Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran jumbo senilai Rp1,17 triliun pada Tahun Anggaran (TA) 2026 untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan suntikan dana segar dari kas negara tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas, mempercepat roda pelayanan publik, sekaligus membuka isolasi aksesibilitas pada wilayah-wilayah sentra ekonomi baru di wilayah tersebut.

"Konektivitas yang baik akan memperlancar distribusi logistik, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta memperkuat integrasi wilayah di daerah-daerah yang masih menghadapi tantangan geografis," ujar Dody dalam keterangan resminya, Kamis (4/6/2026).

Dari total pagu yang disiapkan, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga secara khusus menggelontorkan Rp337,83 miliar guna menggenjot pos pembangunan jalan dan jembatan.

Adapun hingga Mei 2026, realisasi serapan keuangan untuk pos konektivitas tersebut telah menyentuh Rp56,03 miliar atau setara 16,58% dengan progres fisik lapangan mencapai 20,56%.

Di wilayah Papua Selatan, anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai rekonstruksi Jalan Simpang Kuprik–Kampung SP 9–SP 3 Salor sepanjang total 11,8 kilometer yang terbagi dalam dua segmen pengerjaan.

Koridor jalan tersebut dinilai menjadi urat nadi logistik yang krusial lantaran menyambungkan akses kawasan pusat pemerintahan baru dengan kantong-kantong ekonomi di wilayah selatan.

Sementara itu, di wilayah Papua Tengah, pemerintah berfokus memacu pembangunan Jalan Kali Bumi–Bandara Karadiri sepanjang 1,27 km dan Jalan Waroki–Kali Bumi sepanjang 4,13 km untuk mengoneksikan bandara baru.

Tak hanya itu, Kementerian PU juga tengah melakukan pelebaran Jalan Batas Kota Nabire–Wanggar sepanjang 7,25 km serta membentangkan Jembatan Kali Bumi Bawah sepanjang 100 meter demi mengurai kendala geografis.

Sementara sisa anggaran dari total pagu Rp1,17 triliun tersebut dipastikan mengalir ke sektor infrastruktur dasar lainnya melalui pos belanja Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Sumber Daya Air.

“Selain sektor konektivitas melalui Ditjen Bina Marga, dukungan pembangunan juga dilakukan melalui Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Sumber Daya Air untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di daerah otonom baru,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan jalan dan jembatan di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua untuk memperkuat konektivitas, membuka akses wilayah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp337,83 miliar untuk pembangunan jaringan jalan dan jembatan di wilayah DOB Papua.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan jalan dan jembatan menjadi fondasi penting dalam mempercepat konektivitas antarkawasan, mendukung mobilitas masyarakat, serta membuka akses menuju pusat pemerintahan dan sentra ekonomi baru di Papua.

“Konektivitas yang baik akan memperlancar distribusi logistik, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta memperkuat integrasi wilayah di daerah-daerah yang masih menghadapi tantangan geografis,” kata Dody dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Hingga 18 Mei 2026, realisasi anggaran pembangunan jalan dan jembatan di DOB Papua mencapai Rp56,03 miliar atau 16,58 persen, dengan progres fisik sebesar 20,56 persen.

Salah satu proyek yang tengah dikerjakan adalah rekonstruksi Jalan Simpang Kuprik–Kampung SP 9–SP 3 Salor di Papua Selatan. Pekerjaan meliputi Segmen 3 sepanjang 5 kilometer dan Segmen 4 sepanjang 6,8 kilometer yang menjadi akses strategis menuju kawasan pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Selain itu, Kementerian PU membangun Jalan Kali Bumi–Bandara Karadiri sepanjang 1,27 kilometer dengan progres fisik 29,48 persen serta Jalan Waroki–Kali Bumi (Bandara Baru) sepanjang 4,13 kilometer di Papua Tengah.

“Kehadiran ruas jalan tersebut akan meningkatkan aksesibilitas menuju infrastruktur transportasi udara sekaligus memperkuat keterhubungan antarwilayah,” ujar Dody.

Untuk meningkatkan kapasitas jaringan jalan eksisting, Kementerian PU juga melakukan pelebaran Jalan Batas Kota Nabire–Wanggar sepanjang 7,25 kilometer dengan progres fisik mencapai 39,64 persen. Ruas tersebut menjadi koridor penting bagi mobilitas masyarakat dan distribusi barang di kawasan Nabire dan sekitarnya.

Selain pembangunan jalan, pemerintah membangun Jembatan Kali Bumi Bawah sepanjang 100 meter guna meningkatkan keandalan jaringan transportasi dan memperlancar konektivitas antarwilayah yang selama ini terkendala kondisi geografis.

“Secara keseluruhan, anggaran pembangunan DOB Papua TA 2026 yang dikelola Kementerian PU mencapai Rp1,17 triliun,” kata Dody.

Selain melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, dukungan pembangunan DOB Papua juga dilakukan melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dody berharap peningkatan konektivitas di DOB Papua dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka peluang investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Bisnis.com, JAKARTA — Konsorsium PT Hutama Karya (Persero) melalui badan usaha pelaksana PT Hutama Mambelim Trans Papua (HMTP) memastikan pengerjaan fisik proyek Jalan Trans Papua Ruas Jayapura–Wamena terus dipacu.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua, Denny Firmansyah menjelaskan, pihaknya bersama manajemen Hutama Karya mengungkap telah melakukan peninjauan langsung di lokasi proyek untuk mengevaluasi metode kerja, kesiapan alat, hingga risiko teknis.

Adapun, peninjauan mencakup seluruh koridor pengerjaan galian yang dimulai dari titik awal STA 0+000 hingga titik akhir di STA 50+140.

“Ini merupakan agenda untuk memastikan bahwa pekerjaan proyek berjalan efektif, mengingat jalan ini merupakan akses penting masyarakat yang melintas dari Jayapura menuju Wamena dan sebaliknya. Maka, penting bagi kita selalu menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di saat masa pengerjaan proyek berlangsung,” ujar Denny Firmansyah dalam keterangan resmi, Sabtu (7/2/2026).

Dalam penjelasannya, pembangunan jalan sepanjang 50,14 kilometer ini diproyeksikan menjadi urat nadi logistik yang menghubungkan tiga provinsi dan delapan kabupaten di tanah Papua. Keberadaan akses ini dinilai krusial untuk menekan biaya distribusi barang dan memperkuat konektivitas antarwilayah yang selama ini terisolasi secara geografis.

Sementara itu, Direktur Operasi I Hutama Karya Agung Fajarwanto menegaskan bahwa setiap tahapan konstruksi wajib memenuhi standar mutu dan keselamatan. Pihaknya telah melakukan sejumlah langkah percepatan, mulai dari penerapan sistem kerja dua shift, penambahan alat berat, hingga penguatan tim fondasi dalam (bore pile).

"Kami memastikan setiap tahapan konstruksi memenuhi standar keselamatan dan kualitas. Kehadiran kami di lapangan adalah wujud komitmen bahwa proyek ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab," ujar Agung.

Hingga saat ini, proyek tersebut juga dilaporkan telah menyerap sekitar 2.000 tenaga kerja lokal untuk berbagai pos pekerjaan sipil dan operasional lapangan.

HMTP menargetkan penyelesaian proyek tetap sesuai lini masa (timeline) guna menghadirkan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar koridor Trans Papua.

Sementara berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menargetkan konstruksi Jalan Trans Papua dapat rampung selambat-lambatnya pada semester II/2026.

"Insyaallah selesai itu 2026 ya. Karena kan KPBU-nya sudah ditandatangani, sudah tanda tangan tinggal follow-up [progresnya ke konsorsium yang mengerjakan]. Jadi, kita akan follow-up dengan pemilik KPBU itu saja sebenarnya," ujarnya dalam Konferensi Pers di Kementerian PU, Jumat (31/10/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Waskita Karya (Persero) Tbk terus berupaya membuka akses masyarakat di wilayah Timur melalui pembangunan jaringan konektivitas. Salah satunya Jalan Kwatisore-Kampung Muri di Papua Tengah yang telah beroperasi sejak 2024.

Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita menjelaskan, proyek senilai Rp 138,2 miliar ini merupakan bagian dari Jalan Trans Papua. Fungsi utamanya yaitu, memperpendek waktu tempuh hingga 22 jam dari Nabire ke Manokwari menjadi 14 jam saja, sebelumnya mencapai 36 jam.

"Jalan Kwatisore-Kampung Muri merupakan bentuk dukungan Perseroan terhadap Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041. Pengerjaan proyek ini pun menjadi wujud upaya Waskita Karya untuk mendorong pemerataan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (7/11/2025).

Lebih lanjut, Ermy menegaskan, peningkatan konektivitas antardaerah harus dilakukan, karena tidak hanya mempermudah mobilisasi manusia, tapi juga pengiriman barang dan jasa. Mulai dari alat kesehatan, pendidikan, maupun bahan pangan. Dengan adanya jalan ini, sambung dia, penduduk Kwatisore bisa menempuh jalur darat menuju Nabire. Sebelumnya mereka harus melewati jalur laut, sebab jalur darat yang ada belum memadai.

"Dalam pengerjaannya, Waskita Karya selalu mengedepankan kualitas meski pengiriman material cukup menantang, karena proyek sepanjang 16,38 kilometer (km) ini berada di tengah hutan. Perseroan pun menerapkan green construction untuk keberlanjutan ekosistem alam," terang Ermy.

Guna memangkas waktu pembangunan, dia bilang, Waskita Karya turut menghadirkan inovasi box precast pada struktur saluran penyebrangan (crossing). Metode tersebut pertama kali dipakai pada pengerjaan jalan di kawasan Papua Tengah.

"Kami merasa bangga dapat ikut membangun jalan yang berfungsi membuka keterisolasian daerah ini. Kini pengiriman barang dan jasa lebih mudah, sehingga berpotensi menggerakkan perekonomian lokal," jelas Ermy.

Di masa depan, Waskita Karya berkomitmen terus mendorong pemerataan pembangunan di Tanah Air, khususnya di daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T). Sebagai BUMN konstruksi yang berpengalaman lebih dari 64 tahun, turut mendukung seluruh program pemerintah menjadi prioritas Waskita Karya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap komitmennya untuk dapat mempercepat pembangunan inftastruktur papua, termasuk jalan trans papua.

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama sejumlah Pemimpin Daerah Papua, mulai dari Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix Wanggai hingga Gubernur Papua Mathius Fakhiri.

"Agenda yang kita jalankan saat ini adalah sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah se-Papua, khususnya ada empat hal yang kita bahas hari ini," kata Felix di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

AHY menjelaskan, agenda pertama yang dibahas yakni pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi baru. Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur Jalan Trans-Papua sebagai tulang punggung konektivitas di darat.

Ketiga, pemerintah akan membahas integrasi konektivitas udara dan laut untuk memperlancar logistik dan juga mobilitas antarwilayah.

"Dan yang keempat, yang terakhir adalah bagaimana kita mengembangkan kawasan permukiman dan transmigrasi di sepanjang koridor trans-Papua. Jadi empat agenda penting tersebut tentu tidak akan selesai dalam satu kali rakor, tapi paling tidak kita sudah bisa mendapatkan big picture-nya, gambaran umum dan gambaran luasnya," imbuhnya.

Sebelumnya, Badan Usaha Pelaksana (BUP) proyek Trans Papua yakni PT Hutama Mambelim Trans Papua (HMTP) memastikan terus mempercepat konstruksi Jalan Trans Papua Ruas Jayapura – Wamena Segmen Mamberamo – Elelim sepanjang 50,14 km.

Plt. Direktur HMTP, Kun Hartawan Adi Satria menuturkan bahwa infrastruktur konektivitas tersebut akan membuka isolasi geografis yang menjadi tantangan besar bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil khususnya Provinsi Papua Pegunungan.

"Hingga Agustus 2025, HMTP telah melaksanakan pekerjaan awal berupa pembersihan dan pembukaan jalur yang akan digunakan untuk pembangunan jalan (Right of Way), pengaturan lalu lintas kerja per zona, pemetaan lapangan dengan menggunakan teknologi berbasis BIM (Building Information Modelling)," kata Kun dalam keterangan tertulis, Senin (1/9/2025).

Lebih lanjut, progres pengerjaan Jalan Trans Papua juga saat ini telah memasuki tahap penggalian dan penimbunan tanah untuk membentuk badan jalan, pemasangan saluran air (drainase) di area prioritas, penanganan lereng dengan menerapkan geomat dan concrete canvas serta pemenuhan pemenuhan Indikator Kinerja Jalan (IKJ) masa konstruksi pada 5 zona (STA 0+000–50+140).

Dalam memulai pembangunannya, penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) proyek Jalan Trans Papua telah dilaksanakan pada 3 Juli 2024 dan diikuti oleh Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Sindikasi pada 30 Desember 2024.

Adapun, nilai fasilitasi pembiayaan Jalan Trans Papua ditetapkan maksimum sebesar Rp2,67 triliun dan total perkiraan nilai investasi sebesar Rp3,3 triliun.

Nantinya, Jalan Trans Papua Segmen Mamberamo – Elelim akan menjadi akses penghubung Jayapura dengan Wamena dan mempresentasikan pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur.