JAKARTA - Wujudkan ketahanan pangan, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Daerah Khusus Jakarta Wachid Wibowo melaksanakan panen telur ayam di Lapas Kelas IIA Salemba. Kegiatan ini merupakan hasil dari program pembinaan kemandirian warga binaan melalui budidaya ayam petelur yang dikembangkan oleh Lapas Kelas IIA Salemba.

Kegiatan tersebut didampingi Kepala Lapas Kelas IIA Salemba, Amico Balalembang, Kepala Seksi Kegiatan Kerja, Puspo Widodo, serta Kepala Subseksi Bimbingan Kerja, Galih Ihza pada Kamis, 25 Juni 2026.

Wachid Wibowo mengatakan, saat ini Lapas Salemba mengelola sebanyak 300 ekor ayam petelur dengan tingkat produktivitas yang telah mencapai sekitar 50%. Selain mendukung program ketahanan pangan, kegiatan ini juga menjadi sarana pembekalan keterampilan bagi warga binaan agar memiliki kemampuan yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke masyarakat.

“Program budidaya ayam petelur tersebut merupakan implementasi Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam mendukung ketahanan pangan dan optimalisasi pembinaan kemandirian di lingkungan pemasyarakatan,” ujarnya, Jumat (26/6/2026).

Wachid Wibowo juga menyampaikan apresiasinya terhadap upaya Lapas Salemba dalam mengembangkan program pembinaan yang produktif dan berkelanjutan.

"Saya mengapresiasi jajaran Lapas Kelas IIA Salemba yang terus berinovasi dalam mengembangkan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Kegiatan peternakan ayam petelur ini merupakan contoh nyata pembinaan yang produktif, tidak hanya mendukung program ketahanan pangan, tetapi juga membekali warga binaan dengan keterampilan yang bermanfaat sebagai bekal ketika kembali ke tengah masyarakat,” katanya.

Lihat video: Serunya Napi Lomba Agustusan di Dalam Lapas



“Saya berharap program seperti ini dapat terus ditingkatkan dan menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja pemasyarakatan untuk menghadirkan pembinaan yang berdampak dan berkelanjutan," sambungnya.

Kepala Lapas Kelas IIA Salemba Amico Balalembang, menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan berbagai program pembinaan kemandirian yang mampu memberikan manfaat nyata bagi warga binaan.

“Program peternakan ayam petelur akan terus dioptimalkan sebagai salah satu sarana pembelajaran dan pemberdayaan warga binaan, sekaligus mendukung program ketahanan pangan yang menjadi prioritas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ucapnya.

Melalui program tersebut, kata dia, Lapas Kelas IIA Salemba berupaya menciptakan warga binaan yang lebih produktif, mandiri, dan siap berintegrasi kembali dengan masyarakat setelah menyelesaikan masa pembinaan, sejalan dengan semangat pemasyarakatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan, informasi yang beredar di media sosial dan aplikasi percakapan mengenai rekrutmen “Petugas Sensus Pertanian 2026” adalah hoaks dan tidak berasal dari Kementan.

Dalam informasi palsu tersebut, pelaku mencatut nama Kementan dan foto Mentan Amran Sulaiman dengan menawarkan lowongan kerja petugas sensus pertanian bagi lulusan SMA/sederajat dengan iming-iming gaji Rp 5 juta hingga Rp8 juta per bulan serta mengarahkan masyarakat untuk mengakses tautan pendaftaran tertentu.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch Arief Cahyono menegaskan, Kementan tidak pernah membuka rekrutmen sebagaimana yang tercantum dalam informasi tersebut.

“Informasi mengenai rekrutmen Petugas Sensus Pertanian 2026 yang beredar dipastikan tidak benar atau hoaks. Kementan tidak pernah menerbitkan pengumuman tersebut dan tidak pernah bekerja sama dengan pihak mana pun untuk melakukan rekrutmen melalui tautan yang beredar,” tegas Arief di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Arief menjelaskan, masyarakat perlu lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Terutama, yang menawarkan pekerjaan dengan proses pendaftaran yang tidak jelas dan mengarahkan calon pelamar ke tautan di luar kanal resmi pemerintah.

“Kami mengimbau masyarakat tidak mengklik tautan tersebut, tidak memberikan data pribadi, serta tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Seluruh informasi resmi Kementan hanya disampaikan melalui website dan akun media sosial resmi Kementerian Pertanian,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arief menyatakan pelaksanaan sensus nasional merupakan kewenangan instansi berwenang dan setiap informasi rekrutmen petugas sensus selalu diumumkan melalui kanal resmi pemerintah terkait.

Beberapa lembaga pemeriksa fakta juga telah menyatakan narasi rekrutmen Petugas Sensus Pertanian yang beredar merupakan informasi palsu dan berpotensi menjadi modus penipuan.

Menurut Arief, penyebaran informasi palsu yang mencatut nama dan logo instansi pemerintah tidak hanya merugikan masyarakat, juga dapat dimanfaatkan untuk pencurian data pribadi maupun tindakan penipuan lainnya.

“Kami meminta masyarakat selalu melakukan pengecekan informasi melalui kanal resmi Kementan sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi yang mengatasnamakan Kementan. Jangan mudah tergiur janji gaji besar atau proses rekrutmen yang tidak jelas sumbernya,” katanya.

Kementan mengajak masyarakat bersama-sama memerangi hoaks dengan meningkatkan literasi digital dan memastikan setiap informasi yang diterima berasal dari sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

JAKARTA - Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan tampak ramai pada Rabu (27/5/2026). Momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah dimanfaatkan keluarga tahanan untuk melepas rindu dengan kerabat mereka yang tengah menjalani penahanan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, keluarga tahanan mulai berdatangan ke kawasan rutan usai salat Iduladha. Meski jam besuk belum dibuka, satu per satu keluarga tampak mengantre sejak pagi demi mendapatkan giliran terdepan.

Sejumlah keluarga terlihat sudah mengantre sejak pukul 08.00 WIB. Beberapa di antaranya juga membawa makanan untuk kerabat yang ditahan guna merayakan suasana Iduladha bersama di dalam rutan.

Momen kunjungan tersebut tak hanya dimanfaatkan keluarga tahanan beragama muslim. KPK juga memberikan kesempatan kepada tahanan non-muslim untuk menerima kunjungan keluarga.

Salah satu keluarga yang terlihat datang ialah Silviana Rinita Harefa, istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel). Silviana datang bersama ibu dan anaknya untuk bertemu Noel.



"Baru dibuka jam 10.00 WIB. Tapi, keluarga kayaknya antusias banget pengen merayakan Iduladha bersama di dalam. Jam 7 tuh udah ada yang antre di depan tadi. Karena pintu belakang kan ditutup, jadi harus lewat pintu depan," ujar Silviana saat ditemui, Rabu (27/5/2026).

Silviana mengaku tak pernah absen menjenguk suaminya pada momen hari raya sejak Noel ditahan. Menurut dia, waktu kunjungan saat Iduladha dimanfaatkan betul untuk berkumpul bersama keluarga.

"Yang sebelumnya kan cuma 2 jam, tapi kemarin dapet informasi terbaru ditambah satu jam. Dari harusnya kan jam 10 sampai jam 12, tapi kemarin aku liat di grup WhatsApp juga ada jam 10 sampai jam 1 siang. Ada penambahan jam lah jadi 3 jam," terang Silviana.

Dalam kunjungan kali ini, Silviana juga membawakan bekal makanan untuk suaminya. Ia memilih nasi kebuli agar suasana Iduladha lebih terasa.

"Hari ini ada sih (bawa makanan). Dari panitia kan sudah kompromi gitu ya, jadi ada nasi kebuli. Karena ini hari Idul Adha jadi nasi kebuli, kan ciri khasnya kambing ya. Terus ada pastel, gorengan, terus ada minumannya es kelapa," lanjut Silviana.

Selain berharap dapat merayakan Iduladha bersama keluarga, Silviana juga berharap hakim dapat memutus perkara suaminya dengan adil. Meski demikian, ia menegaskan keluarganya akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan.

"Kalau penginnya sih bebas ya. Ini kan ya keinginan seorang istri dan keluargalah. Tapi kalau emang nggak ini mah ya udah kita patuh dengan hukum yang berlakulah ya," tandas dia.

JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR Mafirion mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk memecat tidak hormat lima petugas rutan yang diduga menjadi otak sekaligus fasilitator sindikat penipuan asmara atau love scamming di Rutan Kelas IIB Kotabumi, Lampung Utara. Mafirion menilai, keterlibatan petugas yang membantu 137 tahanan menjalankan aksi penipuan dari balik jeruji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kewenangan.

Apalagi, kata dia, sindikat ini berhasil meraup kerugian dari ratusan korban dengan nilai mencapai Rp1,4 miliar. “Petugas yang seharusnya menjaga keamanan justru diduga menjadi bagian dari pelaku kejahatan. Ini sangat serius dan merusak kepercayaan publik. Tidak ada kompromi, petugas yang terlibat harus dipecat dan diproses hukum berat untuk memberikan efek jera!” ujar Mafirion dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).

Mafirion menyoroti betapa mudahnya barang terlarang masuk ke dalam rutan, yang mengindikasikan adanya celah keamanan yang sengaja dibuka oleh oknum aparat. Apalagi, polisi berhasil menemukan 156 unit telepon seluler di tangan para tahanan.

“Rutan seharusnya menjadi tempat pembinaan, bukan malah menjadi pusat pengendalian kejahatan. Negara tidak boleh kalah oleh praktik kotor seperti ini. Lolosnya ratusan ponsel menunjukkan fungsi pengawasan internal benar-benar lumpuh,” ujar Mafirion.

Kendati demikian, Mafirion meminta Kementerian Imipas tidak hanya berhenti pada penindakan di Rutan Kotabumi. Ia menduga pola serupa mungkin saja terjadi di lapas atau rutan lain dengan jaringan yang lebih luas. Ia juga menuntut transparansi untuk mengungkap apakah ada keterlibatan pejabat dengan kewenangan lebih tinggi di balik sindikat ini.

“Jangan sampai pengusutan hanya berhenti pada satu kasus. Kami minta pemeriksaan menyeluruh di berbagai Lapas dan Rutan untuk memastikan tidak ada jaringan serupa yang beroperasi. Proses hukum harus transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi,” pungkasnya.

JAKARTA - Polri resmi menitipkan 320 Warga Negara Asing ( WNA ) yang diduga tergabung dalam sindikat judi online (judol) jaringan internasional di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat (Jakbar), ke pihak Imigrasi. Sementara, satu orang WNA ditahan di Rutan Bareskrim .

"320 WNA dititipkan ke Imigrasi. Sementara satu orang dibawa ke Bareskrim," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dir Tipidum) Bareskrim Polri Brigjen Wira Satya Triputra di Gedung Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat, Minggu (10/5/2026).

Berdasarkan pantauan SindoNews di lokasi, ratusan orang tersebut dibawa ke dalam bus dengan pengawalan ketat personel Brimob bersenjata.

Mereka digiring dengan berbasis menuju 11 bus yang telah disiapkan. Rombongan pertama merupakan terduga pelaku berjenis kelamin perempuan. Kemudian dilanjutkan dengan klaster laki-laki.



Para terduga pelaku terlihat memakai masker penutup wajah dan mereka berjalan dengan menunduk menghindari jepretan kamera awak media. Mereka dibawa ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Imigrasi dan Kantor Imigrasi Pusat, Kuningan, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, dalam penggerebekan ini, polisi menangkap 321 WNA dari negara seperti Vietnam, China, Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, Kamboja. Polisi sudah menetapkan 275 di antaranya sebagai tersangka.

Para pelaku dijerat denga Pasal 426 dan atau Pasal 607 juncto Pasal 20 dan atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan makroekonomi dan perubahan lanskap industri teknologi informasi (TI) mendorong lonjakan kasus kebangkrutan di kalangan perusahaan swasta di Amerika Serikat sepanjang 2025.

Berdasarkan data S&P Global Market Intelligence, terdapat 30 permohonan pailit dari perusahaan TI swasta AS dengan total kewajiban mencapai US$2,46 miliar untuk tahun kedua berturut-turut. Separuh dari total pengajuan tersebut berasal dari perusahaan perangkat lunak aplikasi.

Salah satu kasus terbesar adalah Anthology Inc. yang mengajukan kebangkrutan pada September 2025. Perusahaan penyedia teknologi pendidikan berbasis software-as-a-service (SaaS) itu kemudian merampungkan restrukturisasi dan keluar dari Bab 11 sebelum berganti nama menjadi Blackboard pada Maret 2026.

Memasuki kuartal I/2026, sektor ini masih mencatat pengajuan baru, yakni dari Archblock Inc. dan Gas Pos Inc., yang masing-masing bergerak di bidang solusi blockchain serta sistem point-of-sale.

Sementara itu, sepanjang 2025, hanya dua emiten yang tercatat di bursa mengajukan kebangkrutan dengan total kewajiban US$100,7 juta, tertinggi sejak 2023. Keduanya adalah Wolfspeed Inc. dan DZS Inc.

Analisis ini mencakup perusahaan publik maupun swasta dengan ambang batas aset atau kewajiban tertentu, termasuk pengajuan pailit sukarela.

Senior Managing Director di FTI Consulting, Justin Eisenband, menilai tekanan pailit di antara perusahaan TI AS berasal dari kombinasi faktor makro dan dinamika spesifik industri. Salah satu pemicu terbesar adalah tingginya biaya modal, terutama bagi perusahaan yang melakukan pembiayaan pada periode 2021–2022 dengan skema utang berbunga mengambang.

Kenaikan suku bunga membuat beban bunga melonjak dan mempersempit ruang likuiditas. “Selama ada struktur bunga atau pertumbuhan yang tidak sesuai ekspektasi, bisa banyak struktur modal yang terlalu sarat utang,” ujar Eisenband, dikutip dari S&P Global, Kamis (23/4/2026).

Dari sisi kinerja, perusahaan perangkat lunak swasta juga mengalami perlambatan pertumbuhan yang signifikan. Jika pada awal 2022 pertumbuhan pendapatan bisa mencapai 30%–35%, maka pada akhir 2025 hanya berada di kisaran 10%–15%.

Meski margin EBITDA mulai membaik hingga sekitar 10%, perlambatan tersebut tetap menekan valuasi. Rasio valuasi terhadap pendapatan berulang tahunan turun menjadi 5–6 kali dari sebelumnya sekitar 10 kali. Perusahaan yang sebelumnya dinilai dengan asumsi ekspansi agresif kini dipaksa untuk segera mencapai profitabilitas.

"Profitabilitas meningkat, tetapi laju pertumbuhan melambat. Valuasi turun berdasarkan pertumbuhan pendapatan yang lebih lambat," tutur Eisenband.

Penurunan valuasi ini juga berdampak pada berkurangnya minat investor atau sponsor untuk menyuntikkan modal tambahan, sehingga perusahaan dengan tingkat utang tinggi makin berisiko menjalani restrukturisasi.

Eisenband memprediksi tantangan sektor TI masih berlanjut. Investasi pada kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence menjadi kebutuhan sekaligus tekanan baru.

Dia berpandangan perusahaan TI harus mengalokasikan dana untuk mengembangkan produk berbasis AI dan memodernisasi teknologi di tengah perubahan model penetapan harga yang justru menekan pendapatan.

Selain itu, biaya akuisisi pelanggan meningkat, sementara pertumbuhan pelanggan baru melambat. Upaya meningkatkan pendapatan dari pelanggan eksisting pun menghadapi kendala karena banyak perusahaan melakukan konsolidasi platform dan efisiensi belanja teknologi.

Eisenband memperkirakan aktivitas restrukturisasi akan tetap tinggi, meski tidak seluruhnya berujung pada kebangkrutan formal. Transaksi merger dan akuisisi (M&A) dinilai menjadi alternatif bagi perusahaan yang mengalami tekanan keuangan.

“Seiring valuasi dan munculnya penetapan harga yang realistis, lebih banyak perusahaan mungkin akan bertransaksi dengan valuasi lebih rendah daripada melalui proses kepailitan,” katanya.

JAKARTA - Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025 Irvian Bobby Mahendro mengklaim menerima intimidasi. Hal itu ia terima sejak di dalam rutan.

Hal itu Bobby sampaikan saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker, Senin (20/4/2026). Diketahui, Bobby juga salah satu dari total 11 terdakwa perkara tersebut.

"Jadi tekanan dan intimidasi yang saya diterima oleh saya, sudah mulai dari sejak saya berada di rutan," kata Bobby.

Ia menjelaskan, dirinya sempat dipindah lokasi penahanan dari rutan Gedung Merah Putih ke rutan Gedung C1 atau gedung KPK lama. Pada momen itu, ia mendapat informasi keluarganya dihubungi istri salah satu terdakwa.

"Hari berikutnya adalah kunjungan, dari kunjungan tersebut orang tua saya, ibu saya datang dan menyampaikan bahwa beliau dihubungi oleh istri terdakwa Immanuel dan meminta bahwa saya untuk tidak ngomong apa-apa," ujarnya.

"Saya sampaikan ke ibu saya, bahwa tenang aja saya akan menyampaikan apa yang fakta yang sebenar-benarnya akan saya sampaikan di depan majelis terhormat," sambungnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Terdakwa kasus dugaan mark up pembuatan video profil sejumlah desa di Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu mengaku mendapatkan intimidasi dari oknum jaksa dan menyebut ada pihak yang teganggu.

Dia menceritakan bahwa oknum jaksa tersebut menghampiri dirinya di Rutan dengan memberikan brownies cokelat. Jaksa itu, katanya, meminta Amsal mengikuti alur pengadilan dan tidak perlu ribut-ribut karena ada pihak yang terganggu.

"Saya pernah mendapatkan intimidasi oleh jaksa secara langsung yang memberikan saya sekotak bronis cokelat. Dengan pesan dia ngomong langsung dengan saya di rutan ini, 'Udah ikutin saja alurnya, gausah ribut-ribut tutup konten-konten itu. Ada yang teganggu'," katanya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III, Senin (30/3/2026).

Di depan Komisi III, dia tampak menangis serta mengaskan dirinya menolak 'sogokan' tersebut. Amsal menyebut akan terus memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja di industri ekonomi kreatif.

Dia menekankan tidak takut untuk melawan agar keadilan dapat ditegakkan dan tidak ada ada lagi pekerja yang mendapatkan tindakan serupa.

"Saya sampaikan ini adalah suara anak-anak muda yang berani untuk tetap bersuara walau mendapat tekanan. Saya bilang tidak, saya akan tetap lawan. Biarkan saya jadi satu-satunya pekerja kreatif yang dikriminalisasi dan diintimidasi, biarkan saya yang terakhir, pimpinan (Komisi III DPR RI)," tandasnya.

Dalam momen yang sama, Ketua Komisi III, Habiburokhman meminta Majelis Hakim memvonis bebas Amsal. Jika tidak diputus bebas, ujarnya, setidaknya Amsal memperoleh hukuman ringan dengan berlandaskan nilai-nilai hukum berkeadilan khususnya bagi pekerja di bidang ekonomi kreatif.

"Komisi III DPR RI menyerukan agar Majelis Hakim dalam perkara saudara Amsal Christy Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas atau setidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan serta menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat termasuk dari pekerjaan industri kreatif," katanya.

Perkara yang sudah mendekati putusan persidangan, Habiburokhman juga menyatakan penangguhan penahan dengan jaminan Komisi III DPR RI.

"Komisi III DPR RI mengajukan agar saudara Amsal Christy Sitepu diberikan penangguhan penahanan dengan Komisi III DPR RI sebagai penjamin," tandas Habiburokhman.

Dalam perkara ini, Amsal dituntut 2 tahun penjara, denda Rp50 juta, dan pengembalian uang Rp202 juta. Jaksa menyatakan Amsal diduga menggelembungkan dana berupa pembuatan ide konten, pengadaan clip-on, proses editing, dubbing, dan cutting. Menurut Jaksa, item tersebut seharusnya bersifat gratis atau Rp0, sehingga tidak perlu dianggarkan.

JAKARTA - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menyayangkan kegaduhan terkait mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut yang sempat menjadi tahanan rumah. Setelah Gus Yaqut kembali ditahan di rutan, ia mendesak KPK segera merampungkan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji agar segera pembuktian di ruang sidang.

"KPK yang sudah menyadari kesalahannya haruslah mempercepat kasus kuota haji agar segera dibawa ke pengadilan agar publik secara transparan bisa melihat hasil kerja KPK dalam kasus itu," kata Yudi dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Rabu (25/3/2026).

Menurut Yudi, permohonan tahanan rumah yang dikabulkan terhadap Gus Yaqut akan memantik tahanan lain mengajukan hal yang serupa. Ia menilai, KPK tidak perlu lagi mengabulkan hal tersebut.

"KPK harus melakukan moratorium bahwa peralihan jenis tahanan ini tidak akan dilakukan oleh KPK kedepannya dan akan kembali menolak semua permohonan tersangka yang ditahan," ujarnya.

Diketahui, Gus Yaqut sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk kembali menjadi tahanan rutan setelah melakukan cek kesehatan di RS Polri Kramat Jati. Awalnya, KPK menahan Gus Yaqut pada 12 Maret 2025.

Lima hari berselang, keluarga Gus Yaqut mengajukan permohonan tahanan rumah. Tepat sepekan dari penahanan yakni 19 Maret 2026, Gus Yaqut kemudian keluar dari rutan KPK untuk menjadi tahanan rumah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalihkan lagi penahanan tersangka dugaan korupsi kuota haji Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) menjadi tahanan Rutan KPK, Senin (23/3/2026). Sebelumnya, status tahanan rumah yang disandang mantan Menteri Agama itu menjadi kontroversi di ruang publik.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pengalihan penahanan tersebut masih disertai serangkaian pemeriksaan kesehatan terhadap yang bersangkutan. Dia tidak merinci kapan tepatnya Yaqut akan dialihkan ke tahanan Rutan KPK.

“Saat ini, pemeriksaan kesehatan oleh dokter masih berlangsung di RS Bhayangkara TK I R Said Sukanto, Jakarta Timur,” ujar Budi, Senin (23/3/2026).

Pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan medis sebelum proses penahanan di Rutan KPK sepenuhnya dilanjutkan. “Kita sama-sama tunggu hasil tes kesehatan,” ucapnya.

Dia memastikan proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tetap berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. KPK terus melengkapi berkas penyidikan untuk segera dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Dalam kesempatan itu, KPK juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang terus mengawal penanganan perkara tersebut. Pihaknya akan terus memberikan pembaruan perkembangan kasus Gus Yaqut.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terus mengawal dan mendukung KPK dalam penanganan perkara ini,” ucap Budi.

JAKARTA - Peralihan dari tahanan rutan ke tahanan rumah eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut disebutkan sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Hal itu sebagaimana disampaikan Pengacara Gus Yaqut, Dodi S. Abdulkadir.

"Seluruh prosedur pengalihan sudah dipenuhi sesuai ketentuan," kata Dodi Senin (23/3/2026).

Dodi tidak menjelaskan secara gamblang alasan permohonan keluarga Gus Yaqut sehingga dikabulkan menjadi tahanan rumah. Doi hanya menyinggung sikap kooperatif kliennya.

"Tentunya KPK yang paling mengetahui mengenai pertimbangan penentuan tahanan rumah bagi Pak Yaqut, sebagai catatan bahwa Pak Yaqut selalu bersikap kooperatif dan mendukung upaya penegakan hukum KPK," ujarnya.

Diketahui, status penahanan Yaqut Cholil Qoumas mendadak berubah. Dari sebelumnya ditahan di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini dia menjadi tahanan rumah sejak Kamis (19/3/2026).

Perubahan ini sekaligus menjawab misteri ketidakhadirannya saat Salat Idul Fitri 1447 Hijriah bersama para tahanan KPK di Gedung Merah Putih, Sabtu (21/3/2026).

Lihat video: KPK Bongkar Pihak yang Meminta Yaqut Cholil Qoumas Jadi Tahanan Rumah



Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan pengalihan status tersebut. “Benar, penyidik melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka saudara YCQ, dari penahanan di Rutan KPK menjadi tahanan rumah, sejak hari Kamis,19 Maret 2026 malam kemarin,” katanya.

Budi mengungkapkan, keputusan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan keluarga Yaqut yang diajukan sejak 17 Maret 2026. Permohonan tersebut kemudian dikaji secara menyeluruh oleh penyidik sebelum akhirnya dikabulkan.

“Atas permohonan tersebut kemudian ditelaah dan dikabulkan dengan pertimbangan sesuai Pasal 108 ayat (1) dan (11), Undang-undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP,” ujarnya.

Meski kini menjalani tahanan rumah, KPK menegaskan pengawasan terhadap Yaqut tidak akan longgar. Lembaga antirasuah itu memastikan pengawasan dilakukan secara ketat selama proses hukum berlangsung.

JAKARTA - KeputusanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bermain api dengan mengalihkan eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut menjadi tahanan rumah. Hal itu sebagaimana disampaikan eks Penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap.

"KPK bermain api terkait pengalihan penahanan Yaqut dari Tahanan Rutan menjadi tahanan rumah," kata Yudi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/3/2026).

Yudi menyatakan, KPK seharusnya bekerja keras merampungkan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji agar segera digulir di ruang sidang setelah menahan yang bersangkutan, bukan malah menjadikannya sebagai tahanan rumah.

Terlebih kata Yudi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menghitung kerugian negara akibat perkara tersebut yang ditaksir mencapai lebih dari setengah triliun. "Menurut saya ini sangat janggal dan KPK harus mencabut (tahanan rumah)," ujarnya.

Diketahui, Status penahanan Yaqut Cholil Qoumas mendadak berubah. Dari sebelumnya ditahan di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini dia menjadi tahanan rumah sejak Kamis (19/3/2026).

Perubahan ini sekaligus menjawab misteri ketidakhadirannya saat Salat Idul Fitri 1447 Hijriah bersama para tahanan KPK di Gedung Merah Putih, Sabtu (21/3/2026).

Lihat video: Heboh di Media Sosial! Yaqut Cholil Qoumas Dikabarkan Tahanan Rumah



Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan pengalihan status tersebut. “Benar, penyidik melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka saudara YCQ, dari penahanan di Rutan KPK menjadi tahanan rumah, sejak hari Kamis (19/3) malam kemarin,” katanya.

Budi mengungkapkan, keputusan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan keluarga Yaqut yang diajukan sejak 17 Maret 2026. Permohonan tersebut kemudian dikaji secara menyeluruh oleh penyidik sebelum akhirnya dikabulkan.

“Atas permohonan tersebut kemudian ditelaah dan dikabulkan dengan pertimbangan sesuai Pasal 108 ayat (1) dan (11), Undang-undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP,” ujarnya.

Meski kini menjalani tahanan rumah, KPK menegaskan pengawasan terhadap Yaqut tidak akan longgar. Lembaga antirasuah itu memastikan pengawasan dilakukan secara ketat selama proses hukum berlangsung.