JAKARTA - Komisi XIII DPR menilai kasus korupsi di jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan di internal kementerian itu belum cukup efektif dalam mendeteksi dugaan penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu, Komisi XIII akan meminta mitra kerjanya itu memberikan penjelasan terkait aspek pengawasan tersebut.

"Kami akan meminta penjelasan mengenai sistem audit, pengawasan elektronik, dan mekanisme pelaporan pelanggaran yang selama ini berjalan,” kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira dalam keterangannya yang dikutip, Sabtu (6/6/2026).

“Apakah ada tanda-tanda penyimpangan yang sebenarnya sudah terdeteksi tetapi tidak ditindaklanjuti? Karena salah satu akar masalah korupsi pelayanan publik adalah interaksi langsung yang berlebihan antara pemohon dan petugas,” ujarnya.

Menurut dia, semakin banyak proses yang dilakukan secara digital dan terdokumentasi otomatis, maka semakin kecil ruang negosiasi ilegal. Untuk itu, ia mendorong percepatan digitalisasi layanan KITAS, KITAP, hingga pengawasan terhadap agen atau pihak ketiga yang mengurus dokumen keimigrasian.

“Banyak kasus perizinan melibatkan broker atau pihak ketiga yang menjadi penghubung antara pemohon dan pejabat. Harus ada penataan terhadap praktik jasa pengurusan izin agar tidak menjadi celah munculnya suap,” tuturnya.

Legislator PDIP itu menekankan pentingnya pembenahan kelembagaan imigrasi. Ia mendorong agar Kementerian Imipas segera menyusun peta risiko korupsi pada seluruh layanan strategis.

“Setiap titik layanan yang memiliki potensi transaksi ilegal harus diperkuat dengan sistem pengawasan berbasis teknologi dan akuntabilitas yang jelas,” katanya.

Selain itu, Andreas menyebut perlu ada evaluasi berkala terhadap pejabat yang menduduki posisi strategis, terutama pada unit pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan WNA.

“Rotasi jabatan, audit integritas, serta penguatan budaya antikorupsi harus menjadi bagian dari reformasi berkelanjutan. Pendekatan ini penting agar kasus serupa tidak terus berulang setiap beberapa tahun dengan pola yang hampir sama,” urai Andreas.

Di tengah berbagai tantangan global, Andreas menyebut Indonesia membutuhkan birokrasi yang profesional, bersih, dan dapat dipercaya. “Maka kita harus memastikan agar kasus ini tidak berhenti sebagai peristiwa hukum semata, melainkan menjadi momentum evaluasi sistemik terhadap tata kelola keimigrasian nasional,” pungkasnya.

Diketahui, Silmy Karim dan 7 orang lainnya ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) dan langsung ditahan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan untuk mencari bukti-bukti tambahan terkait penyidikan kasus yang dimaksud.

"KPK meyakini dalam penggeledahan ini ada bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang," ujar Budi.

Sebelum digeledah, rumah tersebut telah disegel KPK. Hal itu dilakukan dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (3/6/2026).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengangkut sejumlah motor gede (moge), dua mobil mewah, dan beberapa sepeda seusai menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Truk pertama tidak diketahui jenis kendaraan yang diangkut lantaran ditutupi kain.

Truk towing kedua membawa 4 moge dan sejumlah sepeda. Setelah itu, terlihat dua mobil mewah merek Porsche menyusul truk towing keluar dari kediaman Silmy. Di truk towing maupun mobil Porsche, terdapat personel Brimob yang duduk di kursi samping sopir.

JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ) siap memberikan perlindungan pada saksi, pelapor, ahli, maupun saksi pelaku atau justice collaborator (JC) guna mendukung pengungkapan perkara secara menyeluruh di kasus dugaan korupsi Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Hal itu disampaikan Wakil Ketua Susilaningtias.

"LPSK siap memberikan pelindungan kepada saksi, pelapor, ahli, maupun justice collaborator yang memiliki informasi penting dalam pengungkapan kasus korupsi di BGN maupun Imipas. Pelindungan tersebut diperlukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif tanpa adanya tekanan, ancaman, maupun intimidasi," ujar Susilaningtias kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, pengungkapan tindak pidana korupsi membutuhkan keberanian para pihak yang mengetahui terjadinya perbuatan melawan hukum untuk memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum. Maka itu, negara perlu memastikan adanya pelindungan yang memadai bagi mereka.

Dia menerangkan, dugaan korupsi yang terjadi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dimensi kepentingan publik yang sangat besar. Program tersebut dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia sehingga setiap dugaan penyimpangan harus diungkap secara transparan dan tuntas.

"Kasus dugaan korupsi pada program yang menyangkut kepentingan publik dan masa depan anak-anak menjadi perhatian serius. Dalam konteks tersebut, saksi, pelapor, maupun ahli yang membantu mengungkap perkara memiliki peran penting dan dapat memperoleh perlindungan dari LPSK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tuturnya.

Dia mengingatkan, korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang saksi, ahli, pelapor, dan JC dapat diberikan pelindungan oleh LPSK sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain saksi dan pelapor, LPSK juga memberikan pelindungan kepada saksi pelaku atau justice collaborator (JC) karena peran JC dinilai penting membantu penegak hukum mengungkap konstruksi perkara, aliran dana, serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

Terkait perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), dia memaparkan, pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Silmy Karim, memiliki hak untuk mengajukan diri sebagai justice collaborator sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keberadaan JC kerap menjadi faktor penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terorganisasi.

"Mekanisme justice collaborator terbuka dalam perkara korupsi. Apabila terdapat tersangka yang bersedia bekerja sama secara signifikan untuk mengungkap perkara, menjelaskan peran pihak lain, serta membantu penegak hukum menemukan alat bukti yang lebih luas, yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai justice collaborator sesuai ketentuan yang berlaku."

Dia mengungkap, negara memberikan ruang pelindungan dan penghargaan bagi saksi pelaku sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Perlindungan terhadap Saksi Pelaku.

"Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Perlindungan terhadap Saksi Pelaku memberikan ruang bagi saksi pelaku untuk memperoleh pelindungan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Prinsip utamanya adalah adanya kontribusi yang signifikan dalam mengungkap tindak pidana dan pelaku lainnya," jelasnya.

Dia menambahkan, LPSK juga menyoroti adanya kemungkinan korban dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal WNA. Apabila terdapat warga negara asing yang mengalami kerugian akibat praktik tersebut, mereka memiliki hak untuk mengajukan ganti kerugian sebagai salah satu bentuk pemulihan kepada korban kejahatan.

"Apabila dalam proses penanganan perkara ditemukan pihak-pihak yang menjadi korban pemerasan dan mengalami kerugian, maka aspek pelindungan korban juga perlu menjadi perhatian. LPSK akan mengikuti perkembangan penanganan perkara untuk melihat kemungkinan adanya kebutuhan pelindungan maupun ganti kerugian bagi korban kejahatan tersebut," katanya.

LPSK berharap, bagi masyarakat yang memiliki informasi relevan terkait kedua perkara tersebut untuk tidak ragu berpartisipasi dalam proses penegakan hukum. LPSK berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui pemberian perlindungan kepada saksi, pelapor, korban, ahli, dan justice collaborator, sehingga proses pengungkapan perkara dapat berjalan secara optimal serta memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi para pihak yang berkontribusi dalam penegakan hukum.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) angkat bicara terkait meninggalnya seorang warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Ditjenpas menegaskan komitmennya dalam menjalankan tata kelola pemasyarakatan yang profesional, transparan, dan akuntabel menyusul

Juru Bicara Ditjenpas, Rika Aprianti menjelaskan bahwa sejak awal kejadian, jajaran Lapas Kelas IIA Palangka Raya telah mengambil langkah cepat dan terukur sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Petugas melakukan kontrol rutin terhadap warga binaan pada Sabtu malam, 30 Mei 2026. Ketika warga binaan atas nama Anton Kurniawan Stiyanto tidak memberikan respons pada pemeriksaan lanjutan, petugas segera berkoordinasi dengan tenaga kesehatan yang sedang bertugas untuk melakukan pemeriksaan medis secara langsung.

"Setelah dilakukan pemeriksaan oleh perawat piket, warga binaan tersebut diduga telah meninggal dunia. Menindaklanjuti kondisi tersebut, jajaran pengamanan segera mengamankan lokasi kejadian dan melaporkannya secara berjenjang kepada pimpinan satuan kerja," ujar Rika dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Kepala Lapas Kelas IIA Palangka Raya kemudian melakukan koordinasi cepat dengan Polsek Bukit Batu, Polresta Palangka Raya, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah guna memastikan seluruh proses penanganan berlangsung secara profesional dan terbuka.

Aparat kepolisian bersama Tim Inafis Polresta Palangka Raya selanjutnya melaksanakan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan barang bukti yang diperlukan untuk mendukung proses penyelidikan. Jenazah kemudian dievakuasi ke RS Bhayangkara Palangka Raya guna menjalani pemeriksaan forensik dan autopsi.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara Tim Medis Forensik RS Bhayangkara Palangka Raya, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh warga binaan."

Dugaan awal penyebab kematian mengarah pada gagal jantung atau serangan jantung. Untuk memastikan penyebab kematian secara komprehensif, sampel biologis telah dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri di Banjarmasin untuk pemeriksaan lanjutan.

Ditjenpas juga memastikan hak-hak keluarga terpenuhi melalui komunikasi yang intensif dan humanis. Setelah seluruh proses medis selesai dilaksanakan, jenazah diserahkan kepada keluarga secara resmi dalam suasana tertib dan kondusif.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik, Ditjenpas bersama pihak terkait turut menyampaikan perkembangan penanganan kasus kepada media massa guna mencegah munculnya informasi yang tidak akurat di tengah masyarakat.

Selain itu, koordinasi lintas sektor juga dilakukan bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur legislatif, aparat penegak hukum, serta tim medis forensik guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Evaluasi internal turut dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan. Ditjenpas akan terus memperkuat layanan kesehatan bagi warga binaan melalui optimalisasi fasilitas poliklinik, peningkatan pemantauan terhadap warga binaan yang memiliki riwayat penyakit kronis, serta penguatan sistem pengawasan pada blok-blok dengan tingkat risiko tinggi.

Pihaknya menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas Lapas Kelas IIA Palangka Raya, aparat kepolisian, tenaga medis, serta seluruh pihak yang telah bekerja cepat, profesional, dan bersinergi dalam menangani peristiwa ini.

JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR Mafirion mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk memecat tidak hormat lima petugas rutan yang diduga menjadi otak sekaligus fasilitator sindikat penipuan asmara atau love scamming di Rutan Kelas IIB Kotabumi, Lampung Utara. Mafirion menilai, keterlibatan petugas yang membantu 137 tahanan menjalankan aksi penipuan dari balik jeruji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kewenangan.

Apalagi, kata dia, sindikat ini berhasil meraup kerugian dari ratusan korban dengan nilai mencapai Rp1,4 miliar. “Petugas yang seharusnya menjaga keamanan justru diduga menjadi bagian dari pelaku kejahatan. Ini sangat serius dan merusak kepercayaan publik. Tidak ada kompromi, petugas yang terlibat harus dipecat dan diproses hukum berat untuk memberikan efek jera!” ujar Mafirion dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).

Mafirion menyoroti betapa mudahnya barang terlarang masuk ke dalam rutan, yang mengindikasikan adanya celah keamanan yang sengaja dibuka oleh oknum aparat. Apalagi, polisi berhasil menemukan 156 unit telepon seluler di tangan para tahanan.

“Rutan seharusnya menjadi tempat pembinaan, bukan malah menjadi pusat pengendalian kejahatan. Negara tidak boleh kalah oleh praktik kotor seperti ini. Lolosnya ratusan ponsel menunjukkan fungsi pengawasan internal benar-benar lumpuh,” ujar Mafirion.

Kendati demikian, Mafirion meminta Kementerian Imipas tidak hanya berhenti pada penindakan di Rutan Kotabumi. Ia menduga pola serupa mungkin saja terjadi di lapas atau rutan lain dengan jaringan yang lebih luas. Ia juga menuntut transparansi untuk mengungkap apakah ada keterlibatan pejabat dengan kewenangan lebih tinggi di balik sindikat ini.

“Jangan sampai pengusutan hanya berhenti pada satu kasus. Kami minta pemeriksaan menyeluruh di berbagai Lapas dan Rutan untuk memastikan tidak ada jaringan serupa yang beroperasi. Proses hukum harus transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi,” pungkasnya.

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melakukan perjanjian kerja sama untuk menyalurkan mantan narapidana ke pasar kerja . Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi mengatakan, kerja sama ini difokuskan pada pelaksanaan tugas dan fungsi bersama di bidang imigrasi, pemasyarakatan, dan ketenagakerjaan guna memastikan proses transisi warga binaan menuju dunia kerja berjalan optimal.

"Melalui kebijakan dan perlakuan khusus, kami ingin memastikan warga binaan dapat kembali bekerja maupun berwirausaha di tengah masyarakat," ujar Cris dalam pernyataan resmi, Kamis (7/5/2026).

Baru 27% Pekerja RI Punya Keterampilan Digital, Menaker: Jauh di Bawah Standar Global



Cris menyampaikan, bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945. Hak tersebut mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang menghadapi kendala sosial, hukum, maupun ekonomi.

Ia menjelaskan bahwa sejak awal 2025 Kemnaker telah membentuk Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus. Direktorat ini memiliki mandat untuk memfasilitasi kelompok tenaga kerja khusus, termasuk mantan warga binaan, agar memperoleh akses kerja yang setara dan mendorong terciptanya dunia kerja yang inklusif.

"Upaya ini juga menjadi bagian dari dukungan Kemnaker terhadap proses reintegrasi sosial dan ekonomi. Dengan pembekalan melalui program magang dan pelatihan, diharapkan warga binaan memiliki kesiapan mental serta keterampilan saat kembali ke lingkungan sosial," katanya.

Menurut Cris, membuka kesempatan kerja bagi mantan warga binaan merupakan wujud penegakan hak asasi manusia. Hal ini merupakan tanggung jawab negara untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang setara.

"Kami berterima kasih atas dukungan seluruh pihak dalam mewujudkan kesempatan kerja yang inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia," tutup Cris.

JAKARTA - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) tengah menangani dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Lapas Blitar dengan modus jual beli kamar sel khusus dengan tarif fantastis hingga Rp100 juta per narapidana. Dalam kasus ini, dua petugas telah diperiksa untuk mendalami dugaan pelanggaran tersebut.

Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Lilik Sujandimengatakan proses penanganan masih berlangsung dan saat ini difokuskan pada pengumpulan bukti. “Terkait dengan proses yang di Lapas Blitar pada saat ini masih dalam proses pemeriksaan dalam arti mengumpulkan bukti-bukti,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenimipas, Rabu (29/4/2026).

Ia mengungkapkan, dua petugas yang diperiksa terdiri dari satu staf dan satu pejabat. Keduanya telah ditarik ke kantor wilayah guna mempermudah proses pemeriksaan.

“Memang sudah ada dua petugas kami yaitu salah satu staf dan seorang pejabat yang kami tarik ke kantor wilayah dalam rangka mengintensifkan memudahkan pemeriksaan,” katanya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemenimipas Yan Sultra Indrajaya, menyebut penanganan kasus dilakukan secara terkoordinasi melalui unit pengamanan internal.

“Jadi untuk yang kejadian di Blitar jadi proses kami penanganan itu biasanya juga kami ada Patnal di sini dari Patnal Imigrasi dan ada Patnal Pemasyarakatan,” ujarnya.

Menurutnya, pembentukan tim tersebut bertujuan mempercepat respons terhadap setiap dugaan pelanggaran di lingkungan Kemenimipas. “Inilah sebenarnya juga di Patnal yang dibentuk ini juga untuk mempercepat ketika ada kejadian-kejadian,” kata Yan.

Sebelumnya, oknum petugas sipir Lapas Kelas II B Blitar diduga terlibat praktik jual beli kamar sel khusus dengan tarif fantastis hingga Rp100 juta per narapidana. Mereka telah dipindahkan ke Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan.

Kepala Lapas Kelas IIB Blitar, Iswandi, membenarkan adanya dugaan tersebut. Ia menyebut sejumlah petugas telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di tingkat kantor wilayah.

Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari narapidana kepada pimpinan lapas. Dari hasil penelusuran awal, ditemukan indikasi penawaran fasilitas sel khusus dengan tarif tinggi.

“Setelah dilakukan pendalaman, memang ada indikasi penawaran sel khusus dengan nominal tinggi. Bahkan dari informasi yang kami terima, terjadi negosiasi hingga masing-masing narapidana membayar sekitar Rp60 juta,” ucapnya.

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mempertegas komitmennya dalam mendukung program nasional melalui kerja sama strategis dengan berbagai kementerian dan lembaga negara. Dalam acara yang diselenggarakan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta Timur (19/11), BRI menerima Piagam Penghargaan Mitra Kerja Sama dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (IMIPAS) .

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi BRI dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta 13 Program Akselerasi yang menjadi fokus transformasi Kementerian IMIPAS.

Kementerian IMIPAS menilai bahwa BRI telah memberikan dukungan strategis yang konsisten dan berkesinambungan melalui sejumlah kerja sama yang telah terjalin dengan baik, antara lain layanan perbankan di lingkungan IMIPAS, pelayanan pembayaran Paspor, Visa on Arrival, dan Overstay Ditjen Imigrasi, serta pelayanan cashless di Lapas/Rutan Ditjen Pemasyarakatan.

Rumah BUMN BRI Antar Mahasiswa Rintis Bisnis Camilan Anti-Stunting

Ketiga bentuk kerja sama tersebut menjadi bagian penting dari upaya peningkatan tata kelola administrasi dan penguatan layanan publik yang dijalankan oleh Kementerian IMIPAS. Kehadiran BRI melalui layanan perbankan yang andal dan berbasis digital dinilai memberikan nilai tambah dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses pelayanan di lingkungan kementerian.



Direktur Corporate Banking BRI, Riko Tasmaya menyampaikan, rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada BRI. Menurutnya apresiasi dari Kementerian IMIPAS menjadi dorongan untuk terus berinovasi dan memperkuat dukungan terhadap institusi pemerintah.

“Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi BRI untuk terus memberikan kontribusi terbaik dan memperkuat kerja sama dengan Kementerian IMIPAS. Kami berkomitmen mendukung penuh implementasi program-program strategis pemerintah melalui inovasi layanan perbankan yang aman, cepat, dan terintegrasi,” ujar Riko Tasmaya.

Riko menambahkan, bahwa BRI selama ini terus melakukan transformasi digital demi menghadirkan layanan yang mampu menjawab kebutuhan organisasi berskala besar seperti IMIPAS. Dalam beberapa tahun terakhir, BRI telah menghadirkan berbagai solusi korporasi yang mendukung kelancaran administrasi keuangan dan peningkatan efisiensi operasional di berbagai instansi pemerintah.

Melalui jaringan layanan yang luas dan teknologi yang terus berkembang, BRI berharap dapat terus menjadi mitra yang relevan dan memberikan nilai berkelanjutan.

Sementara itu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Jenderal Pol. (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., menyampaikan, apresiasi atas dukungan BRI yang selama ini menunjukkan konsistensi, responsivitas, dan kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan kementerian. Menurutnya sinergi pemerintah dan perbankan merupakan komponen penting dalam menciptakan tata kelola keuangan yang modern dan terpercaya, yang pada akhirnya berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Ke depan, BRI berkomitmen memperkuat sinergi dengan Kementerian IMIPAS melalui pengembangan layanan perbankan yang semakin inovatif dan berfokus pada digitalisasi proses bisnis. BRI meyakini bahwa kolaborasi yang berkelanjutan antara lembaga perbankan dan pemerintah akan mampu mendorong terciptanya ekosistem pelayanan publik yang lebih modern, inklusif, dan berdaya saing.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis di berbagai bidang untuk para alumni lembaga pemasyarakatan (lapas) terutama yang ditempatkan di Nusakambangan sebelum kembali ke masyarakat.

Melansir keterangan resminya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan Beragam Balai Latihan Kerja (BLK) didirikan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan internal lapas, tapi juga menjadi sarana pembinaan melalui kegiatan kerja, keterampilan, dan pelatihan di bidang agribisnis.

"Tadinya Nusakambangan ini hanya tempat penahanan, tapi kini juga dijadikan tempat pelatihan ketahanan pangan. Harapannya, ketika mereka (warga binaan) bebas, mereka punya modal untuk melanjutkan aktivitas berdasarkan kegiatan dan kemampuan yang mereka miliki," ujar Agus dalam keterangan resminya dikutip, Jumat (7/11//2025).

Agus menjelaskan adanya BLK bagi warga binaan juga sejalan dengan Asta Cita kedua, yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

"BLK tersebut juga mempercepat terwujudnya lapas yang mandiri, produktif, dan berkontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional," ujarnya.

Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto mengatakan BLK yang merupakan kolaborasi bersama para stakeholder terkait, baik pihak pemerintah maupun swasta, sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi tematik, yakni membangun inovasi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini dapat menjadi praktik baik di lapas-lapas lainnya.

"Sehingga ini berdampak langsung kepada ekosistem pembangunan nasional. Kolaborasi dan sinergi antar-kementerian, lembaga, pemerintah daerah menjadi yang utama. Tentunya saya mengapresiasi ini dan semoga kegiatan ini menjadi inspirasi di tempat lain," ujar Purwadi dalam keterangan resmi dikutip Jumat (7/11/2025).

Program pelatihan di BLK menurutnya bukan hanya meningkatkan keterampilan teknis warga binaan, tapi juga membentuk karakter, etos kerja, dan kemandirian. Pembinaan juga membantu mereka dengan bekal kemampuan dan rasa percaya diri untuk memulai kehidupan yang lebih baik.

"Melalui BLK ini warga binaan memperoleh keterampilan hidup, masyarakat dan konsumen memperoleh nilai ekonomi, dan negara memperoleh tata kelola pembinaan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan," ujarnya..

Adapun BLK yang ditinjau dimulai dari Pabrik FABA (Fly Ash Bottom Ash). Pabrik ini mengolah abu batu bara (FABA) menjadi produk bermanfaat seperti paving block. Peninjauan berikutnya dilakukan ke BLK Pengolahan Pupuk; BLK Konveksi; Kolam Budidaya Sidat dan Penebaran Benih Sidat; BLK Tepung Nirbaya; BLK Lapas Kembang Kuning; BLK Udang Vaname Pasir Putih; BLK Pelintingan Rokok; BLK Ayam KUB dan Petelur; dan BLK Lapas Terbuka.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia -Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menorehkan prestasi gemilang dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025. Hasil cemerlang tersebut diperoleh selama setahun kepemimpinan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, di era Presiden Prabowo Subianto, Senin (20/10/2025).

Di sektor keimigrasian, Kemenimipas berhasil menyetor dana sebesar Rp 8.315.346.605.001 ke kas negara per 18 Oktober 2025. Capaian tersebut meningkat 17,57% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 7.072.001.651.728.

Perolehan ini juga melampaui target PNBP sektor keimigrasian tahun 2025 sebesar Rp 6.553.686.050.000. Kemenimipas juga mencatatkan PNBP sektor permasyarakatan sebesar Rp 41.483.456.692 atau 402% lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan sebesar Rp 10.313.783.000.

"Dalam satu tahun perjalanannya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) terus memperkuat pelaksanaan 13 Program Akselerasi Menteri Imipas sebagai tindak lanjut nyata atas Asta Cita Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih. Seluruh langkah diarahkan untuk mewujudkan tata kelola yang profesional, berintegritas, serta berdampak langsung bagi masyarakat," tulis Menteri Agus dalam keterangan resminya, Senin (20/10/2025).

Lebih lanjut, kenaikan signifikan ini juga menjadi bukti nyata atas efektivitas reformasi kelembagaan setelah dilakukannya transformasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi satu Kementerian Koordinator dan tiga Kementerian.

Pada sektor imigrasi, peningkatan PNBP didorong oleh inovasi lewat aplikasi All Indonesia, penerapan Golden Visa Indonesia, fasilitas Immigration Lounge, optimalisasi jumlah autogate di bandara internasional, dan digitalisasi sistem layanan produk-produk imigrasi.

Di sisi lain, lonjakan PNBP dari sektor pemasyarakatan disebabkan oleh penguatan balai latihan kerja dan program produktif, kegiatan pameran dan promosi nasional, kerja sama dengan pihak ketiga, serta efisiensi operasional dan pengelolaan aset seperti optimalisasi lahan tidur di Pulau Nusakambangan.

"Di bidang Imigrasi, Kemenimipas berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan sekaligus penguatan fungsi pengawasan keimigrasian. Di bidang Pemasyarakatan, pembinaan Warga Binaan kini berfokus pada dampak sosial dan ekonomi nyata. Pulau Nusakambangan kini bertransformasi menjadi kawasan ketahanan pangan terpadu, tempat Warga Binaan diberdayakan dalam pertanian, peternakan, perikanan, serta industri produktif lainnya," ungkap Agus.

Lantas, Kemenimipas menegaskan bahwa capaian PNBP ini tidak semata menjadi indikator finansial, melainkan juga menjadi cerminan keberhasilan transformasi birokrasi menuju lembaga yang modern, responsif, dan berorientasi pelayanan publik.

Ke depannya, Kemenimipas berkomitmen untuk terus memperkuat inovasi layanan serta tata kelola keuangan negara untuk mendukung pembangunan nasional, sehingga diharapkan PNBP dari Kemenimipas dapat kembali meningkat.

"Banyak hal baik yang telah diraih. Namun, masih banyak ruang untuk hal-hal yang luar biasa. Kemenimipas akan terus bergerak lebih cepat, bekerja lebih cermat, dan berdampak lebih luas bagi bangsa dan negara," tutup Menteri Agus.

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencatat capaian signifikan dalam satu tahun terakhir. Ditjen Imigrasi berhasil meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp8,3 triliun per 17 Oktober 2025, atau meningkat sekitar 18,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp7 triliun.

Kenaikan ini menjadi indikator kuat dari semakin efektifnya tata kelola Keimigrasian yang berorientasi pada transparansi, kepatuhan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan PNBP ini tidak hanya bersumber dari layanan langsung seperti penerbitan paspor, visa, dan izin tinggal, tetapi juga dari faktor struktural yang memperkuat kinerja organisasi. Imigrasi Gagalkan Keberangkatan 1.243 Jemaah Haji Nonprosedural, Terbanyak Bandara Soetta

“Inovasi layanan dan transformasi digital telah meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor," kata Plt Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman, Senin (20/10/2025).

Dia mengatakan, ada beberapa terobosan dan inovasi yang dilakukan selama ini, yaitu All Indonesia, sistem integrasi lintas instansi yang mempercepat proses deklarasi penumpang di bandara dan pelabuhan utama. Kemudian, Golden Visa Indonesia, kebijakan inovatif untuk menarik investor dan talenta global berkualitas.

“Immigration Lounge, fasilitas premium di bandara internasional yang memberikan pelayanan cepat, nyaman, dan berkelas bagi pemegang visa prioritas, investor, serta tamu kenegaraan," ungkapnya.

Selain itu, Ditjen Imigrasi juga melakukan penguatan penegakan hukum dan integritas internal melalui operasi pengawasan keimigrasian dan penegakan kode etik. Capaian dan prestasi menambahkan dalam satu dalam satu tahun terakhir yaitu Kampanye "Imigrasi Menjaga Negeri" meraih Silver Winner Anugerah Humas Indonesia 2025 dan Implementasi Digitalisasi Layanan Izin Tinggal dan Golden Visa mendapat apresiasi dari KemenPANRB sebagai inovasi pelayanan publik terbaik.

“Dengan capaian tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan transformasi nyata dalam meningkatkan kinerja, integritas, serta kualitas layanan publik berbasis teknologi dan data,“ ungkapnya.

Yuldi menegaskan Ditjen Imigrasi komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjamin kepastian hukum bagi WNA, serta menjaga kedaulatan negara melalui sistem keimigrasian yang adaptif dan berintegritas tinggi. Prabowo Minta Danantara Setor Minimal Rp808 Triliun per Tahun ke Negara

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat dan orang asing atas layanan keimigrasian dikelola dengan baik dan dikembalikan kepada publik dalam bentuk pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan berkeadilan,” tambahnya.

“Imigrasi berkomitmen memastikan bahwa WNA yang berada di Indonesia adalah WNA yang berkualitas, membawa manfaat ekonomi, sosial, dan teknologi bagi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045," terangnya.