Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meninjau Pasar Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, guna memastikan percepatan pemulihan sektor pangan dan ekonomi rakyat pascabanjir.

Peninjauan dilakukan bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi sebagai bagian dari koordinasi lintas sektor penanganan dampak bencana.

"Pemulihan pasar rakyat dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas agar aktivitas ekonomi masyarakat bisa segera kembali berjalan," kata Zulhas berdasarkan keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Pasar Kuala Simpang merupakan salah satu dari 112 pasar rakyat di Aceh yang terdampak banjir. Pasar terbesar di Kabupaten Aceh Tamiang itu menampung 295 pedagang dan telah menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat sejak berdiri pada 1982.

Pemerintah menyelesaikan proses pembersihan pasar hingga akhir Desember 2025 melalui sinergi Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemerintah daerah, serta TNI Angkatan Darat, sehingga aktivitas perdagangan kembali berjalan.

Selain meninjau pasar, Zulhas juga mengunjungi posko pengungsian di Desa Sungai Liput, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan berjalan tepat sasaran.

Pemerintah menyalurkan bantuan berupa 10.000 paket makanan siap saji, 336 kilogram bantuan sandang, serta 1,6 ton peralatan sanitasi bagi warga terdampak banjir.

Bantuan tersebut merupakan hasil kerja sama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dengan PT Halalan Thayyiban dan PT Bagus Peduli sebagai bagian dari dukungan sektor swasta dalam penanganan bencana.

"Pemerintah akan terus mengawal pemulihan wilayah terdampak banjir melalui perbaikan infrastruktur dasar, penguatan ketahanan pangan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat," tegas Zulhas.

Pemerintah menyatakan pemulihan pascabanjir di Aceh dilakukan secara terpadu lintas sektor guna menjaga stabilitas pangan dan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di daerah terdampak.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah membuka peluang penurunan biaya haji dan umrah dengan mengalihkan pemasok makanan jemaah ke produsen dalam negeri.

Pasokan makanan jemaah haji itu nilainya diperkirakan Rp50 triliun hingga Rp60 triliun per tahun.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan langkah awal dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja (pokja) khusus yang langsung memprioritaskan sektor makanan.

"Hari ini kita sudah bikin pokja untuk haji dan umrah. Banyak yang mesti dikerjakan, tapi kami ambil yang waktu singkat ini soal makan dulu," ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12).

Ia merinci kebutuhan konsumsi mencakup sekitar 221 ribu jemaah haji dan 1,7 juta jemaah umrah, dengan sebagian besar pasokan makanan berasal dari negara lain.

Menurut Zulhas, Indonesia akan mendapatakan keuntungan ganda jika produsen dalam negeri bisa memasok makanan jemaah. Selain manfaat ekonomi dari rantai pasok, jemaah juga bisa mendapatkan biaya perjalanan yang lebih ringan.

"Kalau semua nanti bisa kita suplai, makanan itu berarti manfaat akan menjadi bagian dari kita. Setidaknya ongkos haji tidak naik, mungkin bisa turun," ujarnya.

Namun, Zulhas mengakui terdapat sejumlah hambatan regulasi pangan lintas negara.

"Ada beberapa hambatan, misalnya BPOM dari sana. Karena itu BPOM kita di sini diminta segera berkomunikasi untuk menghilangkan hambatan perdagangan makanan, baik yang siap saji maupun fresh," katanya.

Terkait potensi penurunan biaya, ia menyebut nilai pastinya masih dihitung. Namun, bila suplai makanan beralih ke Indonesia, ada ruang efisiensi yang signifikan.

"Kalau di sana harganya (per porsi) US$2, di sini mungkin US$1,8. Bisa lebih murah, berarti ongkosnya turun. Berapanya belum kita hitung karena pokja baru dibentuk," ujar Zulhas.

Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI sebelumnya telah menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1447 H/2026 M sebesar Rp54,19 juta per jemaah, dengan rata-rata total BPIH mencapai Rp87,41 juta, turun sekitar Rp2 juta dari tahun sebelumnya. Sebagian biaya ditopang Nilai Manfaat BPKH sebesar 38 persen.

Presiden Prabowo Subianto juga sempat meminta efisiensi berkelanjutan agar biaya haji terus turun dan waktu tunggu berkurang dari rata-rata 40 tahun menjadi 26 tahun.

Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengatakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan ikut menangani permasalahan utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Hal ini dipastikan oleh Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir sesuai dengan yang dikatakan Presiden Prabowo Subianto akan menyelesaikan masalah utang Whoosh.

"(Masalah utang Whoosh) kan sudah disampaikan oleh Pak Presiden, nanti kalau untuk itu bisa dari Pak Dony Oskaria (Chief Operating Officer Danantara). Iya dong, Pak Purbaya kan Pak Menkeu, dia tentu tetap masuk di sana," kata Pandu usai acara Antara Business Forum 2025 di The Westin, Jakarta Selatan, Rabu (19/11).

Sebelumnya, Purbaya mengatakan ingin terlibat dalam diskusi terkait restrukturisasi utang Whoosh bersama pihak dari China.

"Saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana (China), saya ikut, saya mau lihat, jangan sampai saya rugi-rugi amat. Tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini, ini masih berjalan prosesnya," kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jumat (14/11).

Dalam kesempatan yang berbeda, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria menekankan pemerintah akan tetap terlibat dalam restrukturisasi utang Whoosh.

Ia menjelaskan porsi pemerintah berhubungan dengan infrastruktur sedangkan Danantara dengan operasional.

"Masalah mana-mana itu restrukturisasinya juga sudah disampaikan oleh Pak Presiden tentu melibatkan pemerintah dan Danantara. Nah ini juga solusi terbaik tentunya mana yang porsinya Danantara tentu akan dilakukan oleh Danantara, terutama sekali berkaitan operasional dengan Whoosh dan juga ada porsinya pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur," kata Dony di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (11/11).

Adapun, Dony menilai operasional Whoosh akan tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi negara sehingga pelayanan akan terus ditingkatkan.

"Jadi kami bertanggung jawab secara operasional dari Whoosh supaya bagaimana Whoosh lebih optimal lagi memberikan layanan yang lebih baik lagi dan tentu saja mudah-mudahan ke depannya membawa penumpang lebih banyak lagi," tambahnya.