Jakarta (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya mengatakan program flagship Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) disiapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif (ekraf) sehingga mampu berkontribusi besar terhadap pendapatan domestik bruto (PDB).

Ia mengatakan program flagship tersebut yakni aktivasi desa kreatif, creative hub, dan creative by Indonesia yang didesain untuk mengantarkan pelaku usaha lokal naik ke level nasional dan global.

“Kita juga punya market opportunity di regional kita yang cukup besar. Jadi harapan kami adalah 17 hingga 21 subsektor (ekraf) ini dalam sekian tahun ke depan itu bisa bangkit,” katanya dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta, Senin.

Berbagai peluang pekerjaan dapat tercipta bagi masyarakat melalui 17 subsektor ekraf tersebut, contohnya di modifikasi otomotif, teknologi baru seperti blockchain atau kecerdasan buatan, konten digital, hingga sulih suara, ujar dia.

Teuku Riefky mengatakan sektor ekonomi kreatif telah dipetakan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang termasuk dalam Asta Cita di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang di dalamnya juga ditujukan untuk meningkatkan lapangan kerja berkualitas.

Ia mengatakan Kemenekraf juga dimandatkan untuk terlibat dalam pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan juga menjadi satgas percepatan dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional di bawah arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Riefky mengaku optimistis sektor ekonomi kreatif dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional, yang ditargetkan mencapai 8 persen di 2029.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian UMKM bersama Kementerian PPN/Bappenas memperkenalkan SAPA UMKM sebagai platform pusat informasi dan layanan yang mengintegrasikan berbagai program kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan UMKM dari pemerintah dan non-pemerintah dalam satu akses. Platform ini diperkenalkan dalam soft launching di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Kehadiran SAPA UMKM menjadi langkah penting di tengah besarnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menopang perekonomian nasional sekaligus menjawab berbagai tantangan yang masih dihadapi pelaku usaha kecil di Indonesia.

Saat ini, UMKM masih menjadi ruang hidup bagi jutaan keluarga Indonesia. Di balik kontribusinya yang mencapai sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional, UMKM juga menjadi tempat banyak masyarakat menggantungkan harapan, membangun kemandirian, dan menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga.

Berdasarkan data Sakernas Agustus 2024 BPS, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 56.142.687 unit, dengan 96,94 persen di antaranya merupakan usaha mikro. Angka ini menunjukkan bahwa penguatan ekosistem UMKM bukan hanya bicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang keberpihakan terhadap pengusaha kecil yang selama ini menjadi fondasi ekonomi rakyat.

Di tengah besarnya peran tersebut, tantangan UMKM masih cukup kompleks. Banyak pengusaha, terutama di sektor mikro dan ultra mikro, belum sepenuhnya mendapatkan akses layanan yang terpadu, mulai dari pembiayaan, legalitas, pemasaran, hingga pendampingan usaha.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tersebut. Ia menilai kemajuan sebuah negara tidak dapat dilepaskan dari kekuatan kewirausahaan masyarakatnya. Rachmat menyebut SAPA UMKM sebagai revolusi digital bagi pengembangan usaha kecil dan menengah Indonesia.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, SAPA UMKM akan memperkuat berbagai aspek pengembangan usaha, mulai dari pengelolaan data, akses pembiayaan dan insentif, pemasaran dan kolaborasi, hingga penguatan rantai pasok, kemitraan, serta layanan one stop service. Menurutnya, kehadiran platform ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan layanan yang lebih terintegrasi bagi UMKM.

“Selain berfungsi sebagai sistem informasi pendataan tunggal dan pemetaan potensi UMKM, SAPA UMKM juga akan mengintegrasikan berbagai kebutuhan usaha dalam satu aplikasi, mulai dari perizinan melalui OSS, sertifikasi, pelatihan, hingga mengoneksikan pengusaha UMKM dengan pemasok, logistik, industri besar, BUMN, dan ekosistem usaha lainnya,” kata Maman.

SAPA UMKM juga diharapkan mampu memastikan setiap pengusaha UMKM memperoleh akses pembiayaan, pendampingan, dan pelindungan usaha secara lebih mudah dan terarah. Pemerintah turut mendorong UMKM agar semakin terhubung dengan ekosistem digital guna memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing usaha.

Pembiayaan dan Pemberdayaan UMKM

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) turut mendukung integrasi ekosistem UMKM melalui SAPA UMKM sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan pembiayaan yang disertai pemberdayaan. Melalui pengalaman mendampingi nasabah ultra mikro, khususnya perempuan prasejahtera melalui program Mekaar, PNM melihat bahwa akses modal akan memberi dampak lebih besar ketika berjalan bersama pendampingan, literasi, dan jejaring usaha.

Dukungan terhadap SAPA UMKM juga sejalan dengan semangat PNM dalam memperluas pemberdayaan ekonomi dari akar rumput. Melalui ekosistem yang semakin terhubung, pengusaha mikro diharapkan tidak hanya lebih mudah mendapatkan informasi dan layanan, tetapi juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk naik kelas. Dari akses yang sederhana, ada peluang yang tumbuh, dari pendampingan yang konsisten, ada keluarga yang bisa melangkah lebih percaya diri menuju kesejahteraan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif tidak terjadi di sektor industri. Sebaliknya, penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur mencapai 20 juta orang per Februari 2026.

“Jadi ini juga bisa mematahkan bahwa manufaktur sekarang sedang terjadi PHK di mana-mana, karena sebetulnya dalam data kami, memang harus diakui ada PHK, tapi penciptaan lapangan kerja jauh lebih banyak dibanding PHK yang ada di lapangan,” kata Menperin Agus dalam Peresmian Gedung Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) di Badung, Bali, Jumat (8/5/2026).

Agus menyampaikan industri manufaktur nasional tetap mampu menunjukkan resiliensi dan daya tahan yang kuat di tengah dinamika global.

Menurut dia, ketahanan industri manufaktur juga telah terbukti saat pandemi COVID-19 melanda. Ketika itu, sektor manufaktur menjadi sektor yang mengalami pemulihan paling cepat dibandingkan sektor lainnya.

Menperin Agus memaparkan, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), industri manufaktur pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,04 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 4,55 persen.

Selain itu, kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 19,07 persen dengan nilai sekitar Rp 1.179 triliun.

“Angka ini sebenarnya bisa menjadi dasar untuk kita mematahkan semua narasi yang mengatakan bahwa industri manufaktur sedang mengalami tahap deindustrialisasi dini,” katanya.

Ia menambahkan, tren kontribusi manufaktur terhadap PDB nasional dalam empat hingga lima tahun terakhir terus meningkat. Dari sisi investasi, sektor manufaktur pada triwulan I 2026 mencatat kontribusi realisasi investasi sebesar 36,5 persen atau senilai Rp 182 triliun.

Lebih lanjut, di sektor perdagangan luar negeri, Agus menyebut kontribusi ekspor manufaktur terhadap total ekspor nasional juga terus meningkat. Berdasarkan data BPS pada Januari-Februari 2026, ekspor manufaktur mencapai 83,6 persen dari total ekspor nasional.

“Jadi hanya 14 persen ekspor nasional itu yang bukan manufaktur. Semuanya adalah barang-barang manufaktur. Itu menunjukkan pentingnya sektor kita ini terhadap perekonomian nasional,” ujar Agus.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total dana kelolaan atau asset under management (AUM) industri reksa dana telah menembus angka Rp1.084 triliun per Maret 2026.

Kendati tumbuh positif, kontribusi industri reksa dana terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dinilai masih tertinggal jauh dibandingkan negara tetangga.

Direktur Pengawasan dan Pengelolaan Investasi 1 OJK Sujanto menjelaskan bahwa nilai dana kelolaan tersebut sebenarnya tumbuh 3,97% jika dibandingkan dengan posisi Desember 2025. Namun demikian, jika disandingkan dengan skala ekonomi nasional, penetrasinya baru mencapai angka 4% terhadap PDB.

“Kalau kami bandingkan dengan negara tetangga, Thailand itu sudah 30% dari PDB, Malaysia 36% dari PDB. Jadi masih banyak ketimpangan, banyak yang sebenarnya masih bisa dikejar,” ujar Sujanto dalam acara edukasi wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (20/4/2026).

Dari sisi partisipasi, jumlah investor reksa dana juga mencatatkan pertumbuhan signifikan menjadi 23,5 juta orang per Maret 2026. Angka tersebut melonjak dari posisi 19,2 juta pada akhir tahun lalu, atau tumbuh sekitar 8,14%.

Menariknya, struktur investor didominasi oleh generasi muda. Data OJK memperlihatkan bahwa sebanyak 54% investor reksa dana berasal dari kelompok usia di bawah 30 tahun.

Meskipun jumlah investor terus meningkat, Sujanto menilai peluang pasar masih terbuka sangat lebar. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), total penduduk Indonesia mencapai 287 juta jiwa dengan sekitar 196 juta jiwa di antaranya masuk dalam kategori usia produktif (15-64 tahun).

“Artinya kalau dibandingkan dengan yang 23 juta investor tadi, peluang kita mengejar kelompok produktif menjadi investor masih banyak sekali,” tuturnya.

Guna mengoptimalkan potensi tersebut, OJK terus menekankan pentingnya penguatan edukasi dan literasi keuangan. Industri reksa dana dipandang sebagai instrumen investasi yang inklusif karena dapat diakses dengan modal yang sangat terjangkau, bahkan mulai dari Rp10.000 bagi investor pemula.

Sementara itu, Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI) mencatat dana kelolaan reksa dana melonjak sebesar 35,06% menjadi Rp679,24 triliun pada 2025 atau dari Rp502,92 triliun pada akhir 2024.

Berdasarkan data Pasardana.id, reksa dana saham membukukan imbal hasil tertinggi yakni 17,23% per akhir 2025, diikuti reksa dana campuran sebesar 12,48%, reksa dana pendapatan tetap 6,96%, dan reksa dana pasar uang 3,18%.

Adapun capaian kinerja reksa dana saham selaras dengan penguatan pasar saham domestik, yang menunjukkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan pertumbuhan sebesar 22,13% sepanjang tahun lalu.

Sementara itu, pertumbuhan AUM pada 2025 ditopang oleh reksa dana pendapatan tetap yang meningkat 67,04%, diikuti reksa dana pasar uang 60,03%, reksa dana terproteksi naik 11,15% dan reksa dana saham 3,51%.

Ketua Presidium APRDI Lolita Lilana menyampaikan bahwa pertumbuhan yang kuat ini mencerminkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap instrumen investasi yang dikelola secara profesional.

“Momentum ini perlu terus dijaga melalui penguatan literasi dan inklusi, khususnya di kalangan generasi muda yang saat ini mendominasi komposisi investor,” ucap Lolita dalam kesempatan yang sama.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Kusfiardi

Analis Ekonomi Politik

ADA satu fakta fiskal yang jarang benar-benar dijelaskan secara jujur kepada publik oleh pemerintah. Namun Tere Liye dengan gamblang menyederhanakan persoalan ini melalui tulisannya di laman Facebook berjudul “Gali Lubang Tutup Lubang” (https://www.facebook.com/share/p/1HeHszMmcz/). Dalam narasinya, ia menyebut bahwa hampir separuh pendapatan negara habis bukan untuk pembangunan, melainkan untuk membayar utang—yang terdiri dari pokok dan bunganya. Penjelasan ini bukan sekadar retorika, melainkan potret konsekuensi matematis dari struktur APBN yang terus defisit dan bergantung pada pembiayaan baru.

Dalam tulisannya, Tere Liye menyatakan: “Tahukah kalian, total pendapatan Indonesia tahun 2025 itu Rp2.756,3 T. Nah, apesnya, kita harus bayar cicilan pokok utang jatuh tempo dan bunganya sekitar Rp1.314 T (estimasi debt service), nyaris 47–50% dari pendapatan habis untuk beginian. Ini FAKTA dari data resmi dan analisis fiskal. Dari Rp1.314 T itu, cicilan pokok jatuh tempo sekitar Rp800 T, dan bunga sekitar Rp552 T (pagu APBN).

Pokok Rp800 triliun ditutup dengan utang baru (refinancing). Bunga juga banyak yang dibiayai dari kas yang didukung utang baru. Jadilah gali lubang tutup lubang. Dengan skenario begini, pemerintah masih punya Rp2.756 T untuk bayar gaji ASN, polisi, tentara, MBG, dll. Malah lebih kok, belanja negara bisa tembus Rp3.451 T. Kok bisa? Karena boleh defisit hingga 3% PDB, dan duitnya dari utang baru.”

Dalam kerangka itu, negara tidak lagi sepenuhnya mengelola anggaran untuk masa depan, tetapi sibuk menyelesaikan kewajiban masa lalu. Ketika utang jatuh tempo dibayar dengan utang baru, dan bunga ditutup melalui penerbitan surat utang berikutnya, maka yang terjadi bukan sekadar manajemen fiskal, melainkan pergeseran menuju ketergantungan sistemik. Di titik inilah istilah “gali lubang tutup lubang” tidak lagi terdengar sebagai kritik yang berlebihan, tetapi sebagai deskripsi yang semakin mendekati realitas.

Penulis novel satu ini memang keluar dari pakem. Kritik kebijakannya bukan hanya tajam, tetapi juga disampaikan dengan bahasa lugas yang memotong ilusi teknokratis. Ia menyederhanakan satu hal yang sering dikaburkan: utang adalah kewajiban riil yang harus dibayar—pokok dan bunga—bukan sekadar angka rasio yang bisa “dikelola” dalam presentasi fiskal. Dalam kerangka kebijakan fiskal, penjelasan tersebut justru membuka masalah struktural yang selama ini cenderung disamarkan: Indonesia tidak sedang menghadapi krisis fiskal terbuka, tetapi sedang memasuki fase kelelahan struktural fiskal atau structural fiscal fatigue.

Fakta dasarnya sederhana namun implikasinya serius. Negara memiliki pendapatan terbatas, sekitar Rp2.700-an triliun pada 2025, sementara beban pembayaran utang yang mencakup pokok dan bunga telah menembus lebih dari Rp1.300 triliun. Artinya, hampir separuh kapasitas fiskal terserap untuk kewajiban masa lalu. Kondisi ini menciptakan tekanan crowding-out dalam APBN, di mana ruang untuk belanja produktif semakin terdesak oleh kewajiban pembayaran utang.

Dalam perspektif teknis, praktik yang disebut sebagai “gali lubang tutup lubang” tersebut dikenal sebagai debt rollover atau refinancing. Praktik ini memang lazim digunakan oleh banyak negara, tetapi persoalan utamanya terletak pada arah penggunaan utang dan kualitas pertumbuhan yang dihasilkan. Jika utang digunakan untuk investasi produktif yang memperluas basis penerimaan negara, maka keberlanjutannya masih dapat dijaga. Namun jika utang lebih banyak digunakan untuk belanja yang tidak meningkatkan kapasitas produksi maupun penerimaan, maka yang terjadi adalah akumulasi kewajiban tanpa peningkatan kemampuan bayar. Dalam kondisi seperti ini, risiko debt trap tidak lagi bersifat hipotetis, melainkan menjadi kecenderungan struktural.

Pemerintah kerap merujuk pada rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto yang masih berada di bawah 40 persen sebagai indikator keamanan fiskal. Secara normatif, angka ini memang terlihat aman, tetapi secara ekonomi politik indikator tersebut memiliki keterbatasan mendasar. PDB adalah ukuran output ekonomi, bukan sumber kas pemerintah. Negara tidak membayar utang dari PDB, melainkan dari penerimaan fiskal, terutama pajak. Di sinilah kontradiksi muncul.

Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di kisaran lima persen, namun rasio pajak justru stagnan di kisaran sembilan hingga sepuluh persen terhadap PDB, bahkan sempat mengalami penurunan pada periode pandemi dan belum pulih secara signifikan. Hal ini menunjukkan adanya disfungsi dalam transmisi pertumbuhan terhadap penerimaan negara, di mana ekonomi tumbuh tetapi tidak cukup terkonversi menjadi pendapatan fiskal.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural seperti sempitnya basis pajak, dominasi sektor informal, insentif fiskal yang menggerus penerimaan, serta praktik penghindaran pajak. Dalam situasi ini, pembiayaan negara secara bertahap bergeser dari berbasis penerimaan menuju berbasis utang. Ketika utang terus meningkat, tekanan untuk meningkatkan penerimaan menjadi tidak terhindarkan, dan pada titik inilah beban tersebut secara tidak langsung berpindah kepada masyarakat.

Beban itu tidak hadir dalam bentuk pembayaran utang secara langsung, melainkan melalui kenaikan pajak konsumsi seperti PPN, perluasan objek pajak, pengurangan subsidi, serta meningkatnya komersialisasi layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam perspektif ekonomi politik, fenomena ini mencerminkan praktik fiscal extraction, di mana negara meningkatkan ekstraksi sumber daya dari masyarakat untuk menjaga kesinambungan fiskalnya.

Dinamika yang lebih mengkhawatirkan adalah kontraksi kelas menengah. Di satu sisi, belanja bantuan sosial terus meningkat sebagai bantalan stabilitas sosial dan politik, tetapi di sisi lain kelas menengah mengalami tekanan daya beli akibat stagnasi pendapatan riil dan meningkatnya biaya hidup. Hal ini menciptakan struktur ekonomi yang timpang, di mana negara semakin bergantung pada utang sementara basis pajak produktif justru melemah.

Dengan demikian, kritik Tere Liye menjadi relevan bukan karena ia sepenuhnya presisi secara teknokratis, tetapi karena ia menangkap inti persoalan yang sering dihindari. Arah fiskal Indonesia sedang bergerak menuju ketergantungan struktural pada utang. Persoalannya bukan sekadar apakah utang itu besar atau rasionya masih terlihat aman, melainkan apakah utang tersebut benar-benar meningkatkan kapasitas produksi nasional dan memperkuat penerimaan negara, atau justru menciptakan ilusi stabilitas di atas fondasi fiskal yang rapuh.

Jika tren ini berlanjut, maka skenario yang paling mungkin terjadi bukanlah krisis fiskal yang datang secara tiba-tiba, melainkan erosi perlahan kapasitas negara, di mana semakin banyak pendapatan habis untuk membayar masa lalu dan semakin sedikit ruang tersisa untuk membiayai masa depan. Pada titik itu, “gali lubang tutup lubang” bukan lagi sekadar kritik, melainkan telah menjadi desain sistem itu sendiri—sebuah desain yang secara perlahan menjauhkan praktik pengelolaan negara dari amanat konstitusi.

Padahal, tujuan bernegara telah ditegaskan secara eksplisit dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ketika ruang fiskal semakin tersandera oleh kewajiban utang, maka yang terancam bukan hanya stabilitas anggaran, tetapi juga kemampuan negara untuk menjalankan mandat konstitusionalnya.

JAKARTA - Kebijakan BUMN Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) mengimpor 105.000 unit pikap dan truk dari produsen otomotif India untuk operasional logistik Koperasi Desa Merah Putih dinilai berpotensi menekan perekonomian nasional. Industri otomotif yang memiliki rantai pasok luas dari hulu ke hilir disebut menjadi sektor yang paling terdampak.

"Tidak ada aktivitas ekonomi yang diciptakan dari importasi ini. Bahkan bisa menggerus pangsa pasar dari produk pickup yang sudah diproduksi atau dirakit dalam negeri. Ekonomi kita bisa menyusut karena impor ini akan mengurangi PDB," kataEkonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda saat dihubungi, Jumat (20/2/2026).

Dia menilai kebijakan tersebut berpotensi mencerabut mata pencaharian pekerja di pabrik otomotif. Selain tenaga kerja di lini produksi, pelaku usaha bengkel perbaikan hingga penyedia suku cadang juga diperkirakan ikut terdampak.

Berdasarkan kajian Celios, langkah impor tersebut berpotensi menggerus Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp39,29 triliun. Dampak lanjutan yang diproyeksikan antara lain kehilangan pendapatan masyarakat sebesar Rp39,05 triliun serta potensi hilangnya sekitar 330 ribu lapangan pekerjaan.

Huda juga mengingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat menekan Purchasing Managers’ Index (PMI) sektor manufaktur, khususnya industri otomotif. Menurut dia, apabila pengadaan kendaraan mengutamakan produsen dalam negeri, aktivitas produksi dalam skala besar akan menciptakan efek berganda terhadap perekonomian.

"Industri otomotif, khususnya yang menjual mobil pick up, akan mengalami kerugian. Maka mereka akan mengurangi produksi ataupun membeli bahan baku atau stok. PMI Manufaktur industri otomotif akan mengalami pelemahan," tutur Huda.

Ia juga menyoroti aspek regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan tersebut. "Apa yang dilakukan Agrinas juga menyalahi aturan untuk penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) karena impornya CBU alias diimpor sudah jadi," imbuhnya.

Adapun kontrak Agrinas mencakup pengadaan 105.000 unit kendaraan dari dua produsen otomotif India, yakni Mahindra & Mahindra sebanyak 35.000 unit Scorpio Pik Up, serta Tata Motors sebanyak 70.000 unit yang terdiri atas 35.000 unit Yodha Pick-Up dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck.

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Bank-bank Nasional alias Perbanas optimistis pertumbuhan ekomomi masih terjaga di 5% tahun ini kendati terjadi bencana alam yang melanda sejumlah wilayah Sumatra mulai dari Aceh, Sumatra Utara, hingga Sumatra Barat.

Bencana yang terjadi di beberapa wilayah Sumatra memang menjadi perhatian publik, salah satunya besaran tekanan terhadap kinerja ekonomi kawasan yang selama ini menjadi penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar kedua di Indonesia.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Pulau Sumatra mencatat kontribusi sekitar 22% terhadap PDB nasional pada kuartal II/2025 atau nomor dua terbesar.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi nasional masih ditopang Pulau Jawa dengan realisasi 5,24% pada kuartal II/2025, meningkat dari 4,92% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Di Jawa, DKI Jakarta menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB nasional sebesar 1,45%, disusul Jawa Timur 1,33% dan Jawa Barat 1,20%.

Dengan posisi Sumatra yang begitu strategis bagi ekonomi nasional, rentetan bencana di wilayah tersebut menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap target pertumbuhan ekonomi akhir 2025.

Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi Perbankan Perbanas, Aviliani, menilai dampak bencana di Sumatra berpotensi mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini.

“Memang kalau kita lihat asumsinya 5% sampai akhir tahun. Tapi dengan adanya bencana ini tentu saja harus dilihat dulu karena cukup besar yang Sumatra, benar ya. Dampak ekonominya cukup besar,” ujar Aviliani dalam konferensi pers CEO Forum Economic Outlook 2026, Rabu (10/12/2025).

Meski demikian, Aviliani menyebut capaian pertumbuhan ekonomi sekitar 5% masih memungkinkan karena kontribusi dari wilayah di luar daerah bencana tetap kuat.

“Yang tadinya 5,2%. Untuk mencapai 5% masih bisa lah," kata Aviliani.

Mengenai dampak bencana terhadap debitur, dia menambahkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan saat ini masih dalam tahap pendalaman dan verifikasi data. Namun sejumlah langkah dipastikan disiapkan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.

“Pasti akan diberikan berbagai kebijakan yang mendukung perbankan agar NPL-nya tidak jadi tinggi. Ada yang mungkin direstrukturisasi, ada yang kemudian dihapus tagih,” kata Aviliani.

Sementara itu Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) Hery Gunardi mengatakan perbankan saat ini tengah melakukan pendalaman dan pengumpulan data atas dampak bencana, khususnya terhadap portofolio kredit.

“Itu sedang didalamin, data sedang dikumpulin. Tidak hanya KUR, tapi juga kredit yang lain, kredit konsumtif juga ada, KPR,” ujarnya.

Menurut Hery, sejumlah pelaku usaha terdampak cukup parah, termasuk toko dan rumah yang rusak atau hanyut akibat banjir. Oleh sebab itu, perbankan akan menyesuaikan perlakuan terhadap debitur sesuai kondisi di lapangan.

Dia menambahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memiliki regulasi relaksasi kredit bagi debitur yang terdampak bencana, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

“Enggak mungkin orang udah enggak mampu lagi masih ditagih. Kita juga memikirkan hal itu sejalan dengan imbauan pemerintah,” kata Hery.

Bisnis.com, SURABAYA — Perusahaan logistik global, DHL Express, merogoh investasi senilai 9,8 juta euro atau setara Rp190,6 miliar, bangun fasilitas logistik Surabaya Gateway and Service Centre.

Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia, Ahmad Mohamad, mengatakan fasilitas logistik seluas 10.000 m² ini ditujukan untuk memperkuat konektivitas di Jatim sekaligus mendukung visi Indonesia menjadi pusat logistik dunia pada 2045.

“Investasi tersebut mencakup 9,8 juta euro untuk menghadirkan fasilitas terpadu yang menggabungkan operasi bandara dengan layanan first dan last mile,” ujarnya saat acara peresmian Surabaya Gateway and Service Centre di Sidoarjo, Kamis (04/12/2025.

Menurutnya, fasilitas ini dirancang untuk mengakselerasi arus logistik dan perdagangan nasional.

Dia menegaskan pula, Surabaya Gateway bukan sekadar infrastruktur, tetapi katalis pertumbuhan ekonomi yang memperkuat daya saing pelaku usaha di pasar global.

Ahmad menyebut Jawa Timur berkontribusi sekitar 15% terhadap PDB nasional, ditopang konsumsi rumah tangga, investasi asing, dan kinerja ekspor nonmigas.

DHL menilai potensi industri nasional dan regional akan semakin meningkat apabila rantai pasok mampu mengikuti kebutuhan distribusi yang cepat dan efisien.

"Surabaya menjadi bagian dari jaringan strategis DHL di Indonesia, setelah investasi di Jakarta, Semarang, Batam, dan Medan. Fasilitas di Semarang yang beroperasi sejak 2018 disebut berhasil mendorong peningkatan ekspor dan volume pengiriman hingga 47%, terutama untuk sektor manufaktur dan bahan baku," katanya.

Dia menjelaskan, investasi di Surabaya dipandang sebagai langkah berikutnya untuk memperkuat jaringan logistik nasional sekaligus membuka peluang ekspor, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

Senior Vice President Network Operations & Aviation Asia Pacific DHL Express, Peter Bardens, mengatakan fasilitas tersebut bertujuan memperkuat konektivitas jaringan untuk mendukung perdagangan lintas benua.

“Indonesia adalah salah satu dari 20 pasar dengan potensi pertumbuhan tercepat,” tuturnya.

Peter menjelaskan fasilitas baru ini diproyeksikan mencatat pertumbuhan volume pengiriman sebesar 2% per tahun, didorong permintaan dari kawasan industri Gresik, Pasuruan, dan Malang, yang menghasilkan produk tekstil, furnitur, dan barang konsumsi.

Menurutnya, Surabaya Gateway berlokasi sekitar 15 menit dari Bandara Internasional Juanda dan mengintegrasikan operasi gateway dan service center dalam satu area. Konfigurasi tersebut diklaim mampu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pengiriman, dan meminimalkan waktu transit.

Bisnis.com, JAKARTA - Aktivitas industri tambang di sejumlah daerah penghasil mineral strategis dinilai tidak hanya menghasilkan komoditas, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Peran ini selaras dengan kontribusi sektor pertambangan yang masih solid dengan menyumbang sekitar 8,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Ekonom Indef Abra Talattov mengatakan bahwa pertambangan menjadi salah satu sektor yang menopang struktur ekonomi Indonesia, terutama di daerah yang bergantung pada sumber daya mineral.

Menurut Abra, dinamika di sektor pertambangan lantas harus menjadi perhatian bagi pemangku kebijakan karena memiliki dampak langsung terhadap kemampuan fiskal nasional dan daerah, sehingga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

“Sektor pertambangan ini menjadi sektor terbesar kelima yang menyumbang PDB kita, sumbangannya sekitar 8,5%. Dan beberapa daerah yang sangat bergantung terhadap sumber daya mineral ini, ” ujar Abra dalam forum diskusi bertajuk Tata Kelola Pertambangan untuk Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkelanjutan, baru-baru ini.

Dalam konteks ini, peran Holding Industri Pertambang MIND ID sebagai induk dari perusahaan pengelola sumber daya alam mineral strategis nasional terlihat jelas kontribusinya. Grup MIND ID menjadi penopang bagi penerimaan negara dan daerah sehingga menggerakkan pertumbuhan ekonomi di daerah operasionalnya.

Perputaran barang dan jasa, rantai pasok lokal, dan kewajiban fiskal perusahaan memberikan kontribusi pada pajak dan retribusi daerah, yang kemudian menjadi penggerak utama belanja publik dan pembangunan infrastruktur.

Di Papua Tengah, sektor tambang mendukung fiskal Kabupaten Mimika sebesar Rp407,77 miliar dengan total penerimaan daerah mencapai Rp5,8 triliun. Struktur penerimaan ini utamanya bersumber dari aktivitas sektor pertambangan dan berbagai kegiatan ekonomi terkait yang tumbuh di sekitar daerah operasional PT Freeport Indonesia.

Kontribusi ekonomi tambang juga tampak di Sumatra Selatan, terutama di Kabupaten Muara Enim. Kabupaten tersebut menetapkan anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp405,24 miliar untuk 2025, dengan realisasi mencapai Rp223,19 miliar atau lebih dari separuh target hingga Agustus 2025.

Komponen penerimaan daerah ini utamanya berkaitan dengan kegiatan pertambangan, mulai dari pajak air permukaan hingga berbagai retribusi yang timbul dari aktivitas logistik, transportasi, dan pelaku usaha yang mendukung operasi batu bara.

Di Kepulauan Bangka Belitung, struktur PAD provinsi juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas pertambangan timah. Pemerintah provinsi telah menyepakati bahwa PAD perubahan 2024 sebesar Rp2,4 triliun, yang sebagian besar bersumber dari pajak daerah dan aktivitas ekonomi yang bergeliat.

Sementara itu, operasional ANTAM dan Inalum di Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan Sumatra Utara berkontribusi pada PAD melalui pajak daerah serta aktivitas ekonomi yang tumbuh dari industri mineral.

Di beberapa kabupaten seperti Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Toba, penguatan sektor mineral berhubungan langsung dengan peningkatan pendapatan dari pajak air permukaan dan retribusi lokal.

Abra pun menilai bahwa hilirisasi menjadi faktor penting dalam mendorong perekonomian daerah. Untuk itu, Indef tengah mengkaji kebijakan hilirisasi mineral strategis untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.

“Kami di Indef memang saat ini tengah melakukan kajian hilirisasi mineral strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai sektor pertambangan di sejumlah daerah penghasil mineral strategis tak hanya menghasilkan komoditas, namun juga menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi lokal.

Hal ini tercerminkan dari kontribusi sektor pertambangan yang masih solid dengan menyumbang sekitar 8,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Ekonom Indef Abra Talattov mengatakan sektor pertambangan merupakan salah satu pilar penting bagi struktur ekonomi Indonesia, terutama di wilayah yang sangat bergantung pada sumber daya mineral.

Menurut Abra, dinamika di sektor ini harus menjadi perhatian utama para pembuat kebijakan karena berpengaruh langsung terhadap kapasitas fiskal nasional maupun daerah, yang pada akhirnya memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

“Banyak daerah yang menggantungkan pemasukan pada pengelolaan sumber daya mineral,” ujar Abra dalam forum diskusi ‘Tata Kelola Pertambangan untuk Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkelanjutan’, dikutip Minggu (16/11/2025).

Untuk itu, dalam hal ini, peran Holding Industri Pertambangan MIND ID sebagai induk perusahaan pengelola mineral strategis terlihat signifikan.

Grup MIND ID menjadi penyokong penerimaan negara dan daerah di wilayah operasionalnya, mendorong geliat ekonomi melalui perputaran barang dan jasa, rantai pasok lokal, serta kontribusi wajib fiskal berupa pajak dan retribusi.

Penerimaan tersebut kemudian menjadi fondasi belanja publik dan pembangunan infrastruktur. Misalnya, di Papua Tengah, aktivitas pertambangan mendukung fiskal Kabupaten Mimika hingga Rp407,77 miliar, sementara total penerimaan daerah mencapai Rp5,8 triliun.

Angka tersebut didominasi oleh kegiatan sektor pertambangan dan aktivitas ekonomi lain yang tumbuh di sekitar operasi PT Freeport Indonesia.

Dampak ekonomi serupa terlihat di Sumatra Selatan, terutama Kabupaten Muara Enim. Daerah ini menargetkan PAD sebesar Rp405,24 miliar pada 2025, dengan realisasi Rp223,19 miliar hingga Agustus, atau lebih dari separuh target.

“Sebagian besar penerimaan berasal dari aktivitas pertambangan, mulai dari pajak air permukaan hingga retribusi logistik, transportasi, dan usaha pendukung operasi batu bara,” tuturnya.

Tak hanya itu, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, struktur PAD juga sangat dipengaruhi pertambangan timah. Pemerintah provinsi telah menyepakati PAD perubahan 2024 sebesar Rp2,4 triliun, yang sebagian besar berasal dari pajak daerah dan aktivitas ekonomi berbasis pertambangan.

Sementara itu, kegiatan Antam dan Inalum di Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan Sumatra Utara turut memberi kontribusi pada PAD melalui pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi yang dipicu industri mineral.

Di kabupaten seperti Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Toba, penguatan sektor mineral berbanding lurus dengan meningkatnya penerimaan dari pajak air permukaan dan retribusi lokal.

Abra menambahkan bahwa hilirisasi mineral menjadi elemen penting dalam mendorong perekonomian daerah. Karena itu, Indef kini tengah melakukan kajian terkait hilirisasi mineral strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

“Kami di Indef memang sedang mengkaji hilirisasi mineral strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” pungkasnya.

IDXChannel - Sektor pariwisata menunjukkan perannya sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada Triwulan III tahun 2025, ekonomi nasional tumbuh 5,04 persen, dengan sektor pariwisata menyumbang 3,96 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Kontribusi tersebut turut didorong oleh kinerja kuat sejumlah lapangan usaha yang erat kaitannya dengan aktivitas pariwisata. Sektor-sektor tersebut meliputi jasa perusahaan, termasuk aktivitas agen dan biro perjalanan serta jasa lainnya seperti hiburan dan rekreasi.

Selain itu, sektor transportasi dan pergudangan, termasuk layanan transportasi wisatawan, serta akomodasi dan makan minum seperti hotel, restoran, kafe, dan penginapan turut memberikan dorongan pertumbuhan yang signifikan.

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana optimistis memasuki Triwulan IV 2025 tren positif ini akan semakin menguat. Ia menyampaikan bahwa momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) diperkirakan akan meningkatkan pergerakan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus).

“Kementerian Pariwisata optimistis bahwa dengan tren pertumbuhan saat ini, jumlah kunjungan wisman akan melampaui 14 hingga 15 juta kunjungan, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yang telah dimutakhirkan,” kata Widiyanti saat menyampaikan Laporan Kinerja Bulanan di Jakarta, Sabtu (15/11/2025).

Untuk diketahui, jumlah kunjungan wisman sepanjang Januari-September 2025 mencapai 11,43 juta kunjungan. Angka ini tumbuh 10,22 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

Kunjungan wisman masih didominasi wisatawan dari negara-negara ASEAN dengan porsi 35,22 persen, disusul wisatawan dari kawasan Asia lainnya sebesar 27,57 persen.

Sementara itu, pada September 2025, jumlah wisman yang datang ke Indonesia mencapai 1,39 juta kunjungan, atau meningkat 9,04 persen dibandingkan September 2024 yang sebesar 1,28 juta kunjungan.

Jumlah perjalanan wisnus juga menunjukkan peningkatan signifikan. Pada September 2025, perjalanan Wisnus tumbuh 13,19 persen, dari 83,36 juta menjadi 94,36 juta perjalanan.

Secara kumulatif (Januari–September 2025), total perjalanan Wisnus mencapai 901,90 juta, naik 18,99 persen dari 757,96 juta perjalanan pada periode yang sama tahun 2024.

Widiyanti optimistis jumlah perjalanan wisnus akan melampaui target 1,08 miliar perjalanan sesuai RKP 2025. Selain itu, secara kumulatif pada Januari-September 2025, selisih antara kunjungan wisman dan perjalanan wisnus mencapai 4,61 juta, naik dari 3,72 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta, CNBC Indonesia - Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2025 ditopang oleh aktivitas ekonomi di berbagai daerah yang di sejumlah kawasan tumbuh lebih cepat dibanding kuartal II-2025.

Saat ekonomi Indonesia pada kuartal III-2025 tumbuh 5,04% atau lebih rendah dibanding kuartal II-2025 yang sebesar 5,12%, Sulawesi mengalami pertumbuhan tertinggi, yakni mencapai 5,84%, meski sedikit lebih rendah dari kuartal II-2025 yang tumbuh 5,88%.

"Ekonomi secara spasial tumbuh di seluruh wilayah RI, Sulawesi tertinggi," kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud saat konferensi pers di kantor pusat BPS, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Meski menjadi pertumbuhan yang tertinggi, distribusi pertumbuhan Sulawesi terhadap PDB nasional baru sebesar 7,36%. Jauh lebih rendah dari Jawa yang porsinya sebesar 56,68% dengan pertumbuhan 5,17% lebih tinggi dari kuartal sebelumnya 4,92%.

"Sumber di Jawa adalah pengolahan, perdagangan, dan komunikasi dengan andil tertinggi DKI Jakarta," kata Edy.

Share wilayah terbesar ke ekonomi Indonesia kedua berasal dari Sumatera 22,42% dengan laju pertumbuhan 4,9% dari sebelumnya 4,48%. Lalu, Kalimantan yang sharenya 8,02% dengan pertumbuhan 4,7% dari sebelumnya 5,20%.

Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang sharenya ke PDB 2,83% tumbuhnya hanya 4,71% atau lebih rendah dari kuartal II 5,27%, dan Maluku serta Papua hanya tumbuh 2,68% dari sebelumnya 6% dengan share ke PDB 2,69%.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]