JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel mengakui telah menerima Ducati Scrambler dan uang Rp3 miliar dari salah satu terdakwa kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Hal itu Noel sampaikan saat diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara tersebut pada Kamis (7/5/2026).

Awalnya, hakim anggota menanyakan dengan sikap batin Noel terkait penerimaan tersebut. Sebab, Noel seringkali menyatakan sang pemberi, yakni Irvian Bobby Mahendro atau yang sering disebut Sultan Kemnaker merupakan orang yang bermasalah.

"Berkenaan dengan sikap batin Saudara sebagai seorang Wamen, yang ingin saya tanyakan, pantaskah seorang Wamen menerima pemberian Rp3 miliar dan Ducati dari seseorang yang Saudara katakan dia orang bermasalah di Kemenaker?" tanya Hakim.

"Saya tahunya dia bermasalah, Yang Mulia, enggak tahu, saya menerjemahkan apa ya, saya kebiasaan nolong orang, jadi susah ketika ada orang minta tolong pasti saya bantu, gitu," jawab Noel.

Mendengar hal tersebut, hakim kembali menegaskan pertanyaannya ini terkait sikap batin Noel atas penerimaan tersebut. "Kan Saudara sudah seorang pejabat ya? Menerima uang Rp3 M dan motor Ducati. Itu bagaimana? Apakah memang selama ini biasa menerima-menerima seperti itu atau bagaimana?" tanya Hakim.

Alih-alih menjawab pertanyaan hakim, Noel malah mengakui hal tersebut merupakan kesalahan. "Saya selama ini kan belum menjabat, Yang Mulia. Karena waktu itu Desember akhir, aduh, saya, sudah deh, pokoknya saya mengaku bersalah deh, Yang Mulia," kata Noel.

Mendengar jawaban tersebut, Hakim kemudian memastikan ke Noel terkait ada tidaknya upaya yang bersangkutan untuk melaporkan ke KPK terkait penerimaan itu. "Tidak ada, Yang Mulia," ujar Noel.

Dakwaan Noel

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel melakukan pemerasan sebesar Rp6,5 miliar (Rp6.522.360.000) terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Hal itu dilakukan Noel bersama Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati Dan Supriadi selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kemnaker, serta Miki Mahfud Dan Temurila masing-masing selaku Direktur dan Komisaris PT Kreasi Edukasi Mandiri (KEM) Indonesia.

"Bahwa Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan bersama-sama dengan Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, Supriadi, Miki Mahfud dan Temurila telah memaksa para Pemohon Sertifikasi dan Lisensi K3 memberikan uang dengan jumlah total sebesar Rp6.522.360.000," kata Jaksa KPK membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/1/2026).

Noel juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang Rp3,3 miliar dan Ducati Scrambler.

"Telah melakukan perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri, menerima gratifikasi yaitu Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp3.365.000.000 dan barang berupa 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler warna biru dongker," kata jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/1/2026).

JAKARTA - Fakta mengejutkan terungkap dalam sidang dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kuasa hukum terdakwa Irvian Bobby Mahendro, Hervan Dewantara menyebut kliennya berada dalam posisi serba salah karena hanya menjalankan sistem yang sudah lama terbentuk.

Kuasa hukum Irvian Bobby mengungkapkan, praktik pungutan nonteknis yang kini menjadi perkara disebut sudah berlangsung sejak 2012 dan berkembang menjadi “budaya” di lingkungan (Kemnaker) tersebut.

“Kalau dilakukan salah, tidak dilakukan juga salah di mata pimpinan,” ujar Hervan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Ia menegaskan, Irvian Bobby dan terdakwa lain di level bawah tidak pernah menentukan besaran pungutan. Menurutnya, pihak penyedia jasa (PJK3) bahkan sudah mengetahui nominal yang harus dibayarkan.

“Biasanya mereka langsung tanya, ini ditransfer ke mana, karena sudah tahu angkanya,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut kliennya tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan praktik tersebut. Kondisi ini membuat terdakwa berada dalam tekanan sistem yang sudah mengakar.

“Ini sudah lama dan meluas, bukan hanya di satu bidang. Jadi seolah-olah menjadi hal yang biasa,” ujarnya.

Kuasa hukum juga menggambarkan kondisi tersebut seperti berada di lingkungan yang kotor, di mana perilaku menyimpang dianggap wajar karena terjadi secara terus-menerus.

“Kalau lingkungan bersih, orang pasti sungkan. Tapi kalau sudah kotor semua, jadi terbiasa,” jelasnya.

Menurut dia, jika terdakwa menolak mengikuti praktik tersebut, justru berpotensi dianggap tidak sejalan dengan pimpinan.

“Kalau pimpinan melarang, pasti diikuti. Tapi kalau tidak, tidak mungkin level bawah berani menentang,” katanya.

Atas dasar itu, pihaknya meminta majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini tidak bisa dilihat semata dari individu terdakwa, melainkan sebagai bagian dari sistem yang telah lama terbentuk.

Sidang kasus ini masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Fakta-fakta persidangan berikutnya akan menjadi penentu dalam mengungkap peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel menerima uang hasil pemerasan penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melalui perantara yang salah satunya adalah anak kandungnya.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan Noel Nomor: 06/TUT.01.04/24/01/2026. Noel mulanya mengetahui adanya aksi pemerasan tersebut, tetapi dia justru meminta jatah Rp3 miliar. Irvian Bobby yang mengkoordinir penampungan uang pemerasan menyanggupi keinginan Noel.

"Terdakwa Inmanuel Ebenezer Gerungan memanggil Irvian Bobby Mahendro ke ruang kerjanya meminta uang sebesar Rp3 miliar. Atas permintaan tersebut kemudian Irvian Bobby Mahendro menyanggupinya," kata Jaksa Penuntun Umum, Senin (19/1/2026) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada bulan Desember 2024, Noel kembali menghubungi Irvian untuk melakukan pertemuan membahas Rp3 miliar. Uang kemudian diberikan melalui perantara di mana Rp70 juta bersumber dari PT KEM Indonesia dan Rp2,93 miliar dari para pemohon sertifikasi dan lisensi PJK3 lain.

Jaksa menyebut bahwa Noel memberikan kontak Nur Agung untuk dihubungi Irvian Bobby. Selanjutnya hasil koordinasi, Irvian Bobby melalui supirnya menyerahkan Rp3 miliar yang disimpan dalam tas jinjing kepada Nur Agung di sisi timur SPBU Pertamina 34.10301 Jalan Gereja Theresia Gondangdia Jakarta Pusat

"Yang kemudian oleh Nur Agung Putra Setia tas jinjing berisi uang tersebut diserahkannya kepada Divan Ariq yang merupakan anak kandung dari Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan," ujar Jaksa.

Noel juga menerima 1 unit motor Ducati Scrambler. Tak hanya itu, dia menerima dari pihak lain atau suap sehingga secara keseluruhan total uang yang diterima Noel sebesar Rp3,3 miliar

"Bahwa atas penerimaan uang Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan yang seluruhnya berjumlah tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah dan barang berupa 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler warna biru dongker tersebut haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa," terangnya.

Jaksa mengatakan bahwa Noel tidak pernah melaporkan penerimaan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak diterima.

Noel didakwa melanggar Pasal 12 B Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.