Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) menyoroti pentingnya insentif dari pemerintah bagi bank syariah yang lahir dari pemisahan unit usaha syariah (UUS). Tanpa adanya dukungan kebijakan yang memadai, bank hasil spin off berisiko menghadapi tekanan permodalan, efisiensi, dan daya saing di tengah persaingan industri yang kian ketat.

Direktur Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara menyampaikan Undang-undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) khususnya perihal spin off bertujuan untuk menguatkan sektor perbankan khususnya bank syariah yang lahir dari spin off UUS.

“Jadi kalau melakukan spin off ini bukan melulu mengenai compliance atas P2SK tapi lebih jauh lagi bertujuan untuk menguatkan bank itu sendiri,” kata Pandji kepada Bisnis.com, dikutip Minggu (1/3/2026).

Dalam hal ini, Pandji memandang pentingnya komitmen bank induk dalam menguatkan bank hasil spin off. Komitmen dapat berupa permodalan yang cukup untuk dapat bersaing selepas spin off, maupun dukungan lain seperti melakukan sinergi atas infrastruktur induk untuk bisa dipergunakan di bank hasil spin off.

Di sisi lain, dia menilai aksi korporasi seperti merger selalu menarik dan dapat mempercepat pertumbuhan bank. Pandji meyakini, skala bank setelah menjadi besar memiliki kemampuan untuk berkembang lebih pesat.

Namun, Pandji mengakui bahwa proses merger tidak mudah lantaran harus menggabungkan strategi serta visi dan misi dari masing-masing bank. “Kalau tidak sama, maka sulit bank tersebut dipersatukan, di luar kerelaan masing-masing pemegang saham yang belum tentu salah satunya menjadi mayoritas seperti sebelum dimerger,” tuturnya.

Kendati demikian, Pandji menilai bahwa bank hasil spin off memerlukan insentif keberpihakan dari pemerintah agar bank tersebut dapat terus berkembang. Menurutnya, memulai sesuatu dari awal tentu membutuhkan dukungan yang lebih dibandingkan bank lain yang jauh lebih mapan.

“Di market, sering kali bank syariah itu tidak bersaing dengan sesama bank syariah, tapi justru dengan bank konvensional yang memiliki skala jauh lebih besar,” ungkapnya.

Sebelumnya, ekonom sekaligus Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menilai bahwa kebijakan spin off dinilai berpotensi mengerdilkan skala usaha bank syariah, jika tidak diikuti penguatan modal dan strategi ekspansi yang matang.

Dalam catatan Bisnis.com, Anggito mengatakan bahwa kebijakan tersebut belum tentu membuat bank syariah menjadi lebih sehat dan kompetitif.

“Itu yang tadi saya kurang setuju. Hasil studi saya itu [kebijakan spin off] tidak akan sehat ya UUS, akan mengerdilkan dia. Kecuali dia akan digabung jadi satu,” kata Anggito dalam Sarasehan 99 Ekonom Syariah Indonesia 2026, di Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).

Mantan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) itu mengatakan pemisahan UUS tanpa dukungan modal dan komitmen yang kuat dari pemegang saham justru dapat membuat bank syariah menjadi lebih kecil dan sulit berkembang.

Setelah dipisah dari Bank Umum Konvensional (BUK), Anggito menuturkan bahwa bank hasil spin off harus menambah modal dan melakukan ekspansi secara mandiri. Jika tidak, skala usahanya akan tertinggal dan daya saingnya melemah.

Dalam kondisi saat ini, dia menilai akan lebih baik jika UUS dibiarkan tumbuh bersama induk bank konvensionalnya. Sebab di sejumlah negara, UUS justru dibesarkan dan diperkuat, alih-alih dilakukan pemisahan dari induk bank.

Alternatif lainnya, UUS diperkuat melalui skema merger agar memiliki skala yang lebih besar. Dia mengungkapkan, bank-bank syariah yang sudah ada seperti PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) dan PT Bank Syariah Nasional (BSN) lahir dari penggabungan sejumlah bank syariah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) dinilai berpotensi mengerdilkan skala usaha bank syariah, jika tidak diikuti penguatan modal dan strategi ekspansi yang matang.

Ekonom sekaligus Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menyampaikan berdasarkan studi yang dilakukannya, kebijakan tersebut belum tentu membuat bank syariah menjadi lebih sehat dan kompetitif.

“Itu yang tadi saya kurang setuju. Hasil studi saya itu [kebijakan spin off] tidak akan sehat ya UUS, akan mengerdilkan dia. Kecuali dia akan digabung jadi satu,” kata Anggito dalam Sarasehan 99 Ekonom Syariah Indonesia 2026, di Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).

Mantan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) itu mengatakan pemisahan UUS tanpa dukungan modal dan komitmen yang kuat dari pemegang saham justru dapat membuat bank syariah menjadi lebih kecil dan sulit berkembang.

Setelah dipisah dari Bank Umum Konvensional (BUK), Anggito menuturkan bahwa bank hasil spin off harus menambah modal dan melakukan ekspansi secara mandiri. Jika tidak, skala usahanya akan tertinggal dan daya saingnya melemah.

Dalam kondisi saat ini, dia menilai akan lebih baik jika UUS dibiarkan tumbuh bersama induk bank konvensionalnya. Sebab di sejumlah negara, UUS justru dibesarkan dan diperkuat, alih-alih dilakukan pemisahan dari induk bank.

Alternatif lainnya, UUS diperkuat melalui skema merger agar memiliki skala yang lebih besar. Dia mengungkapkan, bank-bank syariah yang sudah ada seperti PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) dan PT Bank Syariah Nasional (BSN) lahir dari penggabungan sejumlah bank syariah.

Misalnya, BSI yang merupakan hasil merger dari tiga bank syariah milik BUMN, yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRIsyariah Tbk. Kemudian, BSN lahir dari hasil spin off UUS PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) yang digabungkan dengan PT Bank Victoria Syariah.

Di sisi lain, Anggito menegaskan bahwa penguatan perbankan syariah memang memerlukan peran pemerintah yang kuat. Kendati begitu dia mengingatkan agar kebijakan tidak hanya berfokus pada pemisahan kelembagaan, melainkan juga mempertimbangkan kesiapan modal dan keberlanjutan bisnis.

Menurutnya, jika spin-off justru menghasilkan bank syariah berukuran kecil, maka tujuan memperbesar pangsa pasar dan memperkuat industri syariah sulit tercapai. Karena itu, dia mendorong agar kebijakan spin-off dikaji secara hati-hati dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing bank.

“Jadi kalau menurut saya, dari studi saya ini ya, mungkin untuk Indonesia ya biarlah mereka [UUS] tumbuh aja. Kalau spin-off dan akhirnya menghasilkan suatu bank syariah yang kecil, kan akhirnya enggak bisa kompetitif juga,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan BUK yang memiliki UUS dengan nilai aset telah mencapai 50% dari total aset induknya dan/atau memiliki aset minimal Rp50 triliun wajib memisahkan UUS tersebut menjadi entitas tersendiri.

Pemisahan itu harus dilakukan melalui tahapan tertentu dengan tetap memperhatikan kinerja industri jasa keuangan yang efisien, sehat, dan berkelanjutan. Kewajiban tersebut telah diatur melalui Peraturan OJK (POJK) No.12/2023 tentang Unit Usaha Syariah.

Bisnis.com, JAKARTA -Hery Gunardi yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) atau BRI meraih penghargaan dari Bisnis Indonesia sebagai National Sharia Finance Transformation Leader.

Penghargaan sebagai National Sharia Finance Transformation Leader itu diberikan pada Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025 yang digelar di Raffles Hotel Jakarta, Senin (8/12/2025).

Apresiasi kepada Hery Gunardi tidak lepas dari perannya ketika memimpin PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI yang menjelma menjadi bank syariah terbesar di Tanah Air.

Hery merupakan tokoh kunci di balik merger tiga bank syariah BUMN yakni PT Bank BRISyariahTbk.(BRIS), PT Bank Mandiri Syariah dan PT Bank BNI Syariah pada 2021 lalu.

BRIS kemudian menjadi entity survivor penggabungan ketiga bank syariah BUMN itu. Sejak itu, BRIS mampu mencatatkan positif dengan tumbuh di atas rata-rata industri sekaligus mendorong ekosistem syariah nasional bergerak ke arah yang positif.

Profil Hery Gunardi

Setelah capaian manis dan menyiapkan landasan yang solid untuk BRIS, Hery Gunardi kemudian dipercaya memimpin BRI lewat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Senin (24/3/2025). Hery juga saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) periode 2024-2028.

Hery merupakan Warga Negara Indonesia kelahiran Bengkulu pada 1962. Hery meraih gelar Sarjana dari Universitas 17 Agustus 1945 bidang Administrasi Niaga pada 1987.

Dia lantas melanjutkan studi pascasarjana di University of Oregon AS bidang Finance and Accounting tahun 1991, dan melengkapi gelar Doktor Manajemen Bisnis di Universitas Padjadjaran pada 2021.

Perjalanan karier Hery Gunardi sangat lekat dengan dunia keuangan khususnya perbankan. Karier Hery di industri keuangan dimulai Bank Bapindo pada 1991. Pada periode krisis 1998, Hery menjadi anggota tim merger yang kemudian melahirkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI).

Mengutip laman resmi BSI, Hery diangkat sebagai orang nomor satu di BSI dalam RUPS Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 1 Februari 2021.

Sebelum menjabat sebagai orang nomor satu di BSI, dia merupakan Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri sejak pada 2020-2021 serta Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada 2020.

Berbagai jabatan direktur dijabatnya di Bank Mandiri sejak 2013. Sejumlah posisi itu antara lain Direktur Consumer & Retail Transaction pada 2019-2020, Direktur Bisnis & Jaringan pada 2019, Direktur Bisnis Kecil & Jaringan pada 2018-2019.

Hery juga pernah dipercaya sebagai Direktur Distributions Bank Mandiri yang dijabatnya pada 2016-2018, Direktur Consumer Banking pada 2015-2016, serta Direktur Micro & Business Banking pada 2015, serta Direktur Micro & Retail Banking pada 2013-2015.

Selain itu, Hery juga pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris PT.AXA Mandiri Financial Services pada 2013 sampai dengan 2015. Sebelumnya, dia merupakan EVP Coordinator Consumer Finance, Senior Executive Vice President Bank Mandiri pada 2013.

Adapun, BIG 40 memberikan penghargaan kepada 40 tokoh yang memberikan kontribusi dan pengaruh signifikan bagi kemajuan Indonesia. Penghargaan ini mencakup berbagai bidang—ekonomi dan bisnis; sosial dan politik; budaya dan lingkungan; hingga olahraga—dengan dampak pada skala nasional.

Penghargaan BIG-40 diberikan kepada figur-figur dengan rekam jejak luar biasa: para inspirator nasional, perumus kebijakan yang mendukung perkembangan dunia usaha, pendiri dan pelopor perusahaan berskala besar, tokoh penggerak pembangunan daerah, para eksekutif dan profesional terkemuka, generasi muda visioner, serta para tokoh yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan hubungan publik.

Penghargaan ini menjadi wujud penghormatan Bisnis Indonesia Group atas dedikasi, integritas, dan pencapaian para tokoh tersebut. BIG-40 diharapkan tidak hanya mengapresiasi kiprah individu, tetapi juga menghadirkan inspirasi bagi masyarakat dan dunia usaha untuk terus berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) mengharapkan ajakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar Kelompok Bank Bermodal Inti (KBMI) 1 melakukan konsolidasi dapat benar-benar terlaksana.

Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi menyampaikan dari sisi permodalan, bank-bank yang masuk dalam KBMI 1 secara industri memiliki permodalan yang cukup baik, meski dari sisi Return on Asset (ROA) masih rendah.

“Kita lihat CAR-nya [KBMI 1] on average secara industri itu masih berkisar sekitar 31,5%,” kata Hery dalam agenda 40 Bisnis Indonesia Group Conference, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Lebih lanjut, Hery menyebut bahwa meski dari sisi Net Interest Margin (NIM) bank kelompok ini cukup baik, Hery mengungkap bahwa Loan at Risk (LAR) KBMI 1 berada pada posisi yang cukup tinggi.

Demikian halnya dari sisi efisiensi. Hery mengungkapkan, Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) KBMI 1 mencapai hampir 83%, sedangkan KBMI IV berada di level 64%.

Menurutnya, kondisi ini perlu disikapi, salah satunya dengan menerapkan ajakan OJK untuk melakukan konsolidasi. “Jadi ke depannya mungkin ajakan yang disampaikan oleh OJK itu, untuk melakukan konsolidasi itu benar-benar ini bisa terjadi,” ujarnya.

Menurutnya, rencana OJK cukup baik. Sebab, tujuan OJK menghapus KBMI 1 adalah untuk mencapai perbankan yang lebih efisien, lebih produktif, dan lebih berdaya saing.

Dia menilai, bank harus memiliki economic skill tertentu. Hery memandang, bank-bank dengan aset di bawah Rp10 triliun akan kesulitan untuk berkembang, mendapatkan margin, hingga sulit untuk melakukan investasi.

Dia mencontohkan, pasca bank-bank syariah milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) melakukan merger menjadi Bank Syariah Indonesia, aset masing-masing bank yang sebelumnya berada di bawah Rp100 triliun kini menjadi lebih dari Rp200 triliun. Bahkan pertumbuhan aset, dana pihak ketiga (DPK), kredit, hingga laba tumbuh double digit pasca merger.

"Itu menurut kami perlu dipertimbangkan bahwa memang dengan size yang ada, yang size total tadi, ekonomi per skill-nya dapat, dan banknya akan cepat tumbuh,” pungkasnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae sebelumnya menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menghapus KBMI 1 dari sistem pengelompokan bank. Langkah ini diambil untuk mendorong konsolidasi perbankan sehingga dapat memperkuat struktur perbankan nasional lebih efisien.

“Dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI I. Jadi, yang ada cuma tiga [kelompok KBMI], enggak ada 4. Yang KBMI I itu berarti harus bergeser ke KBMI II,” kata Dian dalam agenda Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

Dian menyebut bahwa OJK telah berdiskusi dan mendorong bank yang berada di KBMI 1 untuk mulai berbicara soal kemungkinan merger tersebut. Menurutnya, konsolidasi bank dengan opsi merger di negara dengan skala ekonomi besar seperti Indonesia tidak bisa dihindari.

Dian juga mengatakan bahwa OJK telah menyampaikan imbauan secara formal kepada bank-bank KBMI 1 melalui surat yang dikirim pada akhir Oktober 2025.

Kendati begitu, kata Dian, OJK tidak memaksakan proses konsolidasi berlangsung cepat. Dalam hal ini, pihaknya memberikan waktu yang cukup agar seluruh proses berjalan hati-hati dan berkesinambungan demi menciptakan struktur perbankan yang lebih sehat.