Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyatakan bahwa keluarga dari jemaah haji yang wafat bisa mengajukan klaim asuransi jiwa dengan bantuan Kemenhaj. Uang pertanggungan dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sepeninggalan mendiang jemaah haji.

Hal tersebut disampaikan oleh Gus Irfan dalam konferensi pers di Asrama Haji Surabaya, Jawa Timur yang disiarkan secara daring pada Rabu (1/7/2026). Irfan menjelaskan perkembangan terkini penyelenggaraan haji, ketika para jemaah haji sudah pulang ke Indonesia seluruhnya.

Irfan menjelaskan bahwa terdapat 367 jemaah haji dan satu petugas haji yang wafat di Arab Saudi. Menurutnya, jumlah itu jauh lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) akan terus berusaha menekan angka kematian dari waktu ke waktu.

Keluarga yang ditinggalkan oleh jemaah haji wafat bisa mengajukan klaim asuransi jiwa. Irfan menyatakan bahwa Kemenhaj akan membantu proses pengajuan klaim tersebut, sehingga ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan uang pertanggungan untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

"Keluarga bisa mengajukan klaim asuransi jiwa yang akan kami bantu juga, nilai pertanggungan sebesar BPIH, langsung yang dikirimkan oleh perusahaan asuransi masing-masing kepada keluarga jemaah," ujar Irfan pada Rabu (1/7/2026).

Berdasarkan catatan Kemenhaj, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026/1447 H rata-rata adalah Rp87,4 juta. Jemaah haji membayarkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) senilai Rp54,19 juta dan sisanya disubsidi dari nilai manfaat dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Gus Irfan juga menyatakan bahwa Kemenhaj akan membantu proses pengajuan klaim asuransi. Keluarga dapat menyiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan.

Menhaj juga menyatakan duka cita sedalam-dalamnya bagi jemaah haji dan petugas haji yang wafat selama penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.

"Bagi jemaah yang wafat tentu kami do'akan semoga insyaAllah mereka menjadi husnul khotimah," ujar Irfan.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji membuka ruang yang lebih luas bagi optimalisasi nilai manfaat bagi jutaan calon jemaah haji.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah,mengatakan perlu perubahan regulasi agar pengelolaan dana haji dapat lebih adaptif menghadapi perkembangan ekonomi, kebutuhan layanan jemaah, serta tantangan penyelenggaraan ibadah haji yang semakin kompleks.

"Dana haji adalah amanah umat yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji menjadi langkah penting untuk memperkuat kelembagaan BPKH sekaligus mengoptimalkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh jemaah," ujar Fadlul di Bandung, Jumat (12/6) dikutip dari Antara.

Menurutnya, penguatan regulasi akan memberikan landasan yang lebih kokoh bagi BPKH dalam mengembangkan pengelolaan dana haji secara produktif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap dana jemaah.

Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji memuat sejumlah perubahan strategis yang berpotensi meningkatkan efektivitas pengelolaan dana haji nasional.

Salah satunya adalah perluasan ruang investasi yang memungkinkan BPKH berinvestasi secara lebih fleksibel pada sektor-sektor yang terkait dengan ekosistem haji dan instrumen produktif lainnya.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai manfaat dana haji sehingga memberikan dampak yang lebih besar bagi keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji dan kualitas layanan jemaah.

Selain itu, revisi juga mengatur penguatan mitigasi risiko melalui pembentukan cadangan modal, memperkuat aspek pengawasan dan transparansi, serta membuka peluang lahirnya skema pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang lebih fleksibel bagi calon jemaah.

Fadlul menilai berbagai perubahan tersebut merupakan upaya untuk memastikan pengelolaan dana haji semakin modern, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan jemaah dalam jangka panjang.

"Kami berharap revisi Undang-Undang ini dapat menjadi fondasi baru bagi pengelolaan dana haji yang lebih kuat, lebih adaptif, dan mampu menghasilkan nilai manfaat yang semakin optimal untuk mendukung kualitas layanan haji Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Keuangan Haji Abidin Fikri menyampaikan revisi regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola dana haji agar semakin transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi jemaah.

Saat ini, dana haji yang dikelola BPKH mencapai Rp180 triliun. Karena itu, penguatan regulasi dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan dana, menjaga kepercayaan publik, serta meningkatkan manfaat ekonomi yang dapat kembali dirasakan  jemaah Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memberikan relaksasi pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) bagi jemaah yang terdampak bencana di wilayah Sumatra.

Direktur Jenderal Pelayanan Haji dan Umrah Kemenhaj Ian Heriyawan menyebut bahwa situasi bencana alam memengaruhi kesiapan jemaah haji di provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tersebut. Selain itu, terdapat pula faktor gangguan infrastruktur perbankan hingga gangguan fasilitas pemeriksaan syarat kesehatan.

“Dampak bencana ini tergambar dari masih rendahnya persentase pelunasan biaya haji pada tahap pertama, khususnya di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara,” kata Ian dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (27/12/2025).

Berdasarkan data tahap pertama, pihaknya mencatat baru 56,58% jemaah haji di Aceh yang melakukan pelunasan, seperti halnya Sumatra Utara yang baru mencapai 62,5%.

Menurutnya, angka tersebut berada di bawah rata-rata nasional pelunasan yang mencapai 73,99%. Sementara itu, jemaah di Sumatra Barat masih mencatat persentase pelunasan di atas rerata nasional.

Oleh karenanya, Kemenhaj memberikan kesempatan bagi jemaah haji tiga provinsi itu untuk melakukan pelunasan pada tahap kedua, yakni pada 2–9 Januari 2026.

“Selain itu, relaksasi tambahan seperti perpanjangan waktu khusus bagi tiga provinsi terdampak bencana akan dipertimbangkan setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil pelunasan tahap kedua,” lanjutnya.

Kendati demikian, Ian menyebut bahwa pemerintah harus menjaga ketepatan jadwal pelunasan secara nasional, mengingat ketentuan dari Pemerintah Arab Saudi yang menetapkan batas akhir input data jemaah untuk keperluan visa pada 8 Februari 2026.

Dalam perkembangan terakhir per Jumat (26/12/2025), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 1.137 korban jiwa, 163 korban hilang, serta 457.225 pengungsi dari bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom) BNPB Abdul Muhari. Dia juga menyampaikan sebanyak 21 daerah di tiga provinsi telah melakukan transisi darurat ke pemulihan.

"Di Aceh ada 6 kabupaten/kota yang sudah menyatakan transisi darurat. Pada fase transisi darurat, bedanya dengan tanggap darurat selain masih melakukan lima aspek prioritas, pemerintah juga secara paralel kemudian masuk pada faserecovery,” kata Abdul dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring.

Pemerintah resmi merilis biaya haji 2026 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2025, yang sudah diteken Presiden Prabowo Subianto pada 13 November 2025.

Dalam beleid ini, pemerintah merinci biaya mulai dari Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH) hingga besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

BPIH merupakan total biaya semua komponen haji untuk memberangkatkan jemaah, sedangkan Bipih merupakan ongkos haji yang harus dibayar jemaah.

Selisih antara BPIH dan Bipih ditutup oleh nilai manfaat yang berasal dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Secara rinci, untuk nilai manfaat yang akan diterima oleh jemaah haji reguler ditetapkan sebesar Rp6,69 triliun, sementara haji khusus sebesar Rp7,2 miliar.

a. Embarkasi Aceh sebesar Rp45.109.422b. Embarkasi Medan sebesar Rp46.163.512c. Embarkasi Batam sebesar Rp54.125.422d. Embarkasi Padang sebesar Rp47.869.922e. EmbarkasiPalembang sebesar Rp54.206.922f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, dan Bekasi) sebesar Rp58.542.722g. Embarkasi Solo sebesar Rp53.233.422h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp6O.645.422i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp55.575.922j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp55.538.922k. Embarkasi Makassar sebesar Rp55.893.179l. Embarkasi Lombok sebesar Rp54.951.822m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.559.022n. Embarkasi Yogyakarta sebesar Rp52.955.422.

a. Embarkasi Aceh sebesar Rp78.324.981b. Embarkasi Medan sebesar Rp79.379.071c. Embarkasi Batam sebesar Rp87.3a0.981d. Embarkasi Padang sebesar Rp81.O85.481e. Embarkasi Palembang sebesar Rp87.422.481f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, dan Bekasi) sebesar Rp9l.758.281g. Embarkasi Solo sebesar Rp86.448.981h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp93.860.981i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp88.791.481j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp88.754.481k. Embarkasi Makassar sebesar Rp89.108.738l. Embarkasi Lombok sebesar Rp88.167.381m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp91.774.581n. Embarkasi Yoryakarta sebesar Rp86.170.981.

Presiden Prabowo Subianto resmi merilis aturan biaya haji 2026 yang menetapkan ongkos haji yang harus dibayarkan setiap jemaah per embarkasi atau keberangkatan.

Ketetapan itu diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat.

Dalam beleid ini, pemerintah merinci biaya mulai dari Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH) hingga besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

BPIH merupakan total biaya semua komponen haji untuk memberangkatkan jemaah, sedangkan Bipih merupakan ongkos haji yang harus dibayar jemaah. Selisih antara BPIH dan Bipih ditutup oleh nilai manfaat yang berasal dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIHTahun L447 Hijrial:/2O26 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih dan Nilai Manfaat," tulis aturan ini yang dikutip pada Jumat (5/12).Aturan tersebut diteken Prabowo pada Kamis, 13 November lalu.

Keppres ini juga merinci nilai manfaat yang akan diterima oleh jemaah. Misalnya, haji reguler sebesar Rp6,69 triliun dan haji khusus sebesar Rp7,2 miliar.

a. Embarkasi Aceh sebesar Rp78.324.981b. Embarkasi Medan sebesar Rp79.379.071c. Embarkasi Batam sebesar Rp87.3a0.981d. Embarkasi Padang sebesar Rp81.O85.481e. Embarkasi Palembang sebesar Rp87.422.481f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, dan Bekasi) sebesar Rp9l.758.281g. Embarkasi Solo sebesar Rp86.448.981h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp93.860.981i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp88.791.481j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp88.754.481k. Embarkasi Makassar sebesar Rp89.108.738l. Embarkasi Lombok sebesar Rp88.167.381m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp91.774.581n. Embarkasi Yoryakarta sebesar Rp86.170.981.

a. Embarkasi Aceh sebesar Rp45.109.422b. Embarkasi Medan sebesar Rp46.163.512c. Embarkasi Batam sebesar Rp54.125.422d. Embarkasi Padang sebesar Rp47.869.922e. Embarkasi Palembang sebesar Rp54.206.922f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, dan Bekasi) sebesar Rp58.542.722g. Embarkasi Solo sebesar Rp53.233.422h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp6O.645.422i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp55.575.922j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp55.538.922k. Embarkasi Makassar sebesar Rp55.893.179l. Embarkasi Lombok sebesar Rp54.951.822m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.559.022n. Embarkasi Yogyakarta sebesar Rp52.955.422.

Pemerintah membuka peluang penurunan biaya haji dan umrah dengan mengalihkan pemasok makanan jemaah ke produsen dalam negeri.

Pasokan makanan jemaah haji itu nilainya diperkirakan Rp50 triliun hingga Rp60 triliun per tahun.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan langkah awal dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja (pokja) khusus yang langsung memprioritaskan sektor makanan.

"Hari ini kita sudah bikin pokja untuk haji dan umrah. Banyak yang mesti dikerjakan, tapi kami ambil yang waktu singkat ini soal makan dulu," ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12).

Ia merinci kebutuhan konsumsi mencakup sekitar 221 ribu jemaah haji dan 1,7 juta jemaah umrah, dengan sebagian besar pasokan makanan berasal dari negara lain.

Menurut Zulhas, Indonesia akan mendapatakan keuntungan ganda jika produsen dalam negeri bisa memasok makanan jemaah. Selain manfaat ekonomi dari rantai pasok, jemaah juga bisa mendapatkan biaya perjalanan yang lebih ringan.

"Kalau semua nanti bisa kita suplai, makanan itu berarti manfaat akan menjadi bagian dari kita. Setidaknya ongkos haji tidak naik, mungkin bisa turun," ujarnya.

Namun, Zulhas mengakui terdapat sejumlah hambatan regulasi pangan lintas negara.

"Ada beberapa hambatan, misalnya BPOM dari sana. Karena itu BPOM kita di sini diminta segera berkomunikasi untuk menghilangkan hambatan perdagangan makanan, baik yang siap saji maupun fresh," katanya.

Terkait potensi penurunan biaya, ia menyebut nilai pastinya masih dihitung. Namun, bila suplai makanan beralih ke Indonesia, ada ruang efisiensi yang signifikan.

"Kalau di sana harganya (per porsi) US$2, di sini mungkin US$1,8. Bisa lebih murah, berarti ongkosnya turun. Berapanya belum kita hitung karena pokja baru dibentuk," ujar Zulhas.

Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI sebelumnya telah menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1447 H/2026 M sebesar Rp54,19 juta per jemaah, dengan rata-rata total BPIH mencapai Rp87,41 juta, turun sekitar Rp2 juta dari tahun sebelumnya. Sebagian biaya ditopang Nilai Manfaat BPKH sebesar 38 persen.

Presiden Prabowo Subianto juga sempat meminta efisiensi berkelanjutan agar biaya haji terus turun dan waktu tunggu berkurang dari rata-rata 40 tahun menjadi 26 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi memulai rangkaian revisi Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Adapun, proses revisi UU No.34/2014 itu pada hari ini memasuki tahap Rapat Pleno terkait pengharmonisasian konsepsi pengelolaan keuangan haji antara pengusul yakni Komisi VIII DPR RI bersama Badan Legislasi (Baleg).

Dalam usulannya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri menjelaskan bahwa revisi tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam mengelola keuangan haji.

"BPKH saat ini belum optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengelola keuangan haji, khususnya dalam mengoptimalkan nilai manfaat," kata Abidin dalam Rapat Pleno bersama Baleg DPR RI, Rabu (5/11/2025).

Abidin menjelaskan, penyusunan revisi UU No.34/2014 itu akan disandarkan pada delapan isu utama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan haji.

Pertama, yakni adanya norma baru mengenai setoran angsuran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) untuk meningkatkan dana kelolaan BPKH yang termuat dalam Pasal 6 UU No.34/2014.

Kedua, terkait distribusi nilai manfaat yang akan didesan untuk lebih proporsional dan berkeadilan, yaitu sesuai dengan masa tunggu para calon jemaah (Pasal 16).

Ketiga, kedudukan dan Kewenangan BPKH (Pasal 20) termasuk keterlibatan BPKH dalam Pembahasan BPIH (Pasal 24).

Keempat, komposisi dan jumlah keanggotaan Badan Pelaksana (Pasal 29) serta Dewan Pengawas (Pasal 31) BPKH, termasuk mekanisme pemilihannya (Pasal 38).

Kelima, proporsi investasi langsung yang harus lebih besar dibandingkan dengan proporsi pada penempatan dan investasi keuangan lainnya (Pasal 48 ayat 3), yang didukung dengan adanya aturan tentang Cadangan Modal (Pasal 48 ayat 4 dan Pasal 17A).

Keenam, terkait keuangan haji dapat ditempatkan pada bank yang sehat dan menjalankan prinsip syariah (Pasal 46 ayat 1a), Ketujuh penyediaan valuta asing untuk satu kali kebutuhan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Pasal 46 Ayat 1b) serta (Pasal 47 ayat 2).

Kedelapan, pengaturan mengenai pembentukan anak usaha BPKH (Pasal 48B) serta DPR RI dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja anak usaha BPKH (Pasal 48B ayat 3).

"Beberapa materi dalam Undang- Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji perlu dilakukan sinkronisasi dengan Undang - Undang nomor 14 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan ini sudah berjalan," pungkas Abidin.

JAKARTA - Wakil Menteri (Wamen) Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan biaya haji 2026 turun Rp 2 juta.Meskipun sebenarnya kalau dihitung secaramatematis, dari segala unsur, baik tingkat inflasi dan kurs SAR saat ini seharusnya biayanya naik.

Hal itu diungkapkan Dahnil usai Raker bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (29/10/2025). Ia berkata, seharusnya biaya haji tahun depan naik sebesar Rp2,7 juta.

"Kalau dihitung secara ekonomi atau secara finansial, sebenarnya kalau hitung-hitungan matematis, harusnya biaya tahun ini itu naik sekitar Rp2.700.000," kata Dahnil.

Perkiraan itu didapat biaya haji dihitung dari tingkat inflasi dan kurs SAR. Terlebih, kata dia, patokan nilai tukar Rupiah terhadap SAR untuk tahun ini sebesar Rp16.500.

"Kurs patokan yang kita gunakan tahun 2025 yang lalu, penyelenggaraan haji yang lalu itu sekitar Rp16.000, sedangkan tahun ini itu Rp16.500," kata Dahnil.

"Jadi kalau menggunakan hitung-hitungan ekonomis tersebut, hitungan kami itu naik Rp2.700.000," ucapnya.

Kendati demikian, Dahnil berkata, pihaknya bersama Komisi VIII DPR RI membedah kembali pos-pos yang bisa diefisiensikan.

"Akhirnya disepakatilah turun sekitar Rp2 juta untuk BPIH-nya. Dan juga biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung oleh jemaah itu jauh lebih murah," pungkasnya.

Sebelumnya, DPR RI dan Pemerintah sepakat biaya haji 1447 H/2026 sebesar Rp87.409.365 jubta. Selain itu, DPR-Pemerintah sepakat calon jemaah membayar Rp54.193.807 juta untuk ibadah haji tahun depan.

Kesepakatan itu diambil setelah Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Pemerintah pada hari ini, Rabu (29/10/2025). Biaya haji itu turun dari tahun sebelumnya.

"Komisi VIII DPR RI dan Menteri Haji dan Umroh sepakat bahwa besaran rata-rata BPIH tahun 2026 masehi per jamaah reguler sebesar Rp87.409.365. Turun sebesar Rp2.000.894 dibanding dengan BPIH tahun 2025 masehi yang sebesar Rp89.410.250 per jamaah," ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam rapat.

Selain itu, Marwan menyampaikan, pihaknya dan Pemerintah sepakat Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) menjadi Rp54.193.806,58 atau sebesar 62% dari total BPIH. Biaya ini, akan dialokasikan untuk keperluan para jemaah.

"Dialokasikan untuk biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi makkah, sebagian biaya amomodasi madinah, dan biaya hidup living cost. Dan BIPIH tahun 2026 turun sebesar Rp1.237.944,20 dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar Rp55.431.750,78," pungkas Marwan.

JAKARTA - DPR RI dan Pemerintah sepakat biaya haji 1447 H/2026 sebesar Rp87.409.365 juta. Selain itu, DPR-Pemerintah sepakat calon jemaah membayar Rp54.193.807 juta. Kesepakatan itu diambil setelah Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Pemerintah pada hari ini, Rabu (29/10/2025).

"Komisi VIII DPR RI dan Menteri Haji dan Umroh sepakat bahwa besaran rata-rata BPIH tahun 2026 Masehi per jamaah reguler sebesar Rp87.409.365. Turun sebesar Rp2.893.330 dibanding dengan BPIH tahun 2025 Masehi yang sebesar Rp89.410.250 per jamaah," ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam rapat.

Marwan menyampaikan, sebagian biaya haji itu akan diambil dari nilai manfaat yang dikelola BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Adapun biaya haji per jemaah akan mendapat nilai manfaat sebesar Rp33.215.558,87 atau 38% dari total BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).

"Karena itu total nilai manfaat yang digunakan untuk BPIH 1447 H/2026 m sebesar Rp6.695.758.435.018,67 turun sebesar Rp Rp136.062.321.639,67 dari total nilai manfaat untuk BPIH 2025 yang sebesar Rp6.831.820.756.658,34," terang Marwan.

Selain itu, Marwan menyampaikan, pihaknya dan Pemerintah sepakat Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) menjadi Rp54.193.806,58 atau sebesar 62% dari total BPIH. Biaya ini, akan dialokasikan untuk keperluan para jemaah.

"Dialokasikan untuk biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi makkah, sebagian biaya amomodasi madinah, dan biaya hidup living cost. Dan BIPIH tahun 2026 turun sebesar Rp1.237.944,20 dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar Rp55.431.750,78," pungkas Marwan.