Bisnis.com, BANDA ACEH — Aceh membutuhkan anggaran Rp153,3 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor, dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) resmi dikirimkan ke pemerintah pusat melalui BNPB.

Pemerintah Aceh menyampaikan dokumen R3P tersebut pada 3 Februari 2026 setelah disahkan oleh Gubernur Aceh dan memuat data kerusakan, kerugian, serta rencana pemulihan menyeluruh pascabencana. Saat ini BNPB tengah melakukan verifikasi dokumen sebelum melanjutkan verifikasi faktual ke lapangan dan meneruskannya kepada Bappenas RI.

“Dari dokumen R3P yang telah kita sampaikan, pemulihan Aceh pascabencana membutuhkan anggaran Rp. 153,3 Triliun,” ujar Muhammad MTA selaku Juru Bicara Pemerintah Aceh pada media, Minggu (8/2/2026).

Penyusunan dokumen R3P ini sebelumnya dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan R3P yang digelar di Kantor Gubernur Aceh pada Jumat (2/1/2026). Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir menegaskan bahwa penyusunan R3P merupakan tugas strategis Pemerintah Aceh sebagai dasar pengusulan penanganan pascabencana ke pemerintah pusat.

“Tugas Pemerintah Aceh adalah menyusun R3P. Tim ini bekerja berlandaskan data dan informasi yang disampaikan oleh kabupaten dan kota. Seluruh data yang kita miliki akan kita usulkan ke pemerintah pusat,” kata M Nasir dalam keterangan resmi, Jumat (2/1/2026).

M Nasir menekankan seluruh dampak bencana banjir dan longsor harus masuk dalam dokumen tersebut, mulai dari kerusakan rumah warga, lingkungan, sektor ekonomi, kawasan permukiman, hingga aset milik desa, kabupaten, dan provinsi. Ia juga menyebut Pemerintah Aceh menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diselesaikan pada 2028.

“Semua hal yang terdampak harus terdata. Kita menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat diselesaikan pada tahun 2028,” ujarnya.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansah mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang agar pelaksanaan di lapangan berjalan efektif dan tepat sasaran. Dia menilai, melihat kondisi lapangan, penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh berpotensi memakan waktu hingga lima tahun.

Jarwansah juga menegaskan seluruh kerusakan akibat bencana harus masuk dalam dokumen R3P, karena setelah ditetapkan secara nasional tidak ada lagi ruang untuk penambahan data.

“Apa yang terdampak harus tertuang semua dalam R3P, jangan sampai ada yang terlewat, baik rumah warga, aset desa, aset kabupaten, hingga aset provinsi. Kalau sudah ditetapkan secara nasional dan ada yang luput, maka tidak bisa lagi dimasukkan,” tegasnya.

Dalam dokumen R3P yang telah disampaikan, kebutuhan anggaran Rp153,3 triliun itu terbagi berdasarkan rekapitulasi kewenangan. Kewenangan K/L (pusat) mencapai Rp41,8 triliun, kewenangan Aceh Rp22 triliun, kewenangan kabupaten/kota Rp60,43 triliun, serta kewenangan masyarakat dan dunia usaha Rp29 triliun.

Pemerintah Aceh menyebut berbagai langkah pemulihan masih terus dilakukan. Dalam sejumlah kesempatan, Gubernur Aceh juga disebut selalu berharap seluruh komponen terus bersatu demi Aceh lebih baik dan bangkit dari bencana.

Saat ini, BNPB masih memverifikasi seluruh dokumen sebelum melakukan verifikasi faktual ke kabupaten/kota. Setelah proses itu selesai, BNPB akan meneruskan dokumen tersebut kepada Bappenas RI untuk persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terarah dan berkelanjutan.

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Aceh mengakui belum dapat memastikan waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan wilayah ini pascabencana hidrometeorologi yang menghantam jelang akhir November 2025.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan pemerintah saat ini terus melakukan upaya-upaya percepatan pemulihan. Dilihat dari dampak signifikan banjir dan tanah longsor yang menerjang 18 kabupaten/ kota se-Aceh, masa pemulihan diperkirakan akan memakan waktu 4-5 tahun.

“Bencana tsunami butuh waktu [pemulihan] kurang lebih empat tahun. Kalau melihat dampak banjir dan tanah longsor ini, pemulihannya lebih kurang membutuhkan waktu sebanyak itu juga, sekitar 4-5 tahun baik untuk pemulihan infrastruktur maupun ekonomi,” ujar MTA kepada Bisnis, Senin (19/1/2026).

Dijelaskan MTA, pemerintah daerah bersama tim rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) masih melakukan perhitungan terhadap kerugian akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor Aceh.

Dia mengatakan pendataan R3P nantinya akan menjadi dasar bagi pelaksanaan pemulihan dan rehabilitasi-rekonstruksi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah di bawah koordinasi satgas percepatan rehabilitasi-rekonstruksi nasional.

Diapun menyebut belum dapat memberi penjelasan rinci terkait besar kerugian yang ditimbulkan akibat bencana yang terjadi mulai 25 November 2025 lalu.

Namun, MTA memperkirakan ada potensi lonjakan angka kemiskinan di wilayah ini pascabencana. Dilansir dari Laporan Perekonomian Bank Indonesia Provinsi Aceh periode Agustus 2025, angka kemiskinan Aceh per Maret 2025 tercatat sebesar 12,33%.

“Akibat bencana, berpotensi besar terjadinya peningkatan tajam angkat kemiskinan. Resminya, nanti kita tunggu hasil survei yang dilakukan oleh BPS,” tambahnya.

Berdasarkan data BNPB per Senin (19/1/2026) petang, total korban meninggal dunia akibat bencana di Aceh mencapai 560 jiwa. Sebanyak 31 jiwa hingga kini masih dinyatakan hilang.

Adapun kerusakan bangunan dan fasilitas umum yang tercatat pascabencana yakni rumah sebanyak 144.865 unit; fasilitas kesehatan 141 unit; fasilitas pendidikan 2.805 unit; dan rumah ibadah 631 unit.

BNPB juga mencatat ada 623 jembatan dan 1.627 jalan yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Aceh. (240)

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan akan segera merevisi Undang-Undang Kebencanaan. DPR pun akan menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) atas revisi Undang-Undang Kebencanaan.

Terdapat usulan agar Undang-Undang Kebencanaan direvisi seiring dengan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Ya tentunya karena putusan MK [Mahkamah Konstitusi], nanti kita akan Rapim hari ini, [Senin, 19 Januari 2026],” ujar Dasco dalam keterangan pers saat bertemu dengan pimpinan Komisi II DPR RI dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Senin (19/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa seiring dengan putusan MK, pihaknya perlu sesegera mungkin merevisi Undang-Undang Kebencanaan agar Pemerintah semakin siap menghadapi bencana yang terjadi.

“Kita enggak minta ada bencana lagi. Akan tetapi bila ada [bencana], kita sudah lebih siap dengan Undang-Undang yang baru,” kata Dasco.

Sebelumnya, Undang-Undang Kebencanaan menjadi sorotan di DPR. Anggota Komisi VIII DPR RI Husni menilai sistem penanggulangan bencana nasional masih belum berjalan efektif karena lemahnya integrasi antar kementerian dan lembaga, meskipun bantuan pemerintah telah disalurkan ke daerah terdampak.

Dia menjelaskan bahwa peran masing-masing kementerian dan lembaga tidak terintegrasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun masih berstatus sebagai badan biasa yang memiliki kewenangan terbatas dalam koordinasi lintas sektor.

Alhasil, menurutnya perlu penyempurnaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kebencanaan. Husni menilai regulasi tersebut sudah perlu disesuaikan dengan kondisi kebencanaan saat ini yang semakin kompleks, berskala besar, dan berdampak luas.

KOMPAS.com – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN terus mempercepat pemulihan pasokan listrik di Aceh pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah.

Hingga Sabtu (18/1/2026), PLN mencatat sebanyak 6.432 desa atau sekitar 98,9 persen desa di Aceh telah kembali menikmati aliran listrik.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, percepatan pemulihan kelistrikan dilakukan sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto dengan mengedepankan kecepatan, ketepatan, serta keselamatan masyarakat dan petugas di lapangan.

“Sejak sistem kelistrikan besar Aceh pulih, kami langsung memfokuskan upaya pada penormalan jaringan distribusi hingga ke desa-desa. Alhamdulillah, hingga saat ini hampir seluruh desa di Aceh telah kembali menyala,” ujar Darmawan dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (19/1/2026).

Meski demikian, PLN mencatat masih terdapat 68 desa atau sekitar 1,04 persen yang belum teraliri listrik secara normal.

Desa-desa tersebut tersebar di delapan kabupaten, yakni Aceh Utara, Aceh Barat, Bireuen, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.

PLN memastikan proses pemulihan di wilayah-wilayah tersebut terus berjalan hingga seluruh desa kembali teraliri listrik sepenuhnya.

“Desa-desa yang masih padam berada di wilayah dengan tantangan geografis paling berat. Akses jalan di sejumlah lokasi terputus, rusak parah, bahkan hilang akibat banjir dan longsor. Meski begitu, kami terus bergerak dan menyambung kembali listrik hingga titik terdalam Aceh,” tegas Darmawan.

Sambil menunggu pemulihan jaringan distribusi secara permanen, PLN memastikan pasokan listrik sementara tetap tersedia bagi 68 desa tersebut melalui dukungan program 1.000 Genset dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Akses jalan rusak hambat pemulihan

DOK. PLN Armada pengangkut material PLN berupaya melewati jalur penuh lumpur pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh. Kerusakan masif pada jembatan penghubung dan akses jalan nasional maupun provinsi menjadi tantangan utama dalam mobilisasi material kelistrikan menuju lokasi-lokasi terdampak.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh Eddi Saputra menjelaskan, tantangan utama pemulihan saat ini adalah kerusakan infrastruktur jalan menuju wilayah terisolasi.

Tercatat terdapat 171 titik longsor yang menutup akses serta 14 jembatan rusak, sehingga mobilisasi alat berat dan material kelistrikan mengalami hambatan.

“Komitmen kami adalah memulihkan jaringan permanen secepat mungkin. Namun, keselamatan petugas dan akses alat berat sangat bergantung pada kondisi jalan. Kami terus berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, dan pemerintah daerah untuk membuka akses. Sambil berjalan, warga tetap mendapatkan listrik melalui genset darurat,” kata Eddi.

Ia merinci, fokus pemulihan jaringan permanen saat ini berada di Aceh Tengah dengan 36 desa, disusul Bener Meriah sebanyak 13 desa, serta sejumlah desa di Gayo Lues dan Aceh Tamiang.

“Petugas kami bersiaga di titik terdekat lokasi longsor. Begitu akses memungkinkan, tim teknis langsung masuk memperbaiki tiang dan jaringan yang rusak,” ucap Eddi.

Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengapresiasi upaya percepatan pemulihan listrik yang dilakukan PLN, termasuk dukungan pasokan listrik sementara melalui genset.

“Kami melihat perjuangan luar biasa petugas PLN di lapangan. Kami juga sangat terbantu dengan adanya backup 1.000 genset Kementerian ESDM, sehingga desa-desa kami tetap terang sementara perbaikan jaringan permanen terus diupayakan,” ungkap Haili.

Sebelumnya, pada pertengahan Desember 2025, sistem kelistrikan utama Aceh telah berhasil dipulihkan, ditandai dengan beroperasinya kembali seluruh gardu induk yang didukung pembangkit dan jaringan transmisi.

Pemulihan sistem utama tersebut menjadi fondasi penting bagi percepatan penyaluran listrik hingga ke seluruh desa di Aceh.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) mencatat sebanyak 6.432 desa atau sekitar 98,9% desa di Aceh telah kembali menikmati aliran listrik pascabencana banjir dan tanah longsor.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa pemulihan kelistrikan Aceh dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dengan mengedepankan kecepatan, ketepatan, serta keselamatan masyarakat.
“Sejak sistem kelistrikan besar Aceh pulih, kami langsung memfokuskan upaya pada penormalan jaringan distribusi hingga ke desa-desa. Alhamdulillah, hingga saat ini hampir seluruh desa di Aceh telah kembali menyala,” ujar Darmawan melalui keterangan resmi, Minggu (18/1/2026).
Meski demikian, PLN mencatat masih terdapat 68 desa atau sekitar 1,04% yang belum teraliri listrik. Desa-desa tersebut tersebar di delapan kabupaten, meliputi Kabupaten Aceh Utara, Aceh Barat, Bireuen, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.
PLN, kata Darmawan, memastikan proses pemulihan di wilayah-wilayah tersebut terus berjalan hingga seluruh desa kembali teraliri listrik secara normal.
Menurutnya, desa-desa yang masih padam berada di wilayah dengan tantangan geografis paling berat. Akses jalan di sejumlah lokasi terputus, rusak parah, atau bahkan hilang akibat banjir dan longsor, sehingga proses pemulihan membutuhkan waktu serta upaya ekstra.
"Namun, kami tidak menunggu. Kami terus bergerilya dan menyambung kembali listrik hingga titik terdalam Aceh,” imbuh Darmawan.
Selain itu, sembari upaya proses perbaikan jaringan listrik terus berjalan, 68 desa tersebut akan tetap mendapatkan pasokan energi listrik melalui dukungan Program 1.000 Genset dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Darmawan mengatakan bahwa meskipun jaringan distribusi belum pulih total akibat kendala akses, kehadiran genset darurat di desa-desa tersebut menjadi solusi agar aktivitas masyarakat tidak terhenti.
Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh Eddi Saputra menuturkan, tantangan terbesar saat ini adalah kondisi kerusakan infrastruktur jalan darat yang terputus total menuju lokasi-lokasi terisolir.
Tercatat terdapat 171 titik longsor yang menutup akses serta 14 jembatan rusak yang membuat mobilisasi alat berat dan material kelistrikan mengalami hambatan serius.
Dia pun berkomitmen memperbaiki sistem kelistrikan secepat mungkin. Namun, keselamatan petugas dan kemampuan akses alat berat sangat bergantung pada kondisi infrastruktur jalan.
"Kami terus berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan Pemda terkait upaya pembukaan akses di lapangan. Sambil berjalan, kami memastikan warga di 68 desa tersebut tetap teraliri listrik melalui backup genset yang telah kami siagakan bersama Kementerian ESDM,” ujar Eddi.
Eddi merinci, konsentrasi tim saat ini berada di wilayah-wilayah yang masih terisolir. Di Aceh Tengah, terdapat 36 desa yang sedang diupayakan pemulihan jaringan permanennya, disusul Bener Meriah sebanyak 13 desa, serta beberapa desa di Gayo Lues dan Aceh Tamiang.
“Petugas kami di lapangan terus bersiaga di titik terdekat dengan lokasi longsor. Begitu akses memungkinkan untuk dilewati, tim teknis kami akan langsung masuk untuk melakukan perbaikan tiang dan kabel yang roboh akibat bencana,” jelas Eddi.
Sebelumnya, pada pertengahan Desember 2025, sistem kelistrikan utama Aceh telah berhasil dipulihkan. Ini ditandai dengan beroperasinya kembali seluruh gardu induk yang didukung pembangkit dan jaringan transmisi secara normal.
Pemulihan sistem utama tersebut menjadi pondasi penting bagi percepatan penyaluran listrik ke seluruh masyarakat Aceh.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH — Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh Tengah pada 26 November 2025 merusak 12.638 hektare kebun kopi. Kerusakan ini memukul sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat dataran tinggi Gayo.

Kepala Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Aceh TengahMustafa Kamal mengatakan, dampak bencana tidak hanya merusak rumah dan fasilitas publik, tetapi juga menghantam lahan pertanian.

“Banjir tidak hanya merusak rumah dan fasilitas publik serta merengut korban jiwa, tapi juga berdampak pada sektor pertanian,” kata Mustafa di Banda Aceh,Ahad (11/1/2026).

Mustafa menjelaskan, berdasarkan data sementara, lahan perkebunan kopi arabika yang rusak mencapai lebih dari 12 ribu hektare. Kopi arabika merupakan komoditas unggulan Aceh Tengah yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.

“Kami terus melakukan verifikasi terhadap data kerusakan sehingga khususnya sektor pertanian agar nantinya mendapat penangan secara cepat dan tepat,” ujarnya.

DataBPBD Aceh Tengahhingga 9 Desember mencatat sebanyak 234.710 jiwa terdampak bencana di 14 kecamatan dan 295 kampung. Sebanyak 6.752 jiwa mengungsi yang tersebar di 54 titik.

Bencana tersebut juga menyebabkan 24 orang meninggal dunia, empat orang hilang, serta 4.221 unit rumah mengalami kerusakan.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah desa dan dusun di Provinsi Aceh dilaporkan hilang setelah diterjang banjir bandang dan tanah longsor.

Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh mencatat permukiman warga di tujuh kabupaten terdampak tidak lagi dapat dihuni akibat rusak parah dan terseret arus.

Juru Bicara Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh, Murthalamuddin, mengatakan berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh serta DPMK kabupaten, banyak permukiman lenyap sehingga seluruh penduduknya terpaksa mengungsi.

"Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh dan DPMK kabupaten, banyak pemukiman lenyap akibat terseret arus banjir dan longsor, sehingga tidak lagi dapat dihuni," kata di Banda Aceh, Selasa, dilansir dari Antaranews (6/1/2026).

Daftar Desa dan Dusun di Aceh yang Dilaporkan Hilang Tersapu Banjir dan Longsor

1. Kabupaten Aceh Tamiang

Kecamatan Sekerak:

• Desa Lubuk Sidup
• Desa Sekumur
• Desa Tanjung Gelumpang
• Desa Sulum
• Desa Baling Karang

Seluruh penduduk di wilayah tersebut telah mengungsi ke lokasi yang lebih aman maupun ke rumah kerabat.

2. Kabupaten Aceh Utara

Kecamatan Sawang

• Satu dusun di Desa Guci, Wilayah Riseh Teungoh, Riseh Baroh

Kecamatan Langkahan

• Dusun Rayeuk Pungkie

3. Kabupaten Nagan Raya

Kecamatan Kuta Teungoh dan Babah Suak

• Desa Beutong Ateuh Banggalang dilaporkan mengalami kerusakan parah hingga sebagian besar permukiman tidak tersisa.

4. Kabupaten Aceh Tengah

Kecamatan Ketol dan Bintang

• Desa Bintang Pupara
• Desa Kalasegi

Kedua desa tersebut kini hanya menyisakan beberapa rumah dengan kondisi rusak berat dan penduduk masih mengungsi.

5. Kabupaten Gayo Lues

• Desa dan dusun di Kecamatan Pantan Cuaca, Blangkejeren, Tripe Jaya, dan Putri Betung dilaporkan hilang akibat banjir dan longsor.

6. Kabupaten Aceh Tenggara

• Satu dusun di Kecamatan Ketambe dinyatakan hilang.

7. Kabupaten Pidie Jaya

• Satu dusun di Desa Blang Awe, Kecamatan Meureudu, mengalami kondisi serupa.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa jumlah rumah yang rusak berat di Provinsi Aceh akibat banjir dan tanah longsor mencapai 61.795 unit per Kamis (1/1/2026).

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa dari jumlah tersebut, sebanyak 23.432 rumah tercatat mengajukan permohonan hunian sementara (huntara). Namun, tidak seluruh masyarakat terdampak memilih untuk menempati hunian sementara yang disediakan pemerintah.

“Ada juga yang memilih, mereka tinggal dengan keluarganya, tercatat di kami ada 11.414 orang,” kata Suharyanto saat Presiden Prabowo mengunjungi pembangunan rumah hunian Danantara di Aceh Tamiang, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/1/2026).

BNPB juga telah menyalurkan bantuan dana bagi masyarakat terdampak yang memilih tinggal secara mandiri. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai per kepala keluarga. Suharyanto menjelaskan, setiap kepala keluarga menerima bantuan sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, yakni Desember, Januari, dan Februari. Bantuan tersebut telah disalurkan kepada 11.414 orang dengan total nilai mencapai Rp20,55 miliar.

Selain itu, BNPB mencatat adanya permintaan hunian sementara mandiri, di mana masyarakat memilih untuk tidak menempati huntara terpusat. Menyikapi hal tersebut, BNPB memfasilitasi pembangunan hunian secara tersebar di lokasi terdampak.

“Ini pun kami layani, jadi di titik-titik yang masyarakatnya terdampak, rumahnya rusak berat, kemudian tidak mau masuk ke titik yang terpusat, itu dibangun secara terpisah-pisah, ini sudah mulai dibangun,” ujarnya.

Suharyanto melaporkan bahwa hingga saat ini jumlah hunian sementara yang telah dibangun merupakan gabungan dari BNPB dan Danantara, dengan total mencapai 1.050 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 600 unit dibangun oleh Danantara di Aceh Tamiang, sementara BNPB membangun 450 unit yang tersebar di sejumlah lokasi.

Dia juga menyampaikan dukungan BNPB terhadap kebutuhan satuan operasi selama masa tanggap darurat, termasuk dukungan bagi TNI yang bertugas di lapangan. Menurut Suharyanto, permintaan dukungan anggaran dari Markas Besar TNI pada akhir tahun mencapai lebih dari Rp80 miliar. Namun, hingga saat ini BNPB baru merealisasikan dukungan sebesar Rp26 miliar. Meski demikian, dia memastikan tidak ada kendala dari sisi pendanaan dan seluruh hak prajurit tetap terpenuhi.

“Tidak ada masalah untuk segi keuangan, dan para prajurit di lapangan mendapat uang makan dan uang lelah, uang saku per orang Rp165.000,” ujarnya.

Sementara itu, untuk kebutuhan infrastruktur darurat seperti jembatan gantung, BNPB memastikan seluruh pembiayaan ditanggung pemerintah melalui BNPB dengan mekanisme yang berlaku. Suharyanto menjelaskan, BNPB menggunakan mekanisme bekerja terlebih dahulu di lapangan, kemudian dilakukan audit sebelum pengajuan penggantian anggaran.

“Kemudian kami audit BPKP, berapa jumlahnya itu baru dimintakan Kementerian Keuangan. Jadi polanya seperti itu, jadi tidak ada dari depan,” lanjutnya.

Dia menegaskan hingga saat ini seluruh proses penanganan berjalan lancar tanpa kendala berarti.

“Tetapi, setelah sejauh ini sementara sudah jalan, tidak ada masalah. Mungkin itu yang kami laporkan tambahan terkait dengan hunian sementara,” tutupnya.

Di sisi lain, Danantara menargetkan pembangunan hunian sementara (huntara) mencapai 15.000 unit dalam waktu tiga bulan ke depan yang tersebar di tiga provinsi terdampak banjir dan tanah longsor, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Adapun rinciannya, Provinsi Aceh diproyeksikan memperoleh sekitar 12.000 unit, wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah di Sumatra Utara sekitar 2.000 unit, serta Sumatra Barat sebanyak 500 unit.

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menyampaikan pembangunan hunian sementara dilakukan di tiga provinsi, dengan Aceh sebagai lokasi awal. Penyerahan 600 unit perdana dijadwalkan berlangsung pada 8 Januari 2026 di Kabupaten Aceh Tamiang.

“Kami mulai awal di Aceh Tamiang ini. Rumah Hunian Danantara ini akan kami serahkan pada 8 Januari sebanyak 600 unit kepada pemerintah daerah,” kata Rosan saat Presiden Prabowo mengunjungi pembangunan rumah hunian Danantara di Aceh Tamiang, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/1/2026).

Selain unit hunian, Danantara juga melengkapi kawasan tersebut dengan berbagai fasilitas penunjang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, antara lain taman bermain, jaringan WiFi, musala, 14 unit dapur umum, serta 120 unit toilet dan kamar mandi.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa korban jiwa akibat bencana banjir longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, Sumatra Barat bertambah 1 orang berdasarkan data terbaru hari ini, Sabtu (27/12/2025) pukul 17.00.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom) BNPB Abdul Muhari menjelaskan bahwa total korban jiwa mencapai 1.138 orang, sebanyak 163 orang dinyatakan hilang, sedangkan 449.846 orang tercatat mengungsi.

“Per hari ini terdapat kenaikan jumlah korban jiwa menjadi 1.138 jiwa,” kata Abdul dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia.

Secara terperinci, Aceh mencatatkan 511 korban jiwa, sebanyak 31 korban hilang, serta 429.577 pengungsi. Sementara itu, terdapat 365 korban jiwa, enam puluh korban hilang, dan 10.354 pengungsi di Sumatra Utara.

Berikutnya, Sumatra Barat mencatat 262 korban jiwa, sebanyak 72 korban hilang, dan 9.935 orang yang mengungsi. Abdul menyebut bahwa pencarian korban terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, seiring kemungkinan masih adanya jasad di lokasi permukiman maupun pusat aktivitas warga.

Terkait daerah yang menetapkan status transisi darurat ke pemulihan, BNPB mencatat sebanyak 6 kabupaten/kota di Aceh telah menetapkan status tersebut, yakni Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Subulussalam, Langsa, Aceh Singkil, dan Lhokseumawe. Aceh Besar masih dalam proses pengesahan surat keputusan (SK).

Sementara itu di Sumatra Utara, wilayah Binjai dan Tebing Tinggi masih dalam proses SK transisi. Deli Serdang, Langkat, Mandailing Natal, Sibolga, Padang Sidempuan, dan Batubara telah terlebih dahulu menetapkan transisi darurat ke pemulihan.

Adapun di Sumatra Barat, transisi darurat ke pemulihan dicatatkan Padang Panjang, Pasaman, Solok, Padang Pariaman, Pariaman, Pesisir Selatan, serta Kota Padang. Lima Puluh Kota masih dalam proses transisi.

Abdul lantas menyebut bahwa akses jalan nasional di Sumatra Utara dan Sumatra Barat sudah pulih. Sementara itu, pemulihan dan pembersihan akses jalan di Aceh disebut berkembang signifikan.

Di koridor lintas timur, BNPB mencatat akses jalan dan jembatan yang terputus telah nihil, seperti Jembatan Krueng Tingkem yang kembali fungsional per hari ini. Demikian pula dengan akses jalan dan jembatan di koridor lintas barat.

Namun demikian, perbaikan jalan dan jembatan masih banyak berlangsung di koridor lintas penghubung serta koridor lintas tengah.

“Ini merupakan progres yang signifikan, tanggal 27 Desember sesuai target yang sebelumnya disampaikan oleh Kementerian PU, untuk lintas timur dan lintas barat itu sudah fungsional,” ujar Abdul.

Bisnis.com, ACEH TAMIANG - Bisnis Indonesia Perwakilan Sumatra Utara (Sumut) dan PT Mahkota Group (MGRO) menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh pada Selasa (23/12/2025).

Bantuan berupa beras, minuman, dan aneka roti kering tersebut diserahkan langsung kepada masyarakat terdampak bencana di Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda oleh Kepala Perwakilan harian Bisnis Indonesia Sumut-Aceh, Irsad.

"Bantuan ini merupakan kolaborasi antara Bisnis Indonesia dengan MGRO sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Kami harap bantuan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana banjir," kata Irsad, Selasa (23/12/2025).

Banjir besar yang melanda tiga provinsi sekaligus termasuk Aceh pada akhir November lalu menyisakan kepedihan dan duka, terutama bagi masyarakat yang kehilangan harta benda bahkan anggota keluarga.

Pantauan Bisnis di lapangan, kondisi Aceh Tamiang masih jauh dari kata pulih. Rumah-rumah dan toko masih dipenuhi lumpur tebal yang telah mengering. Jejak berbentuk garis lurus di dinding bangunan yang hampir menyentuh atap menunjukkan ketinggian air saat banjir. Tak sedikit pula rumah warga yang rusak, bahkan berpindah dari posisi semula.

Bencana banjir telah mengubah wajah Aceh Tamiang yang tadinya hijau dan tenang bak perkampungan kumuh. Tumpukan barang-barang berlumpur ada di mana-mana, dari pakaian, kasur, hingga kendaraan pribadi. Tenda dan posko pengungsian tampak terpasang di sejumlah titik, menaungi puluhan bahkan ratusan masyarakat yang rumahnya tak lagi bisa ditinggali.

Frida, warga Dusun Kamboja Desa Bukit Rata yang dikunjungi Bisnis mengatakan banjir besar yang terjadi jelang akhir November lalu telah meluluhlantakkan wilayah Aceh Tamiang.

"Di Dusun kami air banjir memang cuma lewat tanggal 25-26 November itu. Tapi cukup untuk menenggelamkan rumah kami. Hanya tinggal atapnya saja yang terlihat waktu itu," kata Frida setengah berkelakar.

Frida menyebut air banjir di dusunnya lebih cepat surut dibanding dusun lain. Banyak masyarakat di dusun yang lebih pelosok kehilangan rumah dan harta benda mereka. Bahkan, ada kampung yang hilang ditelan banjir berlumpur.

Kondisi itu membuat Frida dan suaminya memutuskan membuka posko dapur umum di halaman rumahnya yang terletak di pinggir jalan raya sejak 2 Desember lalu.

Di dapur umum yang mereka bikin, warga bahu-membahu memasak makanan dari bantuan yang berdatangan untuk sesama korban bencana.

"Kalau ada bantuan yang masuk, kami olah di sini dan dibagikan ke warga lain yang terdampak banjir. Saling bantu, karena mereka kehilangan segalanya termasuk perkakas dapur sehingga tidak bisa lagi memasak," ujarnya.

Dilansir dari laman resmi Pemprov Aceh, data sementara posko tanggap darurat bencana per Senin (22/12/2025) menunjukkan masih ada 23 warga Aceh Tamiang yang dinyatakan hilang pascabencana banjir. Jumlah korban meninggal dunia mencapai 57 orang. Sementara lebih dari 262.000 jiwa terpaksa mengungsi ke sejumlah titik pengungsian.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mengungkapkan ketersediaan listrik masih jadi kendala utama dalam pemulihan konektivitas di wilayah Aceh pascabencana banjir dan tanah longsor.

Secara keseluruhan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat tingkat pemulihan konektivitas di Aceh baru mencapai 73%.

Angka tersebut masih lebih kecil dibandingkan wilayah terdampak bencana lainnya.

Di Sumatra Barat, pemulihan konektivitas telah berada di kisaran 98%—99%, sedangkan Sumatra Utara mencapai sekitar 97%—98%. Capaian tersebut mencakup tiga operator telekomunikasi, yakni Telkomsel, Indosat, dan XLSMART.

Direktur Utama Telkomsel Nugroho menyebut kendala utama pemulihan konektivitas di Aceh berasal dari persoalan kelistrikan.

“Banyak sutet yang sudah rubuh dan belum bisa disambungkan kembali kemudian integrasi dengan pembangkit-pembangkit listrik yang ada juga belum bisa dilakukan sepenuhnya sampai saat ini,” kata Nugroho usai Pelaksanaan Apel Bersama Posko Siaga Kualitas Layanan Telekomunikasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kantor Komdigi, Jumat (19/12/2025).

Nugroho mengatakan masih terdapat sekitar empat pembangkit listrik yang belum dapat beroperasi secara normal. Selain itu, kendala juga muncul dari sisi akses dan transportasi. Dia menjelaskan, banyak jaringan fiber optik yang mengalami gangguan bahkan terputus akibat dampak banjir dan tanah longsor.

Menurut Nugroho, kondisi tersebut menuntut upaya ekstra, baik dari sisi penyediaan listrik maupun jaringan.

Untuk suplai listrik, operator harus mengandalkan genset sambil menunggu pemulihan dari PLN. Sementara dari sisi jaringan, solusi alternatif seperti penggunaan satelit juga disiapkan.

“Apakah kita menggunakan jalur baru yang melalui kabel bawah laut,” katanya.

Nugroho mengatakan seluruh upaya tersebut dilakukan secara maksimal. Dia juga bersyukur atas capaian pemulihan hingga saat ini yang mencapai 73% di Aceh. Dia menegaskan Telkomsel akan terus menggencarkan pemulihan konektivitas.

“Dan tidak melulu mengandalkan resource yang ada di Sumatera semua resource satu Indonesia kita kerahkan untuk bisa melakukan aktivitas recover jaringannya secara paralel,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkap perkembangan pemulihan konektivitas di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan konektivitas di Aceh masih belum sepenuhnya stabil, dengan tingkat pemulihan baru mencapai 73%.

Sementara itu, kondisi jaringan di Sumatra Barat dan Sumatra Utara telah berangsur stabil. Pemulihan konektivitas di Sumatra Barat berada di kisaran 98%—99%, sedangkan Sumatra Utara mencapai sekitar 97%—98%.

“PR [pekerjaan rumah] kita saat ini untuk Aceh, untuk dua provinsi lainnya sudah stabil,” kata Meutya usai Pelaksanaan Apel Bersama Posko Siaga Kualitas Layanan Telekomunikasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kantor Komdigi, Jumat (19/12/2025).

Meutya mengatakan upaya pemulihan di Aceh terus digiatkan. Dia juga mengapresiasi operator seluler atas peningkatan jumlah base transceiver station (BTS) yang kembali mengudara (on air) di wilayah tersebut. Sebelumnya, tingkat pemulihan konektivitas di Aceh masih berada di kisaran 50%.

Namun demikian, Meutya mengakui masih terdapat sejumlah daerah dengan tantangan pemulihan yang cukup berat, seperti Bener Meriah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues. Dia meminta agar pemulihan konektivitas di wilayah-wilayah tersebut dapat segera dipercepat.

“Jadi kita sekali lagi untuk angka 73% meskipun ini juga kenaikan tetap harus menjangkau 100% jadi kita memang terus menggiatkan lagi,” katanya.

Selain itu, Meutya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto mengingatkan adanya peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi curah hujan tinggi menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

“Karena BMKG telah memberikan peringatan maka kita semua harus waspada,” katanya.

Sejalan dengan hal tersebut, Meutya meminta operator seluler memprioritaskan kesiapan sumber daya listrik cadangan, seperti genset dan baterai cadangan dengan kapasitas penuh, khususnya di wilayah-wilayah kritis, sebagai langkah mitigasi terhadap potensi cuaca ekstrem.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap Provinsi Aceh menjadi wilayah yang paling parah mengalami kerusakan pasca imbas bencana banjir dan longsor menimpa tiga provinsi di Sumatra bagian Utara. Dody bahkan menyebut, masih terdapat sejumlah wilayah di Aceh Tengah yang terisolasi.

"Per detik ini dari pantauan kami yang paling parah Aceh. Aceh Tengah belum 100% terbuka, masih terisolasi," jelasnya saat ditemui di Kementerian PU, Kamis (18/12/2025).

Dody menuturkan saat ini kendaraan roda empat yang bisa melintas di Aceh masih terbatas. Untuk itu, mobilisasi masyarakat saat ini masih menggunakan kendaraan roda dua. Dia menyebut, upaya pemulihan terus dilakukan seperti jalan nasional Genting Gerbang–Celala–Batas Aceh Tengah/Nagan Raya telah dapat dilalui kendaraan roda dua.

Sementara itu, akses dari sisi Nagan Raya masih dalam tahap perbaikan, khususnya pada penghubung menuju Jembatan Krueng Beutong.

Selain ruas Genting Gerbang–Celala–Batas Aceh Tengah/Nagan Raya, pemulihan jalan dan jembatan putus pascabencana Aceh juga menunjukkan perkembangan positif pada sejumlah ruas jalan nasional lainnya.

Ruas Jalan Kota Banda Aceh–Meureudu kini telah kembali terhubung guna memperlancar akses utama dari wilayah barat menuju pesisir utara Aceh.

Selanjutnya ruas Jalan Meureudu–Batas Pidie Jaya/Bireuen telah berfungsi kembali setelah oprit jembatan yang runtuh selesai ditimbun dan jembatan dinyatakan fungsional sejak 12 Desember 2025.

Di wilayah timur Aceh, ruas Jalan Batas Kota Lhokseumawe/Batas Aceh Utara–Kota Langsa juga sudah dapat dilalui usai pembersihan sedimen yang rampung pada 10 Desember 2025.

Penanganan terus dilanjutkan pada ruas Jalan Kota Langsa–Kota Kuala Simpang yang saat ini masih dalam tahap pembersihan sedimen dengan target penyelesaian 19 Desember 2025.

Adapun ruas Jalan Kota Kuala Simpang–Batas Provinsi Sumatera Utara juga telah fungsional dan dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan, meski di beberapa titik akses sinyal masih terbatas dan pembersihan material lumpur serta kayu terus dilakukan.