adopsi kendaraan listrik juga dapat mendukung perbaikan kualitas udara, kesehatan masyarakat, serta pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan adopsi kendaraan listrik (EV) dapat mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

“Selain berkontribusi pada pengurangan emisi karbon, adopsi kendaraan listrik juga dapat mendukung perbaikan kualitas udara, kesehatan masyarakat, serta pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” kata Menko AHY dalam keterangan bersama Grab Indonesia di Jakarta, Selasa.

Ia menilai peralihan menuju mobilitas rendah emisi tidak hanya membutuhkan dukungan teknologi dan investasi, tetapi juga keterlibatan langsung masyarakat, termasuk mitra pengemudi ojek daring (ojol) yang setiap hari melayani kebutuhan mobilitas publik.

“Bagi kami, transisi energi yang merangkul masyarakat membutuhkan partisipasi seluruh pihak, termasuk sektor swasta dan para pelaku mobilitas di lapangan,” kata Menko AHY.

Selain itu, ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sangat penting dalam mempercepat transisi menuju ekonomi hijau.

“Langkah ini sejalan dengan target pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional, sekaligus mendukung upaya Indonesia menuju Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat,” ujar dia.

“Inovasi, ketika dijalankan bersama masyarakat, dapat menjadi bagian dari solusi untuk mendorong efisiensi energi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia,” kata Menko AHY menambahkan.

Adapun Grab memperluas solusi mobilitas rendah emisi yang tetap mudah diakses oleh masyarakat melalui penambahan armada kendaraan listrik.

Melalui kombinasi pengembangan armada EV, fitur layanan yang lebih hemat energi, serta dukungan bagi mitra pengemudi, Grab ingin memastikan keberlanjutan tidak hanya menjadi komitmen korporasi, tetapi juga menjadi bagian dari pilihan sehari-hari pengguna.

“Sebagai operator armada EV terbesar di Indonesia, per Mei 2026, armada EV Grab telah mencapai lebih dari 28.000 unit, atau dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Hingga akhir 2026, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah armada EV lebih dari tiga kali lipat dari tahun sebelumnya,” kata CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mendapat pagu anggaran sebesar Rp276,8 miliar untuk pagu Tahun Anggaran (TA) 2027.

Pagu tersebut sebagaimana telah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada hari ini, Senin (22/6/2026).

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menjelaskan bahwa pagu anggaran itu bakal diperuntukkan mendukung operasional Kemenko terkait.

Selain itu, Banggar DPR RI juga telah sepakat akan menyetujui usulan kebutuhan anggaran yang bakal disampaikan oleh seluruh Kementerian Koordinator di beberapa waktu mendatang.

"Terhadap pagu para Menko yang saya sebutkan satu persatu, apakah disetujui?" ujar Said Abdullah yang langsung disambut seruan "Setuju" dari para anggota Banggar DPR RI.

Menanggapi keputusan tersebut, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan apresiasinya atas dukungan parlemen terhadap rancangan anggaran Kemenko IPK untuk periode 2027. Dukungan fiskal ini dinilai krusial di tengah besarnya tanggung jawab Kemenko IPK dalam mengoordinasikan proyek strategis nasional.

AHY mengakui adanya beban tambahan yang cukup signifikan dalam konteks mengawal keterpaduan pembangunan infrastruktur di tingkat kewilayahan. Namun, Kemenko IPK memastikan kesiapannya untuk tetap menjaga ritme kerja demi menyukseskan program-program prioritas yang telah dicanangkan pemerintah.

"Dari Kemenko Infrastruktur dan Kewilayahan, kami ucapkan terima kasih atas atensinya terhadap rancangan anggaran untuk periode 2027. Tentunya ada beberapa hal yang penting terkait beban tambahan dalam konteks pengawalan pembangunan infrastruktur Indonesia," ungkap AHY.

Lebih lanjut, dia menekankan agar seluruh pemangku kepentingan tidak melupakan kontribusi nyata dari sektor fisik ini terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Kami ingin memastikan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur juga mengalir ke daerah-daerah dan dirasakan langsung oleh masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan adanya pertumbuhan ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah.

“Kami ingin memastikan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur juga mengalir ke daerah-daerah dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Pada akhirnya, tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menghadirkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia,” ujar AHY di Jakarta, Senin.

Dirinya menegaskan pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan tidak semata berorientasi pada pembangunan fisik.

Paradigma pembangunan infrastruktur saat ini harus semakin diarahkan untuk menekan biaya hidup masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

“Infrastruktur tidak boleh hanya menjadi simbol pembangunan. Yang paling penting adalah bagaimana dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, apakah mampu memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air, meningkatkan kualitas hidup, serta menciptakan peluang ekonomi,” kata AHY.

Ia menjelaskan pembangunan infrastruktur bukan hanya untuk menjawab kebutuhan hari ini, melainkan juga mempersiapkan masa depan. Karena itu, setiap proyek harus dirancang dengan baik, dijalankan secara efektif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Sebagai kementerian koordinator yang mengoordinasikan lima kementerian teknis dan berbagai lembaga terkait, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki mandat untuk memastikan pembangunan nasional berjalan selaras dengan target dan prioritas pemerintah.

AHY menuturkan pembangunan infrastruktur saat ini harus mampu mendukung berbagai agenda prioritas nasional, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, penyediaan air bersih, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pemerataan pembangunan antar wilayah.

Dia juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur dasar yang menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti perumahan, jaringan irigasi, akses air bersih, sanitasi, serta konektivitas yang mampu mempercepat mobilitas dan aktivitas ekonomi.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari jumlah proyek yang dibangun, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami ingin memastikan pembangunan infrastruktur benar-benar menghadirkan manfaat nyata, menurunkan biaya logistik, meningkatkan produktivitas, membuka akses terhadap pelayanan dasar, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat,” katanya.

Menurut AHY, penguatan fungsi monitoring, evaluasi dan koordinasi lintas kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran dan memberikan hasil optimal.

Ia menambahkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan cetak biru proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall pantai utara (pantura) Jawa agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan.

Ia menyebut proyek tersebut tidak hanya ditujukan untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman perubahan iklim, tapi juga mampu menciptakan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat.

“Kami berharap tahun ini ada progres yang lebih nyata. Sebab, yang dibangun bukan hanya tanggul, tetapi juga blueprint pengembangan kawasan pantura agar lebih berkembang secara ekonomi,” kata AHY di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Menko menjelaskan bahwa tanggul laut raksasa Pantura Jawa merupakan proyek berskala besar yang membutuhkan waktu pelaksanaan panjang karena mencakup kawasan yang luas dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Ia mengatakan pembangunan proyek tersebut didorong oleh kebutuhan untuk melindungi kawasan pesisir utara Jawa dari ancaman kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim serta penurunan muka tanah yang terjadi di sejumlah wilayah.

Karena itu, pemerintah tidak hanya menyiapkan pembangunan infrastruktur perlindungan pantai, tetapi juga merancang pengembangan kawasan yang dapat memberikan dampak ekonomi jangka panjang. Untuk mendukung pembiayaan proyek, pemerintah menyiapkan skema land value capture.

“Kami menawarkan konsep land value capture untuk mendatangkan investasi yang dibutuhkan karena kebutuhan anggarannya sangat besar,” ujarnya.

Menurut AHY, pembangunan proyek tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta menjaga kawasan industri strategis dan ekonomi khusus yang telah berkembang di sepanjang Pantura Jawa.

Ia menambahkan pemerintah mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dalam menyiapkan proyek tersebut.

"Kami mengoordinasikan tidak hanya kementerian dan lembaga di tingkat pusat, tetapi juga melibatkan lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota," ujar dia.

AHY menjelaskan pengembangan tanggul laut raksasa direncanakan mencakup kawasan pantura dari Banten hingga Jawa Timur dengan panjang sekitar 575 kilometer (km), dan tahap awal pengembangan difokuskan di Teluk Jakarta serta koridor Demak-Semarang-Kendal.

Selain membangun tanggul laut dan tanggul pantai, pemerintah juga mengombinasikan pendekatan infrastruktur dengan solusi berbasis alam seperti penanaman bakau atau mangrove.

“Dengan demikian, biaya dapat ditekan dan hasilnya lebih baik serta berkelanjutan,” ucap AHY.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas akan menjadi prioritas kerja kementeriannya pada 2027 guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Ia mengatakan pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga untuk mendukung berbagai agenda prioritas nasional, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, penyediaan air bersih, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan konektivitas antarwilayah.

​​​​​​​​​​​​​​“Infrastruktur itu tidak dibangun hanya sekadar membangun infrastruktur, tetapi pada akhirnya diorientasikan untuk mendukung sejumlah agenda prioritas nasional,” kata AHY usai rapat kerja Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Menurut dia, Kementerian Koordinator IPK mengoordinasikan lima kementerian teknis dan sejumlah instansi terkait untuk memastikan pembangunan nasional berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

AHY mengatakan pembangunan infrastruktur dasar akan menjadi fokus karena berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

“Karena itu, kami akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang dapat meringankan beban masyarakat sekaligus membuat kehidupan masyarakat lebih layak, termasuk di sektor perumahan dan konektivitas umum lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan kementeriannya juga akan memperkuat fungsi koordinasi, monitoring, dan evaluasi di lapangan untuk memastikan pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur berjalan sesuai target.

Menurut AHY, tugas kementerian koordinator tidak hanya terbatas pada koordinasi di tingkat pusat, tetapi juga mengawal implementasi program pembangunan secara langsung di daerah.

“Kami justru lebih banyak melakukan kunjungan ke lapangan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi agar progres pembangunan berjalan baik,” ungkapnya.

Badan Anggaran DPR RI telah menyetujui pagu anggaran indikatif Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp276,8 miliar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

AHY mengatakan pagu tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan fungsi koordinasi, pengawasan, serta pengawalan berbagai program prioritas nasional yang menjadi tanggung jawab kementeriannya.

"Pagu sebesar Rp276 miliar yang telah kami ketahui itu mudah-mudahan dapat membantu kerja-kerja operasional maupun pengawasan," ucap dia.

Selain itu, pihaknya juga terus mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Menurut AHY, setiap proyek infrastruktur harus mampu menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan, termasuk meningkatkan konektivitas, memperkuat pusat-pusat pertumbuhan baru, dan memperluas pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.

Kemenko IPK tengah mengawal sejumlah proyek strategis di sektor infrastruktur dan konektivitas, termasuk pengembangan kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta pengembangan jaringan perkeretaapian nasional guna memperkuat konektivitas antarwilayah.

Lebih lanjut, Kemenko IPK juga turut memantau pengembangan Program Tiga Juta Rumah, pembangunan infrastruktur jalan daerah, serta penguatan sistem irigasi dan distribusi air guna mendukung swasembada pangan dan pemerataan pembangunan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di beranda terdepan Indonesia, salah satunya di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yakni ruas jalan yang menghubungkan Desa Serindang dan Bukit Segoler. .

“Kami bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meninjau langsung salah satu usulan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Kabupaten Sambas. Ini bagian dari amanah dari Presiden kepada Kemenko Infrastruktur untuk memastikan program IJD benar-benar menjangkau masyarakat dan memberikan manfaat sebesar-besarnya,” ujar Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, Kabupaten Sambas memiliki posisi strategis sebagai salah satu wilayah perbatasan dan etalase Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Karena itu percepatan pembangunan infrastruktur menjadi penting untuk mendorong pemerataan pembangunan, memperkuat konektivitas, meningkatkan daya saing daerah, serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Dari hasil peninjauan, ruas jalan yang diusulkan memiliki panjang sekitar 5,4 kilometer. Sebanyak 2,4 kilometer telah dibangun oleh pemerintah daerah, sementara sekitar 3 kilometer sisanya diusulkan memperoleh dukungan melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD).

Herzaky menilai kondisi jalan saat ini masih membutuhkan penanganan serius. Sebagian ruas belum beraspal, sementara ruas yang telah diaspal masih memerlukan peningkatan kualitas agar dapat memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat.

“Kalau jalan ini nantinya bisa ditingkatkan kualitasnya, manfaatnya akan sangat besar. Waktu tempuh masyarakat akan lebih singkat, biaya transportasi bisa ditekan, aktivitas ekonomi bergerak lebih cepat, dan akses terhadap berbagai layanan publik menjadi semakin baik,” katanya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pembangunan jalan tersebut memiliki nilai strategis karena mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Ruas jalan itu berada di kawasan pertanian, sekaligus terhubung dengan jaringan irigasi yang menjadi penopang swasembada pangan.

Di sektor pendidikan, jalan tersebut menjadi akses utama menuju SMP Negeri 1 serta tiga sekolah dasar di sekitar kawasan Bukit Segoler. Perbaikan jalan akan mempermudah mobilitas siswa, guru, dan masyarakat menuju fasilitas pendidikan.

Selain itu, peningkatan kualitas jalan juga akan mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah karena merupakan ruas penghubung menuju sentra-sentra produksi pangan yang saat ini masih menghadapi kendala akibat keterbatasan akses jalan.

“Jalan ini sangat strategis karena mendukung swasembada pangan, ketahanan air, akses pendidikan, sekaligus mempermudah pelaksanaan program prioritas pemerintah. Karena itu, kami melihat usulan ini memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat,” kata Herzaky.

Meski demikian, ia menegaskan usulan tersebut tetap harus melalui proses evaluasi dan penentuan prioritas bersama berbagai usulan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Kemenko Infrastruktur bersama Kementerian PU akan terus mengawal proses tersebut agar setiap alokasi anggaran memberikan dampak yang optimal dan tepat sasaran.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik nasional hingga mencapai 12,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029.

Dirinya menjelaskan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik nasional hingga mencapai 12,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi sekaligus memperkuat daya saing nasional.

“Tujuan kami sederhana, bagaimana biaya logistik semakin efisien, konektivitas antardaerah semakin kuat, investasi dan lapangan kerja semakin tumbuh, serta distribusi barang dan layanan publik dapat menjangkau masyarakat dengan lebih baik,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Karena itu, Indonesia juga mendorong berbagai peluang kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia, transfer pengetahuan dan teknologi, serta penguatan kapasitas industri transportasi nasional agar semakin siap menghadapi tantangan masa depan.

AHY menambahkan, di tengah berbagai tantangan ekonomi global, Indonesia perlu terus membuka ruang kolaborasi yang mampu memperkuat daya saing nasional.

Menurutnya, yang terpenting bukan hanya siapa mitra kerja samanya, melainkan bagaimana setiap kerja sama dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dia menegaskan, bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.380 pulau dan populasi sekitar 280 juta jiwa, transportasi bukan sekadar sarana mobilitas, melainkan urat nadi yang menghubungkan masyarakat, memperkuat persatuan, serta membuka akses terhadap berbagai peluang ekonomi.

“Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.380 pulau dan populasi sekitar 280 juta jiwa. Bagi kami, transportasi adalah urat nadi yang mempersatukan bangsa dan menghubungkan seluruh wilayah Nusantara,” ujar AHY.

AHY menegaskan pembangunan konektivitas di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan jalan tol, melainkan harus diperkuat dengan transportasi laut dan udara.

Menurut AHY, pendekatan pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak dapat disamakan dengan negara-negara kontinental yang bertumpu pada jaringan darat. Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan strategi konektivitas yang lebih komprehensif.

AHY menekankan bahwa penguatan konektivitas antarpulau menjadi kunci untuk mendorong pemerataan pembangunan sekaligus menekan biaya logistik nasional.

Tanpa sistem transportasi yang terintegrasi, distribusi barang dan jasa disebutnya akan tetap mahal dan menghambat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Indonesia membuka peluang kepada perusahaan-perusahaan Rusia untuk berpartisipasi dalam pengembangan koridor perkeretaapian strategis.

“Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.380 pulau dan populasi sekitar 280 juta jiwa. Bagi kami, transportasi adalah urat nadi yang mempersatukan bangsa dan menghubungkan seluruh wilayah Nusantara,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Di sektor perkeretaapian, Indonesia masih membutuhkan pengembangan jaringan kereta api secara signifikan untuk memperkuat konektivitas nasional dan mendukung pemerataan pembangunan.

Karena itu, kata AHY, Indonesia membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan Rusia untuk berpartisipasi dalam pengembangan koridor perkeretaapian strategis, termasuk Trans-Sumatera, Trans-Sulawesi, dan Trans-Kalimantan.

Selain pembangunan jaringan, peluang kerja sama juga mencakup pengembangan teknologi dan manufaktur sarana-prasarana perkeretaapian, rekayasa kereta berkecepatan tinggi dan angkutan berat (heavy-haul rail), peningkatan standar keselamatan dan operasional, pengembangan perkeretaapian rendah karbon, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan riset.

AHY juga menyoroti pentingnya pengembangan transportasi perkotaan yang modern dan ramah lingkungan. Menurutnya, pengalaman Rusia dalam mengelola sistem transportasi publik, khususnya Metro Moskow, dapat menjadi referensi berharga bagi pengembangan MRT, LRT, dan kereta komuter di Indonesia.

Dirinya menegaskan, bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.380 pulau dan populasi sekitar 280 juta jiwa, transportasi bukan sekadar sarana mobilitas, melainkan urat nadi yang menghubungkan masyarakat, memperkuat persatuan, serta membuka akses terhadap berbagai peluang ekonomi.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membahas berbagai peluang kerja sama strategis di bidang transportasi saat melakukan pertemuan dengan Menteri Transportasi Federasi Rusia Andrey Nikitin di Moskow, Rusia.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Rusia, khususnya dalam pengembangan transportasi dan konektivitas yang modern, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Indonesia mematangkan desain rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall.

“Indonesia sedang mematangkan rencana pembangunan Giant Sea Wall sebagai bagian dari agenda perlindungan pesisir yang lebih luas, utamanya di wilayah Pantura Jawa. Langkah ini bukan sekadar menghadirkan perlindungan fisik, tetapi juga menjaga denyut nadi kehidupan masyarakat, melindungi mata pencaharian, serta memastikan keberlanjutan ekosistem sosial dan ekonomi di kawasan pesisir,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan perubahan iklim telah menjadi tantangan nyata yang dihadapi Indonesia. Banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, serta ancaman kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah di sejumlah wilayah pesisir memerlukan langkah-langkah mitigasi yang terukur dan berjangka panjang.

Menurut dia, proyek tersebut membuka peluang kolaborasi internasional yang luas, mulai dari rekayasa pesisir, teknologi perlindungan pantai dan penghalang laut, sistem operasi dan pemeliharaan, hingga penelitian dan pengembangan bersama.

AHY menegaskan, tantangan global tidak dapat dijawab hanya dengan pernyataan dan niat baik. Dunia membutuhkan langkah-langkah nyata yang mampu menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kita perlu bergerak dari dialog menuju aksi, dari kerangka kerja menuju proyek nyata, dan dari komitmen menuju hasil yang dapat dirasakan masyarakat,” ujar dia.

Sebagai informasi, Proyek giant sea wall merupakan bagian dari rencana jangka panjang pemerintah untuk mengatasi banjir rob, penurunan muka tanah, serta kenaikan permukaan air laut yang semakin mengancam wilayah pesisir, khususnya di Pantai Utara Pulau Jawa.

Gagasan pembangunan tanggul laut tersebut telah lama dibahas dan kini kembali didorong seiring meningkatnya risiko perubahan iklim dan tekanan terhadap kawasan pesisir yang padat penduduk dan aktivitas ekonomi tersebut.

AHY menyebutkan sekitar 50 juta penduduk tinggal di kawasan tersebut, sehingga diperlukan langkah perlindungan yang komprehensif dari berbagai ancaman lingkungan.

Ancaman tersebut antara lain kenaikan muka air laut dan penurunan permukaan tanah yang memperparah risiko banjir rob di sejumlah wilayah, seperti Teluk Jakarta, Semarang, Demak, dan Kendal.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang selanjutnya disebut sebagai Komite

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk membentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung dengan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Penunjukan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

"Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang selanjutnya disebut sebagai Komite," berdasarkan salinan Peraturan Presiden (Perpres) No 29 Tahun 2026 yang dikutip di Jakarta, Minggu.

Dalam Perpres tersebut dinyatakan bahwa Ketua Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung adalah Menko IPK dengan Wakil Ketua yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Adapun susunan anggota Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung terdiri dari Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Perpres tersebut juga menyatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.

Pepres No 29 Tahun 2026 tersebut ditetapkan oleh Presiden RI pada 12 Mei tahun 2026.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait tengah membahas rencana restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.

Agus Harimurti Yudhoyono atau yang biasa disapa AHY mengatakan pembahasan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir dan mengambil tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut.

AHY menegaskan pemerintah saat ini memprioritaskan penyelesaian restrukturisasi keuangan sebelum melangkah ke tahap pengembangan lanjutan proyek kereta cepat ke wilayah lain.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah masih terus mematangkan proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall) sebagai upaya melindungi kawasan pesisir utara Jawa (Pantura) dari ancaman lingkungan.

AHY mengatakan proyek tersebut melibatkan banyak pihak karena mencakup wilayah yang luas, yakni lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota di sepanjang Pantura.

“Ini bukan proyek yang melibatkan satu atau dua pihak saja. Ada lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota yang terlibat, terutama di kawasan Pantura,” ujar AHY usai menghadiri acara Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) di Jakarta, Sabtu.

"Kami kejar terus, mudah-mudahan tahun depan (2027) bisa lebih matang lagi," katanya menambahkan.

Proyek giant sea wall merupakan bagian dari rencana jangka panjang pemerintah untuk mengatasi banjir rob, penurunan muka tanah, serta kenaikan permukaan air laut yang semakin mengancam wilayah pesisir, khususnya di Pantai Utara Pulau Jawa.

Gagasan pembangunan tanggul laut tersebut telah lama dibahas dan kini kembali didorong seiring meningkatnya risiko perubahan iklim dan tekanan terhadap kawasan pesisir yang padat penduduk dan aktivitas ekonomi tersebut.

AHY menyebutkan sekitar 50 juta penduduk tinggal di kawasan tersebut, sehingga diperlukan langkah perlindungan yang komprehensif dari berbagai ancaman lingkungan.

Ancaman tersebut antara lain kenaikan muka air laut dan penurunan permukaan tanah yang memperparah risiko banjir rob di sejumlah wilayah, seperti Teluk Jakarta, Semarang, Demak, dan Kendal.

Menurut AHY, penurunan muka tanah di beberapa daerah bahkan mencapai 5 hingga 20 centimeter per tahun, sehingga membutuhkan intervensi melalui pembangunan infrastruktur.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, AHY menyampaikan pemerintah mempertimbangkan pembangunan tanggul pantai maupun tanggul laut di wilayah terdampak, yang dikombinasikan dengan pendekatan berbasis alam (nature-based solutions), seperti penanaman mangrove untuk meredam gelombang.

Selain melindungi masyarakat pesisir, AHY menuturkan bahwa proyek tersebut juga bertujuan menjaga kawasan industri strategis, kawasan ekonomi khusus, serta sentra produksi pangan yang mulai terdampak intrusi air laut.

Ia menambahkan proyek giant sea wall membutuhkan pendanaan besar, sehingga pemerintah mengundang keterlibatan pihak swasta dan pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri.

Menurut dia, proyek tersebut penting tidak hanya menjadi upaya mitigasi bencana, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan ekonomi nasional.

Proyek giant sea wall dirancang membentang sekitar 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

Nilai investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai sekitar 80 miliar dolar AS, dengan tahapan awal pembangunan di Teluk Jakarta yang diproyeksikan menelan biaya sekitar 8 hingga 10 miliar dolar AS.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Ketahanan pangan harus diperkuat. Risiko iklim seperti El Nino juga perlu diantisipasi dengan baik agar tidak memicu musim kemarau berkepanjangan yang dapat mengganggu produksi pertanian

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan risiko konflik global mendorong Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi dan pangan guna menghadapi ketidakpastian yang meningkat.

Dalam acara Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) di Jakarta, Sabtu, AHY mengatakan eskalasi konflik geopolitik, khususnya di Timur Tengah, berpotensi mengganggu jalur distribusi energi dunia, termasuk di kawasan strategis seperti Selat Hormuz.

Kondisi tersebut dinilai dapat memicu lonjakan harga energi yang berdampak berantai pada harga pangan dan komoditas dasar lainnya.

“Jika konflik dan perang berkelanjutan terjadi di Timur Tengah, Selat Hormuz sulit dinormalisasi dalam waktu dekat maka harga energi dan pangan dunia bisa mengalami kenaikan yang mencekik,” ujar AHY.

Menurut dia, energi memiliki peran krusial dalam menopang aktivitas ekonomi. Kenaikan harga energi akan meningkatkan biaya produksi dan distribusi, sehingga berujung pada tekanan terhadap harga kebutuhan masyarakat.

AHY menegaskan pentingnya kemandirian nasional, terutama pada sektor energi dan pangan, agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap gejolak eksternal. Ketahanan di kedua sektor itu, lanjutnya, menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Ketahanan pangan harus diperkuat. Risiko iklim seperti El Nino juga perlu diantisipasi dengan baik agar tidak memicu musim kemarau berkepanjangan yang dapat mengganggu produksi pertanian hingga menyebabkan gagal panen,” katanya.

Selain faktor geopolitik, AHY juga menyoroti berbagai tantangan global lain seperti krisis iklim, bencana alam, serta disrupsi teknologi yang turut mempengaruhi dinamika ekonomi dunia.

Ia menilai kondisi tersebut menuntut Indonesia untuk semakin adaptif dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Lebih lanjut, Menko AHY menyebut pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi dan pangan, termasuk melalui peningkatan konektivitas dan efisiensi distribusi logistik.

Dengan infrastruktur yang terintegrasi, biaya logistik menurutnya dapat ditekan sehingga distribusi energi dan pangan menjadi lebih terjangkau.

Menko AHY juga menyatakan bahwa penguatan ketahanan energi dan pangan harus berjalan seiring dengan pembangunan yang merata, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Untuk itu, ia menegaskan pembangunan harus menjangkau seluruh wilayah tanpa terkecuali dan setiap daerah perlu mendapat perhatian yang sama, sehingga tidak ada lagi pendekatan yang berpusat di Jawa.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026