Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mendapat sorotan dari Komisi XII DPR RI. Sebab hingga per 11 Juni 2026, realisasi anggaran kementerian ini baru terserap 44,71% dari total alokasi anggaran 2026 sebesar Rp852,00 miliar.

Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari mengingatkan Kementerian Investasi Hilirisasi/BKPM untuk memerhatikan serapan anggaran tahun ini. Pasalnya, Ratna menilai serapan anggaran hingga bulan keenam 2026 belum maksimal.

“Kalau kita melihat evaluasi kinerja, serapan anggarannya belum maksimal. Tolong ini juga menjadi catatan untuk ke depan,” kata Ratna dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Investasi Hilirisasi/BKPM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Selain itu, anggota Fraksi PKB itu juga menyoroti serapan anggaran program penanaman modal dan hilirisasi yang baru terealisasi sebesar Rp152,12 miliar atau 37,47% dari total alokasi anggaran 2026. Untuk itu, dia mendorong Kementerian Investasi Hilirisasi/BKPM agar semakin meningkatkan kinerjanya hingga akhir tahun ini.

Serapan anggaran yang masih minim turut mendapat sorotan dari Fraksi Golkar. Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana dalam kesempatan itu meminta penjelasan dari kementerian tersebut untuk menjabarkan langkah-langkah strategis guna memastikan alokasi anggaran tahun ini dapat terserap seluruhnya.

“Nanti bisa dijelaskan kira-kira apa langkah-langkah strategi untuk memastikan bahwa untuk the remaining budget itu akan bisa diserap 100% Pak, dalam sisa masa bulan yang enam bulan ini,” ujar Dewi.

Untuk diketahui, Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Mohammad Rudy Salahuddin mengungkapkan bahwa realisasi anggaran kementerian per 11 Juni 2026 mencapai sebesar Rp380,94 miliar atau 44,71% dari total alokasi Rp852,00 miliar. Realisasi tersebut termasuk outstanding contract.

Rudy menuturkan, realisasi tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp228,83 miliar atau 51,30% dari alokasi anggaran sebesar Rp446,03 miliar dan program penanaman modal dan hilirisasi sebesar Rp152,12 miliar atau 37,47% dari alokasi anggaran sebesar Rp405,97 miliar.

“Dengan demikian, sisa anggaran yang masih tersedia untuk mendukung pelaksanaan program dari kegiatan dan kegiatan sampai dengan akhir tahun 2026 sebesar Rp471,06 miliar atau 55,29% dari total alokasi anggaran,” tutur Rudy.

Meskipun dihadapkan pada berbagai dinamika penyesuaian kebijakan fiskal, efisiensi belanja, dan perubahan alokasi anggaran sepanjang 2026, dia meyakini bahwa pihaknya akan terus berupaya mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Selain itu, pihaknya juga berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, khususnya dalam mendukung pencapaian target realisasi investasi 2026 dan percepatan program hilirisasi.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengusulkan penambahan anggaran 2027 ke DPR RI sebesar Rp578 miliar.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan usulan penambahan anggaran itu untuk mendukung pencapaian target realisasi investasi dari Penyertaan Modal Asing (PMA) dan Penyertaan Modal Dalam Negeri (PMDN) pada 2027 sebesar Rp2.322 triliun, naik 13,8 persen dari 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.

Rosan mengungkap pihaknya sudah mengusulkan pagu anggaran 2027 dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2027 sebesar Rp2,19 triliun.

Berdasarkan Surat Bersama Pagu indikatif Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B-385/D.9/PP.04.03/05/2026 dan Menteri Keuangan Nomor S-228/MK.03/2026 tanggal 7 Mei 2026, pagu indikatif yang tercantum sebesar Rp625,14 miliar.

"Pagu indikatif tahun anggaran 2027 yang kami terima adalah sebesar Rp625,14 miliar atau turun 37,6 persen dari alokasi anggaran tahun 2026. Angka ini baru memenuhi 52 persen kebutuhan kementerian sebesar Rp1,2 triliun secara minimal," ujar Rosan.

Oleh karena itu, ia mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp578,93 miliar agar bisa mencapai kebutuhan minimal anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2027 dapat terpenuhi sebesar Rp1,2 triliun.

[Gambas:Youtube]

Dengan rincian, program dukungan manajemen sebesar Rp579,94 miliar serta program penanaman modal dan hilirisasi sebsar Rp624,12 miliar.

Ada enam program strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada 2027. Salah satu programnya adalah pengembangan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).

BKPM berencana mengembangkan OSS V2.0 yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), big data, dan blockchain. Pengembangan ini ditujukan untuk meningkatkan akurasi, transparansi, serta keandalan sistem perizinan investasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp578,93 miliar untuk tahun anggaran 2027, sehingga total anggaran kementerian menjadi Rp1,20 triliun.

Usulan tersebut diajukan seiring dengan meningkatnya target realisasi investasi 2027 yakni Rp2.322 triliun atau 13,8% lebih tinggi dari target 2026 yang sebesar Rp2.041,3 triliun.

Rosan menyampaikan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mulanya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,19 triliun guna mendukung pencapaian target tersebut. Kendati begitu, pagu indikatif tahun anggaran 2027 yang diterima kementerian tersebut jauh lebih rendah dibandingkan alokasi anggaran 2026.

“Pagu indikatif tahun anggaran untuk 2027 yang kami terima pada saat ini adalah sebesar Rp625,14 miliar atau turun 37,6% dari alokasi anggaran tahun 2026,” ungkap Rosan dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Guna memenuhi 52% kebutuhan minimal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yakni sebesar Rp1,20 triliun, Rosan mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp578,93 miliar untuk tahun anggaran 2027.

Secara detail, total anggaran sebesar Rp1,20 triliun itu akan digunakan untuk dukungan manajemen sebesar Rp579,94 miliar dan penanaman modal dan hilirisasi Rp624,12 miliar.

“Kami berharap tentunya dukungan dan pertimbangan Pimpinan serta Anggota Komisi XII yang terhormat agar tambahan anggaran sebesar Rp578,93 miliar sesuai dengan kebutuhan minimal anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2027,” usul Rosan.

Akselerasi Program Prioritas

CEO Danantara itu melanjutkan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi berkomitmen melanjutkan program strategis 2026 dan mengakselerasi agenda prioritas 2027.

“Hal ini memperkuat ekosistem investasi, meningkatkan kebudayaan perusahaan serta mendukung pemerataan pembangunan dan hilirisasi nasional,” tuturnya.

Setidaknya, terdapat enam program strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi pada 2027 yakni kemudahan layanan investasi langsung konstruksi (KLIK), perencanaan kebijakan penanaman modal, dan pengembangan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).

Selanjutnya, peningkatan dan integrasi rencana detail tata ruang (RDTR), pengembangan Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) dan Customer Relationship Management (CRM), serta terwujudnya ekosistem hilirisasi nasional dalam rangka peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan realisasi investasi di sektor hilirisasi.

Pemerintah akan membangun jalan tol sepanjang sekitar 80 kilometer yang menghubungkan Trans Sumatra dengan Pelabuhan Tanjung Carat di Sumatra Selatan.

Pembangunan tol ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman Rencana Kerja Sama Integrasi Pembangunan Jalan Tol Menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat.

Penandatanganan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, PT Hutama Karya (Persero), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan proyek ini menelan investasi sekitar Rp26 triliun.

"Kalau total angkanya kurang lebih sekitar Rp26 triliun untuk pembangunan tol ini sendiri," ujar Todotua usai acara penandatangan di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rabu (13/5).

Ia menjelaskan proyek ini merupakan lanjutan dari backbone Jalan Tol Trans Sumatera yang saat ini telah terhubung hingga Sumatera Selatan dan ditargetkan mencapai Jambi pada akhir tahun ini.

Tol baru ini akan menjadi jalan menuju Pelabuhan Tanjung Carat yang dimulai dari gerbang tol Betung.

"Jadi ini dari nanti backbone Tol Sumatra itu direncananya di pintu tol Betung, itu akan ada interline lagi tol yang menuju ke Tanjung Carat itu kurang lebih sekitar 80 kilometer tolnya," ujar Todotua.

Pembangunan tol ini akan dilakukan paralel dengan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat.

Todotua menyebut Hutama Karya akan menjadi pelaksana pembangunan jalan tol, sedangkan Pelindo bertugas untuk pelabuhannya.

Sejumlah BUMN ikut menandatangani MoU ini karena mereka akan menjadi pengguna jasa tol dan pelabuhan tersebut, termasuk PT Bukit Asam.

"Salah satunya yang ikut tanda tangan di sini adalah Bukit Asam, di mana memang saat ini kalau kita lihat dalam beberapa tahun itu Bukit Asam itu volume (produksi, red) itu memang relatif sulit untuk naik karena memang alur keluarnya ini yang memang cukup menjadi tantangan," jelas Todotua.

Ia berharap keberadaan tol dan pelabuhan baru dapat meningkatkan volume distribusi komoditas seperti batu bara, karet, dan sawit dari Sumatra Selatan.

Selain meningkatkan volume distribusi barang, proyek ini juga diharapkan dapat menekan biaya logistik.

Pemerintah menargetkan konstruksi proyek tol dan pelabuhan bisa dimulai tahun ini.

"Ini sebenarnya tinggal melakukan kegiatan pembebasan lahan dan memulai konstruksi. Kita harapkan dalam waktu dekat setidaknya di tahun ini rencana programnya ini sudah bisa kita mulai untuk konstruksi," ujar Todotua.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai surat keluhan Kamar Dagang China di Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto terkait iklim investasi sebagai masukan yang wajar di tengah tantangan investasi yang dihadapi pelaku usaha asing di Tanah Air.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, pemerintah memandang masukan dari investor sebagai hal positif untuk perbaikan iklim usaha nasional.

“Itu hal yang wajar-wajar saja,” ujarnya di kantor BKPM, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, surat tersebut harus direspons secara positif lantaran memberikan catatan ihwal tantangan yang dihadapi Indonesia. Apalagi, Kamar Dagang China memberikan masukan terhadap tantangan tersebut.

“Mereka melihat kondisionalnya ada catatan yang menjadi tantangan di negara ini dan memberikan masukan kepada pemerintah. Kami anggap itu sesuatu yang positif,” ungkapnya.

Meski begitu, Todotua enggan berkomentar lebih jauh saat ditanya apakah surat tersebut berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap iklim investasi Indonesia.

Sebelumnya, Kamar Dagang China di Indonesia mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo yang berisi keluhan atas berbagai kebijakan dan praktik penegakan hukum yang dinilai memberatkan perusahaan asal Negeri Panda. Dalam surat tersebut, pengusaha China mengaku menghadapi kebijakan yang terlalu ketat, penegakan hukum berlebihan, hingga dugaan pemerasan oleh oknum aparat.

Kamar dagang tersebut menyebut kondisi itu telah mengganggu operasional bisnis dan merusak kepercayaan investasi jangka panjang perusahaan-perusahaan China di Indonesia.

Ada enam persoalan utama yang disorot pengusaha China dalam surat itu. Mulai dari kenaikan pajak dan royalti mineral, kebijakan retensi devisa hasil ekspor sumber daya alam, pemangkasan kuota produksi bijih nikel, pengetatan penegakan hukum kehutanan, penangguhan proyek-proyek strategis, hingga pengawasan visa kerja yang dinilai semakin ketat.

Keluhan juga diarahkan pada kenaikan harga patokan mineral bijih nikel serta revisi kebijakan harga mineral yang dinilai memicu lonjakan ongkos produksi hingga 200%. Pengusaha China menyebut kondisi itu berisiko mengganggu investasi, ekspor, hingga keberlangsungan lapangan kerja di rantai industri nikel nasional.

Dalam surat tersebut, para investor China tetap menyatakan optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Namun, mereka meminta pemerintah menjaga stabilitas kebijakan, memperjelas standar penegakan hukum, serta memperbaiki mekanisme komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha.

Presiden Prabowo Subianto menandatangani kerja sama ekonomi senilai US$22 miliar atau sekitar Rp370 triliun dengan Jepang dalam kunjungan resminya pekan ini.

Penandatanganan dilakukan dalam sesi bisnis pada forum ekonomi Indonesia-Jepang di Tokyo. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan kesepakatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda kunjungan presiden.

"Tadi Bapak Presiden menghadiri acara business session yang pada kali ini ditandatangani sekitar US$22 miliar kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Jepang," ujar Sugiono dalam keterangan resmi di Tokyo, Senin (30/3).

Menurut Sugiono, kerja sama ini berlangsung di tengah fokus pemerintah pada agenda transformasi ekonomi. Pemerintah, kata dia, juga tengah melakukan penyederhanaan regulasi untuk mendorong iklim investasi dan kegiatan usaha yang lebih kondusif.

Ia menambahkan kesepakatan tersebut mencerminkan berlanjutnya interaksi ekonomi antara kedua negara dalam berbagai sektor.

"Ini menunjukkan bahwa hubungan yang tercipta di bidang ekonomi juga semakin intens. Dan juga tadi disampaikan oleh Bapak Presiden dalam sambutannya bahwa Indonesia pada prinsipnya melakukan sebuah transformasi khususnya di bidang ekonomi," ujar Sugiono.

Dalam kesempatan sama, Prabowo menyampaikan kerja sama ekonomi dengan Jepang telah berlangsung dalam jangka panjang dengan keterlibatan perusahaan Jepang di sejumlah sektor di Indonesia.

"Jepang merupakan mitra yang sangat penting bagi Indonesia. Hubungan ekonomi kedua negara telah terjalin selama puluhan tahun, ditandai dengan partisipasi perusahaan-perusahaan Jepang di berbagai sektor ekonomi Indonesia," ujar Prabowo.

Ia juga menyinggung arah kebijakan Indonesia yang tengah mendorong transisi energi sebagai bagian dari perubahan struktur ekonomi nasional.

Selain itu, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia tetap membuka peluang kerja sama dengan berbagai negara dalam kerangka politik luar negeri bebas aktif.

"Situasi geopolitik global saat ini menunjukkan bahwa negara-negara yang mampu menjaga hubungan baik dengan semua pihak sejatinya menjalankan kebijakan yang rasional. Dalam konteks ini, Indonesia memandang hubungan dengan Jepang sebagai hal yang sangat penting," ujarnya.

Jepang merupakan salah satu investor asing utama di Indonesia dengan investasi yang tersebar di sektor manufaktur, termasuk otomotif dan elektronik, serta infrastruktur dan properti.

Sepanjang 2025 lalu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mencatat Jepang menduduki peringkat ke-5 negara dengan porsi investasi asing terbesar senilai US$3,1 miliar atau sekitar Rp52,7 triliun (asumsi kurs rupiah Rp17 ribu per dolar AS).

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi di sektor hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun sepanjang 2025.

Angka itu naik 43,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hilirisasi menyumbang 30 persen total realisasi investasi 2025 yang sebesar Rp1.931 triliun.

"Hilirisasi berkontribusi kurang lebih 30,2 persen dari total capaian 2025 ini," ujar Menteri Investasi Rosan Roeslani dalam konferensi pers di kantor Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Kamis (15/1).

Sektor mineral masih jadi penyumbang terbesar. Investasi hilirisasi di sektor mineral sebesar Rp 373 triliun. Kemudian, disusul perkebunan dan kehutanan Rp144,5 triliun, minyak dan gas bumi Rp60 triliun serta perikanan dan kelautan Rp6,4 triliun.

Secara total, realisasi investasi mencapai Rp1.931,2 triliun sepanjang 2025 atau 101,3 persen dari target Rp1.905,6 triliun.

Angka tersebut tumbuh 12,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya (year on year/ yoy).

"Target investasi 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun alhamdulillah tercapai, bahkan lebih sedikit dari target yang dicanangkan," ucap Rosan.

IDXChannel -Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan defisit APBN per Desember 2025 sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) tidak memengaruhi minat investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM, Nurul Ichwan, menyampaikan investor pada dasarnya tidak terlalu mencemaskan isu defisit fiskal, karena keputusan investasi lebih banyak ditentukan oleh potensi pasar dan efisiensi bisnis di dalam negeri.

Menurutnya, saat mempertimbangkan investasi di Indonesia, pelaku usaha global lebih fokus pada kekuatan permintaan domestik, daya beli masyarakat, serta peluang ekspor yang dapat diciptakan dari basis produksi di Tanah Air.

Selain itu, kedekatan Indonesia dengan sumber bahan baku dan pasar regional menjadi faktor penting yang meningkatkan daya saing biaya.

"Efisiensi yang bisa dimunculkan oleh Indonesia karena kedekatan dengan pasar, bahan baku, serta keunggulan regulasi yang ada justru menjadi nilai positif bagi investor," ujarnya saat ditemui di Wisma Danantara, Jumat (9/1/2026).

Ia menjelaskan, isu apakah produk hasil investasi akan diserap melalui proyek pemerintah atau belanja negara bukanlah faktor utama dalam perhitungan investor. Pemerintah hanyalah salah satu alternatif pasar, bukan satu-satunya penopang keberlanjutan usaha.

"Tidak selalu negara yang harus menyerap produk-produk mereka. Investor melihat market secara lebih luas, baik domestik maupun ekspor," katanya.

Dengan pendekatan tersebut, Nurul Ichwan menilai komitmen pemerintah menjaga disiplin fiskal melalui defisit APBN maksimal 3 persen justru memperkuat kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi makro Indonesia. Stabilitas fiskal dinilai penting untuk menjaga iklim investasi yang kondusif dalam jangka panjang.

Pemerintah menargetkan peningkatan realisasi investasi melalui percepatan hilirisasi, penguatan kawasan industri, serta penyederhanaan perizinan berusaha. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong arus investasi baru meskipun ruang fiskal tetap dijaga ketat.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) optimistis mampu mencapai target investasi sebesar Rp2.100 triliun sepanjang 2026 lewat kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di World Economics Forum (WEF) di Davos, Swiss.

Deputi Bidang Promosi dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Nurul Ichwan, menjelaskan BPI Danantara perdana mengikuti forum ekonomi berskala global. Sovereign Wealth Fund (SFW) Indonesia itu diyakini bakal mampu menjadi alat tawar pemerintah untuk menjaring kerja sama investasi dari berbagai negara ke Indonesia.

"Tahun 2026 ini kami diberi target Rp2.100 triliun untuk realisasi investasi, dan dimulai dari kegiatan WEF di Davos ini. Satu hal yang kita punya dalam pertimbangan investor adalah stabilitas. Indonesia ini negara besar, dengan kekayaan yang luar biasa, dan punya stabilitas yang luar biasa," ujarnya dalam media briefing di Kantor Danantara, Jumat (9/1/2026).

Nurul Ichwan mengaku pemerintah punya misi khusus dalam penyelenggaraan WEF 2026, yaitu mempromosikan BPI Danantara. Sehingga diharapkan negara lain setidaknya mengetahui bahwa Indonesia telah memiliki SWF yang siap dikerjasamakan untuk kepentingan pembangunan negara.

Menurutnya, Indonesia akan menjadi global supply chain global meski di tengah gejolak geopolitik yang belakangan terjadi. Kondisi inilah yang diyakini membuat perekonomian Indonesia cenderung stabil meski terjadi dinamika global. Sebab beberapa komoditas dari Indonesia akan tetap dibutuhkan banyak negara meskipun konflik tengah berlangsung. Seperti batubara, bauksit, nikel, dan komoditas lainnya.

"Kalau orang bertanya, Indonesia ekonominya bisa tetap tumbuh. Sebenarnya apa sih bahan bakarnya, punya apa sih sebenarnya Indonesia? Jawabannya, kita masih punya batu bara, karena kita masih punya nikel, gas, bauksit, dan banyak hal yang lainya," kata Nurul Ichwan.

"Memang itu bukan duit, tapi global akan membutuhkan suplai itu dari Indonesia. Kita masih punya cadangan itu, jadi itu logis yang ada di Indonesia. Jadi kondisi dunia seperti apapun, hampir bisa dipastikan Indonesia is going to be a part of this global supply chain," tambahnya.

Menurut Nurul Ichwan, kombinasi antara cadangan sumber daya alam, jumlah populasi yang besar, hingga stabilitas politik yang terjaga, akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki prospek investasi bagus ke depannya dan dilirik oleh banyak negara.

Managing Director Global Relations and Governance Danantara Indonesia, Mohamad Al-Arief, menambahkan WEF merupakan ruang strategis untuk menjembatani antara kepentingan nasional dan pembangunan ekonomi. Sebab, forum ini akan menjadi akses bagi Danantara dikenal oleh banyak negara dan membangun hubungan bisnis dengan negara lain.

"Kami melihat ini suatu kesempatan strategis. Tentu sektor strategis yang menjadi prioritas kami, adalah yang menjadi pembangunan nasional. Seperti transisi energi, ketahanan pangan, dan pengembangan industri yang bernilai tambah," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

Badan Pusat Statistik (BPS) resmi merilis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai pembaruan atas KBLI 2020 pada Jumat (19/12).

Pembaruan ini dilakukan untuk memastikan pencatatan aktivitas ekonomi di Indonesia tetap relevan dengan dinamika ekonomi global, terutama terkait transformasi ekonomi digital dan mitigasi perubahan iklim. BPS menegaskan bahwa pembaruan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi dunia usaha.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa KBLI berfungsi sebagai instrumen statistik untuk merekam aktivitas ekonomi. "Pembaharuan KBLI merupakan kegiatan reguler yang dilakukan 5 tahun sekali, agar instrumen statistik untuk mencatat dan mengklasifikasikan aktivitas ekonomi sesuai perkembangan aktivitas ekonomi terkini. Pembaruan ini justru memberi kejelasan atas berbagai aktivitas ekonomi baru yang berkembang dan belum tercakup sebelumnya, bukan menghambat dunia usaha," jelas Amalia melalui keterangan tertulis di Jakarta (26/12).

KBLI 2025 disusun sebagai respons atas munculnya aktivitas ekonomi dan model bisnis baru, serta kebutuhan agar statistik ekonomi Indonesia tetap sejalan dengan standar internasional. Penyempurnaan ini mengacu pada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revisi 5 yang direkomendasikan oleh Komisi Statistik PBB (UNSC) pada 11 Maret 2024, sehingga data ekonomi Indonesia memiliki keterbandingan secara global.

BPS menegaskan bahwa KBLI yang baru tidak akan membuat ketidakpastian berusaha, karena BPS akan segera mengeluarkan tabel konkordansi antara KBLI 2020 dengan KBLI 2025. Oleh karena itu, perubahan KBLI tidak memengaruhi izin usaha yang telah berjalan.

Untuk mendukung kelancaran implementasi, KBLI 2025 disertai masa penyesuaian selama enam bulan sejak Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 diundangkan.

"BPS akan menyediakan tabel korespondensi antara KBLI 2020 dan KBLI 2025, yang akan disampaikan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai dasar penyesuaian sistem Online Single Submission (OSS) dan tabel korespondensi ini dapat dijadikan acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam memetakan KBLI 2020 dengan KBLI 2025"ujar Amalia.

Penyusunan KBLI 2025 dilakukan melalui proses panjang dan melibatkan banyak pihak. Sejak awal 2024, BPS membuka ruang partisipasi bagi kementerian dan lembaga untuk menyampaikan masukan. Hingga akhir September 2025, sebanyak 31 kementerian dan lembaga terlibat aktif dengan lebih dari seribu usulan penyempurnaan kode yang dibahas secara bertahap.

Dari sisi struktur, KBLI 2025 mengalami penyesuaian dengan bertambahnya jumlah kategori usaha menjadi 22 kategori (A-V), dari sebelumnya 21 kategori (A-U) pada KBLI 2020. Secara keseluruhan, KBLI 2025 mencakup 87 golongan pokok, 257 golongan, 519 subgolongan, dan 1.560 kelompok usaha.

KBLI 2025 juga mengakomodir berbagai aktivitas ekonomi baru, seperti jasa platform digital, konten digital dan ekonomi kreatif, perdagangan dan penyimpanan karbon, energi terbarukan, serta penguatan klasifikasi di sektor jasa keuangan.

Pembaruan KBLI 2025 dinilai mampu memberi kepastian dan kejelasan atas berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang terus berkembang. Dengan klasifikasi lapangan usaha yang lebih adaptif dan relevan, pelaku usaha juga dapat tercatat dengan lebih tepat, sementara pemerintah memiliki data dan statistik yang lebih kuat untuk merumuskan kebijakan.

KBLI 2025 juga akan menjadi acuan utama dalam berbagai kegiatan statistik, termasuk implementasi operasional pada Sensus Ekonomi 2026, pemutakhiran Statistical Business Register (SBR), dan statistik resmi negara lainnya di BPS.

IDXChannel - Realisasi investasi hilirisasi sepanjang Januari-September 2025 tercatat Rp431,4 triliun, meningkat 58,1 persen secara tahunan. Lonjakan tersebut terjadi seiring diperketatnya ekspor bahan mentah sekaligus kewajiban proses pengolahan di dalam negeri.

‎‎Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menegaskan bahwa hilirisasi kini menjadi fondasi utama transformasi ekonomi Indonesia.

“Kita sudah masuk ke kebijakan yang tidak lagi mengizinkan sumber daya alam diekspor dalam bentuk raw material. Setidaknya proses tier pertama harus dilakukan di dalam negeri,” ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (23/11/2025).

Todotua menjelaskan hilirisasi telah menjadi kerangka kebijakan nasional yang dirancang secara strategis oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Pemerintah membangun peta jalan yang memuat 28 komoditas prioritas dalam delapan kelompok besar, dengan tujuan menarik investasi berorientasi ekspor dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi ekonomi nasional.

‎‎Menurut Todotua, kenaikan realisasi investasi tersebut didorong terutama oleh sektor mineral, diikuti perkebunan dan kehutanan, migas, serta perikanan. Dia menilai, capaian itu menandai perubahan struktural dalam komposisi investasi Indonesia.

Todotua menegaskan kekayaan sumber daya alam Indonesia merupakan modal besar yang tidak dimiliki banyak negara. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa dan posisi geopolitik yang berada pada tulang punggung jalur perdagangan global, Indonesia menurutnya memiliki peluang strategis untuk mempercepat industrialisasi.

Dia menambahkan, sektor nikel menjadi salah satu rantai industri yang struktur hilirnya sudah hampir lengkap, mulai dari smelter hingga industri baterai. Pemerintah kini tengah menata hilirisasi bauksit, tembaga, dan timah agar rantai pasok domestik lebih kuat dan tidak bergantung pada pasar luar. Namun, dia juga mengingatkan pembangunan smelter yang tidak terkendali juga berisiko memunculkan overcapacity dan menekan daya saing produk dalam jangka panjang.

‎‎Di sektor energi, pemerintah mempercepat proyek gasifikasi batu bara. Todotua menyebut proyek coal to synthetic gas yang dijalankan Bukit Asam bersama PDN dan Pusri akan diarahkan untuk produksi amonia dan metanol, sekaligus mengurangi impor yang selama ini masih tinggi.

“Impor metanol kita masih 2,2 sampai 3 juta ton, padahal gas dan batubara kita punya. Permintaan meningkat karena program B40 yang membutuhkan campuran metanol dengan CPO. Kita harus mengejar negara seperti China yang 40 persen batu baranya dipakai untuk produk turunan,” katanya.

‎‎Percepatan hilirisasi juga terlihat pada ekosistem yang dikembangkan oleh MIND ID. Di sektor aluminium, proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 telah resmi beroperasi. Ke depan fasilitas yang berada di Mempawah ini akan semakin kuat dengan hadirnya SGAR Fase II dan Smelter Alumunium baru yang saat ini tengah dibangun. Langkah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan alumina dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor.

Di sektor timah, PT Timah Tbk (TINS) tengah mematangkan hilirisasi produk turunan mulai dari solder hingga tin chemicals untuk masuk ke pasar elektronik, otomotif, dan kimia global.

Sementara itu, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) terus memperluas investasi dalam memperkuat produksi nikel matte dan produk turunan berstandar rendah karbon sebagai bagian dari ekosistem baterai kendaraan listrik melalui pengembangan tiga proyek strategis yakni Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa, Morowali, dan Sorowako. Proyek-proyek ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kapasitas produksi nikel sekaligus membangun fondasi bagi ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.

Di sisi lain, PT Freeport Indonesia (PTFI) menyiapkan penguatan hilirisasi tembaga dari Gresik Smelter dan Precious Metals Refinery (PMR), yang menjadi fondasi penting bagi industri listrik, energi terbarukan, dan teknologi global.

‎‎Todotua mengatakan proyek-proyek hilirisasi MIND ID menjadi tulang punggung upaya pemerintah dalam membangun rantai pasok mineral strategis yang menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Pemerintah memperkirakan hilirisasi akan memberikan dampak ekonomi hingga 2040 dengan nilai investasi USD618 miliar dan nilai tambah USD235,9 miliar, potensi ekspor kumulatif mencapai USD857 miliar, dan penciptaan lebih dari tiga juta lapangan kerja.

‎‎“Hilirisasi adalah strategi agar Indonesia tidak lagi berada pada posisi sebagai negara pengekspor bahan mentah, tetapi menjadi pemain utama dalam rantai nilai global,” ujar Todotua.

(Rahmat Fiansyah)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menegaskan capaian diplomasi investasi Indonesia dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi bukti efektivitas strategi proaktif dan kolaboratif pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Melalui berbagai perjanjian investasi internasional, Indonesia berhasil menarik minat investor asing di tengah gejolak ekonomi dunia.

“Diplomasi investasi yang dijalankan pemerintah bersama negara mitra dapat mendorong peningkatan realisasi investasi dan penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui hilirisasi industri sesuai Asta Cita Presiden Prabowo,” ujar Rosan dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

Dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia mencatatkan capaian signifikan dalam diplomasi investasi internasional. Sejumlah perjanjian penting berhasil diselesaikan, antara lain Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), serta Bilateral Investment Treaty (BIT) dengan Kazakhstan dan Timor-Leste.

Keempat perjanjian tersebut menandai langkah konkret Indonesia dalam memperluas pasar dan memperkuat posisi dalam rantai nilai global.

Sementara itu, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Prof. Dr. Tirta Nugraha Mursitama, Ph.D., menyampaikan bahwa keberhasilan penyelesaian CEPA dan BIT tersebut mencerminkan kelincahan diplomasi investasi yang adaptif terhadap dinamika global, sekaligus implementasi dari politik luar negeri bebas aktif. Ia menekankan bahwa melalui pendekatan diplomasi investasi yang progresif dan terukur, Indonesia kini semakin diakui sebagai mitra strategis dalam membangun rantai nilai global yang berkelanjutan.

Namun demikian, kesepakatan CEPA dan BIT ini harus terus dikawal hingga implementasinya dapat berjalan secara efektif dan berkontribusi pada peningkatan realisasi investasi. Dengan pijakan kuat dari hasil kesepakatan tersebut, diplomasi investasi terbukti menjadi instrumen penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Tonggak baru diplomasi ekonomi

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perjanjian investasi internasional, berhasil menuntaskan Investment Protection Agreement dalam kerangka IEU-CEPA. Perjanjian ini ditandatangani pada 23 September 2025, menindaklanjuti kesepakatan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Brussel, pada 13 Juli 2025.

IEU-CEPA disebut sebagai tonggak penting dalam sejarah diplomasi investasi Indonesia. Perjanjian ini menghapus hambatan tarif lebih dari 98 persen pos tarif, menciptakan kawasan ekonomi terintegrasi berpenduduk lebih dari 700 juta jiwa, dan berpotensi menggandakan nilai perdagangan bilateral dari 30 miliar dolar AS menjadi 60 miliar dolar AS.

Selain itu, IEU-CEPA membuka peluang bagi Indonesia untuk menyerap sebagian dari cadangan investasi global Uni Eropa yang mencapai 11.000 miliar dolar AS. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi menyampaikan komitmen Uni Eropa untuk memperluas diversifikasi penanaman modal dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi utama di Asia. Peluang terbesar terletak pada sektor manufaktur bernilai tambah, energi terbarukan, teknologi hijau, dan jasa profesional.

Capaian lain dalam diplomasi investasi setahun terakhir adalah penyelesaian Investment Chapter dalam Indonesia–Canada CEPA (ICA-CEPA), yang ditandatangani 24 September 2025 di Ottawa. Perjanjian ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk peningkatan investasi bilateral, dengan proyeksi tambahan pertumbuhan PDB nasional sebesar 0,12 persen, peningkatan investasi 0,38 persen, serta potensi peningkatan ekspor hingga 11,8 miliar dolar AS.

Pada tahun 2024, investasi langsung Kanada di Indonesia mencapai 5,1 miliar dolar AS, menjadikannya salah satu investor terbesar di Asia Tenggara. Melalui ICA-CEPA, fokus kerja sama diarahkan pada energi baru terbarukan, infrastruktur listrik, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan sampah, sumber daya alam, dan perdagangan karbon.

Sebagai tindak lanjut, dua agenda besar telah disusun: Power Generation, Distribution and Transmission Mission to Indonesia pada Oktober 2025 serta Waste-to-Energy and Clean Energy Trade Mission pada Januari 2026.

Di kawasan Asia, Indonesia dan Timor-Leste juga menorehkan sejarah dengan penandatanganan BIT pada 27 September 2025, disertai pembahasan MoU kerja sama teknis promosi dan fasilitasi investasi dengan TradeInvest Timor-Leste. Total nilai investasi BUMN Indonesia di Timor-Leste mencapai 1,44 miliar dolar AS, meliputi Telkomsel (169 juta dolar AS), Pertamina International Timor (21 juta dolar AS), Bank Mandiri Dili (854 juta dolar AS), dan Bank BRI (401 juta dolar AS).

Sementara itu, di Asia Tengah, Indonesia menyepakati BIT dengan Kazakhstan pada 23 Agustus 2025. Penandatanganan resmi dijadwalkan berlangsung dalam kunjungan Menteri Luar Negeri atau Presiden RI pada akhir tahun ini atau 2026. Nilai investasi langsung Kazakhstan di Indonesia selama lima tahun terakhir tercatat 4,99 juta dolar AS, dengan potensi pengembangan besar di sektor logam tanah jarang, pertambangan, energi baru terbarukan, transportasi, dan logistik.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat rivalitas geopolitik dan geoekonomi, keberhasilan diplomasi investasi ini menunjukkan efektivitas strategi pemerintahan Prabowo–Gibran dalam memperkuat integrasi ekonomi global. Ungkapan Presiden Prabowo, “Seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” menjadi prinsip yang terwujud nyata dalam hubungan investasi lintas kawasan.

Dengan pijakan kuat dari perjanjian IEU-CEPA, ICA-CEPA, dan dua BIT baru tersebut, Indonesia kini menegaskan peran strategisnya sebagai pusat investasi berdaya saing di kawasan Asia. Diplomasi investasi terbukti menjadi salah satu instrumen penting menuju Indonesia Emas 2045.