Bisnis.com, PALEMBANG — Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) dipastikan tidak akan mematikan aktivitas pelabuhan lama seperti Boom Baru maupun Sungai Lais.

Direktur Komersial PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Farid Padang mengatakan kehadiran Pelabuhan Tanjung Carat bukan untuk menghentikan operasional pelabuhan eksisting di Sumsel.

Menurut dia, Tanjung Carat akan menjadi gerbang utama ekspor,sementara pelabuhan yang sudah beroperasi saat ini tetap difungsikan sebagai pendukung dan pengumpul barang sebelum diteruskan ke Tanjung Carat.

“Boom Baru tetap menjadi feeder yang menjadi pendukung Tanjung Carat. Banyak contohnya di luar negeri. Pelabuhan baru justru berkembang karena didukung pelabuhan eksisting yang terintegrasi,” ujarnya dalam pertemuan dengan Gubernur Sumsel, dikutip Kamis (21/5/2026).

Farid menjelaskan konsep pengembangan Tanjung Carat akan mengintegrasikan kawasan industri dengan pelabuhan, sebagaimana model pengembangan pelabuhan modern di sejumlah daerah lain.

Dengan begitu, perseroan berharap dapat dilibatkan secara penuh dalam pengelolaan dan operasional Pelabuhan Tanjung Carat serta siap mendukung berbagai kebutuhan percepatan pembangunan.

“Kami siap mendukung percepatan pembangunan, termasuk hal-hal yang diperlukan di lokasi eksisting maupun pengembangan operasional ke depan,” tegasnya.

Senada, Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan Pemerintah Provinsi Sumsel tidak ingin aktivitas pelabuhan yang sudah ada terhenti dengan beroperasinya Pelabuhan Tanjung Carat.

Untuk aktivitas logistik, khususnya lalu lintas truk angkutan berat di tengah kota, dinilai perlu segera dibatasi demi keselamatan, estetika, dan kenyamanan masyarakat.

“Hanya Palembang yang pelabuhannya di tengah kota. Kita tidak akan menutup pelabuhan, tetapi aktivitas truk jangan lagi melewati kota,” ujarnya.

Deru menambahkan bahwa percepatan pembangunan Tanjung Carat harus menjadi solusi agar aktivitas ekspor dan impor Sumsel lebih terintegrasi dan efisien, sekaligus mengurangi beban lalu lintas perkotaan.

“Kita ingin percepatan ini terealisasi agar aktivitas logistik tidak lagi terpusat di tengah kota. Dukungan pelabuhan lama tetap ada, tetapi aktivitas nonpelabuhan dan lalu lintas truknya akan diperketat,” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG— Rencana pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat terus dikebut. Proyek yang diproyeksikan menjadi pengungkit baru penguatan logistik dan hilirisasi industri di Sumatra Selatan (Sumsel) itu memiliki nilai investasi mencapai Rp26 triliun.

Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra mengatakan Pelabuhan Tanjung Carat merupakan proyek strategis bagi masa depan Bumi Sriwijaya.

Kehadiran infrastruktur tersebut dinilai akan menjadi gerbang logistik utama di Sumsel sekaligus katalis pertumbuhan ekonomi kawasan.

Menurutnya, integrasi pelabuhan dengan jalan tol akan memangkas biaya logistik, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memperkuat daya saing investasi daerah.

"Oleh karena itu, Pemprov Sumsel mendukung penuh percepatan proyek strategis ini melalui sinkronisasi tata ruang, dukungan regulasi daerah, koordinasi lintas kabupaten/kota, serta fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan," katanya dalam agenda penandatanganan nota kesepahaman rencana kerja sama integrasi pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Tanjung Carat, Jumat (15/5/2026).

Edward menambahkan, proyek tersebut diyakini akan memberikan multiplier effect besar bagi perekonomian daerah, mulai dari meningkatnya investasi, terbukanya lapangan kerja baru, tumbuhnya kawasan industri, hingga mendorong hilirisasi batu bara dan komoditas unggulan.

"Selain itu, proyek ini akan memperkuat posisi Sumsel sebagai pusat logistik dan industri di Pulau Sumatra. Karena itu, kami siap bersinergi memastikan proyek strategis ini berjalan sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan proyek tersebut merupakan bagian dari pengembangan lanjutan backbone Jalan Tol Trans Sumatra yang saat ini telah tersambung hingga Sumsel dan ditargetkan mencapai Jambi pada akhir 2026.

Proyek baru itu berupa pembangunan interkoneksi jalan tol dari pintu Tol Betung menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Carat sepanjang sekitar 80 kilometer.

"Dari backbone Tol Sumatra nantinya di pintu Tol Betung akan ada interline tol menuju Tanjung Carat sepanjang sekitar 80 kilometer. Kemudian ruas existing Palembang–Prabumulih juga akan diperpanjang sekitar 37 kilometer hingga Muara Enim," kata dia.

Todotua menambahkan, pendanaan proyek jalan tol tersebut akan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sama seperti pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat.

Adapun Kementerian Pekerjaan Umum akan membantu proses pengadaan lahan, sedangkan konstruksi jalan tol akan dikerjakan oleh PT Hutama Karya.

"Total investasi pembangunan tol ini diperkirakan mencapai sekitar Rp26 triliun," pungkasnya.

Pemerintah akan membangun jalan tol sepanjang sekitar 80 kilometer yang menghubungkan Trans Sumatra dengan Pelabuhan Tanjung Carat di Sumatra Selatan.

Pembangunan tol ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman Rencana Kerja Sama Integrasi Pembangunan Jalan Tol Menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat.

Penandatanganan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, PT Hutama Karya (Persero), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan proyek ini menelan investasi sekitar Rp26 triliun.

"Kalau total angkanya kurang lebih sekitar Rp26 triliun untuk pembangunan tol ini sendiri," ujar Todotua usai acara penandatangan di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rabu (13/5).

Ia menjelaskan proyek ini merupakan lanjutan dari backbone Jalan Tol Trans Sumatera yang saat ini telah terhubung hingga Sumatera Selatan dan ditargetkan mencapai Jambi pada akhir tahun ini.

Tol baru ini akan menjadi jalan menuju Pelabuhan Tanjung Carat yang dimulai dari gerbang tol Betung.

"Jadi ini dari nanti backbone Tol Sumatra itu direncananya di pintu tol Betung, itu akan ada interline lagi tol yang menuju ke Tanjung Carat itu kurang lebih sekitar 80 kilometer tolnya," ujar Todotua.

Pembangunan tol ini akan dilakukan paralel dengan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat.

Todotua menyebut Hutama Karya akan menjadi pelaksana pembangunan jalan tol, sedangkan Pelindo bertugas untuk pelabuhannya.

Sejumlah BUMN ikut menandatangani MoU ini karena mereka akan menjadi pengguna jasa tol dan pelabuhan tersebut, termasuk PT Bukit Asam.

"Salah satunya yang ikut tanda tangan di sini adalah Bukit Asam, di mana memang saat ini kalau kita lihat dalam beberapa tahun itu Bukit Asam itu volume (produksi, red) itu memang relatif sulit untuk naik karena memang alur keluarnya ini yang memang cukup menjadi tantangan," jelas Todotua.

Ia berharap keberadaan tol dan pelabuhan baru dapat meningkatkan volume distribusi komoditas seperti batu bara, karet, dan sawit dari Sumatra Selatan.

Selain meningkatkan volume distribusi barang, proyek ini juga diharapkan dapat menekan biaya logistik.

Pemerintah menargetkan konstruksi proyek tol dan pelabuhan bisa dimulai tahun ini.

"Ini sebenarnya tinggal melakukan kegiatan pembebasan lahan dan memulai konstruksi. Kita harapkan dalam waktu dekat setidaknya di tahun ini rencana programnya ini sudah bisa kita mulai untuk konstruksi," ujar Todotua.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mulai mendorong percepatan proyek konektivitas Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat melalui integrasi pembangunan jalan tol, di tengah kebutuhan mendesak penguatan infrastruktur logistik Sumatra Selatan.

Hal itu diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Rencana Kerja Sama Integrasi Pembangunan Jalan Tol Menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Nota kesepahaman itu diteken oleh BKPM bersama sederet pemangku kepentingan yakni Kementerian Pekerjaan Umum, PT Hutama Karya (Persero), PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA), dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, pemerintah saat ini tengah mendorong tiga agenda utama untuk menopang pertumbuhan investasi nasional, yakni hilirisasi, pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi, dan penguatan konektivitas logistik nasional.

Menurutnya, investasi memiliki kontribusi sekitar 30% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sehingga membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai.

“Karena itu kami meyakini infrastruktur dan logistik yang terintegrasi akan mendukung investasi yang optimal,” ujarnya dalam acara tersebut.

Oleh karena itu, Todotua menjelaskan pembangunan konektivitas menuju Pelabuhan Tanjung Carat menjadi penting lantaran Sumatra Selatan dan kawasan Sumatra bagian selatan memiliki kekuatan sumber daya alam yang besar, mulai dari minyak dan gas, batu bara, sawit, kopi, hingga karet.

Namun, keterbatasan infrastruktur logistik membuat distribusi komoditas dari wilayah tersebut belum optimal dan biaya logistik masih relatif mahal sehingga daya saing produk menjadi lemah.

“Persoalan khusus di sana adalah logistik yang belum terurai dengan baik. Akibatnya distribusi menjadi terbatas dan biaya logistik relatif mahal,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Selatan Edward Candra mengatakan, pemerintah daerah mendukung penuh pembangunan ekosistem logistik terintegrasi menuju pelabuhan internasional tersebut.

Menurutnya, proyek Pelabuhan Tanjung Carat telah diinisiasi sejak era lima gubernur Sumatra Selatan dan pada 2025 telah masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN).

Edward mengatakan, lahan seluas 230 hektare juga telah disiapkan dan dihibahkan untuk mendukung pembangunan kawasan pelabuhan tersebut.

“Dengan adanya integrasi jalan tol, biaya logistik dapat ditekan dan daya saing investasi Sumatra Selatan akan semakin kuat,” ujarnya.

Dia menambahkan pemerintah daerah siap mendukung percepatan proyek melalui sinkronisasi tata ruang, dukungan regulasi, hingga koordinasi lintas pemerintah kabupaten dan kota.

Menurutnya, konektivitas jalan tol menuju Tanjung Carat nantinya juga akan memperkuat konektivitas logistik dari wilayah Kayuagung dan Palembang menuju kawasan Tanjung Api-Api.

“Semoga MoU ini menjadi langkah awal menuju integrasi konkret pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Tanjung Carat,” katanya.

Bisnis.com,PALEMBANG — Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Sumatra Selatan (Sumsel) berada pada level positif di kisaran 5,00–5,80% (year-on-year/yoy) sepanjang tahun 2026.

Optimisme tersebut didorong oleh meningkatnya investasi, penguatan daya beli masyarakat, hingga tren kenaikan harga komoditas unggulan daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Bambang Pramono mengatakan prospek ekonomi wilayah ini ke depan masih cukup kuat meski dibayangi sejumlah risiko global dan domestik.

“Pertumbuhan ekonomi Sumsel diprakirakan tetap terjaga dengan dukungan konsumsi rumah tangga, investasi proyek strategis, serta penguatan sektor industri pengolahan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2026).

Menurutnya, salah satu pendorong ekonomi Sumsel yaknikenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel sebesar 7,1% pada 2026. Kondisi ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi rumah tangga.

Selain itu, pembukaan rute internasional Singapura–Palembang oleh maskapai Scoot juga dinilai berpotensi meningkatkan sektor pariwisata, mobilitas masyarakat, dan aktivitas ekonomi daerah.

“Dari sisi investasi, pembangunan proyek strategis seperti Pelabuhan Tanjung Carat turut diperkirakan menjadi pendorong Sumsel mencapai level pertumbuhan ekonomi diatas 5%," katanya.

Bambang menambahkan, tren kenaikan harga komoditas unggulan Sumsel seperti batu bara dancrude palm oil(CPO), juga masih menjadi faktor pendukung pertumbuhan ekonomi, terutama melalui peningkatan aktivitas industri pengolahan.

Melansir laporan Badan Pusat Statistik, ekonomi Sumsel pada triwulan I 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,34% (yoy). Angka itu menjadikan Sumsel sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Pulau Sumatra.

Berdasarkan lapangan usaha, industri pengolahan menjadi sektor dengan andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni sebesar 1,29%. Kinerja tersebut didorong meningkatnya produksi CPO dan industri pulp and paper.

Kemudian, sektor perdagangan besar dan eceran turut tumbuh positif dengan andil sebesar 1,19% seiring meningkatnya aktivitas masyarakat selama momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Imlek, Ramadan, dan Idulfitri.

Namun demikian, Bambang menekankan bahwa masih ada sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, antara lain potensi El Nino pada semester II, risiko kebakaran lahan, gangguan produksi pangan akibat bencana hidrometeorologi, hingga potensi penurunan produksi batu bara akibat kendala logistik dan pengurangan RKAB 2026.

“Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumsel yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pendanaan Proyek Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan melalui pembiayaan kreatif menuai sorotan. Skema yang mengandalkan sinergi multipihak utamanya swasta menyisakan sejumlah catatan penting, terutama terkait kepastian manfaat bagi ekonomi wilayah tersebut.

Pengamat ekonomi Sumatra Selatan (Sumsel) Sukanto menilai, penggunaan modelcreative financingdalam proyek tersebut masih menyimpan sejumlah kelemahan, terutama menyangkut kepastian timbal balik ekonomi bagi daerah.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan secara rinci model kerja sama, durasi konsesi, hingga porsi manfaat yang akan diterima daerah dari proyek strategis tersebut.

“Kalau dikelola BUMN mungkin timbal baliknya lebih jelas untuk daerah, tetapi kalau swasta tentu harus dipastikan apa yang diperoleh Sumsel, apa kewajiban pemerintah, dan bagaimana skema manfaat jangka panjangnya,” jelasnya kepada Bisnis.

Sukanto menuturkan, pengalaman sejumlah proyek infrastruktur yang menggunakan skema serupa kerap menghadapi tantangan pada masa konsesi yang panjang. Sehingga, daerah baru bisa menikmati manfaat optimal setelah bertahun-tahun.

“Biasanya ada durasi kerja sama yang panjang. Bisa puluhan tahun. Ini yang harus dipastikan kembali agar jangan sampai Sumsel hanya menjadi lokasi proyek, tetapi manfaat ekonominya lebih banyak dinikmati pihak pengelola,” imbuhnya.

Meski demikian, secara ekonomi keberadaan pelabuhan dinilai tetap memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang cukup besar.

Berdasarkan gambaran proyek pelabuhan sejenis di Indonesia, nilai multiplier effect diperkirakan berada di kisaran 1,48. Artinya, kata Sukanto, setiap investasi 1 unit akan memberikan tambahan dampak ekonomi sekitar 0,48 unit.

Pelabuhan Tanjung Carat juga diproyeksikan menjadi pintu utama distribusi komoditas unggulan Sumsel, terutama batu bara, kopi, karet, dan kelapa sawit.

Selama ini, sebagian besar komoditas ekspor Sumsel masih bergantung pada pelabuhan di provinsi lain seperti Lampung dan Jambi, sehingga biaya logistik menjadi lebih tinggi.

Dengan hadirnya pelabuhan tersebut, biaya distribusi diperkirakan dapat ditekan sekaligus memperluas akses pasar.

“Batubara yang selama ini keluar lewat Lampung, kopi dan sawit yang lewat Jambi, nantinya bisa langsung dari Tanjung Carat. Ini tentu menurunkan biaya logistik dan membuka pasar lebih luas,” katanya.

Selain mendukung ekspor, pelabuhan ini juga dinilai akan memperlancar arus masuk bahan baku dan mesin industri yang selama ini masih menjadi kendala akibat terbatasnya kapasitas bongkar muat di pelabuhan eksisting.

“Mesin industri, alat manufaktur, hingga bahan baku untuk sektor sawit dan industri pengolahan akan lebih mudah masuk. Selama ini salah satu masalahnya adalah proses bongkar muat yang panjang dan keterbatasan pelabuhan,” ujar Sukanto.

Namun, dia mengingatkan agar kemudahan akses logistik tidak justru menghambat agenda hilirisasi industri di Sumsel.

Pemerintah, menurutnya, harus memastikan komoditas yang keluar melalui pelabuhan bukan lagi bahan mentah, melainkan produk yang telah memiliki nilai tambah.

Sehingga, pembangunan pelabuhan harus berjalan beriringan dengan penguatan hilirisasi di sektor unggulan Sumsel.

“Ini yang menjadi catatan penting. Jangan sampai yang keluar hanya bahan gelondongan atau bahan mentah. Yang kita harapkan adalah barang yang sudah diproses, sehingga nilai tambahnya tetap tinggal di Sumsel,” tutur Sukanto.

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumsel Alex Sugiarto mengatakan kondisi di Sumsel saat ini masih terkendala terkait distribusi maupun transportasi pengangkutan hasil produksi kelapa sawit.

Hal itu, kata dia, dikarenakan belum tersedianya pelabuhan samudra sebagai gerbang eksporcrude palm oil(CPO) asal Sumsel.

“Secara kapasitas pabrik kelapa sawit [PKS] di Sumsel memadai, namun saat ini karena belum tersedia pelabuhan samudera membuat biaya transportasi atau pengangkutan tinggi,” kata Alex.

Pihaknya juga mengharapkan agar pembangunan pelabuhan dapat segera terealisasi, untuk mendukung kelancaran industri sawit di Bumi Sriwijaya.

Senada, Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Sumsel juga mengharapkan pelabuhan besar di Sumsel segera hadir.

Ketua Gapkindo Sumsel Alex K. Eddy mengatakan, melalui adanya pelabuhan Tanjung Carat, diharapkan kapal-kapal dengan muatan besar dapat langsung ke Sumsel tanpa melalui feeder dan transit di Singapura.

Dengan begitu, dapat membuka peluang biaya ekspor karet yang lebih murah.

“Sehingga [ekspor karet Sumsel] bisa lebih bersaing dengan Thailand dan negara Ivery Coast,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan Pelabuhan Tanjung Carat yang kini telah memasuki tahap peluncuran proyek ini merupakan jawaban atas kebutuhan mendesak di Sumsel yang mampu mendukung aktivitas perdagangan dalam skala besar.

Menurutnya, keberadaan pelabuhan tersebut akan menjadi solusi atas keterbatasan yang selama ini dihadapi di Pelabuhan Boom Baru Palembang yang dinilai tidak lagi representatif, baik dari kapasitas, luas kawasan, maupun lokasinya.

“Ini bukan hanya soal niaga, tetapi juga kemanusiaan. Kemacetan dan kecelakaan di dalam kota juga menjadi dampak dari aktivitas pelabuhan yang tidak memadai. Oleh karenanya pelabuhan ini [Tanjung Carat] akan menggantikan Pelabuhan Boom Baru yang sudah tidak representatif,” tutupnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah bakal memilih skema creative financing dalam pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang akan dilakukan di Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan.

Proyek strategis nasional yang kini memasuki tahap project launching ini akan dibangun tanpa menggunakan APBN maupun APBD, melainkan melalui pembiayaan kreatif berbasis kolaborasi multipihak.

Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudy Purwagandhi, mengatakan model pendanaan tersebut menjadi langkah inovatif pemerintah untuk memastikan proyek infrastruktur besar tetap berjalan di tengah keterbatasan ruang fiskal.

“Harapannya, project launching ini tidak berhenti di acara seremonial, tetapi dilanjutkan sampai selesai, sampai milestone ke-15 di mana pelabuhan tersebut benar-benar beroperasi,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Menurut Dudy, momentum peluncuran proyek ini menandai dimulainya milestone ke-11 dari total 15 tahapan pembangunan pelabuhan yang diproyeksikan menjadi pelabuhan samudra internasional di wilayah Sumsel.

Namun, yang menjadi pembeda proyek ini, adalah tidak menggunakan skema pembiayaan konvensional melalui APBN dan APBD.Pemerintah memilih creative financing atau model pembiayaan yang mengandalkan sinergi antara BUMN, BUMD, dan sektor swasta.

Skema ini dinilai sebagai solusi inovatif dalam pembangunan infrastruktur strategis nasional, karena memungkinkan proyek tetap berjalan tanpa membebani anggaran pemerintah secara langsung.

Dalam jurnal Innovative Financing for Infrastructure: A Systematic Literature Review (2025), Ismujatmika dkk. menjelaskan bahwa creative financing atau innovative financing merupakan inovasi yang memperkuat metode pembiayaan tradisional untuk memastikan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, terutama ketika kapasitas fiskal pemerintah terbatas.

Sementara pakar Public-Private Partnerships (PPP), E.R. Yescombe, mendefinisikan pembiayaan kreatif sebagai metode pendanaan jangka panjang yang bertumpu pada arus kas proyek itu sendiri, dengan pembagian risiko antara pemerintah, investor, pemberi pinjaman, dan pihak terkait lainnya.

Dalam konteks Pelabuhan Tanjung Carat, skema ini membuka ruang investasi yang lebih luas bagi pelaku usaha sekaligus mempercepat realisasi proyek melalui pembagian peran dan risiko yang lebih proporsional.

Dengan model ini, pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator kebijakan, sementara kebutuhan modal pembangunan ditopang melalui keterlibatan BUMN, BUMD, serta investor swasta.

“Dan bisa selesai tepat waktu. Minimal tepat waktu, harapannya bisa dipercepat,” tutur Dudy.

Komitmen bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mengeskalasi pembangunan agar proyek dapat mencapai target operasional pada 2028, atau paling lambat 2029.

Pelabuhan Tanjung Carat sendiri ditargetkan mulai groundbreaking pada kuartal IV 2026, dengan nilai investasi diperkirakan mencapai 1,2 miliar dolar AS. Masa pengembangan proyek berlangsung lebih dari lima tahun dalam tiga tahap pembangunan, dengan masa konsesi lahan lebih dari 50 tahun.

Secara teknis, kawasan pelabuhan dirancang sebagai pusat logistik terpadu seluas 230 hektare, yang mencakup area jettyseluas 59,95 hektare, fasilitas darat 88,29 hektare, serta area pendukung 81,06 hektare untuk integrasi transportasi multimoda dan pengembangan kawasan industri.

Keberadaan pelabuhan ini diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas logistik Sumsel, tetapi juga menjadi contoh implementasi creative financing dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Bisnis.com, PALEMBANG — Aktivitas masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri diproyeksikan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, kontribusi dari instrumen lain juga dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan tersebut.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) Bambang Pramono mengatakan secara historis momen Ramadan dan Idulfitri memang memberikan dampak terhadap perekonomian suatu daerah, termasuk Sumsel.

“Kalau pertumbuhan ekonomi biasanya kita bicara secara triwulanan. Berdasarkan pengalaman, ketika ada Ramadan dan Idulfitri, pertumbuhan ekonomi biasanya mengalami peningkatan,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Sumsel pada triwulan I 2025 yang bertepatan dengan Ramadan dan Idulfitri mampu tumbuh 5,22% secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I hingga IV sepanjang 2024.

Kondisi serupa juga terjadi pada 2024. Pada triwulan I yang bertepatan dengan Ramadan, pertumbuhan ekonomi Sumsel tercatat relatif tinggi, yakni di atas 5%.

Namun demikian, Bambang menekankan bahwa kondisi ekonomi saat periode Ramadan juga perlu dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tidak bertepatan dengan Ramadan.

“Tapi biasanya [ekonomi] akan masih bertumbuh. Tapi apakah dia lebih tinggi dari triwulan sebelumnya, itu yang jadi pertanyaan,” kata dia.

Dia mengatakan, kelanjutan sejumlah proyek investasi yang telah berjalan pada triwulan sebelumnya dinilai perlu terus dikawal agar dampaknya terhadap ekonomi semakin kuat.

Beberapa proyek yang menjadi perhatian antara lain pembangunan pabrik pengolahan bahan baku bioavtur di Kabupaten Banyuasin serta rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang sebelumnya diwacanakan akan melakukan groundbreaking pada awal 2026.

“Ini yang kita petakan, tapi kan di sana banyak proyek-proyek investasi juga yang kita lihat apakah investasinya berlanjut atau tidak. Kemudian PSN Tanjung Carat, ini gimana perkembangannya, perlu kita pantau,” tuturnya.

Di tempat terpisah, Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi mengatakan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Sumsel diharapkan dapat terencana dengan baik.

Dia mengklaim bahwa proses groundbreaking yang terus mundur dari rencana awal bukan berarti menghentikan proses persiapan.

“Ya kita harapkan kan semuanya direncanakan dengan baik sehingga hasil bisa maksimal. Mundur bukan berarti kita berhenti, tapi ini tetap kita lanjutkan,” tegasnya.

Sebelumnya pada November 2025, Pemerintah Provinsi Sumsel bersama dengan Kementerian Perhubungan juga telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan New Palembang Tanjung Carat.

MoU tersebut diharapkan dapat mendorong seluruh instansi terkait untuk menindaklanjuti dengan baik konsolidasi daerah dan pusat terkait rencana pembangunan pelabuhan yang akan menggantikan Pelabuhan Boom Baru Palembang.

Bisnis.com, PALEMBANG — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya integrasi antara pembangunan infrastruktur dan konektivitas menuju objek infrastruktur tersebut.

Menurut AHY, konsep pembangunan yang tidak komprehensif berpotensi membuat dampak pembangunan menjadi kurang optimal.

“Kita juga pernah mengalami di masa lalu bahwa infrastruktur bisa hadir dan terbangun dengan megah, tapi karena kurang terintegrasi, maka hasilnya atau dampaknya kurang maksimal. Malah terkesan buang-buang, sayang untuk itu,” ujarnya saat kunjungan kerja di Sumatra Selatan, Selasa (10/2/2026).

AHY menuturkan bahwa seluruh proyek strategis di wilayah Sumatra Selatan (Sumsel) akan didorong secara paralel dengan mempertimbangkan tingkat urgensi masing-masing proyek.

“Karena kami mengorkestrasi dan mengoordinasikan dengan lima kementerian teknis. Jadi, misalnya nanti ada urusan pelabuhan, kami akan mendorong ke Kementerian Perhubungan serta beberapa kementerian terkait,” jelasnya.

Meski demikian, Ketua Umum Partai Demokrat tersebut mengakui bahwa dalam realisasi proyek, faktor anggaran tetap menjadi pertimbangan utama.

Menurutnya, sumber pendanaan tidak hanya bergantung pada APBN dan APBD, tetapi juga dapat berasal dari investasi maupun skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

“Tidak semua dari APBN maupun APBD bisa mengembangkan KPBU dan juga bisa menghadirkan investasi,” kata dia.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis di wilayahnya, baik yang telah berjalan maupun yang belum terealisasi.

Salah satunya terkait pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang direncanakan menggantikan peran Pelabuhan Boom Baru Palembang, yang dinilai tidak lagi optimal dalam mendukung aktivitas ekspor.

Selain itu, Deru juga menyoroti kondisi akses jalan menuju pelabuhan tersebut yang membutuhkan dukungan perbaikan.

“Akses jalan eksisting berupa Jalan Tanjung Api-api sepanjang 60 kilometer dengan kondisi rusak berat. Selain itu juga ada jalan menuju lokasi calon Dermaga Pelabuhan Tanjung Carat sepanjang 9 kilometer, yang baru terbangun 1 kilometer dan menelan biaya hampir Rp50 miliar,” ujarnya.

Deru juga mengajukan permohonan percepatan pengoperasian Jalan Tol ruas Kayu Agung–Palembang–Betung (Kapal Betung) agar tidak hanya difungsikan saat mudik Lebaran, tetapi juga dapat dioperasikan secara penuh.

Pasalnya, secara fisik pembangunan jalan tol tersebut telah rampung dan Jembatan Musi V yang menjadi bagian dari ruas tol itu juga telah tersambung.

“Karena jalan ini (Kapal Betung) menjadi jawaban bottleneck (kemacetan). Jadi, arus kendaraan dari Jawa itu tidak terbendung dan menimbulkan bottleneck di Palembang. Makanya jawabannya hanya [tol] Kapal Betung,” jelas Deru.

Palembang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Provinsi Sumatera Selatan harus dilakukan secara terintegrasi agar mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah.

Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono saat diwawancarai di Palembang, Selasa, mengatakan pengembangan Pelabuhan Tanjung Carat menjadi kebutuhan mendesak mengingat keterbatasan kapasitas Pelabuhan Boom Baru serta tingginya potensi ekspor komoditas unggulan Sumatera Selatan (Sumsel) yang selama ini masih harus melalui pelabuhan di provinsi lain.

“Pelabuhan Tanjung Carat tidak boleh dibangun sepotong-sepotong. Harus terintegrasi dengan akses jalan, konektivitas logistik, dan kawasan pendukungnya agar dampaknya maksimal bagi ekonomi daerah,” katanya.

Menurutnya, pembangunan pelabuhan tersebut sejalan dengan visi Asta Cita dan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan infrastruktur bernilai tambah dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sebab, katanya, Sumsel memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan industri pengolahan yang membutuhkan pelabuhan berkapasitas besar untuk meningkatkan daya saing ekspor.

Selain pelabuhan, pemerintah pusat dan daerah juga membahas penanganan infrastruktur pendukung, seperti perbaikan jalan nasional dan jalan tol, penanganan lintasan sebidang kereta api, serta pembangunan flyover untuk memperlancar arus logistik.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur berperan mengorkestrasi lima kementerian teknis agar pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat berjalan selaras, mulai dari penyediaan lahan, pembangunan akses jalan, hingga integrasi dengan jaringan transportasi dan kawasan industri.

Terkait pembiayaan, AHY menyatakan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), tetapi juga membuka peluang investasi melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) guna memastikan proyek berjalan berkelanjutan.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG — Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) memulai perbaikan akses jalan yang berada di Desa Sungsang, Kabupaten Banyuasin sepanjang 3,6 kilometer (Km).

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan bahwa jalan yang diperbaiki memiliki akses menuju tiga lokasi penting yang berpotensi mendorong perekonomian daerah.Ketiganya yaitu tempat pelelangan ikan (TPI) Sungsang, kemudian lokasi proyek strategis nasional (PSN) Pelabuhan Tanjung Carat, serta menuju rencana pembangunan pabrik bioavtur dari kelapa yang merupakan penanaman modal asing dari investor asal Jepang.

“Ini bukan sekadar jalan. Ini adalah pengungkit ekonomi,” ujar Herman Deru saatdikutip Senin (24/11/2025).

Pada tahun 2025 ini, preservasi jalan tersebut ditarget sepanjang 1 Km, sedangkan sisanya akan dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya.Adapun anggaran yang digunakan bersumber dari APBN tahun 2025 dengan nilai mencapai Rp33,29 miliar.

“Ini (jalan) fleksibilitasnya sangat tinggi sehingga ini pengganti tanah timbun. Jadi kita harap daya tahan jalan menuju pelabuhan ini akan lebih lama,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumsel Panji Krisna Wardana mengatakan bahwa pengerjaan peningkatan jalan ini merupakan bagian dari program inpres jalan daerah.

Menurutnya peningkatan jalan akan memiliki lebar 7 meter dengan pelebaran bahu di kiri dan kanan masing-masing 2 meter.

“Perbaikan ini menggunakan teknologi mortar busa yang menyesuaikan dengan kondisi tanah di kawasan itu yang termasuk problematik dan cenderung mengalami penurunan,” jelasnya.

Panji menambahkan, selain usulan 3,6 Km, Pemerintah Provinsi Sumsel juga mengajukan tambahan sepanjang 5,5 Km yang merupakan akses jalan ke Pelabuhan Tanjung Carat.“Sehingga keseluruhan kebutuhan peningkatan jalan mencapai sekitar 9 Km untuk menuju Pelabuhan Tanjung Carat," pungkasnya.

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin pada 2026.

Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Selasa, mengatakan setelah melalui tahapan panjang mulai dari penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), penetapan lokasi (penlok), hingga serah terima lahan, kini proyek strategis nasional (PSN) tersebut memasuki tahap pembentukan konsorsium untuk pengelolaan dan pembangunan.

Pembangunan pelabuhan itu, menurut dia, merupakan proyek yang diprakarsai oleh daerah, untuk itu ditunjuk BUMD PT Sumsel Energi Gemilang (SEG), BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumsel. SEG akan berkolaborasi dengan tiga perusahaan besar yakni PT Pelindo, PT Samudra Pasai, dan PT Sumsel Konstruksi Utama (SKU).

Sehingga, ia mengatakan pemerintah provinsi menargetkan peletakan batu pertama Pelabuhan Tanjung Carat dapat dilakukan pada kuartal pertama 2026.

“Kalau Pelabuhan Baru di Tanjung Carat ini sudah jadi, maka Pelabuhan Boom Baru akan ditutup. Esensi dari pemindahan ini adalah untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat, khususnya warga Kota Palembang,” katanya.

Menurut dia, langkah itu dilakukan untuk mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Pelabuhan Boom Baru yang berada di pusat kota. Pemindahan kegiatan pelabuhan ke Tanjung Carat diharapkan mampu menciptakan sistem logistik yang lebih efisien sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Selain itu, karena ini pelabuhan samudera dan internasional, maka komoditas ekspor dari Sumsel tidak akan lagi 'lari' ke pelabuhan lain. Brand Sumsel bisa kembali kuat,” ujar dia.

Setelah Pelabuhan Boom Baru resmi ditutup, menurut dia, Pemprov Sumsel bersama Pemerintah Kota Palembang dan pemilik lahan akan membahas pemanfaatan kawasan tersebut.

"Kemungkinan besar akan digunakan untuk fasilitas publik,” katanya.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025