Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) menyoroti pentingnya insentif dari pemerintah bagi bank syariah yang lahir dari pemisahan unit usaha syariah (UUS). Tanpa adanya dukungan kebijakan yang memadai, bank hasil spin off berisiko menghadapi tekanan permodalan, efisiensi, dan daya saing di tengah persaingan industri yang kian ketat.

Direktur Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara menyampaikan Undang-undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) khususnya perihal spin off bertujuan untuk menguatkan sektor perbankan khususnya bank syariah yang lahir dari spin off UUS.

“Jadi kalau melakukan spin off ini bukan melulu mengenai compliance atas P2SK tapi lebih jauh lagi bertujuan untuk menguatkan bank itu sendiri,” kata Pandji kepada Bisnis.com, dikutip Minggu (1/3/2026).

Dalam hal ini, Pandji memandang pentingnya komitmen bank induk dalam menguatkan bank hasil spin off. Komitmen dapat berupa permodalan yang cukup untuk dapat bersaing selepas spin off, maupun dukungan lain seperti melakukan sinergi atas infrastruktur induk untuk bisa dipergunakan di bank hasil spin off.

Di sisi lain, dia menilai aksi korporasi seperti merger selalu menarik dan dapat mempercepat pertumbuhan bank. Pandji meyakini, skala bank setelah menjadi besar memiliki kemampuan untuk berkembang lebih pesat.

Namun, Pandji mengakui bahwa proses merger tidak mudah lantaran harus menggabungkan strategi serta visi dan misi dari masing-masing bank. “Kalau tidak sama, maka sulit bank tersebut dipersatukan, di luar kerelaan masing-masing pemegang saham yang belum tentu salah satunya menjadi mayoritas seperti sebelum dimerger,” tuturnya.

Kendati demikian, Pandji menilai bahwa bank hasil spin off memerlukan insentif keberpihakan dari pemerintah agar bank tersebut dapat terus berkembang. Menurutnya, memulai sesuatu dari awal tentu membutuhkan dukungan yang lebih dibandingkan bank lain yang jauh lebih mapan.

“Di market, sering kali bank syariah itu tidak bersaing dengan sesama bank syariah, tapi justru dengan bank konvensional yang memiliki skala jauh lebih besar,” ungkapnya.

Sebelumnya, ekonom sekaligus Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menilai bahwa kebijakan spin off dinilai berpotensi mengerdilkan skala usaha bank syariah, jika tidak diikuti penguatan modal dan strategi ekspansi yang matang.

Dalam catatan Bisnis.com, Anggito mengatakan bahwa kebijakan tersebut belum tentu membuat bank syariah menjadi lebih sehat dan kompetitif.

“Itu yang tadi saya kurang setuju. Hasil studi saya itu [kebijakan spin off] tidak akan sehat ya UUS, akan mengerdilkan dia. Kecuali dia akan digabung jadi satu,” kata Anggito dalam Sarasehan 99 Ekonom Syariah Indonesia 2026, di Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).

Mantan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) itu mengatakan pemisahan UUS tanpa dukungan modal dan komitmen yang kuat dari pemegang saham justru dapat membuat bank syariah menjadi lebih kecil dan sulit berkembang.

Setelah dipisah dari Bank Umum Konvensional (BUK), Anggito menuturkan bahwa bank hasil spin off harus menambah modal dan melakukan ekspansi secara mandiri. Jika tidak, skala usahanya akan tertinggal dan daya saingnya melemah.

Dalam kondisi saat ini, dia menilai akan lebih baik jika UUS dibiarkan tumbuh bersama induk bank konvensionalnya. Sebab di sejumlah negara, UUS justru dibesarkan dan diperkuat, alih-alih dilakukan pemisahan dari induk bank.

Alternatif lainnya, UUS diperkuat melalui skema merger agar memiliki skala yang lebih besar. Dia mengungkapkan, bank-bank syariah yang sudah ada seperti PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) dan PT Bank Syariah Nasional (BSN) lahir dari penggabungan sejumlah bank syariah.

Bisnis.com, JAKARTA — Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menanggapi pernyataan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu yang kurang setuju dengan kebijakan pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS).

Direktur Infrastruktur KNEKS Sutan Emir Hidayat menyampaikan sebelum Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan aturan turunannya dirilis, KNEKS telah merekomendasikan agar kewajiban spin off UUS dijadikan sebagai aksi korporasi (corporate action), bukan kewajiban regulasi.

“Kami di KNEKS beberapa tahun lalu itu juga sudah menyampaikan pandangan bahwa sebaiknya spin-off ini menjadi aksi korporasi, bukan sesuatu yang bersifat mandatori di dalam peraturan perundangan,” jelas Sutan kepada Bisnis.com, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, sejumlah negara dengan perbankan syariah yang lebih maju dari Indonesia seperti Arab Saudi dan Malaysia tidak mewajibkan adanya spin off lantaran hal ini akan memunculkan bank-bank syariah berukuran kecil.

Kendati demikian, Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) menekankan pentingnya roadmap yang jelas apabila UUS tetap berada di bawah bank induk. Salah satunya, dengan mewajibkan bank memiliki direktur khusus yang menangani UUS dengan indikator kinerja (KPI) tersendiri agar tidak menghambat pengembangan bisnis syariah.

“Itu yang kami sarankan waktu itu, walaupun rekomendasi ini tidak diambil sepenuhnya,” ungkapnya.

Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa UUS sulit bertumbuh jika dipaksakan spin off dari induk bank tanpa adanya kesiapan modal. Sutan mengatakan, kondisi ini berisiko melahirkan bank syariah kecil yang hanya masuk kategori KBMI 1 dengan ruang usaha terbatas.

Dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian, Sutan menilai bahwa keputusan spin off sebaiknya diserahkan pada pertimbangan masing-masing bank sebagai aksi korporasi. Dengan begitu, manajemen dapat menghitung secara matang aspek permodalan, kesiapan bisnis, hingga strategi jangka panjang sebelum mengambil langkah pemisahan.

“Mungkin kalau pun spin off harusnya menjadi aksi korporasi itu lebih baik sebenarnya. Karena ketika sudah menjadi aksi korporasi, tentunya lembaga keuangan itu sudah mempertimbangkan beberapa aspek,” tuturnya.

Dia juga mengakui bahwa merger tidak selalu mudah dan tidak selalu berhasil karena melibatkan penyatuan sistem dan budaya kerja. Kendati begitu, pengalaman konsolidasi seperti yang terjadi pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) menunjukkan bahwa penguatan skala usaha dapat mempercepat pertumbuhan industri perbankan syariah.

Sebelumnya, Anggito menilai bahwa kebijakan spin off UUS berisiko mengerdilkan skala usaha bank syariah, jika tidak diikuti penguatan modal dan strategi ekspansi yang matang.

Dalam catatan Bisnis.com, Anggito menyampaikan berdasarkan studi yang dilakukannya, kebijakan tersebut belum tentu membuat bank syariah menjadi lebih sehat dan kompetitif.

“Itu yang tadi saya kurang setuju. Hasil studi saya itu [kebijakan spin off] tidak akan sehat ya UUS, akan mengerdilkan dia. Kecuali dia akan digabung jadi satu,” kata Anggito dalam Sarasehan 99 Ekonom Syariah Indonesia 2026, di Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).

Mantan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) itu mengatakan pemisahan UUS tanpa dukungan modal dan komitmen yang kuat dari pemegang saham justru dapat membuat bank syariah menjadi lebih kecil dan sulit berkembang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) dinilai berpotensi mengerdilkan skala usaha bank syariah, jika tidak diikuti penguatan modal dan strategi ekspansi yang matang.

Ekonom sekaligus Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menyampaikan berdasarkan studi yang dilakukannya, kebijakan tersebut belum tentu membuat bank syariah menjadi lebih sehat dan kompetitif.

“Itu yang tadi saya kurang setuju. Hasil studi saya itu [kebijakan spin off] tidak akan sehat ya UUS, akan mengerdilkan dia. Kecuali dia akan digabung jadi satu,” kata Anggito dalam Sarasehan 99 Ekonom Syariah Indonesia 2026, di Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).

Mantan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) itu mengatakan pemisahan UUS tanpa dukungan modal dan komitmen yang kuat dari pemegang saham justru dapat membuat bank syariah menjadi lebih kecil dan sulit berkembang.

Setelah dipisah dari Bank Umum Konvensional (BUK), Anggito menuturkan bahwa bank hasil spin off harus menambah modal dan melakukan ekspansi secara mandiri. Jika tidak, skala usahanya akan tertinggal dan daya saingnya melemah.

Dalam kondisi saat ini, dia menilai akan lebih baik jika UUS dibiarkan tumbuh bersama induk bank konvensionalnya. Sebab di sejumlah negara, UUS justru dibesarkan dan diperkuat, alih-alih dilakukan pemisahan dari induk bank.

Alternatif lainnya, UUS diperkuat melalui skema merger agar memiliki skala yang lebih besar. Dia mengungkapkan, bank-bank syariah yang sudah ada seperti PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) dan PT Bank Syariah Nasional (BSN) lahir dari penggabungan sejumlah bank syariah.

Misalnya, BSI yang merupakan hasil merger dari tiga bank syariah milik BUMN, yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRIsyariah Tbk. Kemudian, BSN lahir dari hasil spin off UUS PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) yang digabungkan dengan PT Bank Victoria Syariah.

Di sisi lain, Anggito menegaskan bahwa penguatan perbankan syariah memang memerlukan peran pemerintah yang kuat. Kendati begitu dia mengingatkan agar kebijakan tidak hanya berfokus pada pemisahan kelembagaan, melainkan juga mempertimbangkan kesiapan modal dan keberlanjutan bisnis.

Menurutnya, jika spin-off justru menghasilkan bank syariah berukuran kecil, maka tujuan memperbesar pangsa pasar dan memperkuat industri syariah sulit tercapai. Karena itu, dia mendorong agar kebijakan spin-off dikaji secara hati-hati dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing bank.

“Jadi kalau menurut saya, dari studi saya ini ya, mungkin untuk Indonesia ya biarlah mereka [UUS] tumbuh aja. Kalau spin-off dan akhirnya menghasilkan suatu bank syariah yang kecil, kan akhirnya enggak bisa kompetitif juga,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan BUK yang memiliki UUS dengan nilai aset telah mencapai 50% dari total aset induknya dan/atau memiliki aset minimal Rp50 triliun wajib memisahkan UUS tersebut menjadi entitas tersendiri.

Pemisahan itu harus dilakukan melalui tahapan tertentu dengan tetap memperhatikan kinerja industri jasa keuangan yang efisien, sehat, dan berkelanjutan. Kewajiban tersebut telah diatur melalui Peraturan OJK (POJK) No.12/2023 tentang Unit Usaha Syariah.