St. Petersburg: Di tengah pesatnya pembangunan ekonomi dan kemajuan teknologi, dunia menghadapi tantangan yang tak bisa dianggap sepele yaitu krisis air bersih. Isu ini kini tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menyentuh sektor pangan, kesehatan, lingkungan, hingga pertumbuhan ekonomi global.

Besarnya tantangan tersebut membuat isu air menjadi salah satu topik penting yang dibahas dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2026. Para pemimpin dunia, pelaku usaha, hingga organisasi internasional menilai ketahanan air akan menjadi salah satu faktor penentu pembangunan berkelanjutan di masa depan.

Kelangkaan air jadi ancaman global

Dalam forum bertajuk Challenges and Prospects of International Water Cooperation: Water as a Sustainable Development Factor, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Air, Retno Marsudi, menyoroti kondisi air dunia yang semakin mengkhawatirkan.

Menurutnya, kebutuhan air terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi. Namun di sisi lain, jutaan orang masih belum memiliki akses yang layak terhadap air bersih.

“Jadi, pesan utama saya hari ini sederhana. Kita harus melihat air sebagai suatu kehidupan, dan juga sebagai prioritas strategis, ekonomi, dan perkembangan,” katanya dalam forum dialog di SPIEF 2026, St. Petersburg, Rabu, 3 Juni 2026.

Retno menjelaskan bahwa dampak krisis air tidak hanya dirasakan dari sisi kebutuhan rumah tangga. Kelangkaan air juga dapat mengganggu produktivitas ekonomi, ketahanan pangan, stabilitas sosial, hingga keberlanjutan lingkungan.

Air bukan sekadar kebutuhan dasar

Bagi banyak negara, air kini telah menjadi aset strategis yang menentukan daya saing ekonomi. Ketersediaan air memengaruhi sektor pertanian, industri manufaktur, energi, hingga kesehatan masyarakat.

Ketika akses air terganggu, biaya ekonomi yang harus ditanggung suatu negara bisa sangat besar. Oleh karena itu, pengelolaan air tidak lagi bisa dipandang sebagai isu sektoral, melainkan bagian penting dari strategi pembangunan nasional dan global.

Retno menegaskan bahwa ketahanan air dan ketahanan pembangunan memiliki keterkaitan yang sangat erat.

“Dengan menjaga air di tengah-tengah, kita bisa memastikan kemajuan ekonomi dan pertahanan kita menjadi resilient,” ucapnya.

Dalam mengatasi krisis air bukan pekerjaan satu negara atau satu institusi saja. Menurut Retno, diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas ilmiah, hingga masyarakat umum.

Kolaborasi menjadi kunci untuk mempercepat inovasi, meningkatkan efisiensi penggunaan air, memperkuat sistem pendanaan, dan menghadirkan solusi berbasis teknologi.

Forum-forum internasional seperti SPIEF dinilai memiliki peran penting dalam mempertemukan berbagai pihak untuk membangun kerja sama yang lebih luas dalam pengelolaan sumber daya air.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA - Korban bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh berharap bantuan makanan dan logistik lainnya dapat dipercepat terutama di daerah terisolir.

Lima hari pascabanjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Sumatra, terutama Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, bantuan memang berangsur didistribusikan oleh pemerintah.

Kendati demikian, pasokan logistik yang dikirim pemerintah sejauh ini belum seluruhnya diterima oleh para korban terdampak.

Di Kabupaten Pidie Jaya misalnya, banjir memang berangsur surut sejak kemarin. Meski demikian, sebagian rumah warga sama sekali tidak dapat ditempati. Pasokan logistik juga sangat dibutuhkan segera.

Salah seorang warga di Desa Buangan, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Shaivannur M. Yusuf menceritakan bahwa masyarakat saat ini menghadapi kelangkaan air bersih, makanan dan pakaian.

"Jangankan air minum, air sumur saja tidak ada. Leuhop (lumpur) semua," katanya, Minggu (30/11/2025).

Akibatnya, rumah keluarganya tidak dapat ditempati lagi karena nyaris tertimbun lumpur. Hari ini, dia berencana untuk mengevakuasi keluarganya ke Banda Aceh.

Selain bantuan logistik, kata dia, masyarakat juga harus menghadapi kendala jaringan listrik dan internet. Dia juga mendorong pemerintah segera menetapkan status darurat bencana nasional untuk banjir dan longsor di Sumatra.

"Harapannya, untuk bisa mempercepat rehabilitasi pascabanjir bandang ini. Harusnya ini bencana nasional. Di pesisir pantai timur Aceh sudah putus akses jalan. Masyarakat tidak ada tempat tinggal, mengungsi saja tidak ada tempat. Rumah-rumah 90% tidak layak tepati lagi. Sudah lumpur setengah bangunan rata-rata" katanya.

Sementara itu, salah seorang jurnalis yang melakukan peliputan di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Zuhri Noviandi mengatakan bahwa sejauh perjalanan yang ditempuhnya bersama media lain dari Banda Aceh hingga ke Bireuen, bantuan logistik masih minim.

"Belum terlihat mobilisasi khusus truk dan kendaraan lain yang membawa logistik. Begitu juga hasil wawancara warga, keluhan pertama bantuan makanan masih sangat minim," katanya, Minggu (30/11/2025).

Laporan Kementerian Komunikasi dan Digital per 26 November 2025 mencatat bahwa setidaknya 799 site transmisi mengalami gangguan di Aceh. Sementara di Sumatra Utara 495 site terdampak dan 16 site di Sumatra Barat.

Khusus di Aceh, beberapa daerah dengan persentase dampak signifikan adalah Pidie Jaya 52 site atau 55,91% dari total site di wilayah itu, Bireuen 136 site (44,10%), Banda Aceh 126 site (38,30%), Aceh Barat Daya 29 site (36,71%) dan Nagan Raya 33 site atau setara 32,67% dari total.

Laporan Korban Jiwa

Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat di Provinsi Aceh, sebanyak 47 korban meninggal dunia, 51 orang hilang, serta 8 orang luka-luka. Jumlah pengungsi mencapai 48.887 kepala keluarga yang tersebar di berbagai wilayah, dengan sebaran tertinggi di Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil.

“Untuk wilayah Aceh ada 47, kemudian 51 masih hilang dan 8 luka-luka. Ini akan berkembang terus datanya, karena ada operasi SAR gabungan yang kemungkinan akan terus menemukan korban,” terang Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Sabtu (29/11/2025).

Banyaknya kerusakan jembatan dan jalan nasional berdampak pada terputusnya akses utama, termasuk jalur Banda Aceh–Lhokseumawe serta jalur perbatasan Aceh–Sumatera Utara di Aceh Tamiang. Hingga kini, beberapa daerah seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah masih belum dapat diakses melalui jalur darat.

BNPB telah mengaktifkan dukungan komunikasi darurat menggunakan jaringan satelit Starlink di sejumlah titik, terutama di wilayah yang terisolir jaringan. Pengiriman logistik dilakukan melalui udara menggunakan helikopter dan pesawat Cessna Caravan untuk menjangkau daerah yang tidak dapat diakses melalui jalur darat.

Selain itu, bantuan Presiden berupa alat komunikasi, tenda, genset, perahu karet, makanan siap saji, dan perlengkapan keluarga juga telah tiba di Aceh dan sebagian besar telah didistribusikan ke 17 kabupaten/kota terdampak. Dua helikopter BNPB juga telah dikerahkan dari Bandara Sultan Iskandar Muda untuk mendukung distribusi ke titik-titik kritis.

Desak Status Bencana Nasional

Di sisi lain, Forum Jurnalis Aceh – Jakarta (For-JAK) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan Status Darurat Bencana Nasional menyusul bencana banjir dan longsor besar yang melanda wilayah Sumatra, khususnya Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Desakan ini disampaikan mengingat dampak bencana semakin meluas dan berbagai akses utama kini lumpuh sehingga penanganan tidak lagi bisa dilakukan secara parsial oleh pemerintah daerah.

Ketua For-JAK, Salman Mardira, mengatakan bahwa kondisi di sejumlah daerah terdampak sudah sangat memprihatinkan. Banyak warga yang hingga kini masih terisolasi karena jalan terputus, jaringan komunikasi lumpuh, serta minimnya distribusi logistik.

Menurutnya, situasi ini menunjukkan perlunya intervensi cepat pemerintah pusat melalui penetapan status darurat nasional agar mobilisasi sumber daya dapat dilakukan lebih efektif.

“For-JAK menilai pemerintah harus segera memulihkan akses komunikasi dan transportasi agar pengiriman bantuan bisa dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Masyarakat di banyak titik masih menunggu bantuan makanan, air bersih, dan obat-obatan,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (29/11/2025).

Dia menyoroti pentingnya percepatan perbaikan jalur darat Aceh – Medan yang saat ini menjadi salah satu akses vital distribusi barang dan logistik. Kerusakan yang terjadi di ruas jalan tersebut menyebabkan bantuan dari luar daerah sulit masuk dan memperlambat mobilisasi tim penyelamat.

“For-JAK meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan ruas Aceh – Medan karena jalur ini adalah nadi utama pergerakan logistik. Jika akses ini tidak segera dipulihkan, masyarakat di pedalaman Aceh akan semakin kesulitan menerima bantuan,” tegasnya.