Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina International Shipping (PIS) menyampaikan tengah melakukan pemantauan secara intensif terkait dua kapal milik perseroan di kawasan Timur Tengah usai Pemerintah Iran membuka akses perairan Selat Hormuz.

Pjs Corporate Secretary Pertamina International Shipping, Vega Pita menjelaskan bahwa pihaknya menyiapkan perencanaan pelayaran (passage plan) agar kapal Pertamina Pride dan Gamsunoro dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman.

“Strategi yang disiapkan meliputi penyusunan rute, identifikasi risiko, navigasi elektronik, serta penyiapan rencana kontijensi,” katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, PIS secara aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Kementerian Luar Negeri yang dinilai sangat membantu menjalin komunikasi diplomatik dengan otoritas terkait.

Selain itu, perseroan juga disebutnya berkoordinasi dengan perusahaan asuransi, manajemen kapal, pemilik kargo, serta otoritas setempat secara bersamaan.

Hal ini, lanjutnya, dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh prosedur perizinan dapat terpenuhi dengan baik.

“Prioritas perusahaan tetap pada keselamatan awak kapal, serta keamanan kapal dan seluruh muatannya,” pungkas Vega.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengumumkan bahwa jalur pelayaran Selat Hormuz akan sepenuhnya dibuka seiring tercapainya gencatan senjata di Lebanon.

Melalui akun sosial media X miliknya, Arghchi mengatakan, jalur vital perdagangan minyak dunia itu akan dibuka selama masa gencatan senjata berlangsung.

"Seiring dengan gencatan senjata di Lebanon, jalur pelayaran bagi semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya dibuka untuk sisa masa gencatan senjata, melalui rute terkoordinasi sebagaimana telah diumumkan oleh Organisasi Pelabuhan dan Maritim Republik Islam Iran," tulis Araghchi pada Jumat (17/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Dua kapal tanker minyak milik PT Pertamina International Shipping (PIS) masih belum bisa melewati Selat Hormuz seiring dengan perang yang terjadi antara Iran dengan AS-Israel. Kondisi tersebut menguji diplomasi Indonesia terhadap Iran.

Mengacu situs pelacak perjalanan kapal Vessel Finder per Sabtu sore, dua kapal tanker yang beroperasi untuk Pertamina masih berada di wilayah Teluk Persia. Kapal Pertamina Pride terdeteksi berada di lepas pantai Al Jubail, Arab Saudi, sementara Kapal Gamsunoro tercatat berada di lepas pantai Dubai, Uni Emirat Arab.

Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi mengatakan bahwa kapal-kapal yang tertahan di Selat Hormuz masih perlu melalui tahap negosiasi dengan otoritas Iran mengingat ketegangan di kawasan belum reda.

Menurutnya, situasi dinamis akibat perang membuat negara yang kapalnya terdampak harus melalui beberapa protokol yang ditetapkan otoritas militer Iran.

"Pada masa perang, ada beberapa protokol yang harus dilalui terkait kapal-kapal yang hendak melewati Selat Hormuz, di antaranya adalah negosiasi dengan pihak keamanan Republik Islam Iran," kata Boroujerdi pada akhir pekan lalu (11/4/2026) dilansir dari Antara.

Protokol tersebut, kata Boroujerdi, perlu diikuti oleh semua negara yang kapalnya terdampak tanpa terkecuali.

"Mengingat Teluk Persia dan Selat Hormuz saat ini tidak dalam kondisi yang biasa-biasa saja," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa pemerintah Iran sebenarnya telah merespons positif permintaan pemerintah Indonesia supaya kapal tersebut dapat melintas dengan aman.

Tindak lanjut pun telah dijalankan pihak-pihak terkait, khususnya perwakilan RI di Teheran, dalam aspek teknis dan operasional, tetapi belum dapat dipastikan kapan kapal tanker tersebut bisa keluar dari Selat Hormuz. Kemlu juga mengakui masih ada hal teknis yang saat ini masih ditindaklanjuti.

"Saat ini, memang perkembangan yang berlangsung adalah terdapat beberapa hal yang cukup teknis yang memang sedang ditindaklanjuti untuk bisa memastikan keselamatan untuk melintasi dari sana, termasuk hal lain seperti asuransi dan kesiapan kru," terang Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela pada media briefing di kantor Kemlu, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, seluruh negara pun melakukan berbagai upaya untuk menjamin keselamatan kapal milik nasional mereka. Baginya, tidak perlu membandingkan Indonesia dengan sejumlah negara Asia yang kapalnya telah diperbolehkan Iran melintasi Selat Hormuz. Contohnya, Pakistan, India dan Filipina.

Terbaru, memang Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim melalui platform X mengeklaim bahwa Iran telah memperbolehkan kapalnya melewati Selat Hormuz, Selasa (7/4/2026). Hal ini disampaikan olehnya setelah bertemu dengan Duta Besar Iran di Malaysia, Valiollah Mohammadi.

Sementara, diberitakan Bisnis, Pertamina menyatakan terus berkoordinasi dengan Kemlu dalam proses negosiasi untuk segera meloloskan dua kapal tanker minyak miliknya dari Selat Hormuz.

"Kami mengintensifkan koordinasi dengan Kemenlu agar proses diplomasi dan negosiasi berjalan dengan baik. Prioritas utama kami memastikan keselamatan awak kapal dan keamanan muatannya," terang VP Corporate Communications Pertamina Muhammad Baron.

Ujian Diplomasi

Pakar Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Afrimadona mengatakan adanya dua kapal tanker Indonesia yang tertahan di Selat Hormuz menjadi ujian diplomasi bagi Indonesia.

Menurutnya, Indonesia selama ini memiliki hubungan dekat dengan Iran. Namun, seiring dengan kondisi perang di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel, hubungan tersebut berada di bawah tekanan.

"Hubungan Indonesia dengan Iran saya kira belum sampai pada tahap renggang secara diplomatik, tetapi memang sedang berada di bawah tekanan sangat besar akibat perang dan situasi keamanan di Selat Hormuz," katanya kepada Bisnis pada Senin (13/4/2026).

Dia mengatakan negosiasi dengan otoritas Iran tetap menjadi jalur paling realistis. Sebab, pihak Iran sendiri menegaskan bahwa kapal-kapal yang tertahan masih harus melalui tahapan tersebut, sementara dari pihak Indonesia juga disebut sudah ada sinyal positif.

"Langkah diplomasi yang perlu ditempuh Indonesia adalah memperkuat komunikasi langsung dan tenang dengan pemerintah Iran, terutama melalui jalur Kemlu, otoritas maritim, dan kanal diplomasi keamanan, dengan fokus pada safe passage, keselamatan awak, dan perlindungan pasokan energi nasional," katanya.

Indonesia juga perlu menegaskan bahwa isu ini murni soal pelayaran sipil dan kepentingan kemanusiaan, bukan bagian dari posisi politik Indonesia dalam konflik yang sedang berlangsung.

Dia juga menilai bahwa dalam situasi perang di Timur Tengah, berbagai tindak tanduk Indonesia seperti keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump bisa memunculkan persepsi keberpihakan jika tidak dijelaskan dengan hati-hati.

"Karena itu, Indonesia perlu menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif dan memisahkan secara tegas antara agenda geopolitik dan upaya pembebasan dua kapal tanker Pertamina," katanya.

Jejak Hubungan Diplomatik

Hubungan diplomatik Indonesia dengan Iran sendiri telah dimulai sejak 1950. Saat itu, Indonesia mulai memiliki kedutaan di Tehran. Sebaliknya, Iran memiliki kedutaan di Jakarta.

Berdasarkan jejak sejarahnya, masyarakat kedua negara telah menjalin hubungan melalui perdagangan dan penyebaran agama Islam yang dilakukan para cendekiawan serta intelektual Muslim berabad-abad lalu. Sejumlah besar kata dalam bahasa Persia yang dapat ditemukan pada bahasa Indonesia, menjadi salah satu bukti sejarah panjang interaksi antarnegara.

Ikatan Indonesia-Iran sebagai sahabat dan mitra strategis semakin erat sejak pertemuan bilateral di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Afrika 2015, serta KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) 2016. Selain itu, hubungan kian terjaga pascapencabutan sanksi ekonomi terhadap Iran berdasarkan Kesepakatan Nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Hubungan yang semakin kuat didasari oleh persamaan posisi dan kedekatan pada berbagai isu regional, internasional, dan dunia Islam.

Kedua negara juga berkomitmen memperkuat kolaborasi di forum internasional seperti Developing Eight (D-8). Pada awalnya,

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-12 D-8 dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada April 2026. Namun, agenda tersebut ditunda imbas perang di Timur Tengah.

Dari sisi kerja sama perdagangan, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai Iran sebenarnya bukan termasuk dalam 20 besar negara mitra dagang ekspor maupun tujuan utama ekspor nasional. Dengan posisi tersebut, porsi perdagangan Indonesia dengan Iran relatif kecil dibandingkan negara-negara mitra strategis lainnya yang selama ini menjadi pasar utama produk ekspor Indonesia.

Adapun secara historis, dalam lima tahun terakhir ekspor Indonesia ke Iran justru menunjukkan tren meningkat. Pada 2025, nilai ekspor Indonesia ke Iran hampir menyentuh US$250 juta atau menjadi yang tertinggi sejak 2021.

Sebaliknya, impor Indonesia dari Iran relatif kecil dan terus menurun. Dalam periode yang sama, impor terakhir tercatat sekitar US$11 juta dan bahkan turun menjadi sekitar US$8 juta pada 2025.

"Kecenderungan impor kita berbeda dengan kecenderungan ekspor kita yang terus meningkat, impor itu cenderungnya terus mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir,” ujarnya.

Dari sisi nilai perdagangan, lanjut Faisal, ekspor Indonesia ke Iran bahkan hampir 20 kali lipat lebih besar dibandingkan impor. Selain itu, peningkatan ekspor tersebut tetap terjadi hingga 2025, meski pada tahun yang sama terjadi serangan Israel ke Iran yang memicu gangguan ekonomi di negara tersebut.

Jika ditengok dari komoditas utama ekspor Indonesia ke Iran, yakni meliputi buah-buahan dan kacang-kacangan, kendaraan bermotor, minyak nabati khususnya minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), bahan kimia, produk kayu, komoditas perkebunan seperti kopi dan teh, hingga produk manufaktur seperti sabun.

Sementara itu, impor Indonesia dari Iran antara lain buah-buahan, besi dan baja dalam jumlah lebih kecil, kimia organik, serta sedikit minyak.

Bisnis.com, JAKARTA — Eskalasi perang akibat serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran memberikan tekanan bagi industri asuransi. Naiknya premi risiko membawa efek domino, pesawat menunda atau menghindari penerbangan, kapal-kapal pun tertahan karena tidak bisa mengambil risiko melintasi Selat Hormuz.

Pengenaan war risk surcharge oleh Hapag-LLoyd bagi kargo yang akan melewati kawasan Teluk dan Selat Hormuz menjadi sorotan global. Ada pertimbangan berat jika pelaku bisnis tetap memutuskan kapalnya untuk melewati zona panas itu, terkena biaya tambahan yang begitu besar, dengan risiko keamanan yang masih tetap menghantui.

Prahara bukan hanya terjadi di perairan, tetapi juga di angkasa. Banyak maskapai yang menunda penerbangan atau mengalihkan rute penerbangannya agar tidak melewati ruang udara yang sedang sibuk-sibuknya dilintasi rudal maupun persenjataan.

Praktisi asuransi Arman Jufri menjelaskan bahwa ketika perang berkecamuk, perusahaan asuransi menerbitkan notice of cancellation (NOC) kepada maskapai penerbangan dan lessor. Dalam imbauan itu, asuransi memberitahu bahwa jika suatu pesawat terbang ke zona yang ditetapkan maka terjadi pembatalan polis asuransi. Proteksi tetap bisa berlaku dengan tambahan premi.

"Tambahan preminya berat, bisa lima sampai 10 kali. Makannya kenapa maskapai tidak terbang [ke wilayah perang maupun sekitarnya], biasanya mahal sekali," ujar Arman kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (5/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa dalam asuransi penerbangan terdapat dua komponen utama, yakni hull and liability dan war risk. Dalam kondisi peperangan, asuransi utama atau hull and liability tidak berlaku lagi, risiko ditanggung jika maskapai memiliki pertanggungan war risk, seiring risiko yang jauh meningkat.

Arman bercerita bahwa dia pernah menangani kontrak polis suatu maskapai saat terjadi perang AS-Irak. Jika pesawat ingin melintas, terdapat syarat bahwa pesawat itu harus dikawal oleh dua pesawat militer setempat demi alasan keamanan. Saat mendarat pun pesawat itu hanya memiliki waktu maksimal 30 menit dan harus langsung terbang kembali.

"Itu dijelaskan di klausul war risk. Kalau terjadi risiko, klaim bisa ditentukan sampai sidang di pengadilan," ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menyebut ketegangan di kawasan Timur Tengah, khususnya yang berdekatan dengan Selat Hormuz memicu volatilitas harga energi, gangguan logistik, hingga kenaikan war risk premium di pasar internasional.

“Bagi industri asuransi umum dan reasuransi Indonesia, dampaknya lebih bersifat tidak langsung seperti melalui kenaikan biaya reasuransi global, peningkatan risk awareness, serta potensi penyesuaian premi untuk risiko-risiko yang memiliki eksposur internasional,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (2/3/3036).

Bahkan, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama ini menuturkan di pasar global sudah terlihat kecenderungan kenaikan war risk premium untuk kapal yang melintasi zona konflik. Hal ini berpotensi mendorong penyesuaian premi pada lini marine dan reasuransi internasional.

Menurut Budi, penyesuaian premi untuk Indonesia saat ini masih selektif dan berbasis eksposur. Dia menekankan bahwa industri tidak serta-merta menaikkan premi secara umum, tetapi akan melakukan risk-based pricing sesuai tingkat paparan risiko terhadap wilayah konflik.

“Pada asuransi perjalanan, jika ketegangan berlanjut, perusahaan asuransi kemungkinan akan memperketat underwriting atau meninjau kembali manfaat terkait risiko perang dan pembatalan perjalanan,” ucapnya.

Lebih jauh, Budi membeberkan secara global jalur seperti Selat Hormuz tidak hanya dilalui kapal minyak, tetapi juga kapal Liquefied Natural Gas (LNG) dan kargo umum. Menurutnya, untuk Indonesia, kapal yang mengimpor energi seperti minyak mentah, BBM, dan LNG akan lebih relevan terdampak langsung.

“Namun kapal komersial lain yang memiliki rute Timur Tengah–Asia juga berpotensi terpapar. Artinya, dampaknya tidak terbatas pada sektor energi saja, tetapi juga dapat menjalar ke rantai pasok dan biaya logistik yang lebih luas,” katanya.

Sependapat, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menilai eksposur Indonesia terhadap Selat Hormuz bukan hanya soal minyak, tetapi ada beberapa kategori kapal lain yang terkait perdagangan Indonesia dan melewati atau mendekati zona konflik.

Direktur Teknik Operasi Indonesia Delil Khairat menyebut kapal-kapal itu antara lain kapal tanker kimia (chemical tankers) yang membawa petrokimia dan metanol dari negara-negara Teluk ke Indonesia. Kemudian, kapal kontainer (container ships) yang melayani perdagangan Indonesia-UEA melalui hub Jebel Ali, nilai perdagangan bilateral Indonesia-UEA ini mencapai sekitar $5–6 miliar per tahun.

Dia meneruskan, kapal selanjutnya adalah kapal curah (bulk carriers) yang mengangkut pupuk. Untuk diketahui, kawasan Teluk menyuplai sekitar sepertiga perdagangan pupuk global dan Indonesia adalah importir besar.

Pergeseran Impor BBM: Paradoks yang Memperbesar Eksposur

Adapun, lanjut Delil, khusus untuk minyak, berdasarkan data EIA (Agustus 2025), Indonesia mengimpor sekitar 354.000 barel per hari minyak mentah dan kondensat pada 2024. Jenis kapal yang membawanya adalah VLCC (supertanker) dan Suezmax.

“Sekitar 19% di antaranya, kurang lebih 67.000 barel per hari, berasal dari Arab Saudi dan harus melewati Selat Hormuz. Jika ditambahkan volume dari UEA, Irak, Kuwait, dan Oman, total impor minyak mentah Indonesia yang transit melalui Hormuz mencapai perkiraan 75.000—90.000 barel per hari,” bebernya.

Baginya, yang penting untuk diperhatikan adalah pergeseran struktural besar yang sedang terjadi dalam kebijakan impor energi Indonesia. Secara historis, Singapura memasok sekitar 54%—60% kebutuhan BBM impor Indonesia atau sekitar 290.000 barel per hari produk olahan.

Singapura dalam posisi ini adalah hub refining yang mengolah minyak mentah Timur Tengah dan mengekspornya sebagai BBM ke Indonesia. Secara geografis, Singapura terletak di jalur yang aman atau tidak melewati Hormuz, sehingga eksposur Indonesia terhadap zona konflik selama ini relatif tereduksi melalui peran intermediari Singapura.

Kendati demikian, sejak Mei 2025 kebijakan ini berubah drastis. Pasalnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengarahkan Pertamina untuk menghentikan impor BBM dari Singapura dan mengalihkannya langsung ke negara-negara Timur Tengah. Pertamina sudah mengonfirmasi akan mengikuti arahan itu dan mulai mengecualikan Singapura dari sejumlah tender BBM semester kedua 2025. Rencana pengurangan impor dari Singapura ditargetkan hingga 60% mulai November 2025.

Kemudian, ditambah lagi dengan hanya delapan hari sebelum serangan ke Iran atau pada 20 Februari 2026, Indonesia menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan AS yang membuat Indonesia berkomitmen mengimpor $15 miliar produk energi AS termasuk BBM, minyak mentah, dan LPG. Menteri Bahlil menegaskan ini bukan menambah volume impor, melainkan mengalihkan sebagian volume dari Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika ke AS.

“Di sinilah letak paradoksnya, pengalihan dari Singapura ke Timur Tengah justru meningkatkan eksposur Indonesia terhadap Selat Hormuz. Dengan kata lain, di saat konflik AS-Iran memanas dan Hormuz menjadi zona paling berisiko di dunia, Indonesia justru sedang dalam proses meningkatkan ketergantungannya pada jalur tersebut. Ini adalah paradoks kebijakan yang perlu mendapat perhatian serius dari perspektif manajemen risiko,” tegas Delil.

Namun demikian, dia turut menyampaikan bahwa dua komoditas ekspor terbesar Indonesia yakni batu bara ($30,5 miliar, 433 juta ton) dan LNG (sekitar $6,6 miliar), dikirim melalui jalur Indo-Pasifik ke pembeli di Asia dan tidak melewati Selat Hormuz maupun Laut Merah.

“Demikian juga ekspor minyak sawit keIndia [pembeli terbesar, sekitar $4,5 miliar] yang dikirim langsung melalui Samudra Hindia. Jadi basis pendapatan ekspor komoditas Indonesia relatif terisolasi dari krisis ini, meskipun sisi impor energinya sangat terekspos,” sebutnya.

Dampak Perang AS-Israel vs Iran ke Industri Asuransi-Reasuransi

Lebih lanjut, Delil membeberkan dampak langsung dari perang tersebut adalah konflik ini memicu lonjakan drastis premi marine war risk di pasar global. Sebelum eskalasi Februari 2026, premi tambahan war risk untuk pelayaran melewati Selat Hormuz berada di kisaran 0,2–0,4% dari nilai hull kapal. Pasca serangan 28 Februari, Marsh memperkirakan kenaikan 25–50%, sehingga premi bisa mencapai 0,5% atau lebih dari nilai hull.

Untuk kapal tanker senilai $100 juta, imbuhnya, itu berarti biaya tambahan sekitar $500.000 per pelayaran atau naik dua kali lipat dari sebelum eskalasi. Bahkan, beberapa underwriter langsung mengeluarkan notice of cancellation pada Sabtu, 28 Februari atau sebelum pasar buka hari Senin.

Sementara itu, dia menyebut dampak tidak langsungnya menyebabkan tekanan berlapis pada reasuransi domestik. Reasuradur lokal sangat bergantung pada retrosesi dari raksasa global seperti Lloyd’s, Swiss Re, Munich Re, Hannover Re dan lain-lain.

Maka, imbuh Delil, ketika pasar global mengeras atau bahkan menarik diri dari coverage tertentu, seperti yang dilakukan GIC Re India yang mengumumkan penarikan total marine hull war risk cover per 1 Maret 2026, reasuradur Indonesia kehilangan akses ke kapasitas yang mereka butuhkan.

“Ini terjadi pada saat posisi permodalan reasuransi domestik sudah tipis. Defisit transaksi reasuransi Indonesia pada 2024 sudah mencapai Rp 12,1 triliun. Artinya kita sudah sangat bergantung pada kapasitas asing, dan konflik ini mempermahal serta mempersulit akses ke kapasitas tersebut,” tegasnya.

Selain dampak tersebut, Delil menyoroti adanya tekanan makroekonomi berlapis seperti harga minyak yang melonjak menekan APBN (setiap kenaikan $1/barel menciptakan defisit Rp 5,8 triliun), rupiah yang melemah menaikkan biaya reasuransi yang dibayar dalam dolar, dan penurunan IHSG serta kenaikan yield obligasi menggerus portofolio investasi perusahaan asuransi dan reasuransi.

Asuransi Marine Cargo, Energi, hingga Asuransi Perjalanan Terdampak Perang

Lebih jauh, Delil menyampaikan bahwa produk asuransi marine cargo, marine hull, dan energi adalah produk yang paling terpengaruh perang AS-Isarael vs Iran. Hal ini karena ketiganya memiliki eksposur langsung terhadap zona konflik dan mekanisme penetapan harganya sangat terhubung dengan pasar reasuransi global.

Menurutnya, marine cargo paling langsung terdampak karena setiap pengiriman barang yang melati atau mendekati zona konflik otomatis masuk kategori JWC Listed Areas yang ditetapkan Joint War Committee di London, sehingga underwriter mewajibkan premium tambahan war risk yang signifikan.

Sementara itu, marine hull terdampak karena kapal menjadi aset berisiko tinggi ketika beroperasi di zona konflik. Adapun, lini energi (termasuk offshore energy dan onshore energy yang terkait infrastruktur migas) rentan karena aset-aset energi di kawasan Teluk menjadi target langsung konflik.

“Yang membuat ketiga lini ini lebih rentan dibandingkan lini lain adalah sifatnya yang sangat internationally priced atau tarif reasuransinya ditentukan di London, Bermuda, dan Singapura, bukan di Jakarta. Ketika pasar global mengeras, perusahaan asuransi Indonesia tidak punya banyak ruang negosiasi,” ucapnya.

Senada, Presiden Direktur PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugure) Teguh Budiman menilai produk yang paling sensitif terhadap konflik geopolitik seperti ini adalah lini Marine (cargo dan hull), Energy (oil & gas), dan Aviation untuk rute internasional.

“Lini-lini tersebut lebih rentan karena memiliki eksposur langsung terhadap wilayah berisiko tinggi (high risk zone), jalur pelayaran internasional, serta aset energi strategis. Selain itu, polis pada lini tersebut umumnya memuat klausul war risk dan political violence yang sangat dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global,” tuturnya kepada Bisnis, Senin (2/3/2026).

Sementara itu, Teguh berpendapat dampak dari eskalasi konflik yang melibatkan AS-Israel dan Iran terhadap industri reasuransi Indonesia masih bersifat tidak langsung. Justru dampak utamanya lebih kepada peningkatan persepsi risiko global, potensi kenaikan harga reasuransi internasional, serta volatilitas harga energi dan pasar keuangan.

“Secara eksposur langsung, portofolio reasuransi domestik relatif terbatas terhadap risiko perang di kawasan tersebut. Namun demikian, industri tetap perlu mewaspadai potensi spillover apabila konflik meluas dan mengganggu stabilitas perdagangan global atau jalur distribusi energi,” jelasnya.

Dia melanjutkan, untuk risiko yang memiliki eksposur terhadap kawasan Timur Tengah, khususnya pada komponen war risk dan political violence di lini marine dan energy, pasar reasuransi global mulai menunjukkan kecenderungan penyesuaian tarif secara selektif.

Namun demikian, lanjutnya, untuk portofolio domestik Indonesia secara umum belum terjadi kenaikan tarif yang signifikan atau menyeluruh.

“Penyesuaian lebih bersifat case by case, tergantung pada rute pelayaran, akumulasi risiko, dan tingkat eksposur terhadap zona berisiko tinggi. Secara agregat, dampaknya masih terkendali,” tegasnya.