REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pengadilan perdagangan Amerika Serikat pada Kamis (7/5) memutuskan menolak tarif global 10 persen yang diberlakukan pemerintahan Presiden Donald Trump awal tahun ini. Putusan tersebut menjadi pukulan baru terhadap salah satu agenda ekonomi utama Trump.

Tarif itu mulai berlaku pada Februari 2026 untuk menggantikan kebijakan bea masuk timbal balik Trump yang menyasar hampir seluruh mitra dagang AS, termasuk tarif terkait fentanyl terhadap produk asal China, Kanada, dan Meksiko.

Trump sebelumnya mengumumkan kebijakan tarif menyeluruh tersebut berdasarkan kewenangan hukum berbeda, setelah Mahkamah Agung membatalkan tarif spesifik negara yang diberlakukannya pada 20 Februari 2026.

Namun, dalam putusan 2-1, panel hakim federal di Pengadilan Perdagangan Internasional AS di New York menyatakan penggunaan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan Tahun 1974 oleh pemerintah untuk memberlakukan tarif 10 persen tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Pasal tersebut memang memberi kewenangan kepada presiden untuk mengenakan bea masuk hingga 15 persen selama maksimal 150 hari guna mengatasi defisit neraca pembayaran yang dianggap besar dan serius. Namun, belum pernah ada presiden AS sebelumnya yang menggunakan Pasal 122 untuk menerapkan tarif perdagangan.

Tahun lalu, Trump juga menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional Tahun 1977 untuk menerapkan tarif dua digit tanpa persetujuan Kongres.

Mahkamah Agung kemudian menyatakan Trump telah melampaui kewenangan presiden ketika menggunakan undang-undang darurat tersebut, karena kebijakan perpajakan merupakan kewenangan legislatif sesuai konstitusi AS.

Putusan terbaru pengadilan perdagangan ini dinilai dapat memperumit strategi perdagangan pemerintahan Trump di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tensi dagang internasional.

WASHINGTON, KOMPAS.com - Pada April lalu, Trump meluncurkan rencana tarif resiprokal secara besar-besaran dalam acara yang ia sebut sebagai “hari pembebasan” AS.

Pengumuman itu sempat memicu kepanikan pasar, sehingga beberapa tarif ditunda atau diubah, menciptakan ketidakpastian dalam kebijakan perdagangan AS.

Selain itu, Trump juga menerapkan tarif terhadap Meksiko, Kanada, dan China dengan alasan terkait masuknya fentanyl ke AS.

Trump selama ini memuji tarif sebagai sumber penerimaan negara yang besar sekaligus alat negosiasi dalam perdagangan internasional.

Mengutip CNBC, Trump juga berulang kali menyatakan bahwa negara asing yang menanggung biaya tarif tersebut, meskipun pemerintahannya mengakui bahwa tarif dibayar oleh importir AS.

Trump bahkan menyebut pendapatan tarif bisa menggantikan pajak penghasilan dan pernah mengusulkan pembagian dividen tarif sebesar 2.000 dollar AS kepada warga.

Namun, berbagai perkiraan menunjukkan angka penerimaan yang lebih rendah dari klaim Trump.

Sejumlah lembaga memperkirakan pendapatan tarif AS pada 2025 berada di kisaran ratusan miliar dollar, dengan sekitar 129 miliar dollar berasal dari tarif berbasis IEEPA.

Sebelum putusan dibacakan, Trump telah memperingatkan bahwa jika Mahkamah Agung membatalkan tarif tersebut, dampaknya akan sangat buruk bagi AS.

Sementara itu, sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Menteri Keuangan Scott Bessent, sebelumnya menyatakan keyakinan bahwa Mahkamah tidak akan membatalkan kebijakan ekonomi andalan presiden tersebut.

Melansir BBC, kebijakan tarif global Trump itu rencananya akan diberlakukan atas barang-barang yang masuk ke AS dari sebagian besar negara di dunia.

Trump berpendapat bahwa pajak impor tersebut akan mendorong manufaktur dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja.

Namun para pengkritik memperingatkan bahwa kebijakan itu dapat memicu kenaikan harga bagi konsumen serta merugikan perekonomian global.

Pada Jumat, Mahkamah Agung AS membatalkan sejumlah tarif yang paling signifikan.

Pengadilan memutuskan bahwa Trump telah melampaui kewenangannya dengan menggunakan kekuasaan darurat untuk memberlakukan tarif terhadap puluhan mitra dagang di seluruh dunia.

Meski begitu, Trump mengatakan ia akan mengganti kebijakan tersebut dengan tarif global sebesar 10 persen menggunakan dasar hukum yang berbeda.

Apa itu tarif global dan bagaimana cara kerjanya?

Tarif global merupakan pajak atas barang impor yang masuk ke AS. Besarannya berupa persentase dari nilai barang.

Misalnya, tarif 10 persen untuk produk seharga 10 dollar AS berarti ada pajak 1 dollar AS, sehingga total harga menjadi 11 dollar AS.

Pajak ini dibayarkan kepada pemerintah oleh perusahaan yang mengimpor barang dari luar negeri.

Perusahaan tersebut bisa membebankan sebagian atau seluruh biaya tambahan itu kepada konsumen, yang berarti masyarakat dan pelaku usaha di AS harus membayar lebih mahal.

Perusahaan juga bisa memilih untuk mengurangi jumlah impor.

Mengapa Trump memberlakukan kebijakan tarif?

Menurut Trump, kenaikan tarif global dapat meningkatkan penerimaan negara, mendorong konsumen membeli produk buatan Amerika, serta menarik investasi ke AS.

Ia juga ingin mengurangi defisit perdagangan AS, yaitu selisih antara nilai barang yang diimpor dan yang diekspor.

Trump berpendapat bahwa AS selama ini dirugikan oleh negara lain.

Ia juga menggunakan tarif sebagai alat untuk menekan negara lain agar memenuhi tuntutan tertentu.

Misalnya, saat mengumumkan tarif terhadap China, Meksiko, dan Kanada, ia meminta negara-negara tersebut berbuat lebih banyak untuk menghentikan arus migran dan masuknya fentanyl (obat kanker) ilegal ke AS.

Trump juga pernah mengancam tarif tambahan 10 persen terhadap delapan negara Eropa yang menentang rencananya mengambil alih Greenland, sebelum akhirnya membatalkan ancaman tersebut.

Sejumlah tarif yang diumumkan kemudian diubah, ditunda, atau dibatalkan.

Untuk negara mana saja?

Setelah putusan Mahkamah Agung, Trump menyatakan akan melanjutkan rencana tarif global 10 persen.

Namun belum jelas bagaimana langkah itu akan memengaruhi tarif yang sudah disepakati dalam negosiasi dagang sebelumnya.

Negosiasi sebelumnya melibatkan sejumlah negara, termasuk tiga mitra dagang utama AS, China, Kanada, dan Meksiko.

AS dan China sempat saling mengancam tarif di atas 100 persen, namun kemudian mencapai kesepakatan sementara.

Pada Oktober lalu, Trump mengatakan kedua negara akan segera menandatangani perjanjian dagang dan membatalkan tarif terkait produksi fentanyl.

Pengecualian atas 178 produk China diperpanjang hingga 10 November 2026.

Tarif lebih rendah tetap berlaku untuk barang yang tidak dikecualikan.

Sementara itu, Kanada akan dikenakan tarif 35 persen, meski sebagian besar barangnya dikecualikan berdasarkan perjanjian perdagangan bebas AS–Kanada–Meksiko (USMCA). Kanada juga terdampak tarif 50 persen untuk logam impor dan 25 persen untuk mobil non-AS.

Trump sempat menangguhkan pembicaraan dan mengancam menaikkan tarif 10 persen setelah muncul iklan anti-tarif di Kanada.

Pada 24 Januari, ia juga mengancam tarif 100 persen jika Kanada menyepakati perjanjian dagang dengan China.

Sementara itu, Meksiko menghadapi tarif 30 persen, ditambah tarif sektoral dan pungutan 25 persen terkait fentanyl.

Namun seperti Kanada, sebagian besar barangnya dikecualikan dalam kerangka USMCA.

Pada April 2025, Trump menyatakan tarif dasar 10 persen akan diberlakukan pada hampir semua negara, sementara negara yang dianggap pelanggar terburuk akan dikenai tarif lebih tinggi mulai Agustus.

Setelah melalui serangkaian negosiasi, sejumlah negara akhirnya menyepakati besaran tarif berbeda dengan AS.

India dikenai tarif sebesar 18 persen, sementara Brasil menghadapi tarif jauh lebih tinggi yakni 50 persen.

Afrika Selatan dikenai tarif 30 persen, Vietnam 20 persen, sedangkan Jepang dan sebagian besar negara Uni Eropa masing-masing dikenai tarif 15 persen.

Inggris juga mencapai kesepakatan tersendiri pada Juni 2025 dengan tarif sebesar 10 persen.

Tarif tersebut berlaku untuk 100.000 unit kendaraan pertama yang diekspor ke AS setiap tahun, sementara ekspor kendaraan di atas jumlah itu tetap dikenai tarif standar sebesar 25 persen.

Mengapa Mahkamah Agung menilai legalitas tarif Trump?

Sebagian tarif diberlakukan berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) tahun 1977.

Dengan menyatakan keadaan darurat nasional, Trump dapat melewati proses persetujuan Kongres.

Pada Agustus 2025, pengadilan banding AS memutuskan bahwa sebagian besar tarif berbasis IEEPA tidak sah, tetapi tetap membiarkannya berlaku.

Gedung Putih meminta Mahkamah Agung membatalkan putusan itu, namun Mahkamah justru menguatkannya.

Trump sebelumnya mengatakan akan terjadi kekacauan besar jika tarifnya dibatalkan, terutama jika pemerintah harus mengembalikan dana kepada pelaku usaha. “Butuh waktu bertahun-tahun untuk menghitung berapa jumlahnya dan kepada siapa harus dibayarkan,” ujar Trump.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Aktivitas manufaktur Amerika Serikat (AS) kembali mengalami kontraksi untuk delapan bulan berturut-turut pada Oktober 2025, didorong oleh penurunan produksi dan lemahnya permintaan di pasar domestik maupun global.

Berdasarkan data yang dirilis Institute for Supply Management (ISM) pada Senin (3/11/2025), indeks manufaktur ISM turun 0,4 poin menjadi 48,7 pada Oktober. Angka di bawah 50 menunjukkan terjadinya kontraksi, dan sepanjang tahun ini, indeks tersebut berada dalam rentang sempit yang menandakan stagnasi sektor industri AS.

Indeks produksi ISM juga melemah 2,8 poin menjadi 48,2 dan merupakan kontraksi kedua dalam tiga bulan terakhir. Lemahnya sektor produksi turut berdampak pada penurunan jumlah tenaga kerja, hal ini tecermin dalam Indeks ketenagakerjaan ISM yang menunjukkan penyusutan untuk bulan kesembilan berturut-turut, meskipun laju penurunannya sedikit lebih lambat dibandingkan September.

Menurut Susan Spence, Ketua ISM Manufacturing Business Survey Committee, para pelaku manufaktur masih diliputi ketidakpastian akibat arah kebijakan perdagangan yang tidak jelas di bawah pemerintahan Trump.

“Suasana yang kini umum di kalangan pelaku industri adalah ketidakpastian. Kami tidak tahu negara mana atau komoditas apa yang akan menjadi target berikutnya,” ujarnya dalam konferensi pers, dikutip dari Bloomberg.

Sementara itu, tekanan inflasi terus mereda. Indeks harga bahan baku turun hampir 4 poin menjadi 58, level terendah sejak awal tahun. Sejak mencapai puncaknya pada April atau saat kebijakan tarif impor baru diberlakukan, indeks harga ini telah turun hampir 12 poin.

“Hal paling menggembirakan dari laporan ini adalah turunnya indeks harga bahan baku sebesar 3,9 poin ke level 58,0 , terendah sejak penerapan tarif,” ujar Thomas Ryan, Ekonom Amerika Utara di Capital Economics, dalam catatan risetnya.

“Angka ini kini kembali sejalan dengan rata-rata 10 tahun terakhir dan menunjukkan tekanan biaya produksi akibat tarif kemungkinan telah mencapai titik terendah,” tambahnya.

Para ekonom dan pembuat kebijakan kini makin mengandalkan laporan swasta seperti survei ISM untuk membaca arah perekonomian dan pasar tenaga kerja, di tengah penutupan (government shutdown) sebagian pemerintahan AS yang menghambat publikasi data resmi. Laporan ketenagakerjaan yang dijadwalkan terbit pada Jumat juga diperkirakan akan tertunda akibat kondisi tersebut.

“Untuk setiap komentar [pelaku usaha] terkait perekrutan, terdapat 3,4 komentar yang menyebut pengurangan tenaga kerja. Perusahaan terus mempercepat langkah efisiensi karyawan akibat ketidakpastian permintaan dalam jangka pendek hingga menengah. Pemutusan hubungan kerja dan kebijakan tidak menggantikan posisi kosong menjadi strategi utama pengelolaan tenaga kerja,” kata Spence dalam pernyataan tertulis.

Sebanyak 12 industri manufaktur di AS mengalami kontraksi pada Oktober, dipimpin oleh sektor tekstil, pakaian, dan furnitur. Enam sektor lainnya, termasuk logam dasar dan peralatan transportasi, justru mencatat pertumbuhan positif.

Secara keseluruhan, survei ini mencerminkan pelemahan yang meluas di sektor manufaktur AS. Sektor ini masih bergulat dengan ketidakpastian kebijakan perdagangan dan disrupsi rantai pasok global.

Adapun indeks pengiriman pemasok ISM naik ke level tertinggi dalam empat bulan terakhir. Kenaikan ini menandakan waktu tunggu pasokan yang makin panjang akibat dinamika tersebut.

Jakarta: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengumumkan kebijakan tarif baru.

Melansir Antara, Jumat, 26 September 2025, pada Kamis waktu setempat Trump menyampaikan bahwa produk impor seperti obat-obatan impor, truk besar, lemari dapur, meja rias kamar mandi, dan furnitur berlapis kain.

Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 Oktober mendatang. Penerapan tarif baru itu dengan alasan keamanan nasional.

Obat impor kena tarif 100 Persen

Trump menyebut, obat-obatan bermerek atau yang dipatenkan akan dikenakan tarif 100 persen, kecuali jika perusahaan farmasi tersebut membangun pabrik di AS.

Langkah ini diklaim sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian industri kesehatan Amerika.

Ia mengatakan AS akan mengenakan bea masuk sebesar 25 persen untuk truk besar, tetapi belum menyampaikan rincian terkait.

AS mengimpor produk farmasi dalam jumlah besar dari Eropa dan belahan dunia lainnya.

Pada bulan lalu, Trump melontarkan gagasan untuk awalnya mengenakan "tarif kecil" pada produk-produk tersebut sebelum akhirnya menaikkan tarif hingga 250 persen dalam satu setengah tahun.

Departemen Perdagangan AS sejak musim semi atau akhir Maret lalu telah mempelajari apakah Amerika Serikat harus mengenakan tarif pada produk farmasi karena alasan keamanan nasional.

Trump mengatakan tarif sebesar 50 persen akan dikenakan pada lemari dapur dan meja rias kamar mandi, sementara pungutan sebesar 30 persen akan dikenakan pada furnitur berlapis kain.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)