Kolaborasi tersebut mencerminkan peran Bank BJB yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi

Bandung (ANTARA) - Bank BJB menggandeng tiga mitra strategis yakni PT Trans Galaxy Orbit Indonesia (Whuush Ojol), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat, serta PT Migas Utama Jabar (MUJ) sebagai upaya memperkuat kolaborasi bisnis sekaligus mendukung pengembangan ekosistem ekonomi di Jawa Barat.

Direktur Utama Bank BJB Ayi Subarna mengatakan kolaborasi tersebut merupakan wujud komitmen Bank BJB sebagai mitra strategis pembangunan daerah melalui penyediaan layanan keuangan yang mendukung berbagai sektor usaha.

“Kolaborasi tersebut mencerminkan peran Bank BJB yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi yang mampu menjembatani kebutuhan berbagai pelaku usaha melalui layanan perbankan yang komprehensif,” kata Ayi di Bandung, Rabu.

Melalui kerja sama itu, kata Ayi, Bank BJB menghadirkan berbagai layanan mulai dari akses pembiayaan, pengelolaan dana, layanan transaksi, digitalisasi pembayaran, hingga edukasi dan literasi keuangan bagi para mitra.

Kerja sama dengan PT Trans Galaxy Orbit Indonesia (Whuush Ojol) mencakup pemanfaatan produk dan jasa perbankan, pengelolaan rekening mitra pengemudi untuk layanan pembayaran gaji (payroll), penggunaan dompet digital DigiCash bank Bjnk, serta integrasi sistem aplikasi Whuush Ojol dengan sistem perbankan bank bjb.

“Melalui kolaborasi tersebut, sekitar 71.000 mitra pengemudi Whuush Ojol diharapkan memperoleh akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan formal sekaligus mendorong peningkatan transaksi digital,” kata Ayi.

Sementara itu, kerja sama dengan Kadin Jawa Barat difokuskan pada pengembangan dunia usaha dan investasi melalui edukasi bisnis, literasi keuangan, serta pemanfaatan produk dan layanan perbankan.

Selain program edukasi, kerja sama tersebut juga meliputi layanan giro, tabungan, deposito, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), pembiayaan usaha, hingga berbagai fasilitas transaksi perbankan bagi anggota Kadin Jawa Barat.

Bank BJB juga membuka peluang pemberian fasilitas kredit produktif kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan guna mendukung pengembangan dan ekspansi bisnis.

Adapun kerja sama dengan PT Migas Utama Jabar (MUJ) diarahkan pada pemanfaatan layanan perbankan untuk mendukung operasional perusahaan, meliputi pengelolaan dana, fasilitas pembiayaan, layanan transaksi keuangan, pembayaran gaji dan tunjangan, serta berbagai layanan pembayaran lainnya.

Bank BJB menilai ketiga kerja sama tersebut menunjukkan kemampuannya dalam menghadirkan solusi perbankan yang disesuaikan dengan kebutuhan berbagai sektor, mulai dari ekonomi digital, dunia usaha, hingga industri energi.

“Sebagai bank pembangunan daerah, Bank BJB menyatakan akan terus memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Barat,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bandung (ANTARA) - Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung menggelar bursa kerja (job fair) secara daring dengan menyediakan 2.595 lowongan pekerjaan dari puluhan perusahaan sebagai upaya menekan angka pengangguran terbuka di kota tersebut.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Yayan Ahmad Brilyana mengatakan pencari kerja dapat mengikuti kegiatan tersebut pada Selasa (30/6) secara gratis dengan mendaftar melalui aplikasi New BIMMA tanpa perlu hadir secara langsung.

“Melalui virtual job fair, kami ingin memastikan bahwa setiap warga Kota Bandung memiliki akses yang sama terhadap peluang kerja, tanpa terbatas oleh jarak maupun biaya,” kata Yayan di Bandung, Senin.

Yayan menjelaskan kegiatan ini merupakan penyelenggaraan perdana yang menjadi bagian dari inovasi layanan ketenagakerjaan berbasis digital untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi lowongan kerja.

Menurutnya, format daring dipilih untuk memperluas jangkauan layanan sekaligus mengurangi hambatan dalam proses rekrutmen.

Ia mengatakan Pemkot Bandung berencana menggelar bursa kerja secara rutin setiap bulan, baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional, agar kebutuhan tenaga kerja perusahaan dapat dipenuhi oleh pencari kerja asal Kota Bandung.

Yayan menambahkan seluruh persiapan teknis telah dilakukan agar pelaksanaan bursa kerja daring berjalan lancar dan memberikan pengalaman yang mudah bagi peserta.

“Persiapan teknis sudah kami pastikan berjalan dengan baik. Kami ingin pengalaman pencari kerja dalam virtual job fair ini tidak kalah dengan penyelenggaraan tatap muka, bahkan bisa lebih mudah karena dapat diakses dari mana saja,” ujarnya.

Ia mengimbau pencari kerja melengkapi profil pada aplikasi New BIMMA sebelum pelaksanaan kegiatan karena perusahaan akan meninjau data peserta sebagai bagian dari proses seleksi awal.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, lanjut Yayan, berkomitmen terus menghadirkan program serupa secara berkala untuk memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Jajang Rohana mendorong pemerintah daerah memanfaatkan momentum libur sekolah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata yang dinilai mampu menggerakkan aktivitas usaha masyarakat di berbagai destinasi wisata.

Jajang mengatakan meningkatnya kunjungan wisatawan selama masa libur sekolah akan memberikan dampak positif bagi berbagai sektor usaha, mulai dari warung makan, penginapan, hingga pelaku usaha jasa di kawasan wisata.

“Ya, tentunya sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak peningkatan ekonomi daerah, khususnya di daerah tujuan wisata,” kata Jajang di Bandung, Senin

Menurut dia, aktivitas wisata tidak hanya meningkatkan perputaran ekonomi, tetapi juga mendorong pemerataan pendapatan dari perkotaan ke daerah-daerah yang memiliki potensi wisata.

“Dengan adanya aktivitas wisata, akan terjadi pemerataan ekonomi, terutama di kawasan-kawasan wisata. Warung, rumah makan, penginapan hingga berbagai jasa lainnya tentu akan mendapatkan berkah dari kedatangan wisatawan,” ujarnya.

Selain mendorong sektor pariwisata, ia juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memperkuat kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan iklim investasi guna menjaga pertumbuhan ekonomi daerah pada 2026.

Ia mengatakan realisasi investasi di Jawa Barat pada 2025 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp300 triliun sehingga momentum tersebut perlu dipertahankan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

“Supaya tidak turun, berarti nilai investasinya harus ditingkatkan, kemudahan, kepastian, iklim investasinya. Terus didukung juga infrastruktur supaya investor mau ke Jawa Barat,” katanya.

Menurut Jajang, penguatan infrastruktur menjadi salah satu faktor penting untuk menarik minat investor menanamkan modal di Jawa Barat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat M. Romli mendorong pemerataan investasi di kawasan Rebana yang meliputi Kabupaten dan Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, serta Sumedang guna mengurangi kesenjangan pembangunan dengan wilayah Jabodetabek.

Menurut Romli, realisasi investasi di kawasan Rebana sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp36,68 triliun. Sementara pada triwulan I 2026 hingga April, nilai investasi tercatat sebesar Rp6,5 triliun atau sekitar 8,43 persen dari total investasi yang masuk ke Jawa Barat.

“Dilihat dari investasi yang masuk, Sumedang dan wilayah Rebana memang menjanjikan bagi para investor sekaligus menjadi upaya pemerataan untuk menghindari disparitas yang tinggi antardaerah, terutama dengan Jabodetabek,” kata Romli di Bandung, Minggu.

Ia mengatakan DPRD Jabar akan terus mendorong masuknya investasi ke kawasan Rebana maupun wilayah selatan Jawa Barat, termasuk pengembangan kawasan industri hijau di Majalengka yang didukung keberadaan Bandara Internasional Kertajati.

“Kami sedang mendorong wilayah lain, seperti Majalengka yang masuk kawasan Rebana, untuk menjadi kawasan industri hijau dan pemerataan pertumbuhan industri di wilayah lain di Jawa Barat,” ujarnya.

Romli menegaskan fokus DPRD bukan semata mengejar target nilai investasi, tetapi memastikan investasi yang masuk mampu memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat.

"Kalau dari sisi capaian saya lihat sudah cukup optimal. Tinggal bagaimana investasi yang masuk berdampak terhadap pengurangan pengangguran. Itu harus dilindungi Pemprov Jabar,” katanya.

Ia menambahkan DPRD Jabar juga aktif menjalin komunikasi dengan calon investor di Jakarta dengan mempromosikan potensi daerah di Jawa Barat, termasuk kemudahan akses infrastruktur, kawasan industri, dan ketersediaan tenaga kerja.

“Kami jelaskan banyak daerah di Jabar yang bagus untuk berinvestasi, aksesnya sudah baik dan mudah dijangkau, termasuk soal tenaga kerja, agar mereka mau berinvestasi di Jawa Barat,” kata Romli.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

TASIKMALAYA - Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Karet Indonesia (DPP Apkarindo) menggelar Rembug Tani Jawa Barat di Koperasi Wangunwati, Desa Sukawangun, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Mengusung tema "Optimalisasi Produksi Kebun di Tengah Meningkatnya Harga Karet Nasional", kegiatan ini menjadi wadah konsolidasi petani, pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan dalam memperkuat sektor perkaretan nasional.

Acara dihadiri perwakilan PT Pupuk Kujang, PT Sintas Kurama, Dinas Perkebunan Kabupaten Ciamis, Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran, Ketua DPW Apkarindo Jawa Barat beserta jajaran, serta ratusan petani karet dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Ketua DPP Apkarindo Irfan Ahmad Fauzi menyampaikan apresiasi kepada para petani karet yang tetap bertahan dan bekerja keras menjaga keberlanjutan komoditas karet di tengah berbagai tantangan.

"Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para petani karet di Provinsi Jawa Barat yang hingga hari ini tetap bertahan dan bekerja keras menjaga keberlanjutan komoditas karet. Di tengah berbagai tantangan, baik fluktuasi harga di pasar global maupun dinamika permintaan pasar, para petani tetap menunjukkan ketekunan, semangat, dan komitmen yang luar biasa," ujar Irfan Ahmad Fauzi, dikutip Minggu (28/6/2026).

Menurut Irfan, Rembug Tani merupakan forum strategis untuk memperkuat sinergi antar seluruh pemangku kepentingan sektor perkaretan. Mengingat lebih dari 80 persen kebun karet nasional dikelola oleh petani rakyat, maka penguatan sektor karet pada hakikatnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga keberlanjutan industri karet Indonesia.

"Rembug Petani Karet menjadi ruang silaturahmi sekaligus konsolidasi yang sangat penting. Melalui forum ini, petani, pemerintah, organisasi petani, dan mitra dapat berdiskusi secara terbuka serta merumuskan langkah bersama untuk memperkuat masa depan karet rakyat," tegasnya.

Irfan menegaskan, Apkarindo akan terus menjadi rumah perjuangan bagi petani karet Indonesia dengan memperjuangkan tata niaga yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada petani. Organisasi juga berkomitmen memperkuat posisi tawar petani dalam rantai perdagangan maupun penyusunan kebijakan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPP Apkarindo juga menegaskan lima agenda prioritas organisasi, yaitu konsolidasi organisasi petani karet, penguatan ekonomi petani, peningkatan produktivitas kebun, advokasi dan kemitraan, serta hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas karet.

"Momentum Rembug Tani ini diharapkan melahirkan gagasan dan langkah bersama agar petani karet semakin kuat, terorganisir, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai awal penguatan gerakan petani karet Indonesia agar karet rakyat kembali menjadi sumber kesejahteraan bagi jutaan keluarga petani," pungkas Irfan.

Melalui penyelenggaraan Rembug Tani Jawa Barat, Apkarindo berharap lahir berbagai rekomendasi konkret untuk meningkatkan produktivitas kebun, memperkuat kelembagaan petani, serta mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, dunia usaha, dan petani demi kemajuan sektor perkaretan nasional.

Kota Bandung (ANTARA) - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Bandung menyalurkan bantuan cadangan pangan pemerintah berupa beras dan minyak goreng kepada satu juta lebih keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah Bandung Raya.

Pimpinan Bulog Cabang Bandung Yanto Nurdianto mengatakan program bantuan tersebut mencakup penyaluran beras medium sebanyak 21.000 ton yang akan disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan pangan.

“Untuk bantuan pangan yang saat ini disalurkan Bulog, kami menyalurkan dua alokasi sekaligus yaitu alokasi Februari dan Maret. Jadi satu KPM mendapatkan 20 kilogram dan 4 liter minyak goreng,” kata Yanto di Bandung, Senin.

Yanto menyebut untuk penyaluran bantuan tersebut untuk wilayah Bandung Raya yang mencakup Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.

Lebih lanjut, kata dia, sebelum disalurkan kepada KPM, beras bantuan pangan tersebut telah melewati proses pengecekan kualitas yang ketat saat proses pendistribusian beras tersebut.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk melapor jika menemukan atau mendapatkan beras yang tidak layak konsumsi.

“Saya jamin layak konsumsi. Saya sendiri melakukan monitoring langsung ke gudang dan memastikan bahwa beras yang disalurkan kepada masyarakat harus memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan,” katanya.

Ia menambahkan, jadwal distribusi telah disosialisasikan ke seluruh daerah di Bandung Raya dan ditargetkan rampung pada akhir Juni 2026.

“Program bantuan pangan ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PLN Watch Tohom Purba mengajak masyarakat lebih bijak menyaring informasi terkait layanan kelistrikan dan tidak mudah mempercayai kabar mengatasnamakan PT PLN (Persero) yang belum terverifikasi, terutama mengenai isu pemadaman listrik.

Ia mengatakan informasi mengenai pemeliharaan jaringan terencana yang disebut akan menyebabkan pemadaman listrik total selama tiga hari di Jawa dan Bali berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Informasi seperti ini harus disikapi dengan kepala dingin, jangan langsung dipercaya dan disebarkan, sebaiknya pastikan dulu melalui kanal resmi PLN,” kata Tohom dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, isu kelistrikan berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga kehidupan rumah tangga sehingga informasi yang beredar perlu dipastikan kebenarannya.

Ia menilai penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya merugikan PLN, tetapi juga berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat yang membutuhkan kepastian informasi.

“Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan adalah dukungan publik, bukan kepanikan yang dipicu oleh informasi palsu,” ujarnya.

Tohom mengatakan kritik terhadap layanan kelistrikan tetap diperlukan sebagai bagian dari pengawasan publik, namun harus disampaikan berdasarkan data dan ditujukan untuk mendorong perbaikan layanan.

Menurut dia, masyarakat berhak memperoleh penjelasan apabila terjadi gangguan layanan, namun penyebaran informasi tanpa sumber resmi justru dapat memperkeruh keadaan.

“Kalau ada gangguan, tentu masyarakat berhak mendapat penjelasan, tetapi menyebarkan kabar pemadaman total tiga hari tanpa sumber resmi itu bukan bentuk kepedulian, melainkan tindakan yang bisa memperkeruh keadaan,” ucapnya.

Tohom menilai keandalan sistem kelistrikan nasional merupakan bagian penting dari ketahanan ekonomi dan sosial sehingga perlu didukung oleh partisipasi masyarakat dalam menjaga ruang informasi yang sehat.

Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan kanal resmi PLN untuk memperoleh informasi layanan maupun melaporkan gangguan yang terjadi di lapangan.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN (Persero) Gregorius Adi Trianto telah menegaskan bahwa informasi mengenai pemeliharaan jaringan terencana total di Jawa dan Bali yang akan mengakibatkan pemadaman listrik selama tiga hari nonstop merupakan informasi yang tidak benar.

Menurut Gregorius, informasi tersebut tidak berasal dari PLN dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena itu, masyarakat diimbau memperoleh informasi terkait layanan dan operasional ketenagalistrikan melalui kanal komunikasi resmi perusahaan.

Di sisi lain, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa yang dipengaruhi gangguan pasokan batu bara berkalori menengah serta kendala teknis pada dua pembangkit listrik tenaga uap milik Independent Power Producer yang menjadi mitra PLN.

Darmawan mengatakan pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit di Jawa mulai mengalir kembali dan PLN terus melakukan berbagai upaya agar gangguan yang berdampak pada pemadaman bergilir dapat segera diselesaikan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

SEMARANG - Bertempat di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang, Kamis (18/6/2026), Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Provinsi Jawa Tengah . Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi menekankan, komitmen pemerintah daerah menjadi modal penting dalam menghasilkan data berkualitas yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Apresiasi kepada Jawa Tengah, khususnya Bapak Gubernur atas dukungan yang luar biasa untuk Sensus Ekonomi 2026. Dukungan ini turut menjelaskan bahwa pembangunan yang tepat sasaran membutuhkan data berkualitas,” ujar Sonny.

Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn.) Ahmad Luthfi, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, serta 1000 petugas SE2026 yang akan menjadi garda terdepan pendataan lapangan.

Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Selatan, Kepala BPS RI Gaungkan Rumus TIR



Sonny menjelaskan, bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu kekuatan ekonomi nasional yang memiliki fondasi usaha yang kuat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat konsisten berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sejak triwulan I-2025 hingga triwulan I-2026.

Selain itu, provinsi ini juga menjadi salah satu primadona investasi dari luar negeri. Sonny mengungkapkan, jumlah usaha di Jawa Tengah pada 2026 hampir mencapai 5 juta unit usaha atau setara dengan 25,76% dari seluruh usaha di Pulau Jawa dan 15,25% dari total usaha di Indonesia.

Dalam dua dekade terakhir, jumlah usaha di Jawa Tengah meningkat signifikan dari 3,69 juta unit usaha pada 2006 menjadi 4,93 juta unit usaha pada 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 4,8 juta diantaranya merupakan UMKM.

Besarnya skala dan dinamika perekonomian tersebut menjadikan pencanangan SE2026 di Jawa Tengah memiliki makna yang strategis. Hasil sensus nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai struktur dan karakteristik usaha di salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional ini.



Terlebih lagi, SE2026 untuk pertama kalinya juga mencakup sektor pertanian sehingga mampu menyajikan potret aktivitas ekonomi yang lebih utuh.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, dukungan penuh terhadap pelaksanaan SE2026. Ia menegaskan bahwa data yang dihasilkan dari sensus akan menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan arah pembangunan dan kebijakan ekonomi di masa mendatang.

“Saya mengucapkan terima kasih dan mendukung BPS yang sudah melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Sensus Ekonomi ini harus berhasil karena data yang dihasilkan akan menjadi roadmap seluruh pejabat kabupaten/kota,” tutur Ahmad Luthfi.

Ia juga mengajak seluruh bupati, walikota, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan SE2026 dengan memberikan informasi yang akurat kepada petugas BPS. Menurutnya, partisipasi seluruh pihak akan membantu menghasilkan peta perekonomian Jawa Tengah yang lebih faktual dan komprehensif.

Sebagai simbol dimulainya pelaksanaan sensus, Ahmad Luthfi mengalungkan tanda pengenal kepada petugas SE2026. Jawa tengah telah menerjunkan sebanyak 36.891 petugas pada pelaksanaan SE2026. Para petugas dibekali atribut resmi berupa tanda pengenal dengan QR code, rompi SE2026, dan surat tugas untuk memastikan keamanan dan kepercayaan masyarakat selama proses pendataan berlangsung.

Tak lupa Sonny mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan SE2026 dengan satu kata sederhana, “TIR”, yaitu: Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan Rahasia data pasti terjaga. Menurutnya, partisipasi dan penerimaan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan SE2026 karena tanpa dukungan masyarakat, data yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh.

“Tidak henti-hentinya saya mengajak untuk menjadikan SE2026 sebagai gerakan bersama. Data statistik bukan sekadar angka. Di balik statistik ada jutaan manusia yang berharap, jutaan pelaku usaha yang berharap, sehingga data statistik dimaknai sebagai kemanusiaan,” kata Sonny.

Pada kesempatan yang sama, Sonny didampingi oleh Walikota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti meninjau langsung pelaksanaan pendataan lapangan pada usaha besar di MG Setos Hotel Semarang. Director of Sales Marketing, Anto mewakili perusahaan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh petugas SE2026.

Pendataan dilakukan melalui wawancara langsung untuk memperoleh gambaran lengkap karakteristik usaha, aktivitas ekonomi, serta tantangan yang dihadapi responden.

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) melakukan percepatan pemulihan pembangkit guna mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain, serta melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik.

“PLN terus bekerja sama melakukan percepatan pemulihan,” ujar Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

PLN menyampaikan bahwa sistem kelistrikan Jawa saat ini beroperasi dan terkendali secara baik.

Namun demikian, ia mengatakan untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah.

Langkah tersebut dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit serta ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik.

“PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Manajemen beban ini bersifat sementara dan akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem,” kata Greg.

Berdasarkan pantauan ANTARA, sejumlah wilayah di Jawa Timur khususnya Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik seringkali mengalami mati listrik sejak pekan lalu dengan waktu berbeda-beda.

Beberapa wilayah tersebut mengalami mati listrik secara tiba-tiba selama dua hingga lima jam dalam sehari. Bahkan pekan lalu beberapa jalan protokol di Surabaya juga mengalami mati listrik berjam-jam sampai malam hari sehingga cukup berbahaya bagi pengendara.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT PLN (persero) memastikan proses pemulihan pasokan listrik dilakukan secara maksimal dan cepat agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kami membangun ekosistem pergulaan dari hulu sampai hilir

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bongkar ratoon atau peremajaan bibit tebu menjadi program penting dalam rangka menguatkan pondasi swasembada gula nasional.

Bongkar ratoon merupakan proses peremajaan tanaman tebu dengan cara membongkar dan mengganti tanaman lama (yang sudah 3 kali dipanen atau lebih) dengan bibit baru yang lebih unggul.

"Kegiatan hari ini memiliki makna yang sangat strategis, kita tidak hanya melaksanakan panen dan tanam tebu tetapi juga memperkuat pondasi dalam mewujudkan swasembada gula nasional," kata Khofifah saat Panen dan Tanam Tebu Serentak Program Bongkar Ratoon dan Perluasan Areal Tebu Tahun 2026 di Desa Putukrejo, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis.

Gubernur mengatakan, bongkar ratoon dan perluasan area tebu di provinsi setempat ditargetkan mampu mencapai 54.897 hektare di 24 kabupaten sentra tebu di Jawa Timur.

Target 54.897 hektare itu terdiri dari bongkar ratoon seluas 48.315 hektare dan perluasan area tebu seluas 6.582 hektare.

Ia menyampaikan kebutuhan benih untuk bongkar ratoon mengandalkan bibit tebu unggul, seperti varietas Bululawang (BL) yang mampu menghasilkan produksi tebu lebih dari 110 ton per hektare dan bahkan ada yang mampu mencapai 150 ton per hektare.

Khofifah mendorong sinergisitas antara pemangku kepentingan di daerah, mulai dari pemerintah, pabrik gula, hingga petani dengan Kementerian Pertanian dalam rangka menyukseskan bongkar ratoon 2026 agar swasembada gula nasional tercapai.

Jawa Timur berkontribusi terhadap 51 persen produksi gula nasional, pada 2025 produksi gula kristal putih di provinsi itu sekitar 1,34 juta ton.

"Kami membangun ekosistem pergulaan dari hulu sampai hilir. Produksi petani harus terlindungi sehingga mereka mendapatkan kepastian pasar yang sehat," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Operasional PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) Kuntoro Boga Andri, menyampaikan pihaknya mendukung penuh keberhasilan program bongkar ratoon melalui upaya pendampingan budidaya, penyediaan benih unggul, penguatan kemitraan petani, hingga penerapan mekanisme pertanian.

Ia menegaskan bahwa bongkar ratoon juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mewujudkan industri gula Indonesia lebih modern, produktif, serta berkelanjutan.

"Sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan petani untuk membangun industri gula yang lebih kuat dan berdaya saing," kata dia.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kalau sensus, semua didata. Tidak ada yang terlewat, seluruh pelaku usaha ekonomi dan rumah tangga di Kota Bandung akan menjadi sasaran pendataan

Kota Bandung (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung, Jawa Barat, mengerahkan 2.000 petugas dalam Sensus Ekonomi 2026 guna menghimpun data sebagai dasar perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan pemerintah.

Kepala BPS Kota Bandung Nevi Hendri mengatakan Sensus Ekonomi merupakan kegiatan strategis yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk mendata seluruh pelaku usaha dan aktivitas ekonomi tanpa terkecuali.

“Kalau sensus, semua didata. Tidak ada yang terlewat, seluruh pelaku usaha ekonomi dan rumah tangga di Kota Bandung akan menjadi sasaran pendataan,” kata Nevi dalam keterangan yang diterima di Bandung, Kamis.

Menurut Nevi, sensus kali ini memiliki tantangan berbeda dibandingkan satu dekade lalu. Perubahan pola transaksi masyarakat akibat perkembangan teknologi membuat aktivitas ekonomi digital tumbuh sangat cepat.

“Pada 2016, transaksi melalui e-commerce, dompet digital, hingga profesi seperti konten kreator dan dropshipper belum sebesar sekarang. Namun pada 2026, fenomena tersebut diperkirakan memberikan gambaran baru terhadap struktur ekonomi Kota Bandung,” kata dia.

Nevi mengingatkan para petugas agar menjalankan tugas dengan penuh integritas dan amanah karena kualitas data menjadi prioritas utama yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Jangan main-main dengan data. Data yang dikumpulkan akan menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial, hingga kesejahteraan masyarakat ke depan,” katanya.

Selain memetakan pelaku usaha, sensus juga akan memperbarui berbagai informasi sosial ekonomi rumah tangga yang nantinya menjadi referensi pemerintah dalam menyusun program intervensi dan bantuan bagi masyarakat.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin mengajak seluruh petugas untuk menjalankan tugas dengan niat pengabdian dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Erwin juga menekankan pentingnya menjaga etika, profesionalisme serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat saat melakukan pendataan.

Menurut dia, para petugas sensus bukan sekadar pengumpul data tetapi menjadi garda terdepan yang menentukan kualitas informasi ekonomi Kota Bandung.

“Data yang akurat adalah aset pembangunan yang sangat berharga. Kebijakan yang tepat hanya bisa lahir dari data yang benar,” ujar Erwin.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menilai rencana mengaktifkan kembali (reaktivasi) penerbangan komersial di Bandara Husein Sastranegara berdampak positif terhadap sektor pariwisata dan perekonomian Kota Bandung.

“Kita sedang menunggu pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara yang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Bandung, Senin.

Farhan mengatakan saat ini terdapat tren peningkatan kunjungan wisatawan asal Malaysia yang menjadikan Bandung sebagai salah satu destinasi wisata kuliner favorit.

“Saat ini ada tren yang sangat menarik. Di Malaysia sedang berkembang anggapan bahwa Bandung merupakan salah satu destinasi kuliner terbaik di Asia. Akhirnya wisatawan Malaysia ramai-ramai datang ke Bandung,” kata Farhan.

Menurut dia, menguatnya nilai tukar ringgit terhadap rupiah turut mendorong minat wisatawan Malaysia untuk berkunjung ke Bandung karena biaya wisata dinilai lebih terjangkau.

Untuk mendukung rencana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara, Pemkot Bandung juga menyiapkan layanan angkutan umum penunjang guna mempermudah mobilitas penumpang dari dan menuju bandara.

Farhan mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mempersiapkan berbagai kebutuhan operasional, termasuk perbaikan dan pemeliharaan sarana-prasarana penunjang bandara.

“Kami akan segera menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pihak terkait, terutama mengenai perbaikan dan pemeliharaan sarana-prasarana,” katanya.

Sebelumnya, Pemkot Bandung menyambut baik rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengaktifkan kembali Bandara Husein Sastranegara sebagai bandara komersial.

Farhan mengatakan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Kota Bandung telah menginstruksikan percepatan persiapan reaktivasi bandara tersebut.

“Kita sangat menunggu reaktivasi ini, karena bagaimanapun selama ini Bandara Husein bukan ditutup, tetapi aktivitas penerbangan komersialnya sangat terbatas,” katanya.

Menurut dia, Presiden telah menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pertahanan untuk melakukan kajian terkait reaktivasi Bandara Husein.

Farhan berharap operasional bandara tersebut dapat kembali mendongkrak arus penumpang seperti pada 2019 ketika jumlah pengguna jasa penerbangan mencapai sekitar 3,8 juta orang, terdiri atas sekitar tiga juta penumpang domestik dan 800 ribu penumpang internasional.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026