Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara Uni Eropa secara formal menyetujui penundaan selama satu tahun penerapan regulasi antideforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) pada Kamis (18/12/2025), setelah sehari sebelumnya memperoleh persetujuan Parlemen Eropa.

“Langkah ini merespons kekhawatiran yang disampaikan negara anggota dan para pemangku kepentingan terkait beban administratif serta kesiapan sistem teknologi informasi yang diperlukan agar EUDR dapat berjalan efektif,” ujar Dewan Uni Eropa dalam pernyataan resminya. Persetujuan formal ini sekaligus menuntaskan tahapan hukum terakhir agar penundaan tersebut sah secara hukum.

Mengutip Reuters, EUDR merupakan regulasi pertama di dunia yang diterapkan untuk menekan deforestasi melalui pembatasan impor. Dalam aturan ini, Uni Eropa melarang impor sejumlah komoditas seperti kakao, minyak kelapa sawit, kedelai, kayu hingga daging sapi yang terindikasi memicu alih fungsi hutan. Regulasi tersebut mewajibkan eksportir asing menyerahkan pernyataan uji tuntas (due diligence) untuk membuktikan bahwa produk mereka tidak berkontribusi terhadap perusakan hutan.

Awalnya dijadwalkan berlaku mulai Desember 2024, EUDR dirancang sebagai pilar utama agenda hijau Uni Eropa. Brussel sebelumnya telah menunda implementasinya selama satu tahun, tetapi langkah tersebut belum meredakan penolakan dari kalangan industri dan mitra dagang, termasuk Brasil, Indonesia, dan Amerika Serikat. Negara-negara ini menilai kepatuhan terhadap aturan EUDR akan meningkatkan biaya dan menekan ekspor mereka ke Eropa.

Berdasarkan regulasi Uni Eropa yang telah direvisi, perusahaan besar kini diwajibkan mematuhi EUDR mulai 30 Desember 2026. Sementara itu, perusahaan kecil dengan omzet di bawah 10 juta euro yang memproduksi komoditas terdampak akan menyusul mulai 30 Juni 2027.

Uni Eropa mengusulkan penundaan kedua kalinya pada September lalu dengan alasan kekhawatiran atas kesiapan sistem teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan regulasi tersebut.

Di sisi lain, perusahaan-perusahaan pangan global seperti Nestlé, Ferrero, dan Olam Agri sebelumnya memperingatkan bahwa penundaan lebih lanjut berisiko memperparah kerusakan hutan di tingkat global.

Kebijakan EUDR sendiri ditujukan untuk menghentikan sekitar 10% deforestasi dunia yang dipicu oleh konsumsi Uni Eropa terhadap barang impor.

Bisnis.com, JAKARTA — Parlemen Uni Eropa (UE) menyetujui usulan penundaan penerapan regulasi antideforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) selama satu tahun bagi perusahaan-perusahaan di kawasan tersebut.

Mengutip Bloomberg, persetujuan ini menjadi salah satu perubahan kebijakan signifikan yang mencerminkan upaya pelonggaran persyaratan EUDR, setelah regulasi tersebut memicu protes dari berbagai mitra dagang utama UE.

Keputusan untuk mengamandemen Regulasi Deforestasi blok tersebut dicapai dalam pemungutan suara yang diikuti anggota parlemen di Strasbourg, Prancis, pada Rabu (26/11/2025). Penundaan yang disetujui sejalan dengan posisi yang telah disepakati negara-negara anggota dalam pertemuan pekan lalu.

Penundaan ini juga dua kali lebih panjang daripada usulan awal Komisi Eropa, yakni selama enam bulan. Penundaan sekaligus menghapus kebutuhan masa tenggang tambahan selama enam bulan yang sebelumnya diajukan oleh otoritas eksekutif UE.

Regulasi EUDR pada dasarnya dirancang untuk menekan praktik deforestasi yang berkaitan dengan impor komoditas ke kawasan Uni Eropa. Beberapa produk yang disasar mencakup kedelai, kopi, kakao, daging sapi hingga minyak sawit.

Namun, regulasi ini menuai kritik, baik dari negara-negara anggota maupun mitra dagang UE karena dianggap menimbulkan beban administratif berlebihan dan ketidaksiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratannya.

Adapun untuk tahap selanjutnya, perwakilan negara-negara anggota dan parlemen akan melakukan perundingan guna merumuskan bentuk final dari regulasi tersebut. Jika tidak diamandemen hingga akhir tahun, regulasi dalam bentuk saat ini akan tetap berlaku pada akhir Desember 2025, sehingga mendorong kebutuhan mendesak untuk mencapai kesepakatan akhir.

Sementara itu, amandemen akan membuat implementasi EUDR ditunda hingga Desember 2026 untuk korporasi besar dan Juni 2027 untuk perusahaan skala kecil.