — PT Geoprima Solusi Tbk. (GPSO) mendapatkan restu pemegang saham untuk menjalankan sejumlah langkah transformasi bisnis, mulai dari perubahan kegiatan usaha utama, akuisisi aset senilai Rp78,5 miliar, hingga rencana penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

Persetujuan tersebut diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Senin (22/6/2026).

Direktur Utama Geoprima Solusi Dionysius Tjokro mengatakan transformasi tersebut merupakan bagian dari konsolidasi bisnis setelah masuknya PT PIMSF Pulogadung sebagai pemegang saham pengendali baru menggantikan Karnadi Margaka.

Perseroan akan mengembangkan bisnis perdagangan komponen mekanikal guna memperkuat struktur usaha melalui sinergi dengan Tjokro Group.

“Perseroan ke depannya akan membawa kegiatan usaha yang baru di bidang perdagangan komponen mekanikal. Hal ini dilakukan untuk memperkuat struktur perusahaan dengan bersinergi dengan Tjokro Group serta memperkuat permodalan untuk memenangkan persaingan di industri saat ini yang semakin ketat baik domestik maupun global,” ujar Dionysius dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

Sebagai bagian dari perubahan arah usaha, GPSO juga mengubah kegiatan usaha utama dengan mengadopsi KBLI 46591 tentang perdagangan besar mesin kantor dan industri suku cadang serta perlengkapannya, serta KBLI 68129 terkait aktivitas real estat nonhunian milik sendiri atau sewa.

Dionysius menuturkan sinergi dengan ekosistem Tjokro Group diharapkan mampu memperkuat penguasaan rantai pasok industri komponen mekanikal secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Selain perubahan bisnis, pemegang saham turut menyetujui rencana pembelian aset tetap milik PT Jakarta Indah Casting (JIC), entitas terafiliasi perseroan, senilai Rp78,5 miliar.

Aset yang akan diakuisisi mencakup tanah seluas 15.400 meter persegi, bangunan pabrik, serta mesin dan peralatan pendukung yang berlokasi di kawasan East Jakarta Industrial Park (EJIP), Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Manajemen menyebut akuisisi tersebut berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap kinerja perseroan. Berdasarkan studi kelayakan yang disusun Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Edi Andesta & Rekan, laba bersih GPSO diproyeksikan meningkat hingga 400% pada tahun pertama setelah transaksi.

Selain itu, transaksi tersebut diperkirakan menghasilkan tambahan pendapatan setelah pajak sebesar Rp7,9 miliar hingga Rp33 miliar per tahun, dengan tingkat pengembalian investasi (internal rate of return/IRR) mencapai 38,29% dan periode pengembalian modal (payback period) sekitar 5 tahun 10 bulan.

Pada tahap awal, aset tersebut akan disewakan kembali kepada JIC dengan nilai sewa sekitar Rp9,3 miliar guna menjaga keberlangsungan operasional fasilitas produksi.

Untuk mendukung pendanaan akuisisi, GPSO juga memperoleh persetujuan untuk melaksanakan PMTHMETD dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 66,67 juta saham atau setara 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan.

Saham baru tersebut akan diterbitkan dari portepel dengan nilai nominal Rp50 per saham. Manajemen menilai private placement menjadi opsi pendanaan yang paling efisien dari sisi waktu untuk merealisasikan ekspansi strategis tersebut.

Penerbitan saham baru berpotensi menimbulkan dilusi kepemilikan bagi pemegang saham publik sekitar 9,09%.

Dalam agenda lain, RUPSLB juga menyetujui perubahan data perseroan terkait susunan pemegang saham setelah pelaksanaan penawaran tender wajib atau mandatory tender offer (MTO) oleh PT PIMSF Pulogadung.

Berdasarkan daftar pemegang saham per 29 Mei 2026, PT PIMSF Pulogadung tercatat menguasai 246,37 juta saham GPSO, sedangkan masyarakat memiliki 420,37 juta saham.

Dengan struktur kepemilikan baru tersebut, GPSO optimistis transformasi bisnis yang dijalankan dapat memperkuat posisinya sebagai penyedia solusi mekanikal dan permesinan terintegrasi di Indonesia.

Morowali: Model pengembangan kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dipandang sangat relevan dalam membangun zona manufaktur terintegrasi berbasis kemitraan. Satu pengakuan terbaru tersebut datang dari Zimbabwe Investment Development Agency (ZIDA).

Sejak tanggal 8 hingga 12 Juni 2026, Badan Koordinasi Penanaman Modal negara yang terletak di Benua Afrika bagian Selatan tersebut berkunjung ke kawasan IMIP dalam rangka studi banding di kawasan industri hilirisasi nikel terintegrasi itu. IMIP dianggap menjadi destinasi benchmarking dalam memerkuat posisi Indonesia sebagai mitra pembangunan yang relevan dan berpengalaman di tingkat global.

Dalam agenda tersebut, sejumlah area kawasan industri IMIP dikunjungi. Mulai dari Bandara, jetty, area produksi dan area di luar kawasan seperti Politeknik Industri Logam Morowali. Delegasi ZIDA yang berkunjung tersebut adalah Noel Mahombera (Kepala Bisnis Development), Robin Musonza (Research Manager), Pardon Nyandoro (Investment Manager Bidang Ekonomi), Davison Vandira (Investmen Manager Bidang Persiapan dan Pembangunan) serta Nyasha Makuni (Analis Investasi). Termasuk perwakilan dari Kementerian Luar Negeri RI dan Kedutaan Besar RI di Harare.

Kepala Bisnis Development ZIDA, Noel Mahombera, mengakui, fokus kunjungan delagasinya untuk mempelajari konsep pengembangan kawasan industri berbasis sumber daya alam, hilirisasi industri baja, tata kelola kawasan terpadu, integrasi rantai pasok, fasilitasi investasi, serta sistem logistik dan ekspor.

Menurutnya, model pengembangan kawasan IMIP sangat relevan bagi upaya Pemerintah Zimbabwe dalam memperkuat sektor baja nasional dan meningkatkan nilai tambah industri berbasis sumber daya mineral.

"Zimbabwe ingin membuka peluang kerja sama antar negara dan melihat investasi China dengan Indonesia pada jenis model usaha di IMIP. ZIDA ingin mengetahui bagaimana sistem kerja sama yang terjalin diantara kedua negara ini," jelasnya saat kunjungan yang diterima perwakilan manajamen IMIP. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Zimbabwe juga memertanyakan nilai investasi sejumlah fasilitas penunjang di IMIP seperti Bandara, jetty, serta akomodasi.

Antusiasme tinggi dan pertanyaan teknis yang diajukan delegasi mengindikasikan ketertarikan serius Zimbabwe untuk mengadaptasi model IMIP dalam konteks pembangunan industri nasional mereka. Terutama dalam hal struktur investasi, kapasitas logistik, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Kunjungan ini membuka peluang nyata bagi penguatan hubungan bilateral Indonesia–Zimbabwe di bidang penanaman modal, khususnya dalam promosi investasi, hilirisasi mineral, dan pengembangan kawasan industri berbasis sumber daya alam. Kemudian, menguatkan positioining dan citra Indonesia sebagai mitra pembangunan industrialisasi Afrika. Indonesia juga mendapatkan keuntungan geopolitik dan ekonomi sekaligus, terutama di tengah meningkatnya kompetisi global atas critical minerals di Afrika.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Entitas anak PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (KIJA), PT Kawasan Industri Kendal (KIK), memperoleh fasilitas pembiayaan senilai Rp1,2 triliun dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) untuk mendukung ekspansi Kendal Industrial Park.

Berdasarkan keterangan resmi perseroan, fasilitas tersebut diteken pada 21 Mei 2026 dalam bentuk pinjaman term loan non-revolving dengan plafon maksimal Rp1,2 triliun dan tenor hingga 10 tahun. Adapun availability period fasilitas tersebut mencapai 24 bulan.

Manajemen menjelaskan dana hasil pinjaman akan digunakan untuk kebutuhan umum korporasi terkait pengembangan Kendal Industrial Park, termasuk pengembangan lahan serta pembangunan infrastruktur kawasan industri tersebut.

Sehubungan dengan fasilitas pembiayaan itu, KIK akan memberikan jaminan berupa aset tanah tertentu, aset tetap, serta piutang yang terkait dengan pengembangan Kendal Industrial Park.

Wakil Direktur Utama Jababeka Budianto Liman mengatakan fasilitas pembiayaan tersebut mencerminkan dukungan sektor perbankan domestik terhadap prospek pertumbuhan jangka panjang Kendal Industrial Park sebagai salah satu kawasan industri terintegrasi di Indonesia.

“Fasilitas ini menyediakan pendanaan jangka panjang untuk melengkapi posisi kas KIK yang kuat serta semakin meningkatkan fleksibilitas keuangan secara keseluruhan, sekaligus mendukung percepatan pengembangan Kendal Industrial Park dan ekspansi ekosistem kawasan industrinya,” ujar Budianto dalam keterangannya, Jumat (23/5/2026).

Menurutnya, transaksi tersebut juga mendukung diversifikasi sumber pendanaan KIK secara berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan likuiditas yang prudent dan disiplin alokasi modal.

Melalui tambahan fasilitas pembiayaan itu, perseroan optimistis KIK memiliki posisi yang lebih kuat untuk mempercepat ekspansi Kendal Industrial Park dan memperkuat pipeline pengembangan kawasan industri perseroan.

Manajemen menilai langkah tersebut juga akan menopang pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan di lingkungan Grup Jababeka.

Jakarta: Kehadiran kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) tak hanya sebagai pusat aktivitas hilirisasi nikel nasional, tetapi juga menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal dan regional. Hal ini tercermin dari tingginya aktivitas konsumsi harian yang didominasi oleh tenaga kerja usia produktif di kawasan yang terletak di Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah.

Karakteristik mayoritas karyawan produktif di kawasan IMIP berada pada rentang usia 26–35 tahun. Dari survei perputaran ekonomi di Kecamatan Bahodopi diketahui, proporsi mereka mencapai 56,4 persen dari total responden. Komposisi demografis ini menunjukkan bahwa kawasan IMIP didukung kelompok usia produktif yang aktif secara ekonomi, dengan kecenderungan tingkat belanja kebutuhan harian yang tinggi dan stabil.

Karakteristik usia produktif berimplikasi langsung pada pola pengeluaran. Survei yang dilakukan tim Research and Support Departemen Secretariat General Affair PT IMIP mencatat, 98,4 persen responden mengalokasikan pengeluaran mereka untuk kebutuhan konsumsi makanan dan minuman setiap hari. Rerata belanja konsumsi tercatat mencapai sekitar Rp2,19 juta per orang setiap bulan. Ini menjadikan sektor kuliner sebagai salah satu tulang punggung utama ekonomi lokal di lingkar industri IMIP.

Dalam riset itu disebutkan, secara agregat, aktivitas konsumsi para karyawan ini membentuk perputaran ekonomi yang signifikan. Total pengeluaran bulanan karyawan di kawasan IMIP diperkirakan mencapai Rp492 miliar, atau setara Rp5,9 triliun dalam setahun. Angka ini tidak hanya mencerminkan daya beli yang kuat, tapi juga menunjukkan besarnya kontribusi tenaga kerja industri terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.

Tingginya konsumsi harian tersebut turut mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Bahodopi dan sekitarnya. Saat ini, tercatat sebanyak 7.643 unit UMKM beroperasi di kawasan tersebut, dengan komposisi usaha mikro sekitar 78 persen, dan usaha kecil 22 persen. Kehadiran UMKM ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan harian para pekerja, terutama untuk alokasi kebutuhan makan-minum, kontrakan, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya.

Di samping konsumsi makanan, pola hidup karyawan usia produktif juga mendorong pertumbuhan sektor pendukung lainnya, seperti transportasi dan indekos.


(Lampiran Tabel Alokasi Pengeluaran Bulanan Karyawan IMIP)

Sebagian besar pekerja (82,6 persen) tinggal di rumah kos atau kontrakan dengan sewa rata-rata Rp1,26 juta per bulan. Sekitar 79,3 persen responden juga mengeluarkan biaya rutin untuk transportasi yang turut menggerakkan sektor jasa transportasi lokal.

Menariknya, preferensi belanja karyawan cenderung kuat pada pelaku usaha lokal. Sebanyak 57 persen karyawan menyatakan lebih sering berbelanja di warung atau kios lokal dibandingkan ke toko modern. Faktor kedekatan lokasi menjadi alasan utama, selain pertimbangan harga yang lebih terjangkau dan kedekatan sosial dengan penjual. Dengan struktur demografi didominasi usia produktif serta daya beli kuat, kawasan IMIP diproyeksikan akan terus menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang dinamis. Kondisi ini berpeluang terus menghidupkan ruang pertumbuhan inklusif bagi pelaku UMKM di Bahodopi.


Situasi ini menjadi sinyal pentingnya dukungan pengembangan kegiatan ekonomi padat karya di sekitar industri padat modal di kawasan IMIP. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, memandang, perlu penguatan untuk sektor perdagangan, jasa logistik, konstruksi, dan UMKM pendukung lain. “Langkah ini bertujuan membantu memperluas distribusi manfaat ekonomi dari aktivitas industri. Selain itu, dapat membantu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat lokal,” BI Sulteng dalam keterangan tertulisnya.

Dalam jangka panjang, penting pula diversifikasi struktur ekonomi daerah demi menjaga agar perekonomian tidak terlalu rentan terhadap dinamika satu sektor utama saja. Beberapa sektor potensi ekonomi lokal lain yang perlu dikembangkan adalah pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan skala menengah. Sejalan dengan itu, pemerintah daerah dapat lebih aktif dan responsif menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan perdagangan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulteng, Andi Irman menuturkan upaya strategis yang akan ditempuh dengan meningkatkan iklim investasi kondusif bagi perkembangan industri serta penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat. “Selain pengelolaan potensi fiskal daerah, pemerintah mendukung kebijakan hilirisasi industri untuk memberikan nilai tambah komoditas daerah,” kata Andi Imran.

Dengan struktur demografi yang didominasi oleh usia produktif serta kuatnya daya beli, kawasan IMIP diproyeksi terus menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang dinamis, sekaligus mengerek pertumbuhan inklusif bagi pelaku UMKM di Kecamatan Bahodopi dan Kabupaten Morowali. Dengan begitu, akan tercipta keseimbangan pertumbuhan industri yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

(RUL)

PT Pertamina (Persero) resmi menerima mandat proyek hilirisasi nasional tahap II yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui kegiatan groundbreaking di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu (29/4).

Kegiatan groundbreaking menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi industri nasional melalui penguatan hilirisasi di sejumlah sektor strategis, termasuk sektor energi.

Pada tahapan ini, ada 13 proyek hilirisasi yang terdiri dari berbagai pengembangan di sektor pengolahan dan pemurnian yang terintegrasi, mencakup peningkatan kapasitas refinery, pengembangan produk turunan bernilai tambah, serta pembangunan fasilitas pendukung yang memperkuat rantai pasok industri nasional.

Berikut ke-13 proyek hilirisasi tahap II yang akan dilaksanakan:

1. Proyek 1 dan 2: Pembangunan Fasilitas Kilang Gasoline di Dumai (Riau) dan Cilacap (Jawa Tengah);2. Proyek 3, 4, 5: Pembangunan Tangki Operasional BBM di Palaran (Kalimantan Timur), Biak (Papua), dan Maumere (Nusa Tenggara Timur);3. Proyek 6: Fasilitas Pengembangan fasilitas produksi DME berkapasitas 1,4 juta ton per tahun di Tanjung Enim (Sumatera Selatan);4. Proyek 7: Pengembangan Fasilitas Manufaktur Baja Nirkarat dari Nikel di Indonesia Morowali Industrial Park (Sulawesi Tengah);5. Proyek 8: Pengembangan Fasilitas Produksi Slab Baja Karbon dari Bijih Besi Lokal di Cilegon (Banten);6. Proyek 9: Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton di Karawang (Jawa Barat);7. Proyek 10: Hilirisasi Tembaga dan Emas di Gresik (Jawa Timur);8. Proyek 11: Pengolahan Sawit menjadi Oleofood dan Biodiesel di Sei Mangkei (Sumatera Utara);9. Proyek 12: Fasilitas Pengolahan Pala menjadi Oleoresin di Maluku Tengah (Maluku);10. Proyek 13: Fasilitas Terpadu Kelapa terintegrasi menghasilkan MCT, coconut flour, dan activated carbon di Maluku Tengah (Maluku).

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia, serta memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Presiden menyatakan, hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia.

"Groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi, senilai kurang lebih Rp116 triliun meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian," ujar Prabowo.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi serta Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani dalam laporannya menyampaikan bahwa proyek hilirisasi tahap II merupakan kelanjutan dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri nasional.

Rosan menjelaskan bahwa pengolahan aset negara menjadi katalisator transformasi ekonomi nasional sebagai investasi negara untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

"Kami akan melakukan ini sebagai awal dari lompatan besar Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya kaya sebagai sumber daya alam, tetapi juga berdaulat dalam pengolahannya, unggul dalam produksinya, dan sejahtera dalam hasilnya," pungkas Rosan.

Jakarta: Sebagai bentuk sinergisitas dengan stakeholder terkait, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) terus memerkuat kolaborasi dalam merealisasikan sejumlah program sosial. Bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah, manajemen IMIP memastikan kelancaran pekerjaan pembangunan drainase beton di Jalan Nasional Trans Sulawesi.

Head of Department CSR PT IMIP, R. Tommy Adi Prayogo, menjelaskan, pihaknya terus memaksimalkan peran dalam penataan fasilitas di jalan nasional Trans Sulawesi yang melintasi jalur lalu lintas sekitar area industri. Hingga akhir 2026 nanti, IMIP terus membangun drainase atau pemasangan saluran samping dengan produk beton pracetak U-ditch sepanjang 8,2 kilometer (km), mulai dari Desa Labota hingga Desa Fatufia.

Pada tahap I hingga III, telah dibangun U-ditch sepanjang 4,2 km di Desa Labota pada tahun 2025 lalu dengan lokasi pembangunan mulai flyover hingga ke kanal Labota. "Saat ini, pembangunan drainase beton di Desa Fatufia sudah terealisasi sepanjang 1 km dengan titik lokasi mulai perbatasan desa melintasi Keurea hingga depan kantor IMIP. Diproyeksi, hingga akhir tahun nanti dapat dituntaskan sepanjang 4 km. Sehingga total penataan drainase beton yang akan dilakukan mencapai 8,2 km di sekitar area industri," rinci Tommy Adi Prayogo, Kamis 16 April 2026.

Langkah aktif itu merupakan bentuk dukungan IMIP kepada Pemerintah Pusat dan Daerah sekaligus bagian dari komitmen perusahaan dalam peningkatan infrastruktur publik serta aksesibilitas jalan nasional, secara khusus di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Hal tersebut menjadi respons cepat perusahaan atas permintaan Pemkab Morowali pada awal 2026 ini terkait dukungan perbaikan jalan dan drainase.


Pembangunan ini bertujuan mencegah genangan air dan banjir akibat pesatnya pembangunan masyarakat di sekitar kawasan industri serta kontur jalan yang lebih tinggi dari bangunan sekitarnya. "Kami ingin memastikan kelancaran saluran air agar area sekitar kawasan industri tetap aman dan nyaman bagi pengguna jalan," kata Tommy Adi Prayogo.

Sebelumnya, pada Februari 2026, perusahaan pengelola kawasan industri nikel terintegrasi ini melakukan perbaikan darurat pada 10 titik jalan yang rusak parah sepanjang 1,29 km. Termasuk penataan jalan nasional sepanjang 1,6 km pada 18 titik yang terealisasi di tahun 2025. Dengan peran tersebut, IMIP terus berkontribusi dalam meningkatkan infrastruktur daerah guna menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat dan pengguna jalan.

(RUL)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan beban listrik di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah mencapai 6 Giga Watt (GW). Jumlah tersebut melampaui konsumsi listrik satu pulau Sulawesi.

Koordinator Ketenagalistrikan Hilirisasi dan Kawasan Ekonomi Kementerian ESDM, Fadolly Ardin, menyebutkan kapasitas pembangkit mandiri di IMIP merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kawasan ini menggunakan mekanisme Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) yang masif.

"Nah ini salah satu contoh kaptif yang cukup besar itu adalah IUPTLS yang ada di Morowali di kawasan industri Morowali Industrial Park ya di sana itu kalau enggak salah ada sekitar empat 4,91 GW pembangkitan yang menggunakan mekanisme IUPTLS," kata Fadolly dalam acara Dekarbonisasi Pembangkit Listrik Captive di Indonesia, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Jumlah itu belum termasuk utilitas listrik lain sehingga jumlah listrik di IMIP kini bebannya berada di sekitar 6 GW.

Lonjakan beban listrik di titik koordinat Morowali tersebut bahkan membuat profil konsumsi energi satu Pulau Sulawesi tampak kecil secara proporsional. Angka ini mencerminkan betapa agresifnya ekspansi industri pengolahan nikel di wilayah tersebut.

"Nah yang kami dapatkan kenapa kami bilang sangat besar karena posisi salah satu contoh di IMIP kemarin itu sekarang kalau enggak salah bebannya ada 6 gigawatt di IMIP itu satu pulau Sulawesi saja tidak sampai 30% dari apa beban puncak yang dimiliki IMIP sekarang," jelasnya.

Fadolly menekankan keheranan teknis atas fenomena ini mengingat IMIP hanyalah satu titik industri di Sulawesi Tengah. Namun, kebutuhan energinya justru mendominasi peta kelistrikan di wilayah Indonesia Timur secara keseluruhan.

"Dan padahal IMIP itu cuma satu titik di Morowali di Sulawesi Tengah ya. Nah sedangkan kita punya satu pulau Sulawesi itu enggak sampai segitu gitu," tambah Fadolly membandingkan beban puncak kawasan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Insiden longsor terjadi di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah. Longsor itu menewaskan satu pekerja.
Dilansir dari Bloomberg, Kamis (19/2/2026), peristiwa ini menjadi kecelakaan terbaru dalam rangkaian insiden di kompleks industri tersebut.
Adapun, longsor terjadi di area pembuangan limbah milik PT QMB New Energy Materials Co. Ltd. dan menyeret sejumlah alat berat seperti ekskavator, buldoser, dan truk pengangkut.
Sementara itu, kantor cabang daerah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menyatakan satu pekerja meninggal dunia dalam kejadian tersebut.
Indonesia menyumbang lebih dari separuh produksi nikel global. Namun, sektor pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri kerap dilanda kecelakaan kerja. Insiden paling serius terjadi pada akhir 2023, ketika ledakan di kawasan IMIP menewaskan 21 orang dan memicu investigasi pemerintah.
Kejadian terbaru ini mengingatkan pada longsor fatal tahun lalu yang sempat mengganggu produksi PT QMB, operator smelter high pressure acid leach (HPAL) di kawasan tersebut.
Pemegang saham utama QMB, yakni perusahaan asal China GEM Co. dan Tsingshan Holding Group Co., belum memberikan tanggapan atas kejadian longsor tersebut.
Asal tahu saja, sorotan terhadap kawasan industri Morowali dan industri nikel nasional semakin meningkat di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Rezim Prabowo memperluas peran negara dalam pengelolaan sektor komoditas strategis.
Tahun lalu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meluncurkan audit terhadap IMIP dan mengupayakan pengenaan denda besar kepada perusahaan smelter yang diduga melanggar aturan lingkungan. Selain itu, perusahaan tambang juga menghadapi potensi sanksi finansial signifikan akibat aktivitas di luar wilayah izin usaha.
Produksi melalui fasilitas HPAL memungkinkan ekstraksi nikel kadar rendah menjadi bahan baku yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik. Namun, proses ini menghasilkan limbah dalam volume besar. Limbah tersebut umumnya dikeringkan, dipadatkan, dan disimpan di area tertentu.

Bisnis.com, JAKARTA—SUN Energy meningkatkan penetrasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di kawasan industri.

Jefferson Kuesar, CEO SUN Energy, menyampaikan SUN telah mengimplementasikan PLTS di tiga kawasan industri strategis, yakni Karawang International Industrial City (KIIC), Greenland International Industrial Center (GIIC), dan Kawasan Industri Jababeka.

“Puluhan megawatt kapasitas sistem energi surya telah terpasang di lebih dari 20 lokasi proyek,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (15/2/2026).

Pengembangan PLTS di kawasan industri menjadi fondasi awal dalam membangun ekosistem green industrial park. Sebagai pusat aktivitas manufaktur dan konsumsi energi berskala besar, kawasan industri memiliki peran strategis dalam menurunkan emisi operasional sekaligus menjaga daya saing jangka panjang.

SUN memperkuat peranannya dalam mendorong implementasi kawasan industri hijau di Indonesia melalui pendekatan Energy-as-a-Solution, sebuah rangkaian solusi keberlanjutan terintegrasi yang dirancang untuk membantu kawasan industri dan tenant menurunkan emisi, meningkatkan efisiensi energi, dan memenuhi standar ESG global.

Melalui pendekatan ini, SUN tidak lagi hanya menyediakan energi surya, tetapi menghadirkan ekosistem solusi energi yang mencakup PLTS Atap, manajemen dan penyimpanan energi, hingga elektrifikasi kendaraan operasional. Pendekatan terintegrasi ini memungkinkan kawasan industri membangun fondasi green industrial park secara komprehensif dan berkesinambungan.

“Akselerasi green industrial park bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan untuk menjaga daya saing kawasan industri Indonesia di pasar global,” ujar Jefferson Kuesar.

Laporan Center for Global Sustainability mencatat bahwa 21 kawasan industri di Indonesia telah menggunakan atau merencanakan penggunaan PLTS sebagai bagian dari strategi energi bersih. Di antara implementasi yang berkembang, Kawasan Industri Jababeka menjadi salah satu area yang telah mengadopsi PLTS secara kolektif.

SUN mengembangkan PLTS dengan kapasitas total 1,8 MW untuk tenant lintas sektor seperti material bangunan, komponen otomotif, farmasi, laboratorium inspeksi, hingga industri kemasan. Inisiatif ini berpotensi menjadi pilot area bagi model kawasan rendah karbon.

“Selain mengembangkan sistem energi surya, kami memandang elektrifikasi transportasi logistik dan operasional turut menjadi elemen penting dalam upaya dekarbonisasi kawasan industri,” ujar Karina, CEO SUN Mobility.

Dengan rekam jejak proyek di berbagai kawasan industri strategis, SUN Energy menegaskan posisinya sebagai mitra transisi energi yang mampu memberikan solusi end-to-end untuk pengelola kawasan industri maupun tenant.

Bisnis.com, JAKARTA—Emiten afiliasi konglomerat Prajogo Pangestu, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) melalui entitas usahanya melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek pembangkit listrik jumbo berkapasitas 680 MW di Halmahera Timur, Maluku Utara.

Proyek itu digarap oleh PT Guna Darma Integra yang merupakan entitas usaha yang dimiliki CUAN melalui PT Volta Daya Energi Indonesia (VDEI). Groundbreaking proyek yang berlokasi di kawasan industri terintegrasi Feni Haltim (FHT) Industrial Park, Halmahera Timur, Maluku Utara itu dilaksanakan pada Rabu (4/2/2026).

Michael, Direktur Utama Petrindo Jaya Kreasi, mengatakan groundbreaking proyek pembangkit listrik itu merupakan komitmen Petrindo untuk berkontribusi serta berperan aktif dalam mendukung pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik, sekaligus terus meningkatkan nilai tambah bagi sektor energi dan industri nikel di Indonesia.

“Pembangunan pembangkit listrik ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Petrindo yang sejalan dengan visi Perusahaan dalam menciptakan nilai berkelanjutan melalui kegiatan pertambangan mineral dan energi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (4/2/2026).

Sebagai informasi, FHT Industrial Park merupakan kawasan industri terintegrasi sebagai bagian dari implementasi strategi hilirisasi mineral pemerintah Indonesia untuk merealisasikan potensi pengembangan pusat industri baterai kendaraan listrik di dalam negeri.

Groundbreaking konstruksi proyek pembangkit listrik ini dihadiri oleh perwakilan dari pemegang saham dan manajemen GDI, FHT, kontraktor, dan beberapa bank yang akan mendanai proyek pembangkit listrik yang mana nilai estimasi proyek diperkirakan mencapai US$600 juta atau setara dengan Rp10 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, MAKASSAR - Produsen baja PT Dexin Steel Indonesia (DSI) membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap berkapasitas 65,89 Megawatt-peak (MWp) di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah (Sulteng).

Pembangunan ditujukan untuk menghasilkan listrik yang akan digunakan pada kegiatan operasional pabrik dan perkantoran DSI agar lebih efisiensi dan keberlanjutan. Panel surya dipasang di atas bangunan yang sudah ada, sehingga tidak memerlukan pembukaan lahan baru.

“Dengan memanfaatkan atap fasilitas industri, kami bisa mengoptimalkan ruang yang tersedia sekaligus meminimalkan dampak lingkungan,” kata Cui Bao Yong, Perwakilan Manajemen PT DSI melalui keterangan resmi, Sabtu (24/1/2026).

Pengerjaan PLTS Atap dilaksanakan Longyuan Weide mulai dari pekerjaan konstruksi dasar (sipil), commissioning, hingga operasi komersial.

Untuk mendapatkan listrik yang ditargetkan, sebanyak 119.800 panel surya silikon monokristalin dipasang pada area atap seluas sekitar 396.700 meter persegi. Sistem ini juga dilengkapi penyimpanan energi sebesar 22 MW/22 MWh untuk menjaga kestabilan pasokan listrik dan mengatur frekuensi.

Sementara itu, dalam proses integrasi PLTS dengan jaringan listrik yang sudah ada, Cui Bao Yong mengatakan bahwa IMIP memberikan dukungan teknis, mencakup pengaturan stabilitas frekuensi dan rekomendasi penggunaan sistem penyimpanan energi.

Melalui skema ini, PLTS berfungsi sebagai sumber energi tambahan yang secara bertahap membantu mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik berbasis batu bara.

Skema pemakaian mandiri dengan penyaluran surplus memungkinkan pemanfaatan energi surya berjalan lebih optimal sekaligus membantu menstabilkan sistem kelistrikan di kawasan IMIP.

“Apabila terjadi kelebihan produksi, energi tersebut dapat disalurkan ke jaringan listrik kawasan industri,” tutur Cui Bao Yong.

Pengoperasian PLTS berpotensi menurunkan emisi karbon dioksida hingga lebih dari 81.000 ton per tahun. Selain itu, pemanfaatan energi surya ini diperkirakan mampu menekan konsumsi hingga puluhan ribu ton batu bara setiap tahun, juga mengurangi emisi nitrogen oksida dan sulfur dioksida.

“Kami memandang energi terbarukan sebagai investasi jangka panjang yang memberikan manfaat berlapis, tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi juga sosial dan lingkungan,” tegas Cui Bao Yong.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan bahwa pelabuhan di kawasan industri tidak lagi sekadar berfungsi sebagai infrastruktur logistik, melainkan telah menjadi simpul strategis yang berpotensi menentukan struktur pasar dan tingkat persaingan usaha nasional.

Ketua KPPU Fanshurullah Asa menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan ke kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, Sabtu (17/1/2026). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sekaligus merespons berbagai kekhawatiran publik terkait potensi distorsi persaingan di sektor kepelabuhanan dan pertambangan.

Menurut Fanshurullah, pengelolaan pelabuhan yang tidak terbuka dan setara dapat mengubah fungsi pelabuhan dari fasilitas publik menjadi instrumen penguasaan pasar.

“Pelabuhan merupakan simpul strategis rantai pasok. Jika akses dan layanannya tidak dikelola secara terbuka dan setara, risiko distorsi persaingan akan semakin nyata,” kata Fanshurullah melalui keterangan resminya, Senin (19/1/2026).

Di kawasan industri terintegrasi seperti IMIP, menurut dia, layanan kepelabuhanan kerap beririsan langsung dengan kepentingan produksi dan distribusi.

Kondisi ini berpotensi memunculkan praktik integrasi vertikal, penguasaan layanan tertentu, hingga pengaturan akses yang tidak setara bagi pelaku usaha lain.

Struktur usaha yang saling terhubung antara pertambangan, pengolahan mineral, dan pelabuhan dinilai menciptakan kompleksitas tinggi. Tanpa pengawasan yang cermat, struktur tersebut berisiko melahirkan praktik monopoli, oligopoli, maupun penguasaan layanan strategis yang menutup ruang persaingan.

KPPU menilai pelabuhan di kawasan industri kini bukan lagi infrastruktur netral. Penguasaan terhadap akses bongkar muat, jadwal sandar hingga tarif jasa pelabuhan dapat menjadi alat untuk mengendalikan alur distribusi barang dan menentukan siapa yang dapat bersaing di pasar.

Selain sektor kepelabuhanan, KPPU juga menyoroti sektor pertambangan yang dalam kajiannya secara konsisten mencatat nilai Indeks Persaingan Usaha (IPU) terendah selama 8 tahun terakhir, termasuk pada pengukuran tahun 2025. Fakta ini menunjukkan masih kuatnya tantangan struktural persaingan di sektor tersebut.

“Pertumbuhan industri harus berjalan seiring dengan persaingan yang sehat. Konsentrasi kekuatan ekonomi yang berlebihan justru berpotensi menimbulkan biaya ekonomi yang lebih besar bagi pelaku usaha lain dan masyarakat,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, KPPU menggarisbawahi sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian bersama, antara lain potensi monopoli jasa kepelabuhanan, kesetaraan akses layanan bagi pengguna jasa, transparansi penetapan tarif, serta praktik perjanjian eksklusif yang dapat menutup peluang pelaku usaha lain untuk bersaing secara adil.

Kunjungan KPPU ke IMIP juga menindaklanjuti dugaan praktik monopoli yang sebelumnya diangkat oleh Kementerian Pertahanan dan Komisi VI DPR RI. KPPU menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan investasi dan perlindungan mekanisme persaingan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas.