Bisnis.com, JAKARTA— Mayoritas pengguna internet di Indonesia mengakses internet selama 4–6 jam per hari pada 2026. Kelompok ini mencapai 43,4% dari total responden dalam Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2026 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Survei yang sama mencatat jumlah pengguna internet Indonesia telah mencapai 235,26 juta jiwa pada 2026 dengan tingkat penetrasi internet sebesar 81,72% dari total populasi nasional.

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 33,6% responden mengaku mengakses internet selama 1–3 jam per hari. Sementara itu, 13,4% responden menggunakan internet selama 7–10 jam per hari, 4,3% selama lebih dari 10 jam per hari, dan 1,2% selama kurang dari satu jam per hari.

Dibandingkan dengan 2025, mayoritas responden atau 84,6% menyatakan durasi penggunaan internet mereka tidak mengalami perubahan. Adapun 12,1% responden mengaku waktu penggunaan internet meningkat, sedangkan 3,3% menyebut durasi penggunaan internet mereka menurun.

Dari sisi akses, mayoritas masyarakat masih mengandalkan data seluler operator untuk terhubung ke internet dengan porsi 64,6%. Meski demikian, penggunaan Wi-Fi rumah mencapai 32,6%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 28,4%.

Sementara itu, akses internet melalui Wi-Fi kantor, sekolah, atau kampus tercatat sebesar 1,5%, sedangkan penggunaan hotspot voucher di ruang publik dari operator internet mencapai 0,6%. Adapun akses melalui Wi-Fi publik sebesar 0,4% dan hotspot atau tethering dari ponsel teman maupun orang tua sebesar 0,3%.

Survei APJII juga menunjukkan bahwa smartphone atau handphone masih menjadi perangkat utama yang digunakan masyarakat untuk mengakses internet. Sebanyak 84,31% responden menggunakan smartphone untuk terhubung ke internet.

Perangkat lain yang digunakan untuk mengakses internet meliputi laptop atau notebook sebesar 9,41%, smart TV atau konsol gim sebesar 3,02%, tablet sebesar 2,39%, serta desktop atau PC sebesar 0,85%. Sementara itu, perangkat lainnya hanya menyumbang 0,02%.

Berdasarkan kelompok generasi, penggunaan smartphone tertinggi tercatat pada kelompok Pre-Boomers sebesar 97,7%, diikuti Baby Boomers sebesar 93,8%, Generasi X sebesar 87,5%, Milenial sebesar 82,4%, dan Generasi Z sebesar 81,8%.

Sementara berdasarkan tingkat pendidikan, penggunaan smartphone mencapai 93,1% pada kelompok tidak tamat SD, 92,8% pada lulusan SD, 90,8% pada lulusan SMP, 82,2% pada lulusan SMA, dan 65,2% pada lulusan sarjana.

Selain memotret pola penggunaan internet, survei tersebut juga mencatat sejumlah kasus keamanan digital yang dialami pengguna. Penipuan online menjadi kasus yang paling banyak dialami dengan porsi 13,6%, diikuti pencurian data pribadi atau phishing sebesar 7,8%, serta perangkat terkena virus sebesar 7,4%.

Kemudian, sebanyak 4,2% responden mengaku tidak dapat mengakses akun pada aplikasi tertentu dan 3,6% mengalami kasus keamanan lainnya. Di sisi lain, 63,3% responden menyatakan tidak mengetahui atau tidak pernah mengalami kasus keamanan saat mengakses internet.

Saat menghadapi masalah keamanan digital, 35,9% responden memilih meminta bantuan kepada teman, keluarga, atau saudara. Sebanyak 30,5% mencoba menyelesaikan masalah sendiri, 13,9% meminta bantuan profesional seperti penyedia layanan servis, dan 11,9% melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang. Adapun 7,8% responden mengaku tidak melakukan tindakan apa pun.

Dalam menjaga keamanan data saat berinternet, 25,9% responden menggunakan kombinasi kata sandi yang sulit ditebak. Sebanyak 19,9% responden mengaku lebih waspada saat menggunakan aplikasi yang meminta data pribadi, sementara 19,0% rutin mengganti kata sandi secara berkala.

Namun demikian, masih terdapat 21,4% responden yang menyatakan tidak tahu atau tidak pernah melakukan upaya menjaga keamanan data saat mengakses internet. Selain itu, 9,6% responden hanya menggunakan aplikasi yang telah terverifikasi dan 2,4% memasang perangkat lunak antivirus sebagai langkah perlindungan tambahan.

Bisnis.com, JAKARTA — Persaingan platform lokapasar atau marketplace di dalam negeri kian ketat di tengah bayang-bayang penurunan jumlah seller akibat kebijakan anyar pemerintah.

Riset terbaru APJII menunjukkan aktivitas belanja online masih sangat besar. Dari 235,26 juta pengguna internet di Indonesia, hampir separuhnya memilih Shopee sebagai platform belanja digital utama.

Shopee masih memimpin dengan tingkat akses pengguna mencapai 47,5% pada 2026. Namun, dominasi tersebut mulai tergerus setelah porsinya menyusut dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 53,2%.

Di sisi lain, TikTok Shop mencatat pertumbuhan paling agresif. Platform ini berhasil memperbesar pangsa pengguna menjadi 33,4%, naik sekitar 6 poin persentase dibandingkan 2025, sehingga semakin mendekati posisi pemimpin pasar.

Persaingan juga tetap hidup di lapis berikutnya. Tokopedia mempertahankan basis pengguna yang cukup kuat dengan pangsa 11,2%, sementara Lazada terus berupaya memperkuat kinerjanya melalui momentum belanja dan promosi musiman.

Ke depan, kompetisi diperkirakan tidak hanya ditentukan oleh harga dan promosi. Investasi pada kecerdasan buatan (AI), live commerce, logistik, sistem pembayaran, hingga kepatuhan terhadap aturan baru terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) akan menjadi faktor penting dalam memperebutkan konsumen di pasar digital Indonesia.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Aplikasi TikTok masih menjadi platform media sosial yang paling sering diakses oleh pengguna internet di Indonesia. Hal ini tecermin dalam Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Penggunaan Internet 2026 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Berdasarkan hasil survei tersebut, TikTok menjadi aplikasi media sosial yang paling banyak diakses dengan porsi mencapai 31,8% pada 2026. Meski masih berada di posisi teratas, angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan 2025 yang mencapai 35,2%.

Posisi berikutnya ditempati oleh Instagram dengan porsi penggunaan sebesar 27,7%, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 15,9%. Sementara itu, Facebook berada di posisi ketiga dengan angka 20,4%, turun dari 21,6% pada 2025.

Adapun YouTube menempati posisi berikutnya dengan tingkat akses sebesar 1,6%, jauh menurun dibandingkan 2025 yang mencapai 27,5%. Sementara itu, X (Twitter) tercatat sebesar 1,5% dari sebelumnya 0,6%, dan Threads mencapai 1% pada 2026 dibandingkan 0% pada 2025. Pengguna yang mengakses aplikasi lainnya mencapai 5,5%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1%.

Jika dilihat berdasarkan kelompok generasi, TikTok menjadi media sosial yang paling sering diakses oleh hampir seluruh kelompok usia. Pengguna TikTok berasal dari kelompok Generasi Z sebesar 32,3%, milenial 31,9%, Generasi X 31,2%, baby boomer 30,7%, dan pre-boomer 30,6%.

Sementara itu, Facebook menunjukkan dominasi pada kelompok usia yang lebih dewasa. Pengguna Facebook tertinggi berasal dari kalangan milenial sebesar 31,1%, diikuti Generasi X sebesar 31%, baby boomer 30,9%, pre-boomer 30,3%, serta Generasi Z 26,9%.

Untuk Instagram, pengguna terbesar berasal dari Generasi Z dengan proporsi 30,8%, kemudian milenial 28,7%, Generasi X 24,4%, baby boomer 20,1%, dan pre-boomer 16,7%.

Dari sisi durasi penggunaan media sosial, mayoritas masyarakat mengakses media sosial selama 1–2 jam per hari dengan proporsi 44,9% pada 2026, meningkat dari 34,1% pada 2025. Kelompok yang mengakses media sosial selama 2–3 jam per hari juga meningkat menjadi 37,9% dari sebelumnya 33%.

Sementara itu, pengguna yang mengakses media sosial selama 3–4 jam per hari turun menjadi 6,9% dari 15% pada 2025. Pengguna dengan durasi lebih dari 4 jam juga menurun menjadi 2,4% dibandingkan 14,8% pada tahun sebelumnya. Adapun pengguna dengan durasi kurang dari satu jam mencapai 7,9%, sedikit menurun dibandingkan 9% pada 2025.

Selain media sosial, survei APJII juga mencatat bahwa konten hiburan yang paling sering diakses masyarakat berbeda pada tiap generasi. Video pendek menjadi jenis hiburan utama bagi Generasi Z (28,4%), milenial (30,1%), Generasi X (30,5%), dan pre-boomer (31%). Sementara kelompok baby boomer lebih banyak menyatakan tidak mengakses kategori hiburan tersebut dengan proporsi 59,4%.

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas masyarakat Indonesia mengeluarkan biaya Rp50.000–Rp100.000 per bulan untuk membeli paket internet seluler. Di saat yang sama, Telkomsel masih menjadi operator dengan jumlah pengguna terbesar, meski pangsa pasarnya terus tergerus oleh kompetitor.

Temuan tersebut tercantum dalam Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Penggunaan Internet 2026 yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Survei itu menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 235,26 juta jiwa pada 2026 atau setara dengan tingkat penetrasi 81,72% dari total populasi sebanyak 287,89 juta jiwa.

Dari sisi pengeluaran, sebanyak 55,3% responden mengaku menghabiskan Rp50.000–Rp100.000 per bulan untuk membeli paket internet seluler. Sebanyak 32,5% responden mengeluarkan biaya kurang dari Rp50.000 per bulan.

Sementara itu, 11,2% responden mengalokasikan anggaran Rp100.000–Rp250.000 per bulan dan hanya 0,9% yang mengeluarkan biaya lebih dari Rp250.000 per bulan.

Dibandingkan tahun sebelumnya, proporsi pengguna dengan pengeluaran kurang dari Rp50.000 turun dari 34,5% menjadi 32,5%. Sebaliknya, kelompok pengeluaran Rp50.000–Rp100.000 meningkat dari 52,2% menjadi 55,3%.

Dari sisi operator, Telkomsel masih menjadi penyedia layanan seluler dengan pangsa pengguna terbesar sebesar 37,9%. Namun, angka tersebut turun dibandingkan dengan 45,7% pada 2025.

Sebaliknya, Indosat Ooredoo Hutchison (IM3 dan Tri) mencatat peningkatan pangsa pengguna menjadi 35,5% dari 29,3% pada tahun sebelumnya. XLSmart juga naik menjadi 26,7% dari 24,8%.

Mayoritas pelanggan ketiga operator tersebut masih berada pada kelompok pengeluaran Rp50.000–Rp100.000 per bulan. Porsinya mencapai 60,5% untuk pelanggan Telkomsel, 59,2% untuk XLSmart, dan 57% untuk pelanggan Indosat Ooredoo Hutchison.

Berdasarkan masa aktif paket, paket bulanan masih menjadi pilihan utama masyarakat dengan porsi 64,1% responden. Meski demikian, angka tersebut turun dibandingkan dengan 72% pada 2025.

Di sisi lain, penggunaan paket mingguan meningkat menjadi 25,8% dari 19,3% pada tahun sebelumnya. Penggunaan paket harian juga naik menjadi 9,9% dari 8,1%, sedangkan paket tahunan turun menjadi 0,2% dari 0,6%.

Paket bulanan mendominasi hampir seluruh kelompok generasi. Kelompok pre-boomer menjadi pengguna paket bulanan terbesar dengan proporsi 69,5%, diikuti generasi milenial 68,3%, generasi X 67,8%, baby boomer 67,6%, dan generasi Z 58%.

Berdasarkan tingkat pendapatan, pengguna dengan penghasilan di atas Rp15 juta per bulan menjadi kelompok dengan penggunaan paket bulanan tertinggi, yakni 87,5%. Angka tersebut diikuti kelompok berpendapatan Rp10 juta–Rp15 juta sebesar 85% dan kelompok Rp5 juta–Rp7,5 juta sebesar 82,2%.

Survei APJII juga menunjukkan persepsi masyarakat terhadap biaya internet cenderung stabil. Sebanyak 67,1% responden menilai biaya koneksi internet yang mereka keluarkan relatif sama dibandingkan tahun sebelumnya, meningkat dari 48,4% pada 2025.

Sementara itu, proporsi responden yang menilai biaya internet makin mahal turun menjadi 28,7% dari 43,5% pada tahun sebelumnya. Adapun 4,2% responden menganggap biaya internet kini lebih murah.

Dari sisi kualitas layanan, tingkat kepuasan pelanggan terhadap operator seluler tergolong tinggi. APJII mencatat rata-rata skor kepuasan mencapai 7,39 dari skala 10.

Sebagian besar responden memberikan nilai 7 atau kategori baik sebesar 44,5%, disusul nilai 8 atau sangat baik sebesar 32,7%, serta nilai 9 atau hampir sempurna sebesar 8%.

Bisnis.com, MEDAN — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong generasi muda di Medan berperan aktif dalam upaya pencegahan kejahatan digital melalui peningkatan literasi dan edukasi di lingkungan masing-masing.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan generasi muda menjadi kelompok yang paling intens berinteraksi di ruang digital sekaligus paling rentan terdampak berbagai bentuk kejahatan siber. Dari sekitar 230 juta pengguna internet di Indonesia, sekitar 60% di antaranya merupakan kelompok usia muda.

Menurut Meutya, penguatan literasi digital menjadi salah satu strategi utama pemerintah untuk menekan berbagai bentuk kejahatan digital.

"Salah satu tugas dari Komdigi adalah literasi digital, termasuk bagaimana menurunkan tingkat kejahatan di ranah digital baik melalui pemutusan akses maupun literasi. Kami percaya literasi sebagai salah satu cara yang utama dan efektif," kata Meutya dalam agenda Kumpul Komunitas bertajuk Waspada Kejahatan Digital di Medan, Sabtu (13/6/2026).

Dia menjelaskan perkembangan teknologi digital telah membuka akses informasi dan konektivitas yang lebih luas. Namun, di sisi lain, ruang digital juga dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas ilegal, mulai dari penyebaran hoaks, judi online, hingga peredaran narkotika.

Menurut Meutya, penyebaran hoaks menjadi salah satu tantangan terbesar di ruang digital. Kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau artificialintelligence (AI) membuat informasi palsu semakin sulit dibedakan dari fakta.

Selain itu, pemerintah juga mencermati maraknya praktik judi online yang menjangkau berbagai kelompok usia.

Dia menambahkan, berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), aktivitas peredaran narkotika kini juga mulai memanfaatkan platform digital.

Meutya mengatakan upaya pencegahan kejahatan digital menjadi pekerjaan besar pemerintah. Berdasarkan data 2025, Sumatra Utara tercatat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pelaku kejahatan digital terbesar di Indonesia.

"Inilah yang menjadi alasan Komdigi menggelar sosialisasi ini. Memang sasaran kami ada para orang tua juga, tapi porsi anak muda lebih besar karena mereka ini pengguna terbesar dan nantinya juga akan menjadi orang tua serta punya anak. Ini yang kami jaga," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Penyidik Madya BNN Provinsi Sumatra Utara Fadris Sangun Ratu Lana mengingatkan bahwa jaringan peredaran narkotika kini semakin aktif memanfaatkan ruang digital untuk menjangkau calon pengguna baru.

Menurut dia, pelaku kerap memanfaatkan platform gim daring untuk berinteraksi dan membangun komunikasi dengan anak-anak maupun remaja.

"Kalau mereka mau mencari mangsa baru, mereka menggunakan jalur game online karena di sana bisa berinteraksi. Melalui game itulah pelaku mengajak anak-anak kita masuk ke jurang narkotika sehingga orang tua perlu memperketat pengawasan," ujar Fadris.

Kegiatan Kumpul Komunitas yang digelar Komdigi tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai organisasi dan komunitas kepemudaan di Medan, antara lain Himpunan Mahasiswa Indonesia, Gerakan Pemuda Ansor, komunitas kampus, dan karang taruna.

Dalam kegiatan itu, peserta membacakan Deklarasi Anti Kejahatan Digital sebagai bentuk komitmen untuk turut menyebarluaskan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat.

Komdigi menyatakan akan terus memperluas program literasi digital guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai bentuk kejahatan di ruang digital.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyoroti biaya akses internet di Indonesia yang dinilai masih berada di atas standar keterjangkauan yang ditetapkan International Telecommunication Union (ITU).

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan biaya internet di Indonesia saat ini masih lebih tinggi dibandingkan patokan yang digunakan ITU.

“Mereka [ITU] mematok internet basket di bawah 2 persen dari total GDP per kapita,” kata Nezar dikutip dari laman resmi Komdigi, Senin (8/6/2026).

Menurut Nezar, akses internet yang semakin terjangkau dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, biaya internet yang lebih rendah juga akan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan berbagai layanan digital.

Dia menilai penurunan biaya akses internet akan memperluas pemanfaatan teknologi digital di berbagai lapisan masyarakat sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi digital nasional.

“Keterjangkauan internet menjadi faktor penting dalam memperluas akses digital masyarakat. Semakin rendah biaya yang harus dikeluarkan, semakin besar peluang masyarakat memanfaatkan internet untuk belajar, bekerja, berusaha, dan mengakses berbagai layanan publik berbasis digital,” kata Nezar.

Karena itu, lanjutnya, Komdigi terus mendorong peningkatan kualitas jaringan sekaligus menekan biaya akses internet agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Kalau internet bisa murah, penetrasinya bisa bagus ke semua sektor masyarakat, maka ekonomi digital akan lebih dahsyat hasilnya,” katanya.

Selain memperluas akses internet, pemerintah juga berupaya mengurangi kesenjangan digital di berbagai wilayah melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan jaringan serat optik, pembangunan Base Transceiver Station (BTS), serta pemanfaatan satelit orbit rendah atau Low Earth Orbit (LEO) untuk menjangkau daerah yang sulit dilayani jaringan terestrial.

Namun, menurut Nezar, keberhasilan pembangunan digital tidak hanya diukur dari tersedianya jaringan internet. Yang lebih penting adalah memastikan konektivitas mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

“Konektivitas yang bermakna memberikan dampak kepada kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Itu sebabnya saat ini Kementerian Komdigi mencoba berfokus pada pembangunan talenta,” ungkapnya.

Untuk itu, Komdigi tidak hanya membangun infrastruktur digital, tetapi juga memperkuat pengembangan talenta digital agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara produktif dan menciptakan nilai ekonomi baru.

Nezar menilai kombinasi antara internet yang semakin terjangkau, konektivitas yang merata, dan talenta digital yang kompeten akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di era digital menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, laporan Global Broadband Price League 2026 mencatat biaya rata-rata internet di Indonesia merupakan yang termurah kedua di Asia Tenggara.

Vietnam menjadi negara dengan harga internet termurah di kawasan tersebut, yakni sebesar US$10,24 atau sekitar Rp184.320 per bulan (kurs Rp18.000 per dolar AS). Indonesia berada di posisi kedua dengan biaya rata-rata US$10,66 atau sekitar Rp191.880 per bulan. Secara global, Indonesia menempati peringkat ke-12 dari 214 negara dalam daftar tersebut.

Meski demikian, dari sisi kualitas layanan, Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di Asia Tenggara. Singapura, misalnya, menawarkan kecepatan internet rata-rata 410 Mbps dengan biaya sekitar US$32,22 atau sekitar Rp579.960 per bulan. Dengan demikian, biaya per Mbps di negara tersebut hanya sekitar US$0,08 atau sekitar Rp1.440.

Thailand juga mencatat biaya per Mbps yang relatif rendah dengan kecepatan rata-rata mencapai 272,6 Mbps.

Sebaliknya, di Indonesia, dengan biaya sekitar US$10,22 atau sekitar Rp183.960 per bulan dan kecepatan rata-rata 31,2 Mbps, biaya per Mbps mencapai sekitar US$0,34 atau sekitar Rp6.120. Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun harga internet secara nominal relatif murah, efisiensi biaya terhadap kualitas layanan yang diterima pengguna masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara tetangga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pertumbuhan jumlah investor ritel dan semakin luasnya akses masyarakat terhadap pasar keuangan global mendorong persaingan di industri trading digital. Perkembangan teknologi serta meningkatnya penetrasi internet turut memperluas partisipasi masyarakat dalam aktivitas perdagangan valuta asing (valas) dan instrumen keuangan lainnya.

Prospek pasar valas Indonesia juga masih menunjukkan tren pertumbuhan. Berdasarkan data IMARC Group, nilai pasar valas Indonesia mencapai 11,85 miliar dolar AS pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi 21,37 miliar dolar AS pada 2034, dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 6,43 persen pada periode 2026-2034.

Sementara itu, laporan Digital 2026: Indonesia dari DataReportal mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 230 juta orang pada akhir 2025 atau setara 80,5 persen dari total populasi. Kondisi tersebut dinilai ikut mendorong adopsi layanan keuangan digital, termasuk platform trading.

Di tengah perkembangan industri tersebut, berbagai platform trading mulai memperkuat strategi akuisisi dan retensi pengguna. Salah satunya dilakukan JustMarkets yang menggelar kontes bagi pengguna untuk memperingati hari jadi perusahaan ke-14.

Juru Bicara JustMarkets, Niyas Yessengarayev, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada pengguna yang aktif melakukan transaksi di platform. “Merayakan hari jadi ke-14 ini, kami berterima kasih kepada semua klien atas kepercayaan, dedikasi, dan partisipasi mereka," kata Niyas dalam siaran pers, Sabtu (6/6/2026).

Kontes yang berlangsung pada 1 Juni hingga 31 Juli 2026 itu menyediakan hadiah berupa uang tunai dan emas batangan bagi peserta yang memenuhi kriteria aktivitas transaksi tertentu. Program tersebut terbuka bagi pengguna yang telah terverifikasi dan memiliki saldo minimal 100 dolar AS di akun trading.

Menurut perusahaan, selain kompetisi berdasarkan aktivitas transaksi, program tersebut juga mencakup undian mingguan dan undian akhir periode untuk peserta yang mencapai volume transaksi tertentu.

Di tengah meningkatnya jumlah investor ritel, pelaku industri trading digital juga menghadapi tantangan untuk meningkatkan literasi keuangan serta pemahaman risiko investasi. Pasalnya, aktivitas trading valas dan contract for difference (CFD) memiliki risiko tinggi yang dapat menyebabkan kerugian atas modal yang diinvestasikan.

Perkembangan industri ke depan diperkirakan tidak hanya ditentukan oleh jumlah pengguna baru, tetapi juga kemampuan platform menghadirkan layanan yang aman, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan investor ritel yang semakin beragam.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis laporan Profil Internet Indonesia 2026 yang menunjukkan angka penetrasi data mencapai 235,2 juta pengguna atau sekitar 81,72% dari total populasi nasional.

Kendati mayoritas masyarakat telah terhubung ke dunia maya, potret digitalisasi domestik mencatat sisa 18,28% penduduk belum merasakan akses konektivitas.

Faktor ketiadaan perangkat keras, keterbatasan literasi digital, hingga kendala daya beli kuota menjadi dinding pemisah utama bagi kelompok masyarakat nondigital tersebut.

Berdasarkan data APJII, alasan terbesar masyarakat belum terhubung ke jaringan internet adalah tidak memiliki komputer atau gadget yang dapat terhubung ke internet dengan porsi mencapai 34%.

Kondisi ini menggambarkan tantangan riil terkait pemerataan kepemilikan gawai di berbagai daerah, terutama wilayah subsisten.

Hambatan kedua yang tidak kalah krusial berkaitan erat dengan tingkat literasi teknologi. Sebanyak 31,5% responden mengaku tidak tahu bagaimana menggunakan perangkat yang dapat terkoneksi dengan internet.

Dari sisi finansial, isu keterjangkauan harga paket data masih membayang-bayang perekonomian sebagian warga. Tercatat ada 17,2% masyarakat yang memandang harga kuota terlalu mahal untuk kapasitas dompet mereka.

Masalah ekonomi ini diperparah oleh sudut pandang utilitas, di mana 12,9% responden menilai tidak melihat manfaat langsung dari menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari.

Laporan APJII juga mencatatkan faktor sosiologis dan fisik. Sebanyak 1,3% populasi nondigital memiliki keterbatasan fisik untuk menggunakan internet atau penyandang disabilitas, sementara 3,1% sisanya dipicu oleh alasan lainnya.

Kontribusi dan Penetrasi per Pulau

Adapun jika dilihat dari sisi penetrasi dan kontribusi internet per pulau. Pulau Jawa kokoh di posisi puncak dengan tingkat penetrasi menyentuh 85,95% pada tahun ini.

Angka tersebut mendaki dari capaian 2025 yang berada di level 84,05%. Sejalan dengan hal itu, porsi kontribusi pengguna nasional asal Pulau Jawa ikut terkerek naik menjadi 58,24% dari sebelumnya 57,80%.

Lompatan performa digital yang cukup signifikan juga terjadi di Pulau Kalimantan. Tingkat penetrasi internet di pulau tersebut melesat ke posisi 80,40% pada 2026, berbanding 79,21% pada tahun sebelumnya. Porsi kontribusi komparatif Kalimantan terhadap ekosistem nasional pun ikut terkerek tipis menuju angka 6.20% dari basis tahun lalu sebesar 6,12%.

Di wilayah barat, Pulau Sumatra mengamankan posisi kedua sebagai kontributor basis pengguna terbesar nasional dengan porsi 20,74%, meski angka ini sedikit menyusut dari porsi 2025 sebesar 21,12%. Dari sisi keterhubungan, tingkat penetrasi internet di Sumatra tetap mendaki ke level 78,24% dari sebelumnya 77,34%.

Selanjutnya, geliat digitalisasi di Pulau Sulawesi terekam tumbuh menjanjikan. Penetrasi internet di wilayah berlogo K ini melompat ke angka 72,58% dari posisi 2025 yang tertahan di level 71,20%. Akan tetapi, dari sudut pandang kontribusi nasional, porsi Sulawesi mengalami koreksi minor menjadi 6,62% dari basis awal 6,75%.

Sementara itu, wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencatatkan pergerakan melandai. Penetrasi internet di kawasan wisata tersebut merangkak ke posisi 78,14% dari sebelumnya 77,15%, dengan kontribusi nasional yang relatif stabil di level 5,26% dibandingkan dengan capaian 2025 di angka 5,22%.

Tantangan berat dalam pemerataan ekosistem siber nasional masih membayangi wilayah Maluku dan Papua. Berdasarkan hasil survei terbaru, tingkat penetrasi di wilayah paling timur Indonesia ini memang berhasil naik ke level 69,74% dari capaian 2025 sebesar 68,54%. Namun, porsi kontribusi pengguna nasionalnya justru terkoreksi ke angka 2,94% dari posisi tahun lalu sebesar 2,99%.

Ketimpangan porsi kontribusi yang masih di bawah 3% ini menjadi indikator kuat bagi para pemangku kepentingan dan penyedia jasa internet nasional. Urgensi pemerataan investasi infrastruktur kabel serat optik maupun jaringan seluler mutlak diperlukan guna mengikis jurang pemisah digital antarwilayah secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Tingkat penetrasi dan kontribusi pengguna internet per pulau di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang 2026. Kendati demikian, dominasi infrastruktur dan jumlah pengguna di Pulau Jawa masih belum terbendung, meninggalkan wilayah Indonesia Timur yang masih merangkak perlahan dalam mengejar ketertinggalan digital.

Dilansir dari riset Profil Internet Indonesia 2026 milik Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Jumat (22/5/2026), Pulau Jawa kokoh di posisi puncak dengan tingkat penetrasi menyentuh 85,95% pada tahun ini.

Angka tersebut mendaki dari capaian 2025 yang berada di level 84,05%. Sejalan dengan hal itu, porsi kontribusi pengguna nasional asal Pulau Jawa ikut terkerek naik menjadi 58,24% dari sebelumnya 57,80%.

Lompatan performa digital yang cukup signifikan juga terjadi di Pulau Kalimantan. Tingkat penetrasi internet di pulau tersebut melesat ke posisi 80,40% pada 2026, berbanding 79,21% pada tahun sebelumnya. Porsi kontribusi komparatif Kalimantan terhadap ekosistem nasional pun ikut terkerek tipis menuju angka 6.20% dari basis tahun lalu sebesar 6,12%.

Di wilayah barat, Pulau Sumatra mengamankan posisi kedua sebagai kontributor basis pengguna terbesar nasional dengan porsi 20,74%, meski angka ini sedikit menyusut dari porsi 2025 sebesar 21,12%. Dari sisi keterhubungan, tingkat penetrasi internet di Sumatra tetap mendaki ke level 78,24% dari sebelumnya 77,34%.

Selanjutnya, geliat digitalisasi di Pulau Sulawesi terekam tumbuh menjanjikan. Penetrasi internet di wilayah berlogo K ini melompat ke angka 72,58% dari posisi 2025 yang tertahan di level 71,20%. Akan tetapi, dari sudut pandang kontribusi nasional, porsi Sulawesi mengalami koreksi minor menjadi 6,62% dari basis awal 6,75%.

Sementara itu, wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencatatkan pergerakan melandai. Penetrasi internet di kawasan wisata tersebut merangkak ke posisi 78,14% dari sebelumnya 77,15%, dengan kontribusi nasional yang relatif stabil di level 5,26% dibandingkan dengan capaian 2025 di angka 5,22%.

Tantangan berat dalam pemerataan ekosistem siber nasional masih membayangi wilayah Maluku dan Papua. Berdasarkan hasil survei terbaru, tingkat penetrasi di wilayah paling timur Indonesia ini memang berhasil naik ke level 69,74% dari capaian 2025 sebesar 68,54%. Namun, porsi kontribusi pengguna nasionalnya justru terkoreksi ke angka 2,94% dari posisi tahun lalu sebesar 2,99%.

Ketimpangan porsi kontribusi yang masih di bawah 3% ini menjadi indikator kuat bagi para pemangku kepentingan dan penyedia jasa internet nasional. Urgensi pemerataan investasi infrastruktur kabel serat optik maupun jaringan seluler mutlak diperlukan guna mengikis jurang pemisah digital antarwilayah secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis laporan Survei Profil Internet Indonesia Tahun 2026 yang menunjukkan jumlah pengguna internet di dalam negeri menembus 235,2 juta jiwa atau setara dengan tingkat penetrasi 81,72% dari total populasi nasional. Terlihat laju pertumbuhan tahunan mulai menunjukkan tren melandai.

Kenaikan jumlah pengguna pada tahun ini tercatat sebesar 5,8 juta jiwa jika dibandingkan dengan capaian 2025 yang berada di angka 229,4 juta jiwa (penetrasi 80,66%). Kendati terus berekspansi, laju pertumbuhan ini justru lebih rendah jika ditarik ke belakang, di mana pertumbuhan dari kurun waktu 2024 ke 2025 mampu mencetak penambahan hingga 7,86 juta pengguna baru.

Sementara itu meski tumbuh melandai, Ketua Umum APJII Muhammad Arif menyampaikan pergerakan angka penetrasi ini mencerminkan transformasi digital nasional yang terus bergerak secara progresif dan semakin inklusif di tengah masyarakat.

“Internet saat ini bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, tetapi telah menjadi bagian dari aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik masyarakat Indonesia,” kata Arif dikutip Jumat (22/5/2026).

Berdasarkan pemetaan wilayah, Pulau Jawa masih mendominasi kontribusi pengguna internet nasional dengan tingkat penetrasi mencapai 85,95% dan porsi pengguna sebesar 58,24%.

Sebaliknya, wilayah Maluku dan Papua mencatatkan tingkat penetrasi 69,74% dengan kontribusi terendah, yaitu sebesar 2,94%. Ketimpangan ini mengindikasikan adanya kesenjangan digital antarwilayah yang masih memerlukan perhatian serius dari para pemangku kepentingan.

Dari sisi perangkat, mayoritas masyarakat mengandalkan smartphone untuk berselancar di dunia maya dengan persentase mencapai 84,31% dan durasi akses rata-rata 4—6 jam per hari.

Aktivitas komunikasi dan jejaring sosial menjadi pemantik utama penggunaan internet dengan porsi 19,9%, disusul oleh hiburan digital (19,7%), serta pencarian informasi dan berita (19,6%). Sektor belanja daring (e-commerce) dan layanan finansial digital juga mencatatkan porsi kuat sebesar 18,7%.

Di lain pihak, APJII membeberkan sejumlah faktor penghambat bagi sisa populasi yang belum terkoneksi internet. Hambatan terbesar dipicu oleh ketiadaan perangkat gawai yang memadai (34%) hingga ketidaktahuan cara mengoperasikan perangkat digital (31,5%)/

“Selain itu harga kuota data yang dinilai masih membebani kantong masyarakat (17,2%)” kata Arif.

Sektor jaringan tetap (fixed broadband) ikut menunjukkan tren positif dengan total pelanggan mencapai 99,51 juta jiwa, atau tumbuh 3,6% secara tahunan. Mayoritas dari segmen ini memanfaatkan jaringan kabel serat optik (fiber optic) dengan porsi 37,9%.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Satelit Nusantara Lima (N5) resmi mengantongi izin Jaringan Tetap Tertutup Berbasis Satelit (JARTUPSAT) dan Very Small Aperture Terminal (VSAT) dari Kementerian Komunikasi dan Digital setelah lulus Uji Laik Operasi (ULO). Perizinan ini membuka jalan bagi pengoperasian komersial satelit untuk memperkuat kapasitas konektivitas nasional, terutama di wilayah tertinggal.

Uji laik operasi dilakukan di Gateway Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada 23–24 April 2026 oleh tim layanan telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Digital. Pengujian mencakup kesiapan jaringan satelit, keandalan sistem transmisi, keamanan jaringan, serta kepatuhan terhadap regulasi penyelenggaraan telekomunikasi.

Dengan kapasitas mencapai 160 Gbps, Satelit N5 diproyeksikan menambah pasokan bandwidth nasional yang selama ini masih menjadi tantangan utama pemerataan akses internet di daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T).

Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara, Adi Rahman Adiwoso mengatakan kelulusan ULO menjadi tahap krusial sebelum layanan satelit dioperasikan secara komersial untuk masyarakat.

“Kami siap menjalankan misi besar selanjutnya sekaligus mendukung terwujudnya program Asta Cita untuk mengakselerasi pemerataan konektivitas dan mengeliminasi kesenjangan akses internet di pelosok Nusantara,” kata Adi dalam siaran pers, Senin (11/5/2026).

Pelaksanaan ULO turut ditinjau jajaran pimpinan Kementerian Komunikasi dan Digital, termasuk Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah. Pemerintah menilai tambahan kapasitas satelit diperlukan untuk mempercepat pemerataan konektivitas sekaligus mendukung target peningkatan kecepatan internet nasional.

“Pemerintah terus mendorong percepatan pemerataan konektivitas di seluruh Indonesia. Kelulusan ULO Satelit N5 ini membuktikan infrastruktur ini telah siap secara teknis untuk mendukung agenda besar transformasi digital nasional. Kami berharap kehadiran kapasitas sebesar 160 Gbps ini dapat segera dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat layanan publik di daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses digital,” ujar Edwin.

Ketua Kelompok Kerja Layanan Telekomunikasi, Falatehan, mengatakan seluruh tahapan pengujian dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan sistem satelit dapat dioperasikan secara aman dan sesuai ketentuan regulasi.

“Proses pemeriksaan yang kami lakukan di Gateway Banjarbaru ini mencakup berbagai parameter kritikal, mulai dari keandalan transmisi hingga keamanan jaringan VSAT sesuai dengan standar dan ketentuan. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem Satelit N5 memiliki performa yang laik untuk dioperasikan secara komersial. Kepastian kelayakan ini sangat penting demi melindungi hak-hak pengguna jasa telekomunikasi di masa depan agar mendapatkan layanan yang berkualitas dan andal,” jelasnya.

Satelit Nusantara Lima merupakan satelit Very High Throughput Satellite (VHTS) berkapasitas 160 Gbps dengan teknologi spot beam Ka-band yang dirancang memperluas jangkauan layanan internet berkecepatan tinggi di seluruh Indonesia, termasuk wilayah yang belum terjangkau jaringan terestrial. Operasional satelit ini diharapkan menjadi salah satu penopang utama penguatan infrastruktur digital nasional.

Jakarta: Industri telekomunikasi Indonesia memasuki babak baru. PT Ekamas Mora Republik Tbk atau MoraRepublic resmi berdiri sebagai perusahaan infrastruktur digital terintegrasi, hasil penggabungan dua pemain besar di sektor ini.

Perusahaan ini terbentuk dari merger PT Mora Telematika Indonesia Tbk dan PT Eka Mas Republik, yang dikenal luas melalui layanan MyRepublic. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar dalam memperkuat konektivitas digital di Indonesia.

Sebagai anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), MoraRepublic juga menjadi bagian dari ekosistem Sinar Mas dalam mendukung transformasi digital nasional.

Presiden Direktur Dian Swastatika Sentosa, L. Krisnan Cahya, menyatakan bahwa MoraRepublic mencerminkan komitmen Sinar Mas untuk memajukan agenda transformasi digital Indonesia. MoraRepublic merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi infrastruktur digital Indonesia.

"Kami melihat permintaan konektivitas terus meningkat, dan MoraRepublic berada pada posisi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan ini. Ke depannya, fokus kami adalah memperluas jangkauan, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan dampak yang bermakna dan berkelanjutan bagi masyarakat,” kata Krisnan dalam keterangannya yang dikutip pada Sabtu, 25 April 2026.

Komisaris Independen Ekamas Mora Republik, Arsjad Rasjid menambahkan penggabungan ini merupakan langkah penting dalam mengatasi kebutuhan konektivitas Indonesia yang terus meningkat.

"Dewan Komisaris berkomitmen untuk memastikan MoraRepublic dikelola dengan disiplin dan akuntabilitas yang dibutuhkan untuk memberikan dampak nyata dan terukur bagi industri dan masyarakat Indonesia,” ucap Arsjad.

Sementara itu, Direktur Utama Ekamas Mora Republik, Timotius M. Sulaiman mengatakan perusahaan akan memberikan layanan yang lebih cepat, lebih andal, dan lebih luas bagi pelanggan, sekaligus mengoptimalkan perluasan jaringan nasional.

Efektif mulai 22 April 2026, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat telah menjalankan peran mereka, menyatukan kepemimpinan dari kedua organisasi sebelumnya.

Struktur ini mencerminkan komitmen MoraRepublic terhadap tata kelola perusahaan yang kuat dan seimbang, pengambilan keputusan yang berpusat pada pelanggan, dan inovasi yang didorong oleh visi jangka panjang.

“Ini lebih dari sekadar penggabungan perusahaan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat ekosistem digital Indonesia,” tambah Timotius.

(ANN)