Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran jumbo senilai Rp1,17 triliun pada Tahun Anggaran (TA) 2026 untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan suntikan dana segar dari kas negara tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas, mempercepat roda pelayanan publik, sekaligus membuka isolasi aksesibilitas pada wilayah-wilayah sentra ekonomi baru di wilayah tersebut.

"Konektivitas yang baik akan memperlancar distribusi logistik, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta memperkuat integrasi wilayah di daerah-daerah yang masih menghadapi tantangan geografis," ujar Dody dalam keterangan resminya, Kamis (4/6/2026).

Dari total pagu yang disiapkan, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga secara khusus menggelontorkan Rp337,83 miliar guna menggenjot pos pembangunan jalan dan jembatan.

Adapun hingga Mei 2026, realisasi serapan keuangan untuk pos konektivitas tersebut telah menyentuh Rp56,03 miliar atau setara 16,58% dengan progres fisik lapangan mencapai 20,56%.

Di wilayah Papua Selatan, anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai rekonstruksi Jalan Simpang Kuprik–Kampung SP 9–SP 3 Salor sepanjang total 11,8 kilometer yang terbagi dalam dua segmen pengerjaan.

Koridor jalan tersebut dinilai menjadi urat nadi logistik yang krusial lantaran menyambungkan akses kawasan pusat pemerintahan baru dengan kantong-kantong ekonomi di wilayah selatan.

Sementara itu, di wilayah Papua Tengah, pemerintah berfokus memacu pembangunan Jalan Kali Bumi–Bandara Karadiri sepanjang 1,27 km dan Jalan Waroki–Kali Bumi sepanjang 4,13 km untuk mengoneksikan bandara baru.

Tak hanya itu, Kementerian PU juga tengah melakukan pelebaran Jalan Batas Kota Nabire–Wanggar sepanjang 7,25 km serta membentangkan Jembatan Kali Bumi Bawah sepanjang 100 meter demi mengurai kendala geografis.

Sementara sisa anggaran dari total pagu Rp1,17 triliun tersebut dipastikan mengalir ke sektor infrastruktur dasar lainnya melalui pos belanja Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Sumber Daya Air.

“Selain sektor konektivitas melalui Ditjen Bina Marga, dukungan pembangunan juga dilakukan melalui Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Sumber Daya Air untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di daerah otonom baru,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan jalan dan jembatan di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua untuk memperkuat konektivitas, membuka akses wilayah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp337,83 miliar untuk pembangunan jaringan jalan dan jembatan di wilayah DOB Papua.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan jalan dan jembatan menjadi fondasi penting dalam mempercepat konektivitas antarkawasan, mendukung mobilitas masyarakat, serta membuka akses menuju pusat pemerintahan dan sentra ekonomi baru di Papua.

“Konektivitas yang baik akan memperlancar distribusi logistik, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta memperkuat integrasi wilayah di daerah-daerah yang masih menghadapi tantangan geografis,” kata Dody dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Hingga 18 Mei 2026, realisasi anggaran pembangunan jalan dan jembatan di DOB Papua mencapai Rp56,03 miliar atau 16,58 persen, dengan progres fisik sebesar 20,56 persen.

Salah satu proyek yang tengah dikerjakan adalah rekonstruksi Jalan Simpang Kuprik–Kampung SP 9–SP 3 Salor di Papua Selatan. Pekerjaan meliputi Segmen 3 sepanjang 5 kilometer dan Segmen 4 sepanjang 6,8 kilometer yang menjadi akses strategis menuju kawasan pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Selain itu, Kementerian PU membangun Jalan Kali Bumi–Bandara Karadiri sepanjang 1,27 kilometer dengan progres fisik 29,48 persen serta Jalan Waroki–Kali Bumi (Bandara Baru) sepanjang 4,13 kilometer di Papua Tengah.

“Kehadiran ruas jalan tersebut akan meningkatkan aksesibilitas menuju infrastruktur transportasi udara sekaligus memperkuat keterhubungan antarwilayah,” ujar Dody.

Untuk meningkatkan kapasitas jaringan jalan eksisting, Kementerian PU juga melakukan pelebaran Jalan Batas Kota Nabire–Wanggar sepanjang 7,25 kilometer dengan progres fisik mencapai 39,64 persen. Ruas tersebut menjadi koridor penting bagi mobilitas masyarakat dan distribusi barang di kawasan Nabire dan sekitarnya.

Selain pembangunan jalan, pemerintah membangun Jembatan Kali Bumi Bawah sepanjang 100 meter guna meningkatkan keandalan jaringan transportasi dan memperlancar konektivitas antarwilayah yang selama ini terkendala kondisi geografis.

“Secara keseluruhan, anggaran pembangunan DOB Papua TA 2026 yang dikelola Kementerian PU mencapai Rp1,17 triliun,” kata Dody.

Selain melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, dukungan pembangunan DOB Papua juga dilakukan melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dody berharap peningkatan konektivitas di DOB Papua dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka peluang investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.