upaya penurunan suku bunga dana dan kredit perbankan masih perlu terus ditingkatkan agar dapat mendorong pertumbuhan kredit lebih tinggi guna mendukung pertumbuhan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat suku bunga kredit perbankan baru mengalami penurunan sebesar 40 basis poin (bps) dari 9,20 persen pada awal 2025 menjadi 8,80 persen pada Januari 2026.

Sebagaimana diketahui, suku bunga acuan (BI-Rate) selama tahun 2025 telah dipangkas sebanyak lima kali dengan total penurunan sebesar 125 bps.

“Ke depan, upaya penurunan suku bunga dana dan kredit perbankan masih perlu terus ditingkatkan agar dapat mendorong pertumbuhan kredit lebih tinggi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring di Jakarta, Kamis.

Perry menyampaikan, penguatan efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter terhadap penurunan suku bunga perbankan perlu terus ditempuh agar makin mendorong pertumbuhan ekonomi.

Secara keseluruhan, catat Perry, penurunan BI-Rate sebesar 125 bps selama tahun 2025 dan ekspansi likuiditas moneter BI telah berdampak terhadap penurunan berbagai jenis suku bunga.

Suku bunga INDONIA menurun 211 bps sejak awal tahun 2025 menjadi sebesar 3,92 persen pada 18 Februari 2026.

Suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan menurun masing-masing sebesar 225 bps, 227 bps, dan 223 bps sejak awal tahun 2025 menjadi sebesar 4,91 persen; 4,93 persen; dan 5,04 persen pada 13 Februari 2026.

Sementara itu, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) untuk tenor 2 tahun dan 10 tahun masing-masing tercatat sebesar 5,06 persen dan 6,38 persen pada 18 Februari 2026.

“Transmisi penurunan suku bunga kebijakan terhadap terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut, tetapi lebih terbatas,” kata Perry.

Suku bunga deposito 1 bulan baru turun sebesar 68 bps dari 4,81 persen pada Januari 2025 menjadi 4,13 persen pada Januari 2026.

Terkait hal ini, Perry mengatakan bahwa upaya untuk mengurangi pemberian special rate kepada deposan besar yang saat ini masih mencapai 26,42 persen dari total dana pihak ketiga (DPK) perlu terus dilanjutkan.

“Penurunan suku bunga dana tersebut juga perlu makin ditransmisikan ke penurunan suku bunga kredit perbankan yang baru turun 40 bps, dari 9,20 persen pada awal 2025 menjadi sebesar 8,80 persen pada Januari 2026,” kata Perry.

Adapun pada Kamis (19/2), Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI mengumumkan untuk mempertahankan BI-Rate tetap berada pada level 4,75 persen.

Suku bunga deposit facility diputuskan untuk tetap pada level 3,75 persen. Begitu pula suku bunga lending facility yang diputuskan untuk tetap pada level 5,50 persen.

BI menyampaikan bahwa keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan pada upaya penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Keputusan ini juga menandai enam kali berturut-turut BI-Rate ditahan sejak penurunan pada September 2025.

Namun, BI menyatakan terus mencermati ruang penurunan BI-Rate pada tahun ini dengan tetap berpegang pada data ekonomi terkini yang terus dievaluasi atau data dependent.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melanjutkan guyuran insentif likuiditasmakroprudensial untuk mendukung pertumbuhan kredit yang pada akhirnya turut mendorong ekonomi.

Pada tahun lalu, BI telah melebarkan batas atas insentif KLM dari 4% menjadi 5,5% (4,5% untuk KLM lending channel dan 1% interest rate channel) dari dana pihak ketiga. Tujuannya untuk mempercepat transmisi suku bunga dan meningkatkan kinerja kredit perbankan.

Sementara, hingga Januari 2026 disebutkan total insentif likuiditas makroprudensial yang telah disalurkan mencapai Rp397,9 triliun. Insentif tersebut masing-masing disalurkan kepada kelompok bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank Umum Swasta Nasional (BUSN), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA).

Perinciannya, kelompok Bank BUMN sebesar Rp182,9 triliun, BUSN sebesar Rp174,7 triliun, BPD sebesar Rp33,1 triliun, dan KCBA sebesar Rp7,2 triliun.

Otoritas moneter berharap, gelontoran insentif tersebut dapat mendorong pertumbuhan kredit pada tahun 2026 yang batas bawahnya ditetapkan cukup konservatif di kisaran 8% meskipun terjadi pelebaran terhadap batas atasnya di angka 12%.

Sayangnya, BI juga mencatat bahwa pemanfaatan insentif KLM jalur penyaluran kredit (lending channel) maupun jalur suku bunga atau interest rate channel belum benar-benar optimal.

Pemanfaatan KLM masih di bawah plafon yang disediakan oleh otoritas moneter. Pemanfaatan KLM lending channel hanya 4,17% dari plafon. Sementara KLM interest rate channel hanya di angka 0,38% dari plafon sebesar 1%.

“Nah itu tadi, karena dari sisi demand permintaannya perlu diakselerasi,” ujar Direktur Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI) Alexander Lubis di Pontianak, Kalimantan Barat, dikutip, Senin (9/2/2026).

Alex, demikian sapaan karibnya, memahami lemahnya permintaan di tengah kebijakan moneter yang cenderung longgar, gelontoran insentif likuiditas, hingga ketersediaan likuiditas di pasar keuangan yang cukup melimpah, memang bisa memicu risiko.

Namun, Alex juga menekankan bahwa, transmisi kebijakan juga membutuhkan waktu. Selain itu, BI juga belum melihat ada faktor-faktor signifikan yang bisa mengganggu sektor keuangan. “Risiko pasti ada, tetapi sejauh ini masih kita mitigasi.”

Di sisi lain, kendati memiliki tugas baru untuk pro pertumbuhan ekonomi, Alex menekankan bahwa BI tetap berupaya untuk menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar.

Alex menuturkan bahwa BI telah melakukan evaluasi untuk menguji ketahanan sistem keuangan. Hasilnya, Alex mengklaim bahwa, semua indikator relatif masih relatif terjaga.

Tidak hanya itu, Alex juga memastikan kondisi perekonomian yang terjadi pada beberapa waktu belakangan ini, tidak akan mengubah arah kebijakan BI yang masih pro pertumbuhan. “Sejauh ini dari indikator kami, belum menunjukkan harus berganti stance.”

Suku Bunga Bank

Sebelumnya, BI menegaskan bahwa insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) berhasil mendorong penurunan suku bunga perbankan.

Melalui KLM, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menyampaikan bahwa otoritas moneter mendorong penyaluran kredit sekaligus mempercepat penurunan suku bunga perbankan agar sejalan dengan pemangkasan BI Rate yang telah mencapai 150 basis poin (bps).

Seiring diberlakukannya insentif KLM baru pada 16 Desember 2025, Aida mengungkap bahwa suku bunga deposito 1 bulan turun sebesar 56 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada Desember 2025. Suku bunga kredit juga turun sebesar 39 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 8,81% pada Desember 2025.

“Angka ini sangat bagus karena dia [suku bunga kredit] penurunan dibandingkan bulan lalu itu adalah menambah 15 basis poin. Bulan lalu hanya turun 24 basis poin, sekarang turun 39 basis poin,” ungkap Aida dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Januari 2026, Rabu (21/1/2026).

Secara sektoral, insentif KLM disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yang mencakup sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi, sektor Jasa termasuk Ekonomi Kreatif, sektor Konstruksi, Real Estate, dan Perumahan, serta sektor UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan.

Sejalan dengan upaya BI untuk menurunkan suku bunga dan memperkuat KLM serta realisasi program prioritas pemerintah di tengah kondisi makro dan keuangan yang terjaga, otoritas moneter mencatatkan pertumbuhan kredit pada Desember 2025.

Kredit perbankan pada Desember 2025 tumbuh 9,69% secara tahunan (year on year/YoY). Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan November 2025 yang hanya tumbuh 7,74% YoY.

Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi pada 2025 masing-masing sebesar 21,06%, 4,52%, dan 6,58% YoY.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelonggaran moneter Bank Indonesia (BI) membuka ruang bagi penurunan suku bunga kredit pada 2026. Namun, dunia perbankan memilih langkah yang hati-hati dengan menurunkan bunga secara bertahap dan selektif.

Advisor Banking & Finance Development Center Moch Amin Nurdin menyampaikan, kebijakan pelonggaran BI, termasuk melalui penurunan BI Rate, memperkuat jalur transmisi suku bunga dan memberikan sinyal positif bagi perbankan untuk menyesuaikan harga. Kondisi ini membuka peluang bagi bank untuk menurunkan suku bunga, meski tidak dilakukan secara agresif.

“Ke depan masih mungkin terbuka penurunan suku bunga [bank], tapi saya rasa akan gradually decrease dan sangat selektif,” kata Amin kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (24/1/2026).

Namun, Amin menyebut bahwa bank tetap mempertimbangkan berbagai faktor dalam menurunkan suku bunga. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kebutuhan menjaga stabilitas sistem keuangan, serta pengelolaan likuiditas perbankan menjadi perhatian utama dalam menentukan arah kebijakan suku bunga ke depan.

Selain faktor domestik, dia mengungkapkan ketidakpastian ekonomi global turut memengaruhi sikap kehati-hatian perbankan. Dinamika global yang masih rentan berpotensi memberikan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional, sehingga bank perlu mengantisipasi risiko yang dapat muncul.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Amin menilai bahwa penurunan suku bunga kredit bank akan lebih difokuskan ke segmen-segmen berisiko rendah, sektor prioritas, maupun debitur dengan kualitas kredit yang baik.

Menurutnya, bank menghindari penurunan suku bunga secara menyeluruh agar tetap menjaga keseimbangan antara upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Ke depan, kebijakan suku bunga perbankan diperkirakan tetap berada dalam jalur yang akomodatif, namun dijalankan dengan penuh kehati-hatian untuk memastikan ketahanan sektor keuangan tetap terjaga.

“Artinya kebijakan suku bunga bank ke depan masih akomodatif tapi berhati-hati. Ini karena menjaga keseimbangan tadi, antara pertumbuhan dan stabilitas sistem keuangan,” pungkasnya.

Berdasarkan data BI, suku bunga perbankan pada Desember 2025 tercatat turun signifikan, baik pada suku bunga deposito maupun suku bunga kredit.

Tercatat, suku bunga deposito tenor 1 bulan tercatat turun sebesar 56 basis poin (bps) secara tahunan, dari 4,81% menjadi 4,25%. Suku bunga kredit juga melunak 39 bps, dari 9,20% menjadi 8,81 pada Desember 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan pertumbuhan kredit perbankan melonjak menjadi 9,69% pada Desember 2025. Angka pertumbuhan itu melesat jauh dibandingkan realisasi bulan sebelumnya yang hanya 7,74%.

Lonjakan pertumbuhan itu memberi sinyal optimisme terhadap prospek kredit dan pemulihan ekonomi pada tahun ini meskipun para bankir masih menanggapinya secara hati-hati.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan pertumbuhan kredit pada Desember 2025 berada di kisaran target kredit 2025 yang ditetapkan otoritas moneter, yakni di kisaran 8-11% YoY.

“Kredit perbankan tumbuh sebesar 9,96% YoY, berada dalam kisaran perkiraan Bank Indonesia sebesar 8-11% ” kata Perry dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Januari 2026, Rabu (21/1/2026).

Berdasarkan kelompok penggunaan, Perry mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi pada 2025 masing-masing sebesar 21.06%, 4,52%, dan 6,58%.

Dia mengatakan, capaian itu sejalan dengan upaya BI untuk menurunkan suku bunga dan memperkuat kebijakan likuiditas makroprudensial serta realisasi program prioritas pemerintah di tengah kondisi makro dan keuangan yang terjaga

Adapun, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Rabu kemarin, bank sentral belum berencana untuk memperlonggar ruang moneter dan tetap mempertahankan suku bunga di angka 4,75%.

Dari sisi permintaan, Perry menyebut bahwa pelaku usaha terus didorong untuk melakukan ekspansi usaha dengan memanfaatkan fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan).

Adapun, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Rabu kemarin, bank sentral belum berencana untuk kembali memperlonggar ruang moneter. BI tetap mempertahankan suku bunga di angka 4,75%.

Transmisi Suku Bunga Perlu Didorong

Di sisi lain, kendati melaporkan suku bunga kredit perbankan mulai menurun, otoritas moneter memandang perlu adanya langkah-langkah lebih lanjut untuk menurunkan suku bunga perbankan.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan transmisi suku bunga kebijakan terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut, baik pada suku bunga dana maupun suku bunga kredit.

“Transmisi suku bunga kebijakan terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut,” kata Perry dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Januari 2026, Rabu (21/1/2026).

Perry mengungkapkan, suku bunga deposito satu bulan turun sebesar 56 basis poin (bps) dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada Desember 2025, meski ruang penurunan suku bunga deposito lebih lanjut terbuka dengan penurunan pemberian special rate kepada deposan besar.

Seiring menurunnya suku bunga dana, Perry menyebut bahwa suku bunga kredit perbankan mulai menurun. Suku bunga kredit perbankan pada Desember 2025 tercatat sebesar 8,81%, turun 39 bps dari 9,2% pada awal 2025.

Perry menilai, upaya penurunan suku bunga dana dan kredit perbankan masih perlu terus ditingkatkan ke depannya. Dengan begitu, kredit perbankan dapat tumbuh lebih tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bankir Tetap Waspadai Risiko

Pertumbuhan kredit perbankan yang tercatat 9,69% secara tahunan (year on year/YoY) pada Desember 2025 disebut menjadi sinyal perbaikan kinerja pembiayaan menjelang 2026, sekaligus memperkuat optimisme perbankan terhadap prospek kredit tahun ini, meski prinsip kehati-hatian tetap dikedepankan.

Director Finance and Business Planning Bank Sahabat Sampoerna Henky Suryaputra menilai perbaikan pertumbuhan kredit di akhir 2025 mencerminkan ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global.

Menurutnya, capaian tersebut tidak mengubah strategi perseroan secara drastis, namun memvalidasi optimisme terhadap keberlanjutan pertumbuhan kredit ke depan.

“Angka pertumbuhan kredit industri sekitar 9% per Desember 2025 merupakan sinyal positif yang sangat kami apresiasi. Ini menunjukkan resiliensi ekonomi Indonesia,” ujar Henky kepada Bisnis (21/1/2026).

Dia menambahkan, Bank Sampoerna melihat tren pertumbuhan kredit masih berpotensi berlanjut pada 2026, dengan momentum akhir tahun lalu menjadi landasan yang cukup kuat.

Namun demikian, perseroan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan. “Perbaikannya berpotensi sustain, tetapi kami tetap prudent. Momentum akhir 2025 menjadi fondasi yang baik untuk tahun ini,” katanya.

Di sisi lain, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) menilai prospek pertumbuhan kredit pada 2026 masih perlu dicermati, seiring dengan permintaan kredit dan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Direktur Utama CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan pertumbuhan kredit perseroan sepanjang 2025 masih tergolong moderat atau mild, yakni sekitar 4,5% YoY. Kondisi itu dipengaruhi oleh permintaan kredit yang melemah serta daya beli masyarakat yang relatif masih rendah.

“Pertumbuhan kredit kami mild tahun lalu di 4,5% sehubungan dengan permintaan kredit yang melemah serta daya beli yang relatif masih rendah. Sehingga kami selektif untuk memastikan kualitas aset yang baik dan menghemat CKPN guna mempertahankan profitabilitas yang sehat,” ujar Lani kepada Bisnis, Rabu (21/1/2026).

Meski demikian, Lani melihat adanya peluang perbaikan pada tahun ini seiring dengan kondisi likuiditas yang tidak terlalu ketat serta penurunan cost of fund (CoF) secara bertahap. Namun, perseroan tetap memonitor apakah perbaikan tersebut diikuti oleh peningkatan permintaan kredit dari masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan suku bunga kredit perbankan mulai menurun, seiring menurunnya suku bunga dana. Kendati begitu, otoritas moneter memandang perlu adanya langkah-langkah lebih lanjut untuk menurunkan suku bunga perbankan.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan transmisi suku bunga kebijakan terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut, baik pada suku bunga dana maupun suku bunga kredit.

“Transmisi suku bunga kebijakan terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut,” kata Perry dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Januari 2026, Rabu (21/1/2026).

Perry mengungkapkan, suku bunga deposito satu bulan turun sebesar 56 basis poin (bps) dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada Desember 2025, meski ruang penurunan suku bunga deposito lebih lanjut terbuka dengan penurunan pemberian special rate kepada deposan besar.

Seiring menurunnya suku bunga dana, Perry menyebut bahwa suku bunga kredit perbankan mulai menurun. Suku bunga kredit perbankan pada Desember 2025 tercatat sebesar 8,81%, turun 39 bps dari 9,2% pada awal 2025.

Perry menilai, upaya penurunan suku bunga dana dan kredit perbankan masih perlu terus ditingkatkan ke depannya. Dengan begitu, kredit perbankan dapat tumbuh lebih tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Adapun, pertumbuhan kredit pada Desember 2025 jauh lebih tinggi dibanding November 2025. BI melaporkan pertumbuhan kredit pada Desember 2025 sebesar 9,69% secara tahunan (year on year/YoY), meningkat dibandingkan bulan lalu yang hanya tumbuh 7,74%.

Perry Warjiyo menyampaikan pertumbuhan kredit pada Desember 2025 berada di kisaran target kredit 2025 yang ditetapkan otoritas moneter, yakni di kisaran 8%-11% YoY. “Kredit perbankan tumbuh sebesar 9,69% YoY, berada dalam kisaran perkiraan Bank Indonesia sebesar 8%-11% ” ujarnya.

Berdasarkan kelompok penggunaan, Perry mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi pada 2025 masing-masing sebesar 21,06%, 4,52%, dan 6,58%.

Dia mengatakan, capaian itu sejalan dengan upaya BI untuk menurunkan suku bunga dan memperkuat kebijakan likuiditas makroprudensial serta realisasi program prioritas pemerintah di tengah kondisi makro dan keuangan yang terjaga.

Adapun BI memperkirakan pertumbuhan kredit pada 2026 akan semakin tinggi yakni di kisaran 8%-12%. Perry memastikan, BI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan KSSK untuk memperbaiki struktur suku bunga dan mendorong pertumbuhan kredit perbankan.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) merombak desain insentif makroprudensial dan memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk memecah kebuntuan pertumbuhan kredit. Ekonom menilai dari sejumlah jurus, 'cawe-cawe' alias intervensi pemerintah ke BUMN dinilai menjadi kunci sukses atau tidaknya peningkatan pertumbuhan kredit ke depan.

Salah satu jurus yang dilakukan BI adalah kalibrasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang kini lebih menitikberatkan pada jalur suku bunga (interest rate channel) ketimbang sekadar kuantitas penyaluran kredit (lending channel). Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai positif langkah tersebut.

Menurutnya, langkah BI memangkas porsi insentif sisi penyaluran dari maksimal 5% menjadi 4,5% tetapi melipatgandakan insentif bagi bank yang responsif menurunkan suku bunga kredit menjadi maksimal 1%, dinilai tepat sasaran.

“Masalah setahun terakhir ini bukan sekadar ketersediaan likuiditas, melainkan transmisi penurunan suku bunga acuan ke bunga kredit yang lambat dan tidak merata. BI mencoba mendobrak rigiditas ini agar bank lebih agresif memangkas bunga kredit sehingga permintaan bergerak,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (22/12/2025).

Kendati demikian, Josua memberikan catatan tebal. Efektivitas insentif jalur suku bunga ini akan terganjal apabila persaingan perebutan dana pihak ketiga (DPK) melalui pemberian suku bunga khusus atau special rate masih marak. Menurutnya, secara alamiah perbankan akan menahan penurunan bunga kredit demi menjaga marjin bunga bersih (Net Interest Margin/NIM) dan menutup biaya dana (cost of fund) yang masih tinggi.

Oleh karena itu, Josua menilai langkah eksternal BI yang ingin memperkuat koordinasi dengan pemerintah—khususnya terkait BUMN yang memicu tingginya undisbursed loan dan praktik special rate—justru berpotensi menjadi faktor determinan atau game changer.

“Fokus BI pada perilaku BUMN ini bisa menjadi pembeda yang paling menentukan. Kredit yang sudah disetujui tetapi belum cair [undisbursed loan] umumnya mencerminkan proyek tertahan atau keputusan belanja modal [capex] yang ditunda. Penanganannya jelas berada di ranah kebijakan sektoral dan percepatan belanja pemerintah, bukan sekadar moneter,” tegasnya.

Josua menguraikan bahwa jika koordinasi ini sukses menekan praktik special rate di kalangan perusahaan pelat merah maka dampaknya akan menjalar dua arah. Pertama, dari sisi penawaran (supply), biaya dana perbankan akan turun seiring meredanya tekanan suku bunga khusus sehingga bank lebih berani memangkas suku bunga kredit.

Kedua, dari sisi permintaan (demand), percepatan realisasi belanja BUMN akan menggerakkan roda proyek yang selama ini macet, sehingga pencairan kredit meningkat secara organik.

Sementara itu, terkait inisiatif business matching yang dirancang otoritas moneter, Josua memandangnya sebagai pelengkap untuk mengurangi asimetri informasi dan mempercepat pembentukan pipeline kredit. Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa pertemuan tersebut tidak otomatis mengubah keputusan ekspansi pelaku usaha apabila risiko bisnis masih dinilai tinggi.

“Paket kebijakan ini berpotensi memperbaiki arah, tetapi kunci untuk membalikkan tren perlambatan kredit tetap pada keberhasilan menurunkan biaya dana dengan memberantas special rate dan mempercepat realisasi proyek riil. Baru setelah itu, dorongan insentif likuiditas BI akan jauh lebih efektif,” tutupnya.

Deretan Langkah Otoritas Moneter

Data terakhir menunjukkan pertumbuhan kredit perbankan berada di level 7,74% secara tahunan (year on year/YoY) per November 2025, jauh di bawah capaian periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,79% (YoY). Adapun, BI menetapkan target pertumbuhan kredit 2025 dalam rentang 8% hingga 11%.

Oleh sebab itu, BI ingin kredit perbankan tumbuh lebih tinggi. Untuk mewujudkan itu, Bank Sentral akan memperkuat koordinasi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro mencontohkan bahwa untuk mengatasi tingginya undisbursed loan sebesar Rp2.509,4 triliun per November 2025, BI akan berkoordinasi dengan pemerintah. Langkah ini berangkat dari pertimbangan bahwa debitur yang belum menarik komitmen kredit kemungkinan berasal dari korporasi plat merah alias BUMN.

"Terkait dengan undisbursed loan, itu kan kalau kami bilang ke pemerintah, ya mungkin ada korporasi itu kan milik pemerintah. Nah, misalkan seperti itu kami sampaikan, kami koordinasikan," ungkapnya.

Selain itu, BI mengidentifikasi perlambatan pertumbuhan kredit karena masih tingginya suku bunga kredit perbankan di tengah penurunan suku bunga acuan (BI Rate) besar-besaran. Akibatnya, permintaan tidak terakselerasi karena biaya pinjaman masih tinggi.

Data BI memang menunjukkan transmisi kebijakan moneter belum berjalan mulus. Meskipun Bank Sentral telah memangkas suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 125 basis poin (bps) sepanjang tahun ini, penurunan suku bunga kredit perbankan tercatat baru mencapai 24 bps.

Solikin menjelaskan lambatnya transmisi itu akibat masih maraknya praktik pemberian suku bunga khusus (special rate) dari bank kepada deposan kakap.

Dia mencontohkan, meskipun suku bunga dana pihak ketiga (DPK) secara umum berada di kisaran 2,3% hingga 2,5%, banyak pemilik dana besar menuntut imbal hasil di level 5% hingga 6%, jauh di atas suku bunga penjaminan.

Solikin menambahkan BI akan terus berkomunikasi dengan pemerintah terkait fenomena pemberian special rate yang telah mendistorsi pasar tersebut. Apalagi, sambungnya, bank-bank BUMN juga banyak memberikan tingkat bunga khusus.

"Kalau bank-bank [milik pemerintah] itu menurunkan, yang mana sebagian sudah, pasti yang lain ikut. Jadi konteks koordinasinya seperti itu, tanpa memberikan distorsi yang unnecessary [tidak perlu]," jelasnya.

Selain sisi penawaran dana, BI bersama OJK juga terus mengawal transparansi harga melalui publikasi suku bunga dasar kredit (SBDK) secara berkala. Solikin menekankan bahwa transparansi ini bertujuan agar publik dapat membedah komponen pembentuk bunga kredit, mulai dari biaya dana (cost of fund) hingga margin keuntungan bank.

“Kami sampaikan lampiran SBDK tiap bulan agar masyarakat tahu berapa margin keuntungan yang dipatok bank. Kecuali premi risiko yang memang sulit diukur, komponen lainnya seperti biaya dana itu semua ada datanya,” jelas Solikin.

Sebagai langkah konkret berikutnya, otoritas moneter berencana memfasilitasi pertemuan langsung antara perbankan dan pelaku usaha melalui skema business matching. Inisiatif ini dirancang untuk menjembatani asimetri informasi yang kerap menjadi penghambat penyaluran kredit.

“Ke depan, kami nanti ajak para korporasi dan perbankan untuk business matching, kita temukan mereka. Kurang apa? Mau informasi apa? Langkah-langkah ini kami upayakan agar pembiayaan lancar dan ekonomi tumbuh lebih kuat,” katanya.

Selain berkoordinasi dengan pemerintah dan OJK, BI turut memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) melalui dua jalur utama, yakni jalur kuantitas (lending channel) dan jalur harga (interest rate channel).

Adapun per 16 Desember 2025 lalu, BI mempertahankan besaran total insentif KLM paling tinggi sebesar 5,5% dari DPK. Kendati demikian, komposisi di dalamnya diubah secara signifikan.

Bank sentral memangkas porsi insentif dari sisi penyaluran kredit (lending channel) dari semula maksimal 5% menjadi 4,5%. Sebaliknya, BI melipatgandakan insentif bagi bank yang responsif terhadap suku bunga (interest rate channel) dari semula paling tinggi sebesar 0,5% menjadi paling tinggi sebesar 1%.

Dengan demikian, jika perbankan ingin mendapatkan guyuran likuiditas maksimal dari otoritas, maka mereka harus segera menurunkan suku bunga kreditnya sejalan dengan kebijakan pemangkasan suku bunga BI.

“Ini yang kenapa kami sebutkan sebagai ketidaksempurnaan, ketidaksatunafasan, ini harus di-address dari berbagai channel atau berbagai instrumen, termasuk kami harus koordinasi dengan berbagai instansi, dengan OJK, dengan LPS, dan pemerintah untuk bisa tackle with [atasi] isu ini," ujar Solikin.

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Bank-Bank Nasional alias Perbanas menilai transmisi penurunan suku bunga bank diperkirakan mulai terasa pada akhir tahun hingga awal 2026, seiring adanya jeda waktu atau time lag dalam penyesuaian suku bunga perbankan.

Apalagi suku bunga acuan BI rate sudah lebih rendah yaitu di level 4,75% usai Bank Indonesia beberapa kali menurunkan suku bunganya. Sementara suku bunga Deposit Facility sebesar basis poin (bps) ke level 3,75% dan suku bunga Lending Facility 5,5%.

Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi Perbankan Perbanas, Aviliani, menjelaskan bahwa transmisi bunga tidak terjadi secara instan, khususnya pada produk deposito dan kredit.

“Nah, untuk transmisi, sebenarnya kalau kita lihat dengan suku bunga turun itu sudah kelihatan. Cuman memang biasanya ada time lag dua bulan,” ujar Aviliani, Rabu (10/12/2025).

Dia mencontohkan bahwa suku bunga deposito tidak bisa langsung diturunkan karena bank harus menunggu hingga jatuh tempo sebelum melakukan penyesuaian.

Hal yang sama juga terjadi pada kredit, di mana penurunan suku bunga biasanya dilakukan setelah munculnya permintaan terlebih dahulu.

Dengan jeda waktu tersebut akan terlihat dampaknya pada Desember, dan selanjutnya berlanjut pada awal tahun depan yaitu pada Januari 2026.

Aviliani menilai tanda-tanda transmisi sudah tampak karena bank-bank pelat merah memperoleh dana besar alias dana saldo anggaran lebih (SAL), sehingga menurutnya biaya dana mulai menurun. Selain itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga telah menurunkan tingkat bunga penjaminan.

Seiring dengan hal ini, Bank Indonesia sebelumnya memperkuat insentif kebijakan makroprudensial (KLM) untuk mendorong pertumbuhan kredit dan mempercepat transmisi penurunan suku bunga perbankan sejalan dengan arah kebijakan moneter. Insentif ini mulai berlaku efektif besok, 1 Desember 2025.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Irman Robinson menjelaskan penguatan insentif KLM akan terbagi dalam dua skema.

Pertama, jalur kredit atau pembiayaan alias lending channel. Irman menjelaskan bahwa skema lending channel dirancang agar perbankan memiliki ruang likuiditas yang lebih besar dalam menyalurkan kredit sesuai komitmen pertumbuhannya.

Adapun, BI melaporkan pertumbuhan kredit mencapai 7,7% secara tahunan pada September 2025. Bank sentral, ujar Irman, belum puas dengan realisasi pertumbuhan kredit itu sehingga perlu didorong lagi.

“Sekarang kita berpikir bagaimana mendorong pertumbuhan kredit yang lebih kuat. Tentunya bank-bank sudah punya komitmen pertumbuhan kredit dalam rencana bisnis mereka setiap kuartalnya. Nah kita kasih insentifnya berdasarkan komitmen itu,” ujarnya dalam Pelatihan Wartawan BI di Bukittinggi, Jumat (24/10/2025).

Dia menjelaskan bahwa insentif diberikan secara upfront atau di awal berdasarkan laporan komitmen penyaluran kredit yang disampaikan oleh bank. Skema ini merupakan forward looking assessment karena BI memberikan dukungan likuiditas terlebih dahulu untuk membantu pencapaian target pertumbuhan kredit yang sudah direncanakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) bakal mengguyur insentif kebijakan makroprudensial (KLM) yang bakal berlaku pada 1 Desember 2025. Tebaran insentif dari otoritas moneter itu untuk mendorong pertumbuhan kredit dan mempercepat transmisi penurunan suku bunga perbankan sejalan dengan arah kebijakan moneter. I

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Irman Robinson menjelaskan penguatan insentif KLM akan terbagi dalam dua skema, salah satunya adalah jalur kredit atau pembiayaan (lending channel).

Irman menjelaskan bahwa skema lending channel dirancang agar perbankan memiliki ruang likuiditas yang lebih besar dalam menyalurkan kredit sesuai komitmen pertumbuhannya.

Adapun, BI melaporkan pertumbuhan kredit mencapai 7,7% secara tahunan pada September 2025. Bank sentral, ujar Irman, belum puas dengan realisasi pertumbuhan kredit itu sehingga perlu didorong lagi.

“Sekarang kita berpikir bagaimana mendorong pertumbuhan kredit yang lebih kuat. Tentunya bank-bank sudah punya komitmen pertumbuhan kredit dalam rencana bisnis mereka setiap kuartalnya. Nah kita kasih insentifnya berdasarkan komitmen itu,” ujarnya dalam Pelatihan Wartawan BI di Bukittinggi, Jumat (24/10/2025).

Dia menjelaskan bahwa insentif diberikan secara upfront atau di awal berdasarkan laporan komitmen penyaluran kredit yang disampaikan oleh bank. Skema ini merupakan forward looking assessment karena BI memberikan dukungan likuiditas terlebih dahulu untuk membantu pencapaian target pertumbuhan kredit yang sudah direncanakan.

Kendati demikian, jika ternyata realisasi penyaluran kredit tidak sesuai dengan komitmen awal maka BI akan melakukan penyesuaian pada kuartal berikutnya.

Irman menambahkan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan perbankan memiliki likuiditas yang cukup untuk menopang ekspansi kredit, terutama bagi bank yang masih memiliki ruang risiko dan kapasitas menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif.

Adapun insentif ini ditujukan untuk penyaluran kredit ke empat sektor prioritas, dengan total maksimal KLM mencapai 5% dari dana pihak ketiga (DPK). Pertama, penyaluran kredit ke sektor Pertanian, Industri & Hilirisasi mendapatkan KLM 1,5%.

Kedua, penyaluran kredit ke sektor Jasa (termasuk ekonomi kreatif) mendapatkan KLM 0,6%. Ketiga, penyaluran kredit ke sektor Perumahan mendapatkan KLM 1,4%. Keempat, penyaluran kredit ke sektor UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan mendapatkan KLM 1,5%.

Jalur Interest Rate Channel

Selain melalui jalur lending channel, BI juga memberikan insentif tambahan melalui jalur transmisi suku bunga (interest rate channel). Dia menjelaskan bahwa transmisi penurunan suku bunga kebijakan alias BI Rate ke suku bunga perbankan masih lambat.

Di satu sisi, bank sentral telah memangkas BI Rate sebesar 150 basis poin (bps) dari 6,25% menjadi 4,75% dalam setahun terakhir. Di sisi lain, suku bunga kredit perbankan hanya turun 15 bps sejak awal 2025 menjadi 9,05% pada September 2025.

"Tentunya kita ingin dorong supaya transmisinya bisa lebih cepat sehingga kita akan apresiasi, kita akan memberikan insentif yang lebih besar ke bank-bank yang lebih cepat menyesuaikan suku bunga kreditnya sejalan dengan arah kebijakan suku bunga kebijakan Bank Indonesia,” ungkap Irman.

Skema tersebut dihitung berdasarkan elastisitas suku bunga kredit terhadap BI Rate. Adapun perhitungan elastisitas itu dihitung dengan formula: Elastisitas = (% Perubahan Lending Rate) / (% Perubahan BI Rate)

Bank dengan nilai elastisitas <0,3 tidak akan mendapatkan insentif, 0,3–0,6 akan mendapat tambahan insentif 0,4% dari DPK, sedangkan ≥0,6 memperoleh 0,5% dari DPK.

Artinya dari dua jalur itu, total potensi insentif yang bisa diterima perbankan mencapai 5,5% dari DPK (total potensi 5% dari skema lending channel ditambah total potensi 0,5% dari sekema interest rate channel).

Misalnya, Bank A mendapatkan total insentif KLM sebanyak 5,5%. Jika DPK yang ada di Bank A itu sebanyak Rp100 triliun maka BI akan mengembalikan Rp5,5 triliun (5,5% dari DPK) yang berasal dari giro wajib minimum (dana yang wajib disimpan bank di Bank Indonesia) Bank A itu.

“Tentunya ini sangat-sangat membantu likuiditas dari perbankan untuk bisa menyerahkan kredit ke depan,” tutup Irman.

Bisnis.com, BUKITTINGGI — Bank Indonesia (BI) akan memperkuat insentif kebijakan makroprudensial (KLM) untuk mendorong pertumbuhan kredit dan mempercepat transmisi penurunan suku bunga perbankan agar sejalan dengan arah kebijakan moneter. Insentif itu akan berlaku efektif mulai 1 Desember 2025.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Irman Robinson menjelaskan penguatan insentif KLM akan terbagi dalam dua skema. Pertama, jalur kredit atau pembiayaan (lending channel).

Irman menjelaskan lewat skema kredit, perbankan dirancang memiliki ruang likuiditas yang lebih besar dalam menyalurkan pinjaman sesuai komitmen pertumbuhannya. Adapun, BI melaporkan pertumbuhan kredit mencapai 7,7% secara tahunan pada September 2025. Bank sentral, ujar Irman, belum puas dengan realisasi pertumbuhan kredit itu sehingga perlu didorong lagi.

“Sekarang kita berpikir bagaimana mendorong pertumbuhan kredit yang lebih kuat. Tentunya bank-bank sudah punya komitmen pertumbuhan kredit dalam rencana bisnis mereka setiap kuartalnya. Nah kita kasih insentifnya berdasarkan komitmen itu,” ujarnya dalam Pelatihan Wartawan BI di Bukittinggi, Jumat (24/10/2025).

Dia menjelaskan, insentif diberikan secara upfront alias di awal berdasarkan laporan komitmen penyaluran kredit yang disampaikan oleh bank. Skema ini disebut forward looking assessment. Dalam skenario ini, BI memberikan dukungan likuiditas terlebih dahulu untuk membantu pencapaian target pertumbuhan kredit yang sudah direncanakan. Kendati demikian, jika ternyata realisasi penyaluran kredit tidak sesuai dengan komitmen awal maka BI akan melakukan penyesuaian insentif pada kuartal berikutnya.

Irman menambahkan tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan perbankan memiliki likuiditas yang cukup untuk menopang ekspansi kredit, terutama bagi bank yang masih memiliki ruang risiko dan kapasitas menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif.

Adapun insentif ini ditujukan untuk penyaluran kredit ke empat sektor prioritas, dengan maksimal KLM mencapai 5% dari dana pihak ketiga (DPK). Perinciannya, pertama, penyaluran kredit ke sektor Pertanian, Industri & Hilirisasi mendapatkan KLM 1,5%. Kedua, penyaluran kredit ke sektor Jasa (termasuk ekonomi kreatif) mendapatkan KLM 0,6%, ketiga, penyaluran kredit ke sektor Perumahan mendapatkan KLM 1,4%, dan keempat, penyaluran kredit ke sektor UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan mendapatkan KLM 1,5%

Skema selanjutnya, BI juga memberikan insentif tambahan melalui jalur transmisi suku bunga (interest rate channel). Dia menjelaskan bahwa transmisi penurunan suku bunga kebijakan alias BI Rate ke suku bunga perbankan masih lambat.

Di satu sisi, bank sentral telah memangkas BI Rate sebesar 150 basis poin (bps) dari 6,25% menjadi 4,75% dalam setahun terakhir. Di sisi lain, suku bunga kredit perbankan hanya turun 15 bps sejak awal 2025 menjadi 9,05% pada September.

"Tentunya kita ingin dorong supaya transmisinya bisa lebih cepat sehingga kita akan apresiasi, kita akan memberikan insentif yang lebih besar ke bank-bank yang lebih cepat menyesuaikan suku bunga kreditnya sejalan dengan arah kebijakan suku bunga kebijakan Bank Indonesia,” ungkap Irman.

Skema tersebut dihitung berdasarkan elastisitas suku bunga kredit terhadap BI Rate. Adapun perhitungan elastisitas itu dihitung dengan formula: Elastisitas = (% Perubahan Lending Rate) / (% Perubahan BI Rate).

Bank dengan nilai elastisitas <0,3 tidak akan mendapatkan insentif, 0,3–0,6 akan mendapat tambahan insentif 0,4% dari DPK, sedangkan ≥0,6 memperoleh 0,5% dari DPK.

Artinya dari dua jalur itu, total potensi insentif yang bisa diterima perbankan mencapai 5,5% dari DPK alias total potensi 5% dari skema lending channel ditambah total potensi 0,5% dari skema interest rate channel.

Misalnya, Bank A mendapatkan total insentif KLM sebanyak 5,5%. Jika DPK yang ada di Bank A itu sebanyak Rp100 triliun maka BI akan mengembalikan Rp5,5 triliun (5,5% dari DPK) yang berasal dari giro wajib minimum (dana yang wajib disimpan bank di Bank Indonesia) Bank A itu. “Tentunya ini sangat-sangat membantu likuiditas dari perbankan untuk bisa menyerahkan kredit ke depan,” tutup Irman.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga kebijakan alias BI Rate di level 4,75% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Oktober dinilai sebagai langkah menyeimbangkan stabilitas nilai tukar dan dorongan pertumbuhan ekonomi, di tengah transmisi kebijakan moneter yang masih terbatas.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menjelaskan bahwa keputusan tersebut mencerminkan sikap hati-hati BI dalam menghadapi ketidakpastian global, sambil memberi waktu agar efek pelonggaran moneter sejak akhir 2024 benar-benar mengalir ke sektor perbankan dan aktivitas kredit.

Dalam setahun terakhir, BI sudah menurunkan suku bunga acuan sebanyak 150 basis poin (bps) dari 6,25% menjadi 4,75%. Bahkan, bank sentral selalu memangkas BI Rate dalam tiga bulan terakhir, sebelumnya ditahan pada bulan ini.

“Alasan utama untuk jeda ini adalah transmisi suku bunga yang masih lambat. Sejak tahun lalu BI Rate turun 150 bps, tetapi suku bunga deposito satu bulan perbankan baru turun sekitar tiga puluhan bps dan suku bunga kredit rata-rata baru turun belasan bps,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

Kondisi tersebut, lanjutnya, antara lain disebabkan oleh tingginya porsi suku bunga simpanan khusus bagi deposan besar, yang membuat biaya dana perbankan tidak turun secepat suku bunga kebijakan.

Dengan menahan suku bunga, Josua menilai BI memberi ruang agar transmisi melalui penurunan suku bunga simpanan dan kredit berjalan lebih efektif, sehingga dampaknya ke konsumsi dan investasi menjadi lebih kuat.

Dari sisi global, dia menilai ketidakpastian masih tinggi seiring peningkatan tarif dagang Amerika Serikat terhadap sejumlah produk dunia yang menekan perdagangan global. Kondisi tersebut membuat arus portofolio ke negara berkembang berfluktuasi, termasuk ke Indonesia.

Josua menjelaskan terjadi arus modal keluar (capital outflow) yang menekan nilai tukar rupiah sejak September hingga 20 Oktober, sehingga BI perlu melakukan intervensi valas dan membeli surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas.

Meski rupiah sempat menguat kembali dan cadangan devisa tetap kuat, keputusan BI menahan suku bunga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pasar sambil tetap membuka ruang pelonggaran bila kondisi eksternal membaik.

Josua mencatat, ekspor menjadi penopang pertumbuhan namun permintaan domestik masih lemah pada triwulan III/2025. Sementara pertumbuhan kredit perbankan meningkat tetapi belum optimal, tercermin dari porsi kredit belum dicairkan (undisbursed loan) yang masih besar.

Di sisi lain, likuiditas perbankan longgar karena pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang tinggi, sebagian dipicu oleh penempatan dana pemerintah. Dalam situasi tersebut, BI dinilai lebih efektif menahan suku bunga sambil mempercepat transmisi kebijakan dibandingkan melakukan pemangkasan agresif yang berpotensi mengguncang nilai tukar.

Josua meyakini bahwa fokus BI kini bergeser ke bauran kebijakan non-suku bunga yang pro-pasar. Bank sentral mengurangi outstanding instrumen operasi moneter berjangka, memperbesar pembelian SBN secara terukur, memperluas skema repo dengan jaminan surat berharga berkualitas, serta mengembangkan indeks acuan suku bunga di pasar uang.

Langkah-langkah tersebut, menurutnya, bertujuan membentuk struktur suku bunga pasar uang yang lebih rendah dan likuid tanpa mengorbankan stabilitas rupiah.

Selain itu, BI memperkuat Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan pendekatan berbasis kinerja dan orientasi ke depan. Total batas insentif dinaikkan hingga 5,5% dari DPK, mencakup berbagai sektor prioritas seperti pertanian, industri, jasa, konstruksi, perumahan, UMKM, hingga kegiatan berkelanjutan.

“Kebijakan ini mendorong bank menurunkan suku bunga kredit lebih cepat sekaligus memperbesar pembiayaan ke sektor produktif,” ujar Josua.

Dia menambahkan bahwa tanda-tanda transmisi mulai muncul. Suku bunga dasar kredit menurun seiring penurunan biaya dana, sementara suku bunga kredit rata-rata pada September mencatat penurunan lebih dalam pada kredit baru.

Pada sektor-sektor prioritas penerima KLM, suku bunga kredit juga sudah berada di bawah rata-rata industri, dengan kualitas kredit yang tetap terjaga.

Ke depan, Josua menilai ruang pelonggaran moneter masih terbuka bila tiga prasyarat terpenuhi yaitu stabilitas nilai tukar yang ditopang arus modal masuk, inflasi tetap dalam sasaran dengan tekanan pangan menurun, dan transmisi suku bunga yang semakin efektif.

Meski demikian, dia mengingatkan potensi risiko inflasi akibat penambahan likuiditas fiskal dari penempatan dana pemerintah di perbankan serta pelebaran defisit transaksi berjalan apabila impor tumbuh lebih cepat dari ekspor.

“Artinya, arah pelonggaran tetap memungkinkan, tetapi harus dijalankan bertahap dan bergantung pada kestabilan makro yang terjaga,” tutup Josua.

Alasan Bank Indonesia

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengakui penahanan BI Rate di level 4,75% karena bank sentral ingin fokus perkuat efektivitas transmisi kebijakan moneternya terlebih dahulu, usai enam kali memangkas BI Rate dalam setahun terakhir.

Dia menjelaskan bahwa pemangkasan BI Rate hingga 150 bps dalam setahun terakhir turut berdampak ke penurunan suku bunga pasar uang dan suku bunga yield (imbal hasil) surat berharga negara (SBN). Hanya saja, dampaknya belum terlalu terasa di suku bunga dana pihak ketiga dan suku bunga kredit.

"Suku bunga dana pihak ketiga dan suku bunga kredit turunnya masih berjalan lambat, itu yang kami terus untuk dorong. Tentu saja agar suku bunga kredit bisa turun dan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga itulah efektivitas transmisi suku bunga," ujar Perry dalam konferensi pers hasil RDG Oktober secara daring, Rabu (22/10/2025).

Selain suku bunga, dia menyatakan Bank Indonesia juga memantau efektivitas kebijakan ekspansi likuiditas moneter yang ditandai peningkatan permintaan kredit. Perry mendorong agar undisbursed loan alias pinjaman yang belum dicairkan di perbankan bisa digunakan.

Jika berbagai transmisi berbagai kebijakan moneter yang telah dikeluarkan berdampak besar maka Perry membuka ruang pemangkasan BI Rate kembali pada akhir tahun.

"Singkatnya, kami masih melihat ruang penurunan suku bunga. Tapi fokus kami sekarang ini adalah bagaimana memperkuat efektivitas transmisi kebijakan-kebijakan moneter, makroprudensial, yang kami sudah tempuh dan juga bagaimana kami terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga kebijakan alias BI Rate di level 4,75% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Oktober dinilai sebagai langkah menyeimbangkan stabilitas nilai tukar dan dorongan pertumbuhan ekonomi, di tengah transmisi kebijakan moneter yang masih terbatas.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menjelaskan bahwa keputusan tersebut mencerminkan sikap hati-hati BI dalam menghadapi ketidakpastian global, sambil memberi waktu agar efek pelonggaran moneter sejak akhir 2024 benar-benar mengalir ke sektor perbankan dan aktivitas kredit.

Dalam setahun terakhir, BI sudah menurunkan suku bunga acuan sebanyak 150 basis poin (bps) dari 6,25% menjadi 4,75%. Bahkan, bank sentral selalu memangkas BI Rate dalam tiga bulan terakhir, sebelumnya ditahan pada bulan ini.

“Alasan utama untuk jeda ini adalah transmisi suku bunga yang masih lambat. Sejak tahun lalu BI Rate turun 150 bps, tetapi suku bunga deposito satu bulan perbankan baru turun sekitar tiga puluhan bps dan suku bunga kredit rata-rata baru turun belasan bps,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

Kondisi tersebut, lanjutnya, antara lain disebabkan oleh tingginya porsi suku bunga simpanan khusus bagi deposan besar, yang membuat biaya dana perbankan tidak turun secepat suku bunga kebijakan.

Dengan menahan suku bunga, Josua menilai BI memberi ruang agar transmisi melalui penurunan suku bunga simpanan dan kredit berjalan lebih efektif, sehingga dampaknya ke konsumsi dan investasi menjadi lebih kuat.

Dari sisi global, dia menilai ketidakpastian masih tinggi seiring peningkatan tarif dagang Amerika Serikat terhadap sejumlah produk dunia yang menekan perdagangan global. Kondisi tersebut membuat arus portofolio ke negara berkembang berfluktuasi, termasuk ke Indonesia.

Josua menjelaskan terjadi arus modal keluar (capital outflow) yang menekan nilai tukar rupiah sejak September hingga 20 Oktober, sehingga BI perlu melakukan intervensi valas dan membeli surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas.

Meski rupiah sempat menguat kembali dan cadangan devisa tetap kuat, keputusan BI menahan suku bunga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pasar sambil tetap membuka ruang pelonggaran bila kondisi eksternal membaik.

Josua mencatat, ekspor menjadi penopang pertumbuhan namun permintaan domestik masih lemah pada triwulan III/2025. Sementara pertumbuhan kredit perbankan meningkat tetapi belum optimal, tercermin dari porsi kredit belum dicairkan (undisbursed loan) yang masih besar.

Di sisi lain, likuiditas perbankan longgar karena pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang tinggi, sebagian dipicu oleh penempatan dana pemerintah. Dalam situasi tersebut, BI dinilai lebih efektif menahan suku bunga sambil mempercepat transmisi kebijakan dibandingkan melakukan pemangkasan agresif yang berpotensi mengguncang nilai tukar.

Josua meyakini bahwa fokus BI kini bergeser ke bauran kebijakan non-suku bunga yang pro-pasar. Bank sentral mengurangi outstanding instrumen operasi moneter berjangka, memperbesar pembelian SBN secara terukur, memperluas skema repo dengan jaminan surat berharga berkualitas, serta mengembangkan indeks acuan suku bunga di pasar uang.

Langkah-langkah tersebut, menurutnya, bertujuan membentuk struktur suku bunga pasar uang yang lebih rendah dan likuid tanpa mengorbankan stabilitas rupiah.

Selain itu, BI memperkuat Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan pendekatan berbasis kinerja dan orientasi ke depan. Total batas insentif dinaikkan hingga 5,5% dari DPK, mencakup berbagai sektor prioritas seperti pertanian, industri, jasa, konstruksi, perumahan, UMKM, hingga kegiatan berkelanjutan.

“Kebijakan ini mendorong bank menurunkan suku bunga kredit lebih cepat sekaligus memperbesar pembiayaan ke sektor produktif,” ujar Josua.

Dia menambahkan bahwa tanda-tanda transmisi mulai muncul. Suku bunga dasar kredit menurun seiring penurunan biaya dana, sementara suku bunga kredit rata-rata pada September mencatat penurunan lebih dalam pada kredit baru.

Pada sektor-sektor prioritas penerima KLM, suku bunga kredit juga sudah berada di bawah rata-rata industri, dengan kualitas kredit yang tetap terjaga.

Ke depan, Josua menilai ruang pelonggaran moneter masih terbuka bila tiga prasyarat terpenuhi yaitu stabilitas nilai tukar yang ditopang arus modal masuk, inflasi tetap dalam sasaran dengan tekanan pangan menurun, dan transmisi suku bunga yang semakin efektif.

Meski demikian, dia mengingatkan potensi risiko inflasi akibat penambahan likuiditas fiskal dari penempatan dana pemerintah di perbankan serta pelebaran defisit transaksi berjalan apabila impor tumbuh lebih cepat dari ekspor.

“Artinya, arah pelonggaran tetap memungkinkan, tetapi harus dijalankan bertahap dan bergantung pada kestabilan makro yang terjaga,” tutup Josua.

Alasan Bank Indonesia

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengakui penahanan BI Rate di level 4,75% karena bank sentral ingin fokus perkuat efektivitas transmisi kebijakan moneternya terlebih dahulu, usai enam kali memangkas BI Rate dalam setahun terakhir.

Dia menjelaskan bahwa pemangkasan BI Rate hingga 150 bps dalam setahun terakhir turut berdampak ke penurunan suku bunga pasar uang dan suku bunga yield (imbal hasil) surat berharga negara (SBN). Hanya saja, dampaknya belum terlalu terasa di suku bunga dana pihak ketiga dan suku bunga kredit.

"Suku bunga dana pihak ketiga dan suku bunga kredit turunnya masih berjalan lambat, itu yang kami terus untuk dorong. Tentu saja agar suku bunga kredit bisa turun dan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga itulah efektivitas transmisi suku bunga," ujar Perry dalam konferensi pers hasil RDG Oktober secara daring, Rabu (22/10/2025).

Selain suku bunga, dia menyatakan Bank Indonesia juga memantau efektivitas kebijakan ekspansi likuiditas moneter yang ditandai peningkatan permintaan kredit. Perry mendorong agar undisbursed loan alias pinjaman yang belum dicairkan di perbankan bisa digunakan.

Jika berbagai transmisi berbagai kebijakan moneter yang telah dikeluarkan berdampak besar maka Perry membuka ruang pemangkasan BI Rate kembali pada akhir tahun.

"Singkatnya, kami masih melihat ruang penurunan suku bunga. Tapi fokus kami sekarang ini adalah bagaimana memperkuat efektivitas transmisi kebijakan-kebijakan moneter, makroprudensial, yang kami sudah tempuh dan juga bagaimana kami terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan Kamis (23/10/2025) di Jakarta melemah sebesar 35 poin atau 0,21 persen menjadi Rp16.620 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.585 per dolar AS.

Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, mengatakan pelemahan ini disebabkan sikap hati-hati investor terhadap sentimen global menjelang rilis data inflasi AS yang dijadwalkan pada Jumat (24/10/2025). Namun, keputusan Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate membuat pelemahan rupiah cenderung tertahan.

Menurut dia, selama arus portofolio belum konsisten berbalik masuk, ruang penguatan rupiah akan cenderung bertahap dan sewaktu-waktu diuji ulang oleh sentimen global.

“Dampaknya bagi rupiah dalam jangka pendek adalah stabilisasi dengan volatilitas yang lebih kecil. BI Rate yang tetap, intervensi valas yang aktif, serta dukungan pasokan dari eksportir cenderung menahan pelemahan rupiah dan membuka peluang penguatan tipis seperti yang kita lihat kemarin,” ucap Josua.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulan Oktober 2025 yang berlangsung pada Selasa (21/10) dan Rabu (22/10) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate tetap di level 4,75 persen.

Suku bunga deposit facility dipertahankan di level 3,75 persen, sedangkan lending facility tetap di 5,5 persen. Josua menyatakan alasan BI menahan suku bunga dapat dilihat dari sisi makro dan mikro.

Dari sisi makro, inflasi 2025–2026 diprakirakan tetap dalam sasaran 2,5 persen plus-minus 1 persen. Ruang pelonggaran moneter masih terbuka, namun stabilitas nilai tukar dinilai sebagai prioritas di tengah ketidakpastian global.

Dari sisi mikro, transmisi penurunan suku bunga ke perbankan masih lambat. Kendati BI Rate sudah turun 150 basis poin sejak September 2024, suku bunga deposito satu bulan baru turun ke 4,52 persen dan suku bunga kredit agregat berada di 9,05 persen pada September. Hal ini antara lain disebabkan porsi deposito berimbal hasil khusus untuk nasabah besar masih tinggi.

Karena itu, BI memilih menunggu sembari mempercepat transmisi melalui operasi moneter dan kebijakan makroprudensial, alih-alih memangkas suku bunga kebijakan saat ini.

Sebagai penguat transmisi, BI memperkenalkan insentif likuiditas makroprudensial berbasis kinerja dan berorientasi ke depan yang efektif berlaku mulai 1 Desember 2025.

Skema tersebut memberi ruang insentif likuiditas hingga 5,5 persen dari dana pihak ketiga, yang terdiri atas maksimal 5 persen untuk percepatan penyaluran kredit ke sektor prioritas dan hingga 0,5 persen untuk kecepatan penyesuaian suku bunga kredit baru mengikuti arah BI Rate.

“Sektor yang didorong mencakup pertanian, industri hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi dan perumahan, serta UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan pembiayaan hijau. Kebijakan ini mempercepat turunnya harga kredit tanpa mengorbankan stabilitas rupiah,” ujar Josua.