Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara Uni Eropa secara formal menyetujui penundaan selama satu tahun penerapan regulasi antideforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) pada Kamis (18/12/2025), setelah sehari sebelumnya memperoleh persetujuan Parlemen Eropa.

“Langkah ini merespons kekhawatiran yang disampaikan negara anggota dan para pemangku kepentingan terkait beban administratif serta kesiapan sistem teknologi informasi yang diperlukan agar EUDR dapat berjalan efektif,” ujar Dewan Uni Eropa dalam pernyataan resminya. Persetujuan formal ini sekaligus menuntaskan tahapan hukum terakhir agar penundaan tersebut sah secara hukum.

Mengutip Reuters, EUDR merupakan regulasi pertama di dunia yang diterapkan untuk menekan deforestasi melalui pembatasan impor. Dalam aturan ini, Uni Eropa melarang impor sejumlah komoditas seperti kakao, minyak kelapa sawit, kedelai, kayu hingga daging sapi yang terindikasi memicu alih fungsi hutan. Regulasi tersebut mewajibkan eksportir asing menyerahkan pernyataan uji tuntas (due diligence) untuk membuktikan bahwa produk mereka tidak berkontribusi terhadap perusakan hutan.

Awalnya dijadwalkan berlaku mulai Desember 2024, EUDR dirancang sebagai pilar utama agenda hijau Uni Eropa. Brussel sebelumnya telah menunda implementasinya selama satu tahun, tetapi langkah tersebut belum meredakan penolakan dari kalangan industri dan mitra dagang, termasuk Brasil, Indonesia, dan Amerika Serikat. Negara-negara ini menilai kepatuhan terhadap aturan EUDR akan meningkatkan biaya dan menekan ekspor mereka ke Eropa.

Berdasarkan regulasi Uni Eropa yang telah direvisi, perusahaan besar kini diwajibkan mematuhi EUDR mulai 30 Desember 2026. Sementara itu, perusahaan kecil dengan omzet di bawah 10 juta euro yang memproduksi komoditas terdampak akan menyusul mulai 30 Juni 2027.

Uni Eropa mengusulkan penundaan kedua kalinya pada September lalu dengan alasan kekhawatiran atas kesiapan sistem teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan regulasi tersebut.

Di sisi lain, perusahaan-perusahaan pangan global seperti Nestlé, Ferrero, dan Olam Agri sebelumnya memperingatkan bahwa penundaan lebih lanjut berisiko memperparah kerusakan hutan di tingkat global.

Kebijakan EUDR sendiri ditujukan untuk menghentikan sekitar 10% deforestasi dunia yang dipicu oleh konsumsi Uni Eropa terhadap barang impor.

Bisnis.com, JAKARTA — Parlemen Uni Eropa pada Rabu menyetujui kesepakatan untuk menunda pemberlakuan undang-undang anti-deforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) selama satu tahun hingga Desember 2026. Keputusan ini meloloskan salah satu tahapan hukum terakhir sebelum penundaan tersebut resmi menjadi undang-undang.

Mengutip Reuters, parlemen menyetujui penundaan dengan dukungan 405 anggota dalam pemungutan suara tersebut, sementara 242 menolak dan 8 lainnya abstain.

Meski demikian, penundaan ini masih memerlukan persetujuan formal dari negara-negara anggota Uni Eropa yang diperkirakan akan mengesahkan kesepakatan tersebut tanpa perubahan dalam pekan ini.

Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Uni Eropa yang mewakili negara-negara anggota mencapai kesepakatan awal mengenai amandemen EUDR dalam sebuah pertemuan di Brussel, Belgia pada Kamis (4/12/2025).

Penundaan yang disetujui para negosiator itu dua kali lebih lama daripada usulan awal Komisi Eropa. Amandemen EUDR juga menghilangkan kebutuhan masa tenggang tambahan enam bulan yang sebelumnya diminta oleh lembaga eksekutif UE tersebut.

Regulasi EUDR dirancang untuk menekan praktik deforestasi yang terkait dengan impor komoditas utama ke kawasan tersebut, mulai dari kedelai, kopi, daging sapi hingga kakao dan minyak sawit.

Namun, regulasi ini menuai penolakan luas dari berbagai negara produsen serta pelaku industri di Eropa. Gelombang penolakan pun membuat para pembuat kebijakan Uni Eropa berada di bawah tekanan untuk merevisi. Aturan EUDR sebelum revisi sendiri mulanya direncanakan berlaku pada akhir tahun ini.

“Tujuan [amandemen] adalah menyederhanakan penerapan aturan yang ada dan menunda pemberlakuannya agar para pelaku usaha, pedagang, serta otoritas memiliki waktu yang memadai untuk melakukan persiapan,” demikian pernyataan Dewan Uni Eropa.

Kesepakatan ini masih harus mendapatkan persetujuan resmi dari Parlemen Eropa dan negara-negara anggota sebelum kemudian diterbitkan dalam EU Official Journal untuk dapat berlaku sebagai hukum.

Bisnis.com, JAKARTA — Parlemen Uni Eropa (UE) menyetujui usulan penundaan penerapan regulasi antideforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) selama satu tahun bagi perusahaan-perusahaan di kawasan tersebut.

Mengutip Bloomberg, persetujuan ini menjadi salah satu perubahan kebijakan signifikan yang mencerminkan upaya pelonggaran persyaratan EUDR, setelah regulasi tersebut memicu protes dari berbagai mitra dagang utama UE.

Keputusan untuk mengamandemen Regulasi Deforestasi blok tersebut dicapai dalam pemungutan suara yang diikuti anggota parlemen di Strasbourg, Prancis, pada Rabu (26/11/2025). Penundaan yang disetujui sejalan dengan posisi yang telah disepakati negara-negara anggota dalam pertemuan pekan lalu.

Penundaan ini juga dua kali lebih panjang daripada usulan awal Komisi Eropa, yakni selama enam bulan. Penundaan sekaligus menghapus kebutuhan masa tenggang tambahan selama enam bulan yang sebelumnya diajukan oleh otoritas eksekutif UE.

Regulasi EUDR pada dasarnya dirancang untuk menekan praktik deforestasi yang berkaitan dengan impor komoditas ke kawasan Uni Eropa. Beberapa produk yang disasar mencakup kedelai, kopi, kakao, daging sapi hingga minyak sawit.

Namun, regulasi ini menuai kritik, baik dari negara-negara anggota maupun mitra dagang UE karena dianggap menimbulkan beban administratif berlebihan dan ketidaksiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratannya.

Adapun untuk tahap selanjutnya, perwakilan negara-negara anggota dan parlemen akan melakukan perundingan guna merumuskan bentuk final dari regulasi tersebut. Jika tidak diamandemen hingga akhir tahun, regulasi dalam bentuk saat ini akan tetap berlaku pada akhir Desember 2025, sehingga mendorong kebutuhan mendesak untuk mencapai kesepakatan akhir.

Sementara itu, amandemen akan membuat implementasi EUDR ditunda hingga Desember 2026 untuk korporasi besar dan Juni 2027 untuk perusahaan skala kecil.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, Uni Eropa (UE) mulai melunak terhadap Indonesia, terkait kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR), seiring dengan finalisasi perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Budi menjelaskan, meski aturan EUDR dan perjanjian IEU-CEPA merupakan dua hal yang berbeda, namun keduanya berjalan beriringan dalam konteks diplomasi perdagangan. Ia menilai, upaya Indonesia mempercepat penyelesaian IEU-CEPA turut membuka sikap Uni Eropa menjadi lebih terbuka.

"Kita nggak usah mikir EUDR, kenapa? Itu memang terpisah dari IEU-CEPA, tetapi sebenarnya ketika IEU-CEPA itu dikejar selesai, mereka mulai melunak dengan EUDR," ujar Budi di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Menurutnya, melunaknya sikap Eropa tersebut tidak lepas dari dinamika negosiasi yang bersifat timbal balik. Budi menyebut, tekanan terkait isu lingkungan kerap digunakan Uni Eropa sebagai bagian dari strategi komunikasi dagang mereka.

"Sebenarnya pesan komunikasi saja, EUDR dikencengin, biar kita cepat sepakat," tukasnya.

Adapun perubahan sikap Uni Eropa, lanjutnya, juga dipengaruhi oleh situasi global, terutama ketika Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terlibat dalam pembahasan perdagangan resiprokal.

"Nah itu ketika kita kemudian didorong masalah resiprokal Amerika, dia juga semakin ngejar kita. Ya sudah sama-sama kita butuh, akhirnya selesai," kata dia.

Budi mengatakan, setelah kesepakatan IEU-CEPA hampir rampung, Uni Eropa tidak lagi menyinggung keras soal EUDR, meskipun aturan itu masih berlaku di wilayah mereka.

"Dia tidak pernah menyinggung lagi EUDR dan lain sebagainya, walaupun itu masih menjadi kebijakan mereka," pungkasnya.