Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas masyarakat Indonesia mengeluarkan biaya Rp50.000–Rp100.000 per bulan untuk membeli paket internet seluler. Di saat yang sama, Telkomsel masih menjadi operator dengan jumlah pengguna terbesar, meski pangsa pasarnya terus tergerus oleh kompetitor.

Temuan tersebut tercantum dalam Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Penggunaan Internet 2026 yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Survei itu menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 235,26 juta jiwa pada 2026 atau setara dengan tingkat penetrasi 81,72% dari total populasi sebanyak 287,89 juta jiwa.

Dari sisi pengeluaran, sebanyak 55,3% responden mengaku menghabiskan Rp50.000–Rp100.000 per bulan untuk membeli paket internet seluler. Sebanyak 32,5% responden mengeluarkan biaya kurang dari Rp50.000 per bulan.

Sementara itu, 11,2% responden mengalokasikan anggaran Rp100.000–Rp250.000 per bulan dan hanya 0,9% yang mengeluarkan biaya lebih dari Rp250.000 per bulan.

Dibandingkan tahun sebelumnya, proporsi pengguna dengan pengeluaran kurang dari Rp50.000 turun dari 34,5% menjadi 32,5%. Sebaliknya, kelompok pengeluaran Rp50.000–Rp100.000 meningkat dari 52,2% menjadi 55,3%.

Dari sisi operator, Telkomsel masih menjadi penyedia layanan seluler dengan pangsa pengguna terbesar sebesar 37,9%. Namun, angka tersebut turun dibandingkan dengan 45,7% pada 2025.

Sebaliknya, Indosat Ooredoo Hutchison (IM3 dan Tri) mencatat peningkatan pangsa pengguna menjadi 35,5% dari 29,3% pada tahun sebelumnya. XLSmart juga naik menjadi 26,7% dari 24,8%.

Mayoritas pelanggan ketiga operator tersebut masih berada pada kelompok pengeluaran Rp50.000–Rp100.000 per bulan. Porsinya mencapai 60,5% untuk pelanggan Telkomsel, 59,2% untuk XLSmart, dan 57% untuk pelanggan Indosat Ooredoo Hutchison.

Berdasarkan masa aktif paket, paket bulanan masih menjadi pilihan utama masyarakat dengan porsi 64,1% responden. Meski demikian, angka tersebut turun dibandingkan dengan 72% pada 2025.

Di sisi lain, penggunaan paket mingguan meningkat menjadi 25,8% dari 19,3% pada tahun sebelumnya. Penggunaan paket harian juga naik menjadi 9,9% dari 8,1%, sedangkan paket tahunan turun menjadi 0,2% dari 0,6%.

Paket bulanan mendominasi hampir seluruh kelompok generasi. Kelompok pre-boomer menjadi pengguna paket bulanan terbesar dengan proporsi 69,5%, diikuti generasi milenial 68,3%, generasi X 67,8%, baby boomer 67,6%, dan generasi Z 58%.

Berdasarkan tingkat pendapatan, pengguna dengan penghasilan di atas Rp15 juta per bulan menjadi kelompok dengan penggunaan paket bulanan tertinggi, yakni 87,5%. Angka tersebut diikuti kelompok berpendapatan Rp10 juta–Rp15 juta sebesar 85% dan kelompok Rp5 juta–Rp7,5 juta sebesar 82,2%.

Survei APJII juga menunjukkan persepsi masyarakat terhadap biaya internet cenderung stabil. Sebanyak 67,1% responden menilai biaya koneksi internet yang mereka keluarkan relatif sama dibandingkan tahun sebelumnya, meningkat dari 48,4% pada 2025.

Sementara itu, proporsi responden yang menilai biaya internet makin mahal turun menjadi 28,7% dari 43,5% pada tahun sebelumnya. Adapun 4,2% responden menganggap biaya internet kini lebih murah.

Dari sisi kualitas layanan, tingkat kepuasan pelanggan terhadap operator seluler tergolong tinggi. APJII mencatat rata-rata skor kepuasan mencapai 7,39 dari skala 10.

Sebagian besar responden memberikan nilai 7 atau kategori baik sebesar 44,5%, disusul nilai 8 atau sangat baik sebesar 32,7%, serta nilai 9 atau hampir sempurna sebesar 8%.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyoroti biaya akses internet di Indonesia yang dinilai masih berada di atas standar keterjangkauan yang ditetapkan International Telecommunication Union (ITU).

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan biaya internet di Indonesia saat ini masih lebih tinggi dibandingkan patokan yang digunakan ITU.

“Mereka [ITU] mematok internet basket di bawah 2 persen dari total GDP per kapita,” kata Nezar dikutip dari laman resmi Komdigi, Senin (8/6/2026).

Menurut Nezar, akses internet yang semakin terjangkau dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, biaya internet yang lebih rendah juga akan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan berbagai layanan digital.

Dia menilai penurunan biaya akses internet akan memperluas pemanfaatan teknologi digital di berbagai lapisan masyarakat sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi digital nasional.

“Keterjangkauan internet menjadi faktor penting dalam memperluas akses digital masyarakat. Semakin rendah biaya yang harus dikeluarkan, semakin besar peluang masyarakat memanfaatkan internet untuk belajar, bekerja, berusaha, dan mengakses berbagai layanan publik berbasis digital,” kata Nezar.

Karena itu, lanjutnya, Komdigi terus mendorong peningkatan kualitas jaringan sekaligus menekan biaya akses internet agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Kalau internet bisa murah, penetrasinya bisa bagus ke semua sektor masyarakat, maka ekonomi digital akan lebih dahsyat hasilnya,” katanya.

Selain memperluas akses internet, pemerintah juga berupaya mengurangi kesenjangan digital di berbagai wilayah melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan jaringan serat optik, pembangunan Base Transceiver Station (BTS), serta pemanfaatan satelit orbit rendah atau Low Earth Orbit (LEO) untuk menjangkau daerah yang sulit dilayani jaringan terestrial.

Namun, menurut Nezar, keberhasilan pembangunan digital tidak hanya diukur dari tersedianya jaringan internet. Yang lebih penting adalah memastikan konektivitas mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

“Konektivitas yang bermakna memberikan dampak kepada kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Itu sebabnya saat ini Kementerian Komdigi mencoba berfokus pada pembangunan talenta,” ungkapnya.

Untuk itu, Komdigi tidak hanya membangun infrastruktur digital, tetapi juga memperkuat pengembangan talenta digital agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara produktif dan menciptakan nilai ekonomi baru.

Nezar menilai kombinasi antara internet yang semakin terjangkau, konektivitas yang merata, dan talenta digital yang kompeten akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di era digital menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, laporan Global Broadband Price League 2026 mencatat biaya rata-rata internet di Indonesia merupakan yang termurah kedua di Asia Tenggara.

Vietnam menjadi negara dengan harga internet termurah di kawasan tersebut, yakni sebesar US$10,24 atau sekitar Rp184.320 per bulan (kurs Rp18.000 per dolar AS). Indonesia berada di posisi kedua dengan biaya rata-rata US$10,66 atau sekitar Rp191.880 per bulan. Secara global, Indonesia menempati peringkat ke-12 dari 214 negara dalam daftar tersebut.

Meski demikian, dari sisi kualitas layanan, Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di Asia Tenggara. Singapura, misalnya, menawarkan kecepatan internet rata-rata 410 Mbps dengan biaya sekitar US$32,22 atau sekitar Rp579.960 per bulan. Dengan demikian, biaya per Mbps di negara tersebut hanya sekitar US$0,08 atau sekitar Rp1.440.

Thailand juga mencatat biaya per Mbps yang relatif rendah dengan kecepatan rata-rata mencapai 272,6 Mbps.

Sebaliknya, di Indonesia, dengan biaya sekitar US$10,22 atau sekitar Rp183.960 per bulan dan kecepatan rata-rata 31,2 Mbps, biaya per Mbps mencapai sekitar US$0,34 atau sekitar Rp6.120. Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun harga internet secara nominal relatif murah, efisiensi biaya terhadap kualitas layanan yang diterima pengguna masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara tetangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan dinilai akan ditopang oleh program internet murah berbasis Internet Rakyat dan pengembangan sektor perumahan.

Prasasti Center for Policy Studies menilai akses internet yang terjangkau dan merata dapat menjadi penentu bagi perekonomian nasional, terutama dalam memperkuat sektor UMKM dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Board of Advisors Prasasti sekaligus Utusan Khusus Presiden RI untuk Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, menyebut saat ini biaya internet di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan negara lain di kawasan, sehingga membatasi pemanfaatan teknologi digital secara optimal.

“Biaya internet kita paling mahal di Asia Tenggara,” kata Hashim dalam keterangannya, dikutip Jumat (24/4/2026).

Hashim menuturkan program Internet Rakyat yang mendorong akses internet murah dengan kecepatan tinggi akan membuka potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi, terutama dari sisi konsumsi dan aktivitas usaha kecil.

Berdasarkan berbagai studi internasional, peningkatan penetrasi internet memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap kenaikan penetrasi sebesar 10% dapat mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sekitar 0,7% hingga 1,3%.

Namun demikian, lanjutnya, pemanfaatan internet di Indonesia dinilai masih jauh dari optimal. Dari potensi pengguna yang mencapai sekitar 80% populasi, tingkat penggunaan riil baru berada di kisaran 15%.

“Yang benar-benar menggunakan internet secara produktif masih sekitar 15%, padahal potensinya jauh lebih besar,” ujarnya dalam Prasasti Luncheon Talk.

Saat ini program Internet Rakyat sudah masuk dalam tahap implementasi dengan dua operator yakni PT Solusi Sinergi Digital Tbk. dan PT Eka Mas Republik (MyRepublic). Program ini akan memperluas akses internet ke seluruh Indonesia dengan biaya langganan mulai dari Rp100.000 per bulan.

Selain mendorong digitalisasi, Hashim juga menyoroti pentingnya pengembangan sektor perumahan sebagai motor pertumbuhan ekonomi, sebagaimana telah terjadi di sejumlah negara.

Pengalaman negara seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura menunjukkan bahwa sektor properti dapat menjadi penggerak utama ekonomi dalam jangka panjang.

Menurut perhitungannya, pembangunan 1 hingga 3 juta unit rumah per tahun berpotensi menambah pertumbuhan ekonomi sekitar 1% hingga 1,5%.

Bisnis.com, JAKARTA— Pengusaha telekomunikasi menilai harga internet per Mbps Indonesia yang terbilang mahal di Asia Tenggara dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kondisi wilayah yang luas.

Laporan Global Broadband Price League 2026 memang menyebutkan Vietnam menjadi negara dengan harga internet termurah di Asia Tenggara sebesar US$10,24, disusul Indonesia dengan US$10,66. Dalam peringkat global, Indonesia berada di posisi ke-12 dari 214 negara.

Namun, dari sisi kualitas, Indonesia tertinggal. Singapura misalnya menawarkan kecepatan rata-rata 410 Mbps dengan biaya sekitar US$32,22 per bulan, sehingga biaya per Mbps hanya sekitar US$0,08. Thailand juga mencatat biaya per Mbps rendah dengan kecepatan 272,6 Mbps.

Sebaliknya, Indonesia memiliki harga sekitar US$10,22 per bulan, tetapi dengan kecepatan rata-rata hanya 31,2 Mbps, sehingga biaya per Mbps mencapai sekitar US$0,34 atau lebih mahal dibandingkan negara tetangga.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif menilai kondisi tersebut dipengaruhi oleh infrastruktur yang belum merata secara nasional. Menurutnya, kualitas dan harga layanan di wilayah Jawa relatif baik, tetapi kondisi berbeda terjadi di wilayah lain seperti kawasan timur dan kepulauan yang infrastrukturnya belum merata.

Dia menjelaskan perbedaan tersebut menyebabkan harga jual ke masyarakat relatif sama, tetapi kualitas layanan yang diterima berbeda.

“Ini membuat secara average, cost per Mbps Indonesia masih cukup mahal, terutama di broadband,” kata Arif saat dihubungi Bisnis pada Rabu (22/4/2026).

Arif juga menyebut harga layanan broadband relatif tidak banyak berubah meskipun terjadi kenaikan harga dolar, minyak, dan bahan baku fiber optik. Dia menambahkan daya saing harga sangat bergantung pada strategi masing-masing penyelenggara jasa internet, terutama dalam mengelola biaya operasional.

Dari sisi investasi, ekspansi skala kecil dinilai tidak terlalu membebani belanja modal (capex), namun operator dengan ekspansi besar akan merasakan tekanan biaya yang signifikan, terutama di tengah kenaikan harga fiber optik.

Lebih lanjut, Arif menjelaskan tantangan utama di wilayah non-urban adalah jumlah penduduk yang sedikit sehingga skala ekonomi tidak tercapai, serta tingginya biaya pembangunan jaringan.

“Untuk menggelar di area yang non-urban, ini jujur aja, cost-nya lebih tinggi, karena biaya transport material lebih tinggi, mobilisasi orang lebih tinggi, jadi bisa dibilang kadang-kadang economical skill-nya suka tidak masuk tuh,” katanya.

Dia menambahkan, kondisi tersebut membuat operator cenderung lebih memilih membangun jaringan di wilayah dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi, meskipun tetap ada sebagian ekspansi ke wilayah non-urban dalam skala terbatas.

Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sarwoto Atmosutarno menilai masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi biaya internet per kapita.

Dia menyebut kondisi internet murah tetapi mahal per Mbps disebabkan lambatnya adopsi teknologi terbaru seperti fiber optic cores dan 5G, serta tingginya beban regulasi dan biaya investasi. Selain itu, penggunaan teknologi lama juga menimbulkan inefisiensi pada biaya investasi dan operasional.

“Kompetisi akibat dibuka nya kran perijinan penyelenggaraan jaringan dan jasa internet. Saatnya konsolidasi,” kata Sarwoto kepada.

APJII mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 229,43 juta jiwa pada 2025, dengan tingkat penetrasi sebesar 80,66%.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan peningkatan kualitas layanan internet dalam beberapa tahun ke depan.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebelumnya pun meminta operator menghadirkan layanan yang lebih cepat dan tetap terjangkau.

“Kami minta kepada operator seluler terus melakukan lebih banyak lagi, termasuk kecepatan internet dan yang terakhir, harganya juga tolong tidak mahal-mahal ya,” kata Meutya.

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, pemerintah menargetkan peningkatan kecepatan internet secara bertahap. Untuk layanan mobile broadband, kecepatan diproyeksikan naik dari sekitar 60 Mbps pada 2026 menjadi 70 Mbps pada 2027, 80 Mbps pada 2028, hingga mencapai 100 Mbps pada 2029. Sementara itu, fixed broadband ditargetkan meningkat dari 45 Mbps pada 2026 menjadi 64 Mbps pada 2027, 83 Mbps pada 2028, dan 100 Mbps pada 2029.

Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Komdigi juga memaparkan capaian serta target jangka pendek yang lebih ambisius. Pada 2025, kecepatan rata-rata mobile broadband di ibu kota provinsi tercatat sebesar 63,51 Mbps dan ditargetkan naik menjadi 80 Mbps pada 2026.

Adapun fixed broadband diproyeksikan meningkat dari 51,84 Mbps pada 2025 menjadi 64 Mbps pada 2026. Peningkatan ini didorong oleh penguatan infrastruktur, terutama melalui perluasan jaringan serat optik dan pengembangan jaringan 5G.

Bisnis.com, JAKARTA — Laporan terbaru bertajuk Global Broadband Price League 2026 mengungkapkan Iran menjadi salah satu negara dengan biaya internet broadband paling murah di dunia, jauh di bawah negara-negara maju. Sementara itu Amerika Serikat memiliki rata-rata harga internet Rp1,67 juta.

Riset yang dilakukan oleh Broadband Genie tersebut menunjukkan adanya perbedaan mencolok dalam harga layanan internet global. Negara-negara dengan biaya hidup lebih rendah umumnya menawarkan tarif internet yang jauh lebih terjangkau dibandingkan negara maju.

Di Amerika Utara misalnya, biaya langganan broadband tergolong tinggi. Rata-rata pelanggan harus membayar sekitar US$98,40 per bulan atau sekitar Rp1,67 juta.

Khusus di Amerika Serikat, harga rata-rata berada di kisaran US$80 atau sekitar Rp1,36 juta menempatkannya di peringkat ke-167 dari total 214 negara yang diteliti.

Sementara itu, wilayah dengan harga internet paling mahal justru ditemukan di daerah terpencil. Salah satunya adalah Wallis dan Futuna, wilayah kepulauan kecil di Pasifik Selatan. Di sana biaya internet bisa mencapai US$373,88 per bulan atau sekitar Rp6,36 juta.

Dari total 2.631 paket layanan yang dianalisis di 214 negara, Iran menempati posisi teratas sebagai negara dengan internet termurah. Biaya langganan broadband di negara tersebut hanya sekitar US$2,61 per bulan atau setara Rp44 ribu.

Meski terjangkau, akses internet di Iran kerap dibatasi oleh pemerintah, terutama saat terjadi konflik seperti serangan yang melibatkan AS dan Israel. Selain itu, rendahnya harga juga dipengaruhi oleh melemahnya nilai mata uang lokal terhadap dolar AS.

Di kawasan Eropa, harga internet relatif bervariasi. Inggris berada di peringkat ke-70 dengan rata-rata biaya US$31,43 atau sekitar Rp500 ribu per bulan. Sementara itu, Prancis dan Italia sedikit lebih mahal, dan Jerman bahkan mencatat tarif lebih tinggi sekitar US$47,59 atau sekitar Rp800 ribu.

Negara berkembang umumnya menawarkan harga yang lebih ramah di kantong. Mesir, misalnya, memiliki biaya rata-rata US$7,91 atau sekitar Rp134 ribu per bulan.

Beberapa negara Eropa Timur juga masuk dalam daftar termurah, seperti Ukraina di peringkat kedua, Rumania di posisi ketujuh, dan Rusia di posisi kesepuluh.

Menurut pakar dari Broadband Genie Alex Tofts, ada beberapa faktor yang membuat harga internet di wilayah tersebut lebih murah. Salah satunya adalah biaya hidup yang lebih rendah, sehingga biaya pembangunan dan operasional jaringan juga lebih kecil.

"Hal ini menjaga biaya penyebaran tetap rendah dan mencegah inflasi harga," kata Tofts dikutip dari The Register, Jumat (17/4/2026).

Selain itu, tingkat kepadatan penduduk di kota-kota besar memudahkan penyedia layanan untuk menjangkau banyak pelanggan sekaligus dengan biaya yang lebih efisien. Di sisi lain, beberapa negara seperti Rumania justru diuntungkan karena tidak terbebani infrastruktur lama, sehingga bisa langsung mengadopsi teknologi serat optik modern.

Menariknya, di sejumlah wilayah seperti Karibia dan Afrika, masyarakat lebih banyak mengandalkan data seluler dibandingkan broadband tetap. Hal ini membuat layanan internet kabel bukan menjadi pilihan utama dalam konektivitas sehari-hari. (Nur Amalina)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berupaya menemukan teknologi yang mampu menghadirkan akses konektivitas dengan biaya lebih terjangkau. Presiden Prabowo baru-baru ini menegaskan komitmen tersebut.

"Beliau [Prabowo] menyampaikan bahwa kita akan mencari cara untuk adanya konektivitas yang lebih murah daripada low earth orbit seperti Starlink," kata Meutya, dikutip Jumat (24/10/2025).

Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui pemanfaatan teknologi Fixed Wireless Access (FWA). Belum lama ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah merampungkan proses lelang pita frekuensi 1,4 GHz untuk mendukung pengembangan layanan tersebut.

FWA disebut bisa menjangkau masyarakat lebih luas, termasuk wilayah yang belum terlayani dengan jaringan tetap. Layanan juga dapat dihadirkan dengan harga yang lebih murah.

"Dan di antaranya memang kemarin kita baru menyelesaikan salah satu terobosan teknologi fixed wireless access atau FWA yang memungkinkan koneksi untuk bisa lebih murah dan juga koneksi yang betul menjangkau sampai ke perumahan," Meutya menambahkan.

Sebelumnya dalam pembukaan rapat kabinet paripurna, Senin (21/10/2025), Prabowo mengatakan telah mengidentifikasi teknologi penyedia jaringan internet murah untuk seluruh Indonesia. Bahkan biayanya bisa lebih murah dibandingkan jaringan internet berbasis satelit yang disediakan Starlink.

"Yang sulit dapat internet, WiFi, sekarang sudah ada teknologi, sekarang murah bisa kita pasang di tiap sekolah. Tidak terlalu mahal. Starlink mungkin masih agak mahal, untuk bayar tiap bulan. Sudah ada teknologi yang lebih murah," kata Prabowo.

Salah satu penggunaan infrastruktur internet murah adalah mendukung pembelajaran jarak jauh dengan layar digital 75 inci. Perangkat akan diisi konten belajar yang telah ditetapkan.

Program ini akan membagikan layar pada tingkat SD, SMP, dan SMA di seluruh Indonesia. Prabowo mencatat hampir 50 ribu sekolah telah mendapatkan perangkat.

"Sekarang kalau tidak salah sudah dibagikan mendekati 50 ribu sekolah, kemudian nanti totalnya tahun ini 288 ribu flat panel. Di situ ada komputer, bisa muat ratusan ribu konten, mungkin jutaan ya," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA— Biaya langganan internet tetap (fixed broadband) di Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan laporanWe Are Social, harga internet di Indonesia mencapai US$0,41 per megabit per detik (Mbps) atau sekitar Rp6.500 per Mbps.

Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Filipina yang sebesar US$0,14 per Mbps, Malaysia US$0,09 per Mbps, Vietnam US$0,04 per Mbps, Singapura US$0,03 per Mbps, dan Thailand US$0,02 per Mbps.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir mengatakan kisaran harga per Mbps yang ditawarkan oleh para anggota ATSI sebenarnya relatif rendah.

“Anggota ATSI kan punya IndiHome, XL Home, Hi-Fi gitu ya, itu harganya, kisarannya tuh kecil banget. Rp1.000 perak sampai Rp4.000 perak [per Mbps],” kata Marwan saat dihubungi Bisnis pada Jumat (10/10/2025).

Dia menjelaskan, perhitungan harga tersebut tergantung pada kecepatan internet (speed) dan paket harga yang dipilih pelanggan. Menurutnya semakin speed-nya tinggi, harga rata-rata akan semakin murah.

“Harga per Mbps-nya makin murah. Tapi kalau speed-nya makin rendah, per Mbps-nya paling tinggi tuh Rp4.000 perak. Berarti kan sekitar 24 sen dolar kan,” katanya.

Namun, Marwan menilai, rata-rata harga nasional menjadi tinggi karena banyaknya layanan internet di wilayah pedesaan (rural area) yang dijual dengan harga murah, tetapi berkecepatan rendah.

Masalah utama, lanjutnya, terletak pada struktur pasar dan biaya distribusi yang masih tinggi.

“Problem kita adalah karena penyedia internet yang dijual murah padahal speed-nya rendah. Itu yang menyebabkan naik harganya. Tapi kalau di anggota ATSI, kisarannya itu antara Rp1.000–Rp4.000, berdasarkan produknya beda-beda lah ya,” kata dia.

Untuk menekan tarif internet di Indonesia agar lebih kompetitif, Marwan menekankan pentingnya dukungan dari sisi kebijakan dan regulasi.

“Kalau dari sisi operator kayak di ATSI itu,regulatory chargesharus murah. Yang kedua, kemudahan dalam menggelar fiber optic. Izin-izin di daerah-daerah disederhanakan dan cost-nya juga dipermurah. Kemudian penggelaran fiber harus lebih dimudahkan,” katanya.