REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto meresmikan program bedah rumah bagi warga di sekitar Lapas Kelas IIA Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Rabu (10/6/2026). Program tersebut memanfaatkan material dan tenaga kerja hasil pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

Kegiatan itu dihadiri Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, serta kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Jawa Barat, termasuk Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong.

Rumah yang diresmikan dibangun menggunakan material hasil produksi warga binaan Lapas Tangerang. Proses pembangunannya juga melibatkan narapidana Lapas Warungkiara yang telah mengikuti program pelatihan keterampilan kerja.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, program tersebut menunjukkan hasil pembinaan warga binaan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Program bedah rumah ini merupakan bentuk hadirnya Pemasyarakatan di tengah masyarakat. Melalui hasil karya dan keterampilan Warga Binaan, kita ingin menunjukkan bahwa proses pembinaan mampu menghasilkan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat," ujar Agus, Rabu (10/6/2026).

Menurut dia, pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pembinaan warga binaan di dalam lapas, tetapi juga perlu memberikan kontribusi sosial yang berdampak bagi lingkungan sekitar.

Program bedah rumah tersebut menjadi salah satu bentuk pemanfaatan keterampilan warga binaan yang diperoleh selama menjalani masa pembinaan. Selain mendukung peningkatan kemampuan kerja, hasil pembinaan juga diarahkan untuk memberikan manfaat sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong turut menghadiri kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap program pemberdayaan dan pembinaan warga binaan yang dikembangkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menilai keterlibatan warga binaan dalam kegiatan produktif dan sosial dapat menjadi sarana pembelajaran sekaligus meningkatkan kesiapan mereka untuk kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan masa pidana.

JAKARTA - Komisi XIII DPR menilai kasus korupsi di jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan di internal kementerian itu belum cukup efektif dalam mendeteksi dugaan penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu, Komisi XIII akan meminta mitra kerjanya itu memberikan penjelasan terkait aspek pengawasan tersebut.

"Kami akan meminta penjelasan mengenai sistem audit, pengawasan elektronik, dan mekanisme pelaporan pelanggaran yang selama ini berjalan,” kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira dalam keterangannya yang dikutip, Sabtu (6/6/2026).

“Apakah ada tanda-tanda penyimpangan yang sebenarnya sudah terdeteksi tetapi tidak ditindaklanjuti? Karena salah satu akar masalah korupsi pelayanan publik adalah interaksi langsung yang berlebihan antara pemohon dan petugas,” ujarnya.

Menurut dia, semakin banyak proses yang dilakukan secara digital dan terdokumentasi otomatis, maka semakin kecil ruang negosiasi ilegal. Untuk itu, ia mendorong percepatan digitalisasi layanan KITAS, KITAP, hingga pengawasan terhadap agen atau pihak ketiga yang mengurus dokumen keimigrasian.

“Banyak kasus perizinan melibatkan broker atau pihak ketiga yang menjadi penghubung antara pemohon dan pejabat. Harus ada penataan terhadap praktik jasa pengurusan izin agar tidak menjadi celah munculnya suap,” tuturnya.

Legislator PDIP itu menekankan pentingnya pembenahan kelembagaan imigrasi. Ia mendorong agar Kementerian Imipas segera menyusun peta risiko korupsi pada seluruh layanan strategis.

“Setiap titik layanan yang memiliki potensi transaksi ilegal harus diperkuat dengan sistem pengawasan berbasis teknologi dan akuntabilitas yang jelas,” katanya.

Selain itu, Andreas menyebut perlu ada evaluasi berkala terhadap pejabat yang menduduki posisi strategis, terutama pada unit pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan WNA.

“Rotasi jabatan, audit integritas, serta penguatan budaya antikorupsi harus menjadi bagian dari reformasi berkelanjutan. Pendekatan ini penting agar kasus serupa tidak terus berulang setiap beberapa tahun dengan pola yang hampir sama,” urai Andreas.

Di tengah berbagai tantangan global, Andreas menyebut Indonesia membutuhkan birokrasi yang profesional, bersih, dan dapat dipercaya. “Maka kita harus memastikan agar kasus ini tidak berhenti sebagai peristiwa hukum semata, melainkan menjadi momentum evaluasi sistemik terhadap tata kelola keimigrasian nasional,” pungkasnya.

Diketahui, Silmy Karim dan 7 orang lainnya ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) dan langsung ditahan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan untuk mencari bukti-bukti tambahan terkait penyidikan kasus yang dimaksud.

"KPK meyakini dalam penggeledahan ini ada bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang," ujar Budi.

Sebelum digeledah, rumah tersebut telah disegel KPK. Hal itu dilakukan dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (3/6/2026).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengangkut sejumlah motor gede (moge), dua mobil mewah, dan beberapa sepeda seusai menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Truk pertama tidak diketahui jenis kendaraan yang diangkut lantaran ditutupi kain.

Truk towing kedua membawa 4 moge dan sejumlah sepeda. Setelah itu, terlihat dua mobil mewah merek Porsche menyusul truk towing keluar dari kediaman Silmy. Di truk towing maupun mobil Porsche, terdapat personel Brimob yang duduk di kursi samping sopir.

JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ) siap memberikan perlindungan pada saksi, pelapor, ahli, maupun saksi pelaku atau justice collaborator (JC) guna mendukung pengungkapan perkara secara menyeluruh di kasus dugaan korupsi Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Hal itu disampaikan Wakil Ketua Susilaningtias.

"LPSK siap memberikan pelindungan kepada saksi, pelapor, ahli, maupun justice collaborator yang memiliki informasi penting dalam pengungkapan kasus korupsi di BGN maupun Imipas. Pelindungan tersebut diperlukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif tanpa adanya tekanan, ancaman, maupun intimidasi," ujar Susilaningtias kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, pengungkapan tindak pidana korupsi membutuhkan keberanian para pihak yang mengetahui terjadinya perbuatan melawan hukum untuk memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum. Maka itu, negara perlu memastikan adanya pelindungan yang memadai bagi mereka.

Dia menerangkan, dugaan korupsi yang terjadi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dimensi kepentingan publik yang sangat besar. Program tersebut dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia sehingga setiap dugaan penyimpangan harus diungkap secara transparan dan tuntas.

"Kasus dugaan korupsi pada program yang menyangkut kepentingan publik dan masa depan anak-anak menjadi perhatian serius. Dalam konteks tersebut, saksi, pelapor, maupun ahli yang membantu mengungkap perkara memiliki peran penting dan dapat memperoleh perlindungan dari LPSK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tuturnya.

Dia mengingatkan, korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang saksi, ahli, pelapor, dan JC dapat diberikan pelindungan oleh LPSK sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain saksi dan pelapor, LPSK juga memberikan pelindungan kepada saksi pelaku atau justice collaborator (JC) karena peran JC dinilai penting membantu penegak hukum mengungkap konstruksi perkara, aliran dana, serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

Terkait perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), dia memaparkan, pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Silmy Karim, memiliki hak untuk mengajukan diri sebagai justice collaborator sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keberadaan JC kerap menjadi faktor penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terorganisasi.

"Mekanisme justice collaborator terbuka dalam perkara korupsi. Apabila terdapat tersangka yang bersedia bekerja sama secara signifikan untuk mengungkap perkara, menjelaskan peran pihak lain, serta membantu penegak hukum menemukan alat bukti yang lebih luas, yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai justice collaborator sesuai ketentuan yang berlaku."

Dia mengungkap, negara memberikan ruang pelindungan dan penghargaan bagi saksi pelaku sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Perlindungan terhadap Saksi Pelaku.

"Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Perlindungan terhadap Saksi Pelaku memberikan ruang bagi saksi pelaku untuk memperoleh pelindungan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Prinsip utamanya adalah adanya kontribusi yang signifikan dalam mengungkap tindak pidana dan pelaku lainnya," jelasnya.

Dia menambahkan, LPSK juga menyoroti adanya kemungkinan korban dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal WNA. Apabila terdapat warga negara asing yang mengalami kerugian akibat praktik tersebut, mereka memiliki hak untuk mengajukan ganti kerugian sebagai salah satu bentuk pemulihan kepada korban kejahatan.

"Apabila dalam proses penanganan perkara ditemukan pihak-pihak yang menjadi korban pemerasan dan mengalami kerugian, maka aspek pelindungan korban juga perlu menjadi perhatian. LPSK akan mengikuti perkembangan penanganan perkara untuk melihat kemungkinan adanya kebutuhan pelindungan maupun ganti kerugian bagi korban kejahatan tersebut," katanya.

LPSK berharap, bagi masyarakat yang memiliki informasi relevan terkait kedua perkara tersebut untuk tidak ragu berpartisipasi dalam proses penegakan hukum. LPSK berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui pemberian perlindungan kepada saksi, pelapor, korban, ahli, dan justice collaborator, sehingga proses pengungkapan perkara dapat berjalan secara optimal serta memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi para pihak yang berkontribusi dalam penegakan hukum.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) angkat bicara terkait meninggalnya seorang warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Ditjenpas menegaskan komitmennya dalam menjalankan tata kelola pemasyarakatan yang profesional, transparan, dan akuntabel menyusul

Juru Bicara Ditjenpas, Rika Aprianti menjelaskan bahwa sejak awal kejadian, jajaran Lapas Kelas IIA Palangka Raya telah mengambil langkah cepat dan terukur sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Petugas melakukan kontrol rutin terhadap warga binaan pada Sabtu malam, 30 Mei 2026. Ketika warga binaan atas nama Anton Kurniawan Stiyanto tidak memberikan respons pada pemeriksaan lanjutan, petugas segera berkoordinasi dengan tenaga kesehatan yang sedang bertugas untuk melakukan pemeriksaan medis secara langsung.

"Setelah dilakukan pemeriksaan oleh perawat piket, warga binaan tersebut diduga telah meninggal dunia. Menindaklanjuti kondisi tersebut, jajaran pengamanan segera mengamankan lokasi kejadian dan melaporkannya secara berjenjang kepada pimpinan satuan kerja," ujar Rika dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Kepala Lapas Kelas IIA Palangka Raya kemudian melakukan koordinasi cepat dengan Polsek Bukit Batu, Polresta Palangka Raya, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah guna memastikan seluruh proses penanganan berlangsung secara profesional dan terbuka.

Aparat kepolisian bersama Tim Inafis Polresta Palangka Raya selanjutnya melaksanakan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan barang bukti yang diperlukan untuk mendukung proses penyelidikan. Jenazah kemudian dievakuasi ke RS Bhayangkara Palangka Raya guna menjalani pemeriksaan forensik dan autopsi.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara Tim Medis Forensik RS Bhayangkara Palangka Raya, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh warga binaan."

Dugaan awal penyebab kematian mengarah pada gagal jantung atau serangan jantung. Untuk memastikan penyebab kematian secara komprehensif, sampel biologis telah dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri di Banjarmasin untuk pemeriksaan lanjutan.

Ditjenpas juga memastikan hak-hak keluarga terpenuhi melalui komunikasi yang intensif dan humanis. Setelah seluruh proses medis selesai dilaksanakan, jenazah diserahkan kepada keluarga secara resmi dalam suasana tertib dan kondusif.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik, Ditjenpas bersama pihak terkait turut menyampaikan perkembangan penanganan kasus kepada media massa guna mencegah munculnya informasi yang tidak akurat di tengah masyarakat.

Selain itu, koordinasi lintas sektor juga dilakukan bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur legislatif, aparat penegak hukum, serta tim medis forensik guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Evaluasi internal turut dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan. Ditjenpas akan terus memperkuat layanan kesehatan bagi warga binaan melalui optimalisasi fasilitas poliklinik, peningkatan pemantauan terhadap warga binaan yang memiliki riwayat penyakit kronis, serta penguatan sistem pengawasan pada blok-blok dengan tingkat risiko tinggi.

Pihaknya menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas Lapas Kelas IIA Palangka Raya, aparat kepolisian, tenaga medis, serta seluruh pihak yang telah bekerja cepat, profesional, dan bersinergi dalam menangani peristiwa ini.

JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR Mafirion mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk memecat tidak hormat lima petugas rutan yang diduga menjadi otak sekaligus fasilitator sindikat penipuan asmara atau love scamming di Rutan Kelas IIB Kotabumi, Lampung Utara. Mafirion menilai, keterlibatan petugas yang membantu 137 tahanan menjalankan aksi penipuan dari balik jeruji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kewenangan.

Apalagi, kata dia, sindikat ini berhasil meraup kerugian dari ratusan korban dengan nilai mencapai Rp1,4 miliar. “Petugas yang seharusnya menjaga keamanan justru diduga menjadi bagian dari pelaku kejahatan. Ini sangat serius dan merusak kepercayaan publik. Tidak ada kompromi, petugas yang terlibat harus dipecat dan diproses hukum berat untuk memberikan efek jera!” ujar Mafirion dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).

Mafirion menyoroti betapa mudahnya barang terlarang masuk ke dalam rutan, yang mengindikasikan adanya celah keamanan yang sengaja dibuka oleh oknum aparat. Apalagi, polisi berhasil menemukan 156 unit telepon seluler di tangan para tahanan.

“Rutan seharusnya menjadi tempat pembinaan, bukan malah menjadi pusat pengendalian kejahatan. Negara tidak boleh kalah oleh praktik kotor seperti ini. Lolosnya ratusan ponsel menunjukkan fungsi pengawasan internal benar-benar lumpuh,” ujar Mafirion.

Kendati demikian, Mafirion meminta Kementerian Imipas tidak hanya berhenti pada penindakan di Rutan Kotabumi. Ia menduga pola serupa mungkin saja terjadi di lapas atau rutan lain dengan jaringan yang lebih luas. Ia juga menuntut transparansi untuk mengungkap apakah ada keterlibatan pejabat dengan kewenangan lebih tinggi di balik sindikat ini.

“Jangan sampai pengusutan hanya berhenti pada satu kasus. Kami minta pemeriksaan menyeluruh di berbagai Lapas dan Rutan untuk memastikan tidak ada jaringan serupa yang beroperasi. Proses hukum harus transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi,” pungkasnya.

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melakukan perjanjian kerja sama untuk menyalurkan mantan narapidana ke pasar kerja . Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi mengatakan, kerja sama ini difokuskan pada pelaksanaan tugas dan fungsi bersama di bidang imigrasi, pemasyarakatan, dan ketenagakerjaan guna memastikan proses transisi warga binaan menuju dunia kerja berjalan optimal.

"Melalui kebijakan dan perlakuan khusus, kami ingin memastikan warga binaan dapat kembali bekerja maupun berwirausaha di tengah masyarakat," ujar Cris dalam pernyataan resmi, Kamis (7/5/2026).

Baru 27% Pekerja RI Punya Keterampilan Digital, Menaker: Jauh di Bawah Standar Global



Cris menyampaikan, bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945. Hak tersebut mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang menghadapi kendala sosial, hukum, maupun ekonomi.

Ia menjelaskan bahwa sejak awal 2025 Kemnaker telah membentuk Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus. Direktorat ini memiliki mandat untuk memfasilitasi kelompok tenaga kerja khusus, termasuk mantan warga binaan, agar memperoleh akses kerja yang setara dan mendorong terciptanya dunia kerja yang inklusif.

"Upaya ini juga menjadi bagian dari dukungan Kemnaker terhadap proses reintegrasi sosial dan ekonomi. Dengan pembekalan melalui program magang dan pelatihan, diharapkan warga binaan memiliki kesiapan mental serta keterampilan saat kembali ke lingkungan sosial," katanya.

Menurut Cris, membuka kesempatan kerja bagi mantan warga binaan merupakan wujud penegakan hak asasi manusia. Hal ini merupakan tanggung jawab negara untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang setara.

"Kami berterima kasih atas dukungan seluruh pihak dalam mewujudkan kesempatan kerja yang inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia," tutup Cris.

JAKARTA - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) tengah menangani dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Lapas Blitar dengan modus jual beli kamar sel khusus dengan tarif fantastis hingga Rp100 juta per narapidana. Dalam kasus ini, dua petugas telah diperiksa untuk mendalami dugaan pelanggaran tersebut.

Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Lilik Sujandimengatakan proses penanganan masih berlangsung dan saat ini difokuskan pada pengumpulan bukti. “Terkait dengan proses yang di Lapas Blitar pada saat ini masih dalam proses pemeriksaan dalam arti mengumpulkan bukti-bukti,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenimipas, Rabu (29/4/2026).

Ia mengungkapkan, dua petugas yang diperiksa terdiri dari satu staf dan satu pejabat. Keduanya telah ditarik ke kantor wilayah guna mempermudah proses pemeriksaan.

“Memang sudah ada dua petugas kami yaitu salah satu staf dan seorang pejabat yang kami tarik ke kantor wilayah dalam rangka mengintensifkan memudahkan pemeriksaan,” katanya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemenimipas Yan Sultra Indrajaya, menyebut penanganan kasus dilakukan secara terkoordinasi melalui unit pengamanan internal.

“Jadi untuk yang kejadian di Blitar jadi proses kami penanganan itu biasanya juga kami ada Patnal di sini dari Patnal Imigrasi dan ada Patnal Pemasyarakatan,” ujarnya.

Menurutnya, pembentukan tim tersebut bertujuan mempercepat respons terhadap setiap dugaan pelanggaran di lingkungan Kemenimipas. “Inilah sebenarnya juga di Patnal yang dibentuk ini juga untuk mempercepat ketika ada kejadian-kejadian,” kata Yan.

Sebelumnya, oknum petugas sipir Lapas Kelas II B Blitar diduga terlibat praktik jual beli kamar sel khusus dengan tarif fantastis hingga Rp100 juta per narapidana. Mereka telah dipindahkan ke Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan.

Kepala Lapas Kelas IIB Blitar, Iswandi, membenarkan adanya dugaan tersebut. Ia menyebut sejumlah petugas telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di tingkat kantor wilayah.

Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari narapidana kepada pimpinan lapas. Dari hasil penelusuran awal, ditemukan indikasi penawaran fasilitas sel khusus dengan tarif tinggi.

“Setelah dilakukan pendalaman, memang ada indikasi penawaran sel khusus dengan nominal tinggi. Bahkan dari informasi yang kami terima, terjadi negosiasi hingga masing-masing narapidana membayar sekitar Rp60 juta,” ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI (Kementerian IMIPAS) mengumumkan seleksi terbuka untuk jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Kepala BPSDM).

Seleksi terbuka ini dilaksanakan berdasarkan Surat Menteri Sekretariat Negara Nomor R-230/M/SDK/PA.01.03/07/2025 tanggal 3 Juli 2025 hal Pengisian JPT Madya di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Pada kesempatan ini, kami mengundang para ASN, TNI, Polri dan Non ASN untuk dapat mengikuti seleksi terbuka jabatan Dirjen Imigrasi dan Kepala BPSDM IMIPAS, “ ujar Wakil Menteri IMIPAS Silmy Karim selaku Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Kementerian IMIPAS dalam keterangan resminya, Rabu (4/3/2026).

Syarat daftar seleksi Kementerian IMIPAS

Pendaftar harus memenuhi sejumlah persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum meliputi rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik, pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki, serta sehat jasmani dan rohani.

Selain itu, peserta harus memiliki nilai yang baik untuk semua unsur penilaian prestasi kerja dalam dua tahun terakhir, tidak dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan telah menyerahkan LHKPN ke KPK.

"Selain persyaratan umum, kami sertakan pula persyaratan khusus yang mengatur tentang kualifikasi pendidikan, pangkat, dan usia sebagaimana tertuang dalam pengumuman tersebut," papar Silmy.

Seleksi terbuka Pimpinan Tinggi Madya Kementerian IMIPAS dilakukan dalam lima tahapan. Pendaftaran dibuka selama 19 hari dimulai tanggal 9-27 Maret, dilanjutkan dengan seleksi administrasi selama 4 hari dari tanggal 30 Maret-2 April 2026.

Tahapan berikutnya yaitu Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural (asesmen), Uji Kompetensi Bidang Teknis, Wawancara akhir, dan Tes kesehatan.

Pengumuman seleksi Dirjen Imigrasi

Pelaksanaan proses seleksi Dirjen Imigrasi gelombang kedua dilakukan untuk menjaring lebih banyak calon peserta.

“Untuk jabatan Dirjen Imigrasi, pelaksanaan gelombang pertama dan gelombang kedua merupakan rangkaian proses seleksi yang keseluruhan hasilnya tetap diperhitungkan,” jelas Silmy.

Adapun seleksi gelombang pertama Dirjen Imigrasi akan diumumkan pada Jumat, 25 Juli 2025, yang bisa diakses di laman http://pansel.kemenimipas.go.id.

“Seluruh pendaftaran tidak dipungut biaya, dan seleksi ini merupakan kesempatan untuk memberikan pengabdian pada bangsa dan negara melalui penugasan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI,” tutup Silmy.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI (Kementerian IMIPAS) mengumumkan seleksi terbuka untuk jabatan Direktur Jenderal Imigrasi dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Kepala BPSDM).

Wakil Menteri IMIPAS Silmy Karim selaku Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Kementerian IMIPAS menjelaskan seleksi terbuka ini dilaksanakan berdasarkan Surat Menteri Sekretariat Negara Nomor R-230/M/SDK/PA.01.03/07/2025 tanggal 3 Juli 2025 hal Pengisian JPT Madya di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Pada kesempatan ini, kami mengundang para ASN, TNI, Polri dan Non ASN untuk dapat mengikuti seleksi terbuka jabatan Dirjen Imigrasi dan Kepala BPSDM IMIPAS, “ ujar Silmy.

Wakil Menteri IMIPAS menyebutkan pendaftar harus memenuhi sejumlah persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum meliputi rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik, pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki, serta sehat jasmani dan rohani.

Selain itu, semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir, tidak dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan telah menyerahkan LHKPN ke KPK.

"Selain persyaratan umum, kami sertakan pula persyaratan khusus yang mengatur tentang kualifikasi pendidikan, pangkat, dan usia sebagaimana tertuang dalam pengumuman tersebut," ujar Silmy.

Seleksi terbuka Pimpinan Tinggi Madya Kementerian IMIPAS dilakukan dalam lima tahapan, yang diawali dengan pendaftaran yang dibuka selama 19 hari dimulai tanggal 9 s.d 27 Maret, dilanjutkan dengan seleksi administrasi selama 4 hari dari tanggal 30 Maret s.d 2 April 2026.

Tahapan berikutnya yaitu Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural (asesmen), Uji Kompetensi Bidang Teknis, Wawancara akhir, dan Tes kesehatan.

Seleksi Dirjen Imigrasi Jaring Lebih Banyak Kandidat di Gelombang Kedua

Di sisi lain, Wamen IMIPAS mengungkapkan pelaksanaan proses seleksi Dirjen Imigrasi gelombang kedua dilakukan untuk menjaring lebih banyak calon peserta.

“Untuk jabatan Dirjen Imigrasi, pelaksanaan gelombang pertama dan gelombang kedua merupakan rangkaian proses seleksi yang keseluruhan hasilnya tetap diperhitungkan,” jelas Silmy Karim.

Sementara itu, pengumuman seleksi gelombang pertama Dirjen Imigrasi yang diterbitkan pada Jumat, 25 Juli 2025 dapat dilihat pada laman http://pansel.kemenimipas.go.id.

“Seluruh pendaftaran tidak dipungut biaya, dan seleksi ini merupakan kesempatan untuk memberikan pengabdian pada bangsa dan negara melalui penugasan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI,” tutup Silmy.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pemerintah tengah mengkaji penyesuaian tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) keimigrasian yang akan dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait. Sementara itu, untuk 2026 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ditargetkan meraih PNBP sebesar Rp 8,5 triliun.

Agus menyampaikan penyesuaian tarif tersebut difokuskan pada layanan keimigrasian bagi warga negara asing, seiring dengan kebutuhan penguatan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian.

“Kami akan mengajukan beberapa perubahan tarif PNBP yang nanti akan dibahas dalam rapat kementerian dan lembaga,” kata Agus seusai pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, penyesuaian tarif dilakukan dengan tetap mempertimbangkan dinamika hubungan internasional, termasuk potensi kebijakan resiprokal dari negara lain yang telah memberikan fasilitas bebas visa kepada Indonesia.

Agus mengatakan pemerintah mewaspadai kemungkinan munculnya tuntutan timbal balik dari negara mitra apabila Indonesia melakukan penyesuaian tarif keimigrasian secara sepihak.

“Kita juga khawatir nanti ke depan ada permintaan resiprokal dari negara-negara yang sudah menerapkan bebas visa kepada kita,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Agus mengungkapkan realisasi PNBP keimigrasian sepanjang 2025 mencapai Rp 10,45 triliun, jauh melampaui target awal sebesar Rp 6,5 triliun. Adapun untuk 2026, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menargetkan PNBP sebesar Rp 8,5 triliun, dengan harapan realisasi dapat kembali menembus dua digit triliunan rupiah.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menerima Piagam Penghargaan Mitra Kerja Sama dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipias) atas kontribusi dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita serta 13 program akselerasi yang menjadi fokus transformasi Kementerian Imipas.

Melalui penghargaan ini, Kementerian Imipas mengapresiasi dukungan strategis BRI yang konsisten dan berkesinambungan lewat sejumlah kolaborasi, antara lain terkait layanan perbankan di lingkungan Imipas, pelayanan pembayaran paspor, visa on arrival, dan overstay Ditjen Imigrasi, serta pelayanan cashless di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan Rutan Ditjen Pemasyarakatan.

Ketiga bentuk kerja sama itu disebut Menteri Imipas, Agus Andrianto sebagai bagian penting dari upaya peningkatan tata kelola administrasi dan penguatan layanan publik Kementerian Imipas. Kehadiran BRI melalui layanan perbankan yang andal dan berbasis digital dinilai memberikan nilai tambah dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses pelayanan di lingkungan kementerian.

Direktur Corporate Banking BRI, Riko Tasmaya, menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan Kementerian Imipas. Menurutnya, apresiasi dari Kementerian Imipas menjadi dorongan untuk terus berinovasi dan memperkuat dukungan terhadap institusi pemerintah.

"Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi BRI untuk terus memberikan kontribusi terbaik dan memperkuat kerja sama dengan Kementerian Imipas. Kami berkomitmen mendukung penuh implementasi program-program strategis pemerintah melalui inovasi layanan perbankan yang aman, cepat, dan terintegrasi," ujar Riko Tasmaya.

Selama ini, Riko menyatakan bahwa BRI terus melakukan transformasi digital demi menghadirkan layanan guna menjawab kebutuhan organisasi berskala besar seperti Kementerian Imipas. Dalam beberapa tahun terakhir, BRI menyediakan berbagai solusi korporasi yang mendukung administrasi keuangan dan peningkatan efisiensi operasional di berbagai instansi pemerintah.

Melalui jaringan layanan yang luas dan teknologi yang terus berkembang, BRI berharap dapat terus menjadi mitra yang relevan dan memberikan nilai berkelanjutan.

Pada saat bersamaan, Menteri Imipas Agus Andrianto menyampaikan apresiasi atas dukungan BRI yang dinilai konsisten dan responsif dengan kemampuan adaptasi tinggi.

Agus menjelaskan, sinergi pemerintah dan perbankan merupakan komponen penting dalam menciptakan tata kelola keuangan yang modern dan terpercaya, yang pada akhirnya berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Ke depannya, BRI akan memperkuat sinergi dengan Kementerian Imipas melalui inovasi pengembangan layanan perbankan yang berfokus pada digitalisasi proses bisnis. BRI optimistis, kolaborasi yang berkelanjutan antara lembaga perbankan dan pemerintah dapat menciptakan ekosistem pelayanan publik yang modern, inklusif, dan berdaya saing.

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mempertegas komitmennya dalam mendukung program nasional melalui kerja sama strategis dengan berbagai kementerian dan lembaga negara. Dalam acara yang diselenggarakan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta Timur (19/11), BRI menerima Piagam Penghargaan Mitra Kerja Sama dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (IMIPAS) .

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi BRI dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta 13 Program Akselerasi yang menjadi fokus transformasi Kementerian IMIPAS.

Kementerian IMIPAS menilai bahwa BRI telah memberikan dukungan strategis yang konsisten dan berkesinambungan melalui sejumlah kerja sama yang telah terjalin dengan baik, antara lain layanan perbankan di lingkungan IMIPAS, pelayanan pembayaran Paspor, Visa on Arrival, dan Overstay Ditjen Imigrasi, serta pelayanan cashless di Lapas/Rutan Ditjen Pemasyarakatan.

Rumah BUMN BRI Antar Mahasiswa Rintis Bisnis Camilan Anti-Stunting

Ketiga bentuk kerja sama tersebut menjadi bagian penting dari upaya peningkatan tata kelola administrasi dan penguatan layanan publik yang dijalankan oleh Kementerian IMIPAS. Kehadiran BRI melalui layanan perbankan yang andal dan berbasis digital dinilai memberikan nilai tambah dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses pelayanan di lingkungan kementerian.



Direktur Corporate Banking BRI, Riko Tasmaya menyampaikan, rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada BRI. Menurutnya apresiasi dari Kementerian IMIPAS menjadi dorongan untuk terus berinovasi dan memperkuat dukungan terhadap institusi pemerintah.

“Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi BRI untuk terus memberikan kontribusi terbaik dan memperkuat kerja sama dengan Kementerian IMIPAS. Kami berkomitmen mendukung penuh implementasi program-program strategis pemerintah melalui inovasi layanan perbankan yang aman, cepat, dan terintegrasi,” ujar Riko Tasmaya.

Riko menambahkan, bahwa BRI selama ini terus melakukan transformasi digital demi menghadirkan layanan yang mampu menjawab kebutuhan organisasi berskala besar seperti IMIPAS. Dalam beberapa tahun terakhir, BRI telah menghadirkan berbagai solusi korporasi yang mendukung kelancaran administrasi keuangan dan peningkatan efisiensi operasional di berbagai instansi pemerintah.

Melalui jaringan layanan yang luas dan teknologi yang terus berkembang, BRI berharap dapat terus menjadi mitra yang relevan dan memberikan nilai berkelanjutan.

Sementara itu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Jenderal Pol. (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., menyampaikan, apresiasi atas dukungan BRI yang selama ini menunjukkan konsistensi, responsivitas, dan kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan kementerian. Menurutnya sinergi pemerintah dan perbankan merupakan komponen penting dalam menciptakan tata kelola keuangan yang modern dan terpercaya, yang pada akhirnya berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Ke depan, BRI berkomitmen memperkuat sinergi dengan Kementerian IMIPAS melalui pengembangan layanan perbankan yang semakin inovatif dan berfokus pada digitalisasi proses bisnis. BRI meyakini bahwa kolaborasi yang berkelanjutan antara lembaga perbankan dan pemerintah akan mampu mendorong terciptanya ekosistem pelayanan publik yang lebih modern, inklusif, dan berdaya saing.