Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) merespons arahan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar layanan internet dapat semakin cepat dan terjangkau.

Sekretaris Jenderal ATSI Merza Fachys menilai pernyataan tersebut masih bersifat kesimpulan umum. Menurutnya, layanan internet fixed broadband dan internet seluler perlu dibedakan karena memiliki karakteristik yang berbeda.

“Saya yakin kalau seluler harganya sudah sangat murah,” kata Merza ditemui usai acara Indonesia Digital Outlook 2026: From Policy to Practice: Shaping Indonesia’s Sustainable Digital Future di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Dia meminta agar perbandingan harga dilakukan dengan melihat biaya per gigabyte di negara-negara tetangga, yang menurutnya masih menunjukkan tarif internet seluler di Indonesia relatif lebih murah. Namun demikian, Merza mengakui untuk layanan fixed broadband atau internet rumah, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu ditinjau lebih lanjut.

Sementara dari sisi kecepatan, dia menyebut tantangan utama terletak pada kondisi geografis Indonesia yang berbeda dengan negara lain.

“Sebut aja sebelah kita [Singapura]. Kalau Jakarta yang dinilai [dibandingkan] saya yakin tidak kalah sama Singapura. Tapi ketika kita bicara Indonesia ditarik rata-rata ya agak beda,” katanya.

ATSI menilai peningkatan kualitas jaringan perlu dilakukan melalui pendekatan yang berbeda antara wilayah perkotaan dan daerah luar kota.

Untuk wilayah rural dan pinggiran kota, Merza mengatakan pihaknya menyarankan perbaikan jaringan difokuskan pada penguatan layanan 4G, sedangkan kawasan perkotaan didorong melalui pengembangan jaringan 5G.

Menurutnya, penguatan 4G di luar kota membutuhkan dua faktor utama, yakni penambahan spektrum frekuensi serta pembangunan backbone jaringan ke daerah-daerah tersebut.

Sementara di wilayah perkotaan, kebutuhan utama berada pada ketersediaan spektrum karena infrastruktur fiber optik relatif sudah tersedia. Adapun di luar kota, penggelaran fiber optik masih menjadi tantangan tersendiri. Selain memerlukan investasi besar, proses pembangunan juga menghadapi kendala teknis, seperti jarak yang panjang dan kompleksitas pekerjaan di lapangan.

Masalah perizinan turut menjadi hambatan, terutama untuk pembangunan jaringan antarkota yang memiliki aturan berbeda-beda di tiap daerah. ATSI, lanjut Merza, telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyederhanakan proses perizinan tersebut.

Kendala serupa juga terjadi pada pembangunan jaringan antarwilayah kepulauan yang memerlukan kabel laut.

“Perizinan membangun kabel laut juga masih cukup [tidak mudah] makanya butuh waktu,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meminta operator seluler agar menghadirkan layanan internet yang lebih cepat dan lebih murah.

Arahan tersebut disampaikan saat Komdigi meresmikan kewajiban registrasi kartu SIM menggunakan biometrik wajah atau face recognition. Selain itu, pemerintah juga membatasi penggunaan satu NIK maksimal tiga nomor per operator, mewajibkan kartu perdana diedarkan dalam kondisi tidak aktif, serta meminta operator menyediakan fasilitas pengecekan nomor dan pemblokiran apabila NIK seseorang digunakan pihak lain.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola kartu SIM sekaligus menekan potensi kejahatan digital. Setelah perbaikan tata kelola dilakukan, Komdigi meminta operator seluler meningkatkan kualitas layanan, baik dari sisi kecepatan maupun keterjangkauan harga.

“Kami minta kepada operator seluler terus melakukan lebih banyak lagi, termasuk kecepatan internet. Jadi kan bagus kalau sudah lebih aman, internetnya tolong lebih dipercepat, ini juga masukan dari publik. Dan yang terakhir, harganya juga tolong tidak mahal-mahal ya,” kata Meutya dalam peluncuran Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Registrasi Biometrik: SEMANTIK (SEnyum, aMAN dengan BimoeTrik) di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Meutya juga mengungkapkan target peningkatan kecepatan internet nasional. Rata-rata kecepatan mobile broadband pada 2025 tercatat sebesar 63,51 Mbps. Pada 2026, Komdigi menargetkan kecepatan tersebut meningkat menjadi 80 Mbps, lebih cepat dari target awal dalam RPJMN yang sebelumnya dipatok pada 2028.

Adapun rata-rata kecepatan fixed broadband di seluruh ibu kota provinsi pada 2025 telah mencapai 51,84 Mbps dan akan didorong menjadi 64 Mbps pada 2026, lebih cepat dari target RPJMN yang seharusnya tercapai pada 2027.

“Kami insyaallah dengan tim dan dorongan masukan dari Komisi I kami akan dorong untuk tahun 2026 [meningkat],” kata Meutya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada Senin (26/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Harga internet Indonesia yang terbilang mahal disebut menjadi hambatan dalam mendorong ekonomi nasional. Hadirnya Internet Rakyat diharapkan dapat menjadi pembeda.

Pengamat Ekonomi dan Peneliti LPEM UI Teuku Rifky menyampaikan Indonesia memiliki harga internet paling mahal dengan kecepatan paling lambat di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini dinilai memberatkan efisiensi ekonomi nasional.

Berdasarkan berbagai laporan pada 2025, rata-rata harga internet fixed broadband di Indonesia mencapai sekitar US$0,41 per Mbps (setara Rp6.806 - Rp6.809), jauh di atas negara-negara tetangga seperti Filipina (US$0,14 per Mbps), Malaysia (US$0,09 per Mbps), Vietnam (US$0,04 per Mbps), Singapura (US$0,03 per Mbps), dan Thailand (US$0,02 per Mbps).

"Harga internet di Indonesia itu paling mahal di ASEAN dengan speed yang paling lambat juga di ASEAN. Jadi tentu enggak ideal," katanya dalam acara Digital Economy & Telco Outlook 2026, Rabu (26/11/2025).

Padahal, kata Rifky, kebutuhan akan efisiensi biaya produksi atau production cost sangat mendesak di tengah tantangan daya beli masyarakat yang relatif stagnan.

Namun, Rifky menilai sektor telekomunikasi memiliki peluang untuk membalikkan keadaan karena dianggap sebagai sektor paling lincah (agile) dalam adopsi teknologi.

Untuk mengatasi ketimpangan harga dan kualitas ini, strategi investasi internasional mulai dicanangkan.

Sementara itu, Director - Tech and Durables Commercial Lead NielsenIQ Indonesia Bramantiyoko Sasmito mengungkapkan adanya komitmen investasi baru di mana Indonesia akan menggandeng Jepang untuk perbaikan infrastruktur digital.

Harapannya dengan langkah ini harga internet makin terjangkau.

"Sudah ada komitmen investasi, Indonesia akan bekerja sama dengan Jepang untuk memperluas 5G dan menurunkan biaya internet," ungkapnya dalam acara yang sama.

Salah satu realisasi dari kerja sama strategis ini terlihat pada pengembangan layanan "Internet Rakyat".

Diketahui, layanan yang dikelola oleh anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) ini menggandeng OREX SAI Inc. asal Jepang untuk menghadirkan konektivitas terjangkau.

Melansir dari Bisnis, Internet Rakyat berencana mendisrupsi pasar dengan menawarkan paket internet berkecepatan tinggi 100 Mbps yang dibanderol hanya Rp100.000 per bulan.

Kehadiran layanan dengan harga ultra-kompetitif ini diprediksi bakal mengubah peta persaingan industri fixed broadband secara signifikan. Strategi harga agresif tersebut berpotensi menekan operator mainstream untuk meninjau ulang struktur tarif mereka.

Hal ini tentunya mendorong efisiensi lebih lanjut demi mempertahankan pangsa pasar di tengah tuntutan layanan berkualitas dengan harga terjangkau. Jika terealisasi, disrupsi ini bisa menjadi titik balik untuk mengakhiri era internet mahal dan lambat yang selama ini membebani masyarakat. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

Bisnis.com, JAKARTA— Biaya langganan internet tetap (fixed broadband) di Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan laporanWe Are Social, harga internet di Indonesia mencapai US$0,41 per megabit per detik (Mbps) atau sekitar Rp6.500 per Mbps.

Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Filipina yang sebesar US$0,14 per Mbps, Malaysia US$0,09 per Mbps, Vietnam US$0,04 per Mbps, Singapura US$0,03 per Mbps, dan Thailand US$0,02 per Mbps.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir mengatakan kisaran harga per Mbps yang ditawarkan oleh para anggota ATSI sebenarnya relatif rendah.

“Anggota ATSI kan punya IndiHome, XL Home, Hi-Fi gitu ya, itu harganya, kisarannya tuh kecil banget. Rp1.000 perak sampai Rp4.000 perak [per Mbps],” kata Marwan saat dihubungi Bisnis pada Jumat (10/10/2025).

Dia menjelaskan, perhitungan harga tersebut tergantung pada kecepatan internet (speed) dan paket harga yang dipilih pelanggan. Menurutnya semakin speed-nya tinggi, harga rata-rata akan semakin murah.

“Harga per Mbps-nya makin murah. Tapi kalau speed-nya makin rendah, per Mbps-nya paling tinggi tuh Rp4.000 perak. Berarti kan sekitar 24 sen dolar kan,” katanya.

Namun, Marwan menilai, rata-rata harga nasional menjadi tinggi karena banyaknya layanan internet di wilayah pedesaan (rural area) yang dijual dengan harga murah, tetapi berkecepatan rendah.

Masalah utama, lanjutnya, terletak pada struktur pasar dan biaya distribusi yang masih tinggi.

“Problem kita adalah karena penyedia internet yang dijual murah padahal speed-nya rendah. Itu yang menyebabkan naik harganya. Tapi kalau di anggota ATSI, kisarannya itu antara Rp1.000–Rp4.000, berdasarkan produknya beda-beda lah ya,” kata dia.

Untuk menekan tarif internet di Indonesia agar lebih kompetitif, Marwan menekankan pentingnya dukungan dari sisi kebijakan dan regulasi.

“Kalau dari sisi operator kayak di ATSI itu,regulatory chargesharus murah. Yang kedua, kemudahan dalam menggelar fiber optic. Izin-izin di daerah-daerah disederhanakan dan cost-nya juga dipermurah. Kemudian penggelaran fiber harus lebih dimudahkan,” katanya.