Bisnis.com, JAKARTA — Kejagung telah menetapkan mantan Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam kasus dugaan korupsi terkait obstruction of justice (OOJ) perkara minyak goreng korporasi.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan pihaknya telah memperoleh dua alat bukti yang cukup sebelum pihaknya menetapkan Yeka sebagai tersangka.

"Tim penyidik menetapkan saudara YHF selaku anggota Ombudsman RI tahun 2021-2026 sebagai tersangka," ujar Syarief di Kejagung, Senin (25/5/2026) malam.

Syarief menjelaskan, duduk perkara kasus ini terjadi secara terstruktur yang dimulai pada kasus migor yang menyeret eks Dirjen Daglu Kemendag, Indra Sari Wisnu Wardhana.

Singkatnya, laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dibuat oleh Yeka selaku anggota Ombudsman telah mengubah materi yang semula kelangkaan minyak goreng menjadi pencabut DMO.

"Bahwa Saudara YHF telah mengubah materi laporan Ombudsman RI tersebut yang semula terkait dengan kelangkaan minyak goreng menjadi pencabutan DMO atau Domestic Market Obligation untuk kepentingan ekspor yang disusun secara melawan hukum," imbuhnya.

LHP itu pun digunakan oleh sejumlah korporasi migor untuk diajukan pada sidang PTUN dan menggugat perdata kepada Kemendag. Bahkan, LHP ini juga digunakan untuk pleidoi para tersangka korporasi agar menjadi pertimbangan hakim dalam putusan onslag.

"Sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan dalam putusan onslag perkara pidana CPO dengan terdakwa korporasi PT Wilmar Group, PT Musim Mas Group, dan PT Permata Hijau Group di tingkat Pengadilan Negeri," pungkasnya.

Untuk kepentingan penyidikan, Yeka langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Adapun, perbuatan Yeka dipersangkakan melanggar pasal 21 Undang-Undang Tipikor juncto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sebelumnya, Yeka telah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI pada hari ini, Senin (25/5/2026).

Terlihat Yeka memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung pukul 10.55 WIB. Tak sendiri, Yeka nampak ditemani kuasa hukumnya Haris Azhar saat tiba di Gedung Bundar Kejagung RI.

Dalam catatan Bisnis, Kejaksaan Agung (Kejagung) sempat menggeledah Kantor Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta pada Senin (9/3/2026).

Selain kantor Ombudsman, penyidik juga menggeledah rumah milik anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika di daerah Cibubur, Jakarta Timur.

Adapun, barang bukti yang disita dari dua lokasi tersebut yaitu sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE).

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) merespons soal tidak ditemukannya catatan transaksi yang menguntungkan terdakwa Nadiem Makarim Rp809 miliar dalam perkara pengadaan Chromebook.

Tim JPU Roy Riady mengatakan bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi biasanya pelaku menjauhkan uang korupsi dari entitasnya, namun tetap menikmati atau konsep white-collar crime.

"Buka apa yang namanya white-collar crime? White collar crime itu bagaimana si pelaku itu menjauhkan diri dari entitas dia, tetapi dia penikmatnya," ujar Roy usai persidangan, Senin (23/2/2026) malam.

Oleh sebab itu, Roy menegaskan bahwa pihaknya tetap berkeyakinan bahwa keuntungan yang dinikmati Rp809 miliar bakal terbukti dalam sidang sebagaimana dakwaan jaksa.

"Oh iya lah, pasti terbukti itu Rp809 miliar sesuai dakwaan, bahkan faktanya bisa lebih kalau kita lihat kan ada kelebihan jumlah saham," pungkasnya.

Sebelumnya, dua saksi dari PT Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) menjelaskan soal transaksi Rp809 miliar dalam pusaran kasus dugaan korupsi Chromebook.

Dalam hal ini, transaksi itu dijelaskan oleh Head Departemen Finance dan Accounting GOTO Adesty Kamelia Usman dan Head of Corporate Secretary GOTO RA Koesoemohadiani dalam sidang Chromebook pada Senin (23/2/2026).

Mendengar hal tersebut, eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan kembali tidak mendapatkan keuntungan dalam kasus dugaan korupsi Chromebook.

Nadiem menegaskan uang Rp809 miliar yang dituduhkannya tidak valid lantaran nominal tersebut merupakan transaksi murni untuk kepentingan bisnis.

"Semua saksi dari GOTO, dari notaris, keuangan, korporasi pun bilang tidak ada satu pun bukti bahwa uang itu sepeser pun diterima oleh saya. Tidak ada," ujar Nadiem.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat SD Kemendikbudristek, Bambang Hadi Waluyo mengaku takut dengan eks Stafsus Nadiem Makarim, Jurist Tan.

Hal tersebut disampaikan Bambang Hadi saat menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi Chromebook atas terdakwa Nadiem Makarim pada Senin (9/2/2026).

Mulanya, pengacara Nadiem menanyakan soal isu paksaan terhadap Bambang saat diangkat menjadi PPK di Kemendikbudristek. Bambang pun membantah isu tersebut.

Sebab, tugas PPK telah melekat pada jabatan Bambang sebagai Kasubdit Direktorat SD Kemendikbudristek. Dia juga menekankan bahwa hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Jurist Tan.

"Iya. Melekat pada jabatan sebagai Kasubdit. Kalau tidak mau, ya sudah mundur aja," ujar Bambang di persidangan.

Kemudian, pengacara Nadiem mencecar kembali Bambang dengan pertanyaan soal Jurist Tan. Singkatnya, Bambang pun mengakui bahwa dirinya merasa takut dengan Jurist Tan.

"Takut, takut tidak melaksanakan perintah," jawab Bambang.

Sekadar informasi, bekas Stafsus Nadiem ini telah mangkir tiga kali setelah ditetapkan sebagai tersangka. Alhasil, kini Jurist Tan telah berstatus buron atau DPO.

Selain itu, paspor dari Jurist Tan juga telah dicabut setelah penyidik korps Adhyaksa berkoordinasi dengan pihak keimigrasian RI.

Dengan demikian, sejumlah upaya hukum ini diharapkan dapat segera memboyong Jurist Tan ke Tanah Air setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (15/6/2025) malam.