Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total dana kelolaan atau asset under management (AUM) industri reksa dana telah menembus angka Rp1.084 triliun per Maret 2026.

Kendati tumbuh positif, kontribusi industri reksa dana terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dinilai masih tertinggal jauh dibandingkan negara tetangga.

Direktur Pengawasan dan Pengelolaan Investasi 1 OJK Sujanto menjelaskan bahwa nilai dana kelolaan tersebut sebenarnya tumbuh 3,97% jika dibandingkan dengan posisi Desember 2025. Namun demikian, jika disandingkan dengan skala ekonomi nasional, penetrasinya baru mencapai angka 4% terhadap PDB.

“Kalau kami bandingkan dengan negara tetangga, Thailand itu sudah 30% dari PDB, Malaysia 36% dari PDB. Jadi masih banyak ketimpangan, banyak yang sebenarnya masih bisa dikejar,” ujar Sujanto dalam acara edukasi wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (20/4/2026).

Dari sisi partisipasi, jumlah investor reksa dana juga mencatatkan pertumbuhan signifikan menjadi 23,5 juta orang per Maret 2026. Angka tersebut melonjak dari posisi 19,2 juta pada akhir tahun lalu, atau tumbuh sekitar 8,14%.

Menariknya, struktur investor didominasi oleh generasi muda. Data OJK memperlihatkan bahwa sebanyak 54% investor reksa dana berasal dari kelompok usia di bawah 30 tahun.

Meskipun jumlah investor terus meningkat, Sujanto menilai peluang pasar masih terbuka sangat lebar. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), total penduduk Indonesia mencapai 287 juta jiwa dengan sekitar 196 juta jiwa di antaranya masuk dalam kategori usia produktif (15-64 tahun).

“Artinya kalau dibandingkan dengan yang 23 juta investor tadi, peluang kita mengejar kelompok produktif menjadi investor masih banyak sekali,” tuturnya.

Guna mengoptimalkan potensi tersebut, OJK terus menekankan pentingnya penguatan edukasi dan literasi keuangan. Industri reksa dana dipandang sebagai instrumen investasi yang inklusif karena dapat diakses dengan modal yang sangat terjangkau, bahkan mulai dari Rp10.000 bagi investor pemula.

Sementara itu, Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI) mencatat dana kelolaan reksa dana melonjak sebesar 35,06% menjadi Rp679,24 triliun pada 2025 atau dari Rp502,92 triliun pada akhir 2024.

Berdasarkan data Pasardana.id, reksa dana saham membukukan imbal hasil tertinggi yakni 17,23% per akhir 2025, diikuti reksa dana campuran sebesar 12,48%, reksa dana pendapatan tetap 6,96%, dan reksa dana pasar uang 3,18%.

Adapun capaian kinerja reksa dana saham selaras dengan penguatan pasar saham domestik, yang menunjukkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan pertumbuhan sebesar 22,13% sepanjang tahun lalu.

Sementara itu, pertumbuhan AUM pada 2025 ditopang oleh reksa dana pendapatan tetap yang meningkat 67,04%, diikuti reksa dana pasar uang 60,03%, reksa dana terproteksi naik 11,15% dan reksa dana saham 3,51%.

Ketua Presidium APRDI Lolita Lilana menyampaikan bahwa pertumbuhan yang kuat ini mencerminkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap instrumen investasi yang dikelola secara profesional.

“Momentum ini perlu terus dijaga melalui penguatan literasi dan inklusi, khususnya di kalangan generasi muda yang saat ini mendominasi komposisi investor,” ucap Lolita dalam kesempatan yang sama.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, BANDUNG—Realisasi investasi Jawa Barat sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai Rp296,8 triliun, melampaui target tahunan sebesar Rp271 triliun atau mencapai 109,9 persen, tapi justru ada daerah yang pertumbuhannya malah minus.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar Dedi Taufik mengatakan sepanjang 2025 lalu 70 persen investasi Jawa Barat masih terpusat di wilayah tertentu seperti Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, lalu Bogor.

“Jawa Barat memiliki tingkat investasi tertinggi di Indonesia, tetapi distribusinya tidak merata, dengan sekitar 70% investasi terkonsentrasi hanya di lima kabupaten/kota,” katanya pada bisnis, Senin (2/2/2026).

Dampaknya, kata Dedi, meskipun pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, pertumbuhan tersebut belum inklusif dan belum dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. “Ketimpangan pendapatan semakin melebar, dan tingkat kemiskinan antar waktu tidak menunjukkan penurunan yang signifikan,” paparnya.

Pihaknya mencatat, dari sisi pertumbuhan investasi year on year (Yoy) 2024 dan 2025 ada lima daerah yang justru terseok mengejar realisasi investasi. Yakni, Majalengka yang mengalami penurunan -6,42%, kemudian Kota Cimahi -14,39%, Kota Bekasi -15,59%, lalu Pangandaran -19,65% dan terakhir Kuningan -48,71.

Menurutnya pada 2026, promosi dan tawaran penanaman modal akan difokuskan pada penguatan arah kebijakan investasi berbasis kewilayahan dan tematik, guna mendorong pemerataan investasi sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah.

“Kami ingin mendorong investasi berbasis potensi wilayah. Setiap daerah di Jawa Barat punya keunggulan masing-masing, dan itu harus diterjemahkan menjadi proyek investasi yang konkret dan siap ditawarkan,” katanya.

Dedi menuturkan sejumlah perguruan tinggi sudah menyampaikan analisis mengenai ketimpangan investasi antarwilayah dan perlunya pengembangan investasi yang lebih inklusif dengan memperkuat keterkaitan antara industri besar dan UMKM. “Kita harus treatment di 2026 jangan sampai iklim investasi yang ada di Jabar 2026 ini menjadi turun,” ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, dan pemangku kepentingan terkait bersepakat memfasilitasi kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan yang cepat dan terintegrasi, pendampingan investor, serta penyelesaian permasalahan investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Upaya ini didukung dengan pemenuhan infrastruktur dasar yang memadai dan penguatan konektivitas wilayah guna menunjang kelancaran, keberlanjutan, dan daya saing kegiatan investasi,” paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA—GORO, perusahaan investasi properti fraksional, resmi lulus dari Ruang Uji Coba Inovasi Keuangan (Sandbox) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ke depan, perusahaan akan memacu tokenisasi properti berbasis teknologi blockchain.

Andryan Gouw, Co-founder dan CEO GORO, menyampaikan keberhasilan ini menandai GORO sebagai pelopor tokenisasi aset riil berbasis properti di Indonesia dan menjadi langkah penting dalam memperluas akses investasi masyarakat melalui inovasi teknologi.

Kelulusan tersebut ditetapkan melalui Surat OJK Nomor S-527/IK.01/2025 tentang Penetapan Hasil Sandbox PT Teknologi Gotong Royong dan S-528/IK.01/2025 tentang Penetapan Hasil Sandbox PT Properti Gotong Royong.

Surat tersebut keluar setelah dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan dan kriteria kelayakan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.07/2024 tentang Mekanisme Ruang Uji Coba dan Pengembangan Inovasi.

Selama masa Sandbox, GORO dinilai berhasil menjalankan platformnya sesuai dengan rencana pengujian yang disampaikan kepada OJK. Perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip utama tata kelola, manajemen risiko, keamanan sistem informasi, serta pelindungan konsumen dan data pribadi, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Keberhasilan GORO menyelesaikan dan lulus dari proses Sandbox OJK merupakan tonggak penting dalam misi kami untuk membuat investasi lebih inklusif, terjangkau, dan mudah dipahami, khususnya di aset properti,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (19/11/2025).

Dengan tokenisasi properti berbasis teknologi blockchain, GORO memungkinkan masyarakat dari berbagai kalangan untuk memiliki kesempatan berinvestasi di aset properti dengan modal mulai dari Rp10.000.

Lebih dari 60% pengguna GORO merupakan investor pemula (first-time investor), yang menunjukkan bahwa pendekatan perusahaan berhasil membuka akses dan membuat konsep investasi menjadi lebih sederhana dan relevan bagi masyarakat luas.

Pendekatan tokenisasi yang diterapkan GORO juga sejalan dengan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto 2024–2028 yang diluncurkan OJK pada 8 Agustus 2024.

Teknologi blockchain yang digunakan memungkinkan kepemilikan aset pecahan secara digital, menghadirkan solusi investasi yang transparan dan efisien.

Dengan penetrasi investasi di Indonesia yang masih di bawah 10%, GORO berkomitmen untuk terus memperluas akses terhadap investasi yang aman dan tepercaya.

“Keberhasilan ini bukan hanya tentang kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem investasi yang aman dan tepercaya,” tuturnya.

Dengan total nilai aset sekitar Rp42 miliar dari 7 properti yang diuji selama Sandbox, GORO membuktikan bahwa model bisnis tokenisasi properti dapat menjadi solusi nyata untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Aditian, General Manager GORO, menyampaikan GORO berkomitmen untuk terus berkolaborasi sejalan dengan arah kebijakan OJK melalui Rancangan Peraturan OJK tentang Penawaran Aset Keuangan Digital (RPOJK AKD). Pihaknya optimis dengan kerangka pengaturan yang berkelanjutan dari Sandbox dan sesuai dengan kebutuhan industri, inovasi keuangan digital dapat tumbuh tanpa mengorbankan pelindungan investor maupun aksesibilitas bagi masyarakat.

Ke depannya, GORO akan terus berinovasi untuk menghadirkan platform yang tidak hanya memenuhi standar regulasi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi investor melalui kemudahan akses, transparansi, dan keamanan.

Bisnis.com, BANDUNG— Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menggelar West Java Investment Summit (WJIS) 2025.

Memasuki tahun ketujuh, forum investasi strategis ini telah menjadi etalase utama yang menghubungkan potensi investasi Jawa Barat dengan jaringan investor global.

Plh. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Achris Sarwani mengatakan dengan mengusung tema visioner “Strengthening Regional Resilience through Green Industry, SMART Investment, and Inclusive Growth”, WJIS 2025 menegaskan komitmen Jawa Barat untuk membangun ketahanan ekonomi regional yang kokoh di tengah dinamika perekonomian global, sekaligus menetapkan diri sebagai pusat investasi hijau dan inklusif di Asia Tenggara.

“Jawa Barat Lokomotif Investasi NasionalJawa Barat memainkan peran krusial sebagai kontributor utama perekonomian nasional, menyumbang sekitar 23% terhadap perekonomian Jawa dan 13% terhadap nasional,” jelas dia usai pembukaan WJIS 2025, di Kota Bandung, Jumat (14/11/2025).

Ia menjelaskan, Jabar telah mencatatkan berbagai capaian investasi di tingkat nasional. Pada 2025, Jawa Barat kembali ditetapkan sebagai daerah dengan target investasi tertinggi nasional yang mencapai Rp271 triliun.

Selain itu, Jawa Barat berhasil meraih Anugerah Layanan Investasi selama dua tahun berturut-turut sebagai provinsi terbaik dalam layanan perizinan terintegrasi, yang semakin memperkokoh posisinya sebagai lokomotif investasi Indonesia.

Achris menegaskan bahwa Jawa Barat bukan lagi sekadar provinsi dengan potensi, tetapi telah menjadi pilihan lokasi strategis bagi investor global. Hal ini didukung oleh ekosistem layanan investasi yang semakin cepat, inklusif, dan ramah bisnis.

Dengan rangkaian capaian yang diraih tahun ini, WJIS 2025 diharapkan menjadi tonggak penting dalam penguatan ketahanan ekonomi Jawa Barat dan perluasan peluang usaha baru.

“Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap momentum positif ini dapat terus berlanjut, memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandas dia.

Di tempat yang sama, Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, menyampaikan bahwa fundamental perekonomian Indonesia tetap berada dalam kondisi kuat, ditandai dengan pertumbuhan yang terjaga, inflasi dalam sasaran target, dan stabilitas nilai tukar yang prima.

Untuk mendukung sektor investasi, Bank Indonesia berkomitmen melalui tiga pilar utama. Pertama, menjaga stabilitas makroekonomi, yaitu suku bunga, nilai tukar, inflasi, dan likuiditas sebagai prasyarat terciptanya iklim investasi yang sehat dan kompetitif.

Kedua, BI mendorong penguatan pembiayaan berkelanjutan, yaitu investasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.

Ketiga, BI memperluas digitalisasi sistem pembayaran, dengan implementasi Local Currency Transaction (LCT) dan Cross Border QRIS yang semakin mempermudah dan mengefisienkan transaksi lintas negara dalam ekosistem digital yang aman.

Selain itu, BI juga terus memperkuat integrasi kegiatan investor relations bersama BKPM dan pemerintah daerah di tingkat nasional, daerah, dan mancanegara.

WJIS 2025 menghadirkan serangkaian kegiatan strategis, termasuk High-Level Session, CEO Forum for West Java New Economic Corridor, Mini Presentation, dan one-on-one project matching antara pemilik proyek dan investor potensial.

Capaian tahun ini pun melampaui gelaran sebelumnya, dengan total 104 proyek investasi ditawarkan. Nilai total proyek yang ditawarkan mencapai Rp186,29 triliun, serta sebanyak 14 komitmen kerja sama dan MoU berhasil dibukukan antara perusahaan dan pemerintah daerah.

“Pencapaian ini mencerminkan keseriusan investor dalam menangkap peluang di Jawa Barat,” ungkap dia.

Capaian tersebut menurutnya merupakan hasil dari upaya BI Jawa Barat dan Pemprov Jawa Barat dalam mempersiapkan investasi yang potensial melalui gelaran West Java Investment Challenge (WJIC) 2025.

Dalam acara ini, juga diumumkan enam proyek terbaik dari kabupaten/kota terpilih, yang membuktikan peningkatan inovasi dan kualitas proposal investasi daerah.

Proyek-proyek unggulan tersebut meliputi Best Investment Project for Public Infrastructure dari Kabupaten Bandung, Best Investment Project for Basic Infrastructure dari Kabupaten Pangandaran, The Most Attractive Investment Project dari Kota Bandung, Best Investment Project for Food Security dari Kabupaten Sumedang, Best Investment Project for Agro Industrial Innovation dari Kabupaten Garut, dan Best Investment Project for Private Project in Supporting Green & Circular Economy dari Kabupaten Purwakarta.

Bisnis.com, CIREBON-- Pemerintah Kota Cirebon Mencatat realisasi investasi hingga Oktober 2025 telah menembus Rp1,56 triliun atau sekitar 70% dari target tahunan sebesar Rp2,2 triliun.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon, Icip Suryadi, menyebutkan bahwa optimisme pemerintah cukup besar untuk menutup tahun dengan capaian maksimal.

"Kami percaya target bisa dicapai melalui penguatan promosi investasi dan perluasan sektor prioritas,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).

Dari total realisasi tersebut, penanaman modal dalam negeri (PMDN) masih mendominasi dengan nilai Rp1,008 triliun, sementara penanaman modal asing (PMA) tercatat Rp492 miliar. Komposisi itu menunjukkan investor domestik masih menjadi motor utama penggerak ekonomi daerah yang dijuluki 'kota udang' tersebut.

Sektor perdagangan dan jasa kembali menjadi penyumbang terbesar arus modal masuk. Dua sektor itu selama ini menjadi fondasi ekonomi perkotaan Cirebon yang mengandalkan aktivitas perdagangan antarwilayah, jasa logistik, dan konsumsi rumah tangga.

Namun, pemerintah kini mulai melirik sumber investasi baru dengan mendorong pemanfaatan aset tidak produktif di wilayah kota. Menurut Icip, pemerintah sedang memetakan sejumlah lahan tidur untuk dijadikan kawasan investasi potensial.

“Kami tengah melakukan analisis terhadap aset-aset yang belum dimanfaatkan agar dapat dikembangkan menjadi kawasan produktif dan memiliki nilai ekonomi tinggi,” katanya.

Langkah itu menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah memperluas basis investasi, tidak hanya bergantung pada sektor tradisional. Upaya ini sejalan dengan arah kebijakan Kota Cirebon yang ingin tumbuh sebagai kota investasi inklusif dan berkelanjutan.

Kinerja investasi Kota Cirebon dalam tiga tahun terakhir menunjukkan konsistensi. Tahun 2023, realisasi investasi mencapai Rp4,26 triliun dari target Rp2 triliun, sedangkan pada 2024 nilainya Rp2,73 triliun dari target Rp2,1 triliun.

Tren tersebut menandakan minat investor terhadap Cirebon relatif stabil meski terjadi fluktuasi ekonomi nasional.

Untuk memperkuat daya tarik investasi, DPMPTSP mengoptimalkan sistem pelayanan daring berbasis OSS (Online Single Submission) serta keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memungkinkan investor memperoleh izin dan konsultasi usaha dalam satu pintu.

Selain itu, bidang pengembangan iklim investasi di dinas tersebut juga rutin melakukan kajian kelayakan terhadap peluang usaha baru di wilayah kota.

“Fasilitasi kemudahan perizinan menjadi salah satu kunci menjaga kepercayaan investor. Kami berkomitmen untuk memangkas prosedur yang tidak efisien,” ujar Icip.

Capaian Rp1,56 triliun hingga triwulan keempat menjadi indikator penting bahwa Cirebon mampu menjaga iklim usaha yang adaptif.

Icip memastikan, pemerintah akan lebih agresif menarik investor di sektor manufaktur ringan, energi bersih, dan teknologi digital agar pertumbuhan investasi tidak stagnan di sektor jasa semata.

"Dengan posisi strategis di jalur Pantura dan infrastruktur logistik yang terus berkembang, Cirebon memiliki potensi besar menjadi pusat investasi wilayah Ciayumajakuning. Tantangannya kini adalah bagaimana pemerintah mampu mengubah potensi itu menjadi arus modal nyata yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.