Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengatakan Indonesia harus secara serius menggarap pasar besar wisatawan muslim yang merupakan salah satu segmen pariwisata dengan pertumbuhan tercepat di dunia didukung oleh besarnya populasi Muslim global yang terus meningkat.

Dalam acara Islamic Financial Dialogue di Jakarta, Rabu, Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Masruroh ​mengatakan berdasarkan data dari Global Muslim Travel Index (GMTI), 71 persen populasi Muslim berusia di bawah 40 tahun atau termasuk kelompok usia produktif yang dapat menjadi penggerak utama konsumsi dan pertumbuhan ekonomi di masa depan.

“Jadi tenaga kerja, pasar, penggerak, ekonomi masa depan itu mereka, (populasi) Muslim. Kalau kita tidak garap dengan baik, pasti kita akan kehilangan pasar besar ini,” kata Masruroh.

Secara lebih spesifik, ia mengatakan wisatawan perempuan Muslim menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan jumlah sekitar 90 juta wisatawan atau hampir 48 persen dari total perjalanan wisatawan Muslim.

Angka tersebut, lanjutnya, didominasi kelompok usia muda dengan usia median sekitar 25 tahun. Mereka umumnya memiliki minat tinggi terhadap aktivitas berbelanja, menikmati budaya lokal, wisata olahraga serta mencari destinasi yang aman dan ramah Muslim.

Karakteristik itu, menurut dia, juga membentuk perilaku wisatawan Muslim yang lebih aktif, mandiri, dan melek teknologi, termasuk memanfaatkan platform digital dan kecerdasan buatan (AI) dalam merencanakan perjalanan.

Jika dilihat dari sisi pengeluaran, konsumsi belanja halal secara global pada tahun 2024 sudah mencapai 2,6 triliun dolar AS, di antaranya untuk wisata ramah muslim yaitu 11,2 persen dari pengeluaran dalam halal market, ujar dia.

Masruroh mengatakan data tersebut menjadi bukti gaya hidup halal bukan lagi hanya ceruk pasar, tapi merupakan arus utama pariwisata dan ekonomi global yang etis dan berkelanjutan.

Karenanya, ia mengatakan Kementerian Pariwisata terus melakukan pedoman layanan dasar pariwisata ramah muslim di tengah keberagaman budaya dan destinasi wisata di Indonesia dengan memperkuat UMKM halal, meningkatkan ekosistem halal di industri, hotel hingga restoran dan atraksi warisan islami.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memaksimalkan program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang bekerja sama dengan pihak swasta menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) untuk mengatasi backlog kelayakan hunian.

"Backlog perumahan itu ada yang kepemilikan dan kualitas (kelayakan hunian), jadi rumah yang tidak layak huni supaya menjadi layak huni dilakukan melalui CSR ini," kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Rini Dyah Mawarty di Dusun Lok Andeng, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu.

Menurut dia, keterlibatan dari pihak swasta begitu penting karena mampu memastikan masyarakat memiliki hunian tapak yang layak dan nyaman untuk ditinggali.

Ia turut menyampaikan bahwa program perbaikan rumah menggunakan dana CSR juga menjadi dukungan terhadap program 3 juta rumah.

"Masyarakat bisa bekerja untuk meningkatkan taraf hidup, terus saat kembali ke rumah mereka beristirahat dengan nyaman, kalau hujan mereka tidak kehujanan dan seterusnya," katanya.

Kementerian PKP memastikan program serupa yang berjalan di setiap daerah bergulir dengan baik, banyak perusahaan swasta secara masif menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat tak mampu.

"Paling ditekankan itu kriteria rumah dan mata pencaharian juga, berarti kan (penerima) masuk desil 1 dan desil 4 di data BPS," katanya.

Pada kesempatan yang sama, General Manager CitraLand Puncak Tidar Malang Deddy mengatakan perusahaannya menargetkan ada 25 RTLH di Malang yang disasar perbaikan tahun 2026.

"Di Kabupaten Malang 25 rumah, yang sudah selesai 10 rumah dan empat rumah masih on progres, sedangkan sisanya di akhir tahun (2026) selesai semua. Sekarang diutamakan Desa Kalisongo karena kebetulan lokasinya berdekatan sama proyek kami," katanya.

Sementara itu, salah seorang warga penerima manfaat bernama Jamia, mengungkapkan kebahagiaannya lantaran rumahnya kini sudah lebih layak untuk ditinggali setelah diperbaiki.

Ia mengatakan sebelum direnovasi tempat tinggal kerap kali mengalami bocor ketika cuaca hujan melanda.

"Dulu saya tidak tahu kalau dapat bantuan dan sempat takut tapi ternyata direnovasi, senang sekali alhamdullilah," ujar dia.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

nilai pagu indikatif tersebut lebih rendah sekitar 39,97 persen dibandingkan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2026 sehingga memerlukan penyesuaian program prioritas

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp59,83 triliun pada 2027 guna memperkuat program infrastruktur konektivitas nasional.

Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar mengatakan kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2027 diusulkan sebesar Rp89,07 triliun untuk mendukung target pembangunan.

Usulan tersebut terdiri atas anggaran dukungan manajemen sebesar Rp3,02 triliun dan program infrastruktur konektivitas sebesar Rp84,07 triliun sesuai kebutuhan Rencana Strategis (Renstra) 2027.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan, pagu indikatif Ditjen Bina Marga ditetapkan sebesar Rp29,24 triliun. Artinya dari usulan dan pagu indikatif,l maka terjadi kekurangan sekitar Rp59,83 triliun.

Roy menjelaskan nilai pagu indikatif tersebut lebih rendah sekitar 39,97 persen dibandingkan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2026 sehingga memerlukan penyesuaian program prioritas.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengajukan usulan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sejak 22 Mei 2026.

"Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan optimal, Ditjen Bina Marga telah mengajukan usulan tambahan melalui surat Menteri PU kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas tanggal 22 Mei 2026 perihal pemanfaatan pagu indikatif Kementerian PU tahun 2027 dan kebutuhan belum tertampung," kata Roy.

Ia mengatakan Surat Bersama Pagu Indikatif mengatur pembagian anggaran berdasarkan sumber pendanaan, termasuk belanja wajib yang bersifat mengikat untuk mendukung Proyek/Kegiatan Prioritas Nasional (PKPN) serta pembayaran wajib.

Berdasarkan pagu indikatif tersebut, alokasi Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri atas dukungan manajemen sebesar Rp2,54 triliun dan program infrastruktur konektivitas sebesar Rp26,70 triliun.

Sumber pendanaan program infrastruktur konektivitas berasal dari rupiah murni sebesar Rp11,78 triliun, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp12,15 triliun, serta Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar Rp2,76 triliun.

Ia mengungkapkan rupiah murni sebesar Rp11,78 triliun dimanfaatkan untuk dukungan PKPN rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera sebesar Rp4,24 triliun dan pengembangan kawasan pangan terintegrasi sebesar Rp2,23 triliun.

Selanjutnya sumber pendanaan tersebut juga ditujukan untuk pembayaran wajib Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dengan sistem Available Payment (KPBU-AP) sebesar Rp1,46 triliun dan Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL) sebesar Rp928 miliar.

Berikutnya digunakan untuk proyek multiyears contract (MYC) Rp145 miliar; penggantian dana talangan tanah Rp97 miliar; infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) jembatan gantung Rp1,07 triliun; kegiatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan Rp521 miliar.

"Serta operasi dan pemeliharaan jalan nasional sebesar Rp1,07 triliun. Jadi untuk preservasi sementara dialokasikan hanya Rp1,07 triliun," bebernya.

Untuk MYC commited, alokasi dalam pagu indikatif diprioritaskan pada penuntasan pekerjaan fisik MYC tahun terakhir dan pengawasan kegiatan bersumber dana SBSN, sedangkan pekerjaan fisik MYC commited lainnya belum dapat dialokasikan.

"Selanjutnya, alokasi dukungan manajemen sebesar Rp2,54 triliun di mana sebesar 82 persen atau Rp2,08 triliun akan digunakan untuk pemenuhan belanja pegawai dan sisanya untuk belajar barang operasional," kata Roy.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan penguatan implementasi program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) menjadi salah satu langkah strategis untuk memacu optimisme industri manufaktur di tengah tekanan ekonomi global, sekaligus memperkuat daya saing.

Dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menyampaikan, pihaknya terus memperkuat berbagai kebijakan strategis guna menjaga daya saing dan keberlanjutan pertumbuhan industri manufaktur nasional di tengah meningkatnya tantangan global.

Berdasarkan laporan S&P Global, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juni 2026 tercatat sebesar 46,9, turun dari level 50,0 pada Mei 2026. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh melemahnya permintaan baru, baik dari pasar domestik maupun ekspor, yang berdampak pada penurunan aktivitas produksi, pembelian bahan baku, dan penyerapan tenaga kerja.

Di sisi lain, industri juga menghadapi lonjakan biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku dan pelemahan nilai tukar, sehingga inflasi harga input tercatat sebagai yang tertinggi kedua sejak survei PMI dimulai pada 2011.

“Kondisi ini perlu kita pandang sebagai tantangan yang harus dijawab melalui penguatan kebijakan peningkatan daya saing industri nasional,” kata dia.

Menurut Febri, tekanan terhadap PMI pada Juni lebih banyak dipengaruhi oleh pelemahan permintaan dan meningkatnya biaya produksi. Oleh karena itu, pemerintah berfokus memastikan berbagai kebijakan strategis berjalan efektif agar beban industri dapat ditekan dan aktivitas manufaktur kembali meningkat.

Salah satu kebijakan yang diyakini mampu memberikan dampak nyata terhadap efisiensi industri adalah implementasi program HGBT. Program tersebut menjadi instrumen penting untuk menekan biaya energi bagi sektor-sektor industri yang menggunakan gas bumi sebagai bahan baku maupun sumber energi utama.

“Kebijakan ini sudah dirasakan oleh pelaku industri dan terbukti mampu meningkatkan efisiensi produksi dan menjaga daya saing produk manufaktur Indonesia. Karena itu, implementasi HGBT perlu terus diperkuat agar manfaatnya semakin terserap secara optimal oleh seluruh industri penerima,” katanya.

Pemerintah sebelumnya pada Senin (29/6) memutuskan menurunkan harga liquefied natural gas (LNG) untuk sektor industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU dari sebelumnya sekitar 20–23 dolar AS per MMBTU. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya saing industri nasional sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Penurunan harga gas industri hasil regasifikasi LNG tersebut menjadi angin segar bagi industri, dan merupakan salah satu solusi untuk mengembalikan PMI Manufaktur pada jalur ekspansi dalam beberapa bulan ke depan," tegas Febri.

Lebih lanjut, Febri menekankan bahwa di tengah semakin kompleksnya tantangan global, kebutuhan untuk melindungi industri dalam negeri menjadi semakin krusial. Perlindungan tersebut tidak hanya menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk melindungi penyerapan tenaga kerja dan menekan risiko PHK.

“Di tengah situasi di mana negara-negara kompetitor masih bergerak secara ekspansif, Pemerintah tidak akan tinggal diam. Melalui keterlibatan dan kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah akan terus menerus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif,” ujarnya.

Menurut Febri, berbagai langkah tersebut diarahkan untuk mendongkrak daya saing nasional serta merebut peluang pasar, baik ekspor maupun domestik. Pemerintah meyakini perlindungan terhadap industri dalam negeri merupakan salah satu fondasi dalam menciptakan iklim usaha yang sehat.

Selain memperkuat implementasi HGBT dan perlindungan terhadap industri dalam negeri, Kemenperin juga terus mengakselerasi berbagai program strategis lainnya, mulai dari peningkatan penggunaan produk dalam negeri, fasilitasi investasi manufaktur, pengamanan pasar domestik dari praktik perdagangan tidak sehat, hingga perluasan akses ekspor ke pasar nontradisional.

Berbagai kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga utilisasi industri sekaligus meningkatkan daya saing manufaktur nasional.

Di tengah penurunan PMI pada Juni, Kemenperin mencatat survei S&P Global justru menunjukkan tingkat optimisme pelaku industri terhadap prospek usaha dalam 12 bulan ke depan atau mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Optimisme tersebut didorong oleh ekspektasi meredanya tekanan harga serta membaiknya permintaan pasar.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menggandeng Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menginvestigasi gugurnya lima calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Tim investigasi dari dua kementerian itu sudah dibentuk.

"Kami sudah membentuk tim investigasi. Ini adalah gabungan antara Kemhan dan Kemenkes. Kami sudah bentuk," ujar Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (1/7/2026).

Donny menyatakan, pihaknya akan langsung menginvestigasi gugurnya lima calon manajer Koperasi Desa. "Kami nanti akan menindaklanjuti untuk melihat atau mencari data-data tambahan kenapa kok bisa hal ini terjadi," kata Donny.

"Termasuk juga yang kejadian di Halim terkait dengan paru-paru, ini juga karena ada penularan di sana, ini juga kami lakukan tindakan pencegahan bersama dengan Kemenkes," tambahnya.

Lebih lanjut, Donny menuturkan, penyebab meninggalnya lima manajer Koperasi Desa ini berbeda-beda. Salah satunya, kata dia, ada perubahan pola hidup dari semula sipil menjadi militer.

"Pertama adalah karena kelelahan, ya, kemudian juga perubahan pola hidup ya, yang tadinya mungkin kehidupan sipil, masuk kehidupan ya di barak dan sebagainya yang mana semuanya harus disiplin nah itu mungkin juga mengagetkan juga. Selain juga faktor cuaca juga," ucap Donny.

Selain itu, ia berkata, meninggalnya calon manajer Koperasi Desa akibat penyakit bawaan. Menurutnya, penyakit bawaan inj sudah terdeteksi saat awal pelatihan, tetapi masih dalam kadar aman.

"Nah ini yang menyebabkan beberapa dari mereka tidak semuanya, sebetulnya banyak juga yang kondisi kesehatannya tidak baik-baik semuanya, tapi hanya beberapa ini saja karena mungkin ada kasus-kasus tertentu ya kejadian yang tadi itu mungkin cuaca dan sebagainya sehingga menyebabkan dari kondisi yang sudah terbatas tersebut akhirnya yang bersangkutan meninggal dunia," tutur Donny.

Faktor lainnya, kata Donny, akibat paru-paru. Ia mengungkapkan ada 2 dari 5 korban yang meninggal akibat paru-paru. "Yang paru-paru semuanya ada di Jakarta, di Satdik di Halim, tapi yang lainnya yang di Baturaja, yang di Balikpapan dan yang di Singkawang itu terkait dengan penyakit jantung. Itu penyebab itu yang kami sampaikan kepada Anggota Komisi I DPR RI," pungkas Donny.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan optimisme pelaku industri manufaktur nasional tetap terjaga meski sektor tersebut menghadapi tantangan yang semakin kompleks dari sisi produksi maupun permintaan.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Selasa menyampaikan hal ini tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juni 2026 yang masih berada pada level ekspansi sebesar 52,90.

Meski mengalami perlambatan 0,66 poin dibandingkan Mei 2026, capaian IKI yang tetap berada di atas level 50 menunjukkan aktivitas manufaktur nasional masih bertumbuh di tengah berbagai dinamika ekonomi global dan domestik.

Menurut dia, kondisi industri pada Juni 2026 lebih menantang dibandingkan bulan sebelumnya. Jika pada Mei tekanan terutama berasal dari sisi produksi, maka pada Juni pelaku industri juga mulai menghadapi perlambatan permintaan.

"Industri manufaktur nasional pada Juni menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan bulan sebelumnya. Tekanan tidak hanya berasal dari sisi produksi, tetapi juga mulai dirasakan pada sisi permintaan. Meski demikian, sektor industri tetap menunjukkan resiliensi yang kuat sehingga aktivitas manufaktur nasional masih berada pada fase ekspansi," ujar Febri

Menurutnya, dari sisi produksi, industri masih menghadapi kenaikan harga bahan baku impor akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang mendorong peningkatan harga energi dunia. Pelemahan nilai tukar rupiah juga meningkatkan biaya pengadaan bahan baku impor sehingga menambah beban produksi.

Selain itu, pemadaman listrik di sejumlah kawasan industri selama Juni turut mengganggu proses produksi, terutama bagi sektor yang bergantung pada pasokan listrik.

"Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah kawasan industri menyebabkan sebagian perusahaan harus menghentikan proses produksinya selama gangguan berlangsung. Kondisi tersebut tentu memengaruhi efisiensi operasional industri," ungkapnya.

Tekanan juga datang dari kenaikan harga gas industri, khususnya gas hasil regasifikasi LNG. Oleh karena itu, Kemenperin mengapresiasi langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang berhasil mengawal penurunan harga gas regasifikasi dari 23 dolar AS per MMBTU menjadi 13 dolar AS per MMBTU.

"Penurunan harga gas regasifikasi tersebut menjadi angin segar bagi industri, khususnya industri yang menggunakan gas sebagai sumber energi maupun bahan baku produksi. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri nasional, terutama bagi industri yang masuk dalam skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)," jelas Jubir Kemenperin.

Di sisi permintaan, Kemenperin mencermati kenaikan harga sejumlah barang konsumsi rumah tangga dan penyesuaian harga BBM nonsubsidi mulai memengaruhi ruang belanja masyarakat terhadap produk manufaktur.

Namun pemerintah menilai tekanan tersebut masih dapat dikendalikan karena inflasi diperkirakan tetap berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

"Kami mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang tetap mempertahankan harga BBM subsidi. Kebijakan tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat," katanya.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, prospek ekspor manufaktur masih menunjukkan tren positif. Permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor nonmigas terus meningkat sehingga menjadi salah satu penopang utama kinerja industri nasional.

"Kami melihat permintaan ekspor nonmigas masih tumbuh positif. Di tengah berbagai tantangan global, kondisi ini memberikan optimisme bahwa industri manufaktur Indonesia masih memiliki peluang untuk terus berkembang," tutur Febri.

Ia menambahkan, besarnya pasar domestik juga menjadi kekuatan utama industri nasional. Berbagai program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, implementasi mandatori biodiesel B50, hingga Program Kampung Nelayan diyakini akan meningkatkan permintaan terhadap produk manufaktur dalam negeri.

"Belanja pemerintah melalui berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, implementasi mandatori biodiesel B50, hingga Program Kampung Nelayan akan memberikan efek berganda terhadap meningkatnya permintaan produk manufaktur nasional," ujarnya.

Menurut Febri, kombinasi antara besarnya pasar domestik, dukungan belanja pemerintah, serta prospek ekspor yang membaik menjadi fondasi penting bagi industri manufaktur untuk tetap bertahan dan tumbuh di tengah ketidakpastian global.

"Oleh karena itu, Indeks Kepercayaan Industri pada Juni 2026 tercatat sebesar 52,90. Nilai tersebut masih berada di atas level 50 yang menandakan aktivitas industri manufaktur Indonesia tetap berada dalam fase ekspansi. Ini menunjukkan optimisme pelaku industri masih terjaga meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks," pungkasnya.

Ke depan, Kemenperin akan terus mengantisipasi berbagai tantangan, mulai dari tekanan inflasi, kenaikan suku bunga acuan, pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya energi, hingga potensi dampak El Nino terhadap sejumlah sektor industri.

Untuk menjaga daya saing industri nasional, pihaknya akan memperkuat kebijakan yang mencakup kelancaran pasokan bahan baku, penguatan pasar domestik, percepatan hilirisasi, peningkatan produktivitas industri, serta perluasan akses pasar ekspor.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai industri dan konsumen masih menunggu kepastian terkait insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

"Terkait dengan itu, kami meminta agar industri dan konsumen produk otomotif segera diberi kepastian," kata dia ditemui di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kondisi tersebut dinilai dapat menahan keputusan pembelian masyarakat sehingga berpotensi memberikan tekanan terhadap kinerja industri otomotif.

"Jadi kami mohon agar segera pengambil kebijakan di kementerian/lembaga lain agar segera memberikan kepastian terkait dengan insentif tersebut," ujar Febri.

Menanggapi upaya mendorong penjualan pada semester II, Febri menegaskan Kemenperin terus menjalin kolaborasi dengan berbagai asosiasi industri untuk memperkuat pemasaran produk manufaktur nasional.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik yang ditargetkan mencakup masing-masing 100 ribu unit mobil listrik dan sepeda motor listrik pada tahun ini.

Untuk sepeda motor listrik, pemerintah memperkirakan nilai insentif sebesar Rp5 juta per unit. Namun, besaran dan skema final bantuan tersebut masih akan diumumkan lebih lanjut setelah pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait selesai.

Dirinya juga berpendapat insentif kendaraan listrik diberikan untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) di tengah harga minyak global yang diperkirakan masih tinggi dalam beberapa bulan ke depan.

Adapun program insentif kendaraan listrik menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan adopsi kendaraan ramah lingkungan.

Sebelumnya, Kemenperin memperkuat peran industri kecil menengah (IKM) untuk masuk dalam rantai pasok kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), guna mendukung pengembangan ekosistemnya di Tanah Air.

Kemenperin menegaskan bahwa pengembangan industri kendaraan listrik nasional tidak hanya bertumpu pada investasi industri besar, tetapi juga harus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pelaku IKM sebagai bagian penting dalam rantai pasok industri.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil listrik berbasis baterai pada kuartal I 2026 mencapai 33.150 unit atau meningkat 95,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, populasi bus listrik hingga April 2026 mencapai 798 unit dan populasi motor listrik pada Februari 2026 tercatat sebanyak 236.451 unit atau sekitar 65 persen dari total populasi kendaraan listrik nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan bahwa telah menghapus latihan menembak dalam pendidikan calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP). Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Rico Ricardo menjelaskan, berbagai kegiatan peserta yang bersifat taktis dan teknis militer dikurangi, termasuk kegiatan menembak.

Rico memastikan, kegiatan itu tidak lagi menjadi bagian dalam pelaksanaan latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Selain itu, intensitas kegiatan fisik juga dikurangi dan disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai warga sipil.

“Perlu kami sampaikan bahwa dokumentasi atau liputan terkait kegiatan menembak (yang banyak beredar di media massa dan media sosial) tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada minggu lalu, sebelum adanya evaluasi terbaru terhadap pelaksanaan program,” katanya, Selasa (30/6/2026).

Kemhan juga mengganti nama pendidikan calon manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dari latihan dasar militer (latsarmil) menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial.

Rico menjelaskan bahwa keputusan itu diambil sebagai tindak lanjut evaluasi bersama. Dia menyatakan bahwa instansinya melakukan penyesuaian pendekatan kegiatan pendidikan.

“Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial, bukan latsarmil lagi,” ujar Rico.

Rico mengungkapkan bahwa kegiatan para peserta saat ini diarahkan pada pembentukan disiplin, karakter, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kesiapan manajerial peserta sebagai calon pengelola Kopdes Kelurahan Merah Putih dan KNMP. Sehingga mereka benar-benar siap bekerja saat selesai melaksanakan pendidikan.

Diketahui, dalam proses Latsarmil sebelumnya ada lima orang meninggal dunia. Berdasarkan data dari Kemhan, 5 korban meninggal dunia terdiri atas Yonanda Muhammad Taufiq (meninggal pada 17 Juni 2026), Anisa Muyassaroh (meninggal pada 18 Juni 2026), Novia Rahmadhani Sihotang (meninggal pada 22 Juni 2026), Muhammad Rifki Renaldi Gunawan (meninggal pada 26 Juni 2026), dan Nola Dya Sari (meninggal pada 26 Juni 2026).

kepastian pasokan gas bumi dengan harga yang kompetitif menjadi faktor penting bagi keberlangsungan investasi dan produktivitas berbagai sektor industri strategis

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa kebijakan penurunan harga liquefied natural gas (LNG) bagi sektor industri menjadi angin segar yang sangat dibutuhkan industri di tengah tantangan saat ini.

Dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan pihaknya memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang mempertemukan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi atas persoalan pasokan gas industri.

"Kami mengapresiasi perhatian mendalam dan langkah konkret dari Bapak Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI. Fasilitasi yang beliau berikan untuk mempertemukan para pemangku kepentingan guna mencari jalan keluar masalah gas ini adalah angin segar yang sangat dibutuhkan industri di tengah tantangan berat dan kompleks saat ini," dia.

Menurut Febri, kepastian pasokan gas bumi dengan harga yang kompetitif menjadi faktor penting bagi keberlangsungan investasi dan produktivitas berbagai sektor industri strategis.

Penurunan harga LNG diharapkan dapat semakin meringankan beban biaya energi pelaku usaha sehingga aktivitas produksi berjalan lebih efisien.

Selain mengapresiasi langkah DPR, Kemenperin juga menyampaikan aspirasi pelaku industri terkait implementasi kebijakan Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT).

Sektor manufaktur berharap kuota pasokan gas yang telah ditetapkan pemerintah dapat direalisasikan secara penuh tanpa adanya pengurangan di lapangan.

Kemenperin menegaskan terdapat tiga harapan utama dari pelaku industri. Pertama, penyaluran gas melalui skema AGIT harus dipenuhi 100 persen sesuai regulasi tanpa pemotongan (curtailment).

Kedua, volume gas yang telah dialokasikan tidak boleh dikurangi secara sepihak karena akan berdampak langsung terhadap kapasitas produksi dan efisiensi pabrik. Ketiga, kepastian pasokan energi harus dijaga untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun ekspor.

"Pelaku industri berharap agar apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah terkait AGIT dapat direalisasikan sepenuhnya di lapangan. Tidak boleh ada pemotongan atau pengurangan volume, karena setiap penurunan pasokan akan langsung mengoreksi produktivitas manufaktur kita," tegas Febri.

Kemenperin menyatakan terus mengawal hasil koordinasi bersama DPR RI serta kementerian dan lembaga terkait guna memastikan pasokan gas bagi industri tetap terjaga.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang stabil, kondusif, sekaligus meningkatkan daya saing sektor manufaktur nasional.

Pemerintah memutuskan menurunkan harga liquefied natural gas (LNG) untuk sektor industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU dari semula sekitar 20-23 dolar AS per MMBTU sebagai langkah menjaga daya saing industri nasional, sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah merespons aspirasi pelaku industri di tengah kenaikan harga gas dunia yang membebani biaya produksi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6) mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi intensif antara pemerintah dan DPR dalam menyikapi dinamika geopolitik global yang berdampak pada sektor gas nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengganti nama pendidikan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP) dari latihan dasar militer (latsarmil) menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Keputusan ini diambil setelah melakukan evaluasi.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa keputusan itu diambil sebagai tindak lanjut evaluasi bersama. Dia menyatakan bahwa instansinya melakukan penyesuaian pendekatan kegiatan pendidikan.

"Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial, bukan latsarmil lagi,” kata Rico saat dikonfirmasi oleh awak media, Senin (29/6/2026)

Menurutnya, berbagai kegiatan peserta yang bersifat taktis dan teknis militer dikurangi, termasuk kegiatan menembak. Rico memastikan, kegiatan itu tidak lagi menjadi bagian dalam pelaksanaan latihan pembekalan bela negara dan manajerial.

Selain itu, intensitas kegiatan fisik juga dikurangi dan disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai warga sipil. "Perlu kami sampaikan bahwa dokumentasi atau liputan terkait kegiatan menembak (yang banyak beredar di media massa dan media sosial) tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada minggu lalu, sebelum adanya evaluasi terbaru terhadap pelaksanaan program," ujarnya.

Rico mengungkapkan bahwa kegiatan para peserta saat ini diarahkan pada pembentukan disiplin, karakter, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kesiapan manajerial peserta sebagai calon pengelola Kopdes Kelurahan Merah Putih dan KNMP. Dengan demikian, mereka benar-benar siap bekerja saat selesai melaksanakan pendidikan.

Diketahui, selama latsarmil, ada lima peserta meninggal dunia. Berdasar data dari Kemhan, lima korban meninggal dunia terdiri atas Yonanda Muhammad Taufiq (meninggal pada 17 Juni 2026), Anisa Muyassaroh (meninggal pada 18 Juni 2026), Novia Rahmadhani Sihotang (meninggal pada 22 Juni 2026), Muhammad Rifki Renaldi Gunawan (meninggal pada 26 Juni 2026), dan Nola Dya Sari (meninggal pada 26 Juni 2026).

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat kawasan industri di Indonesia telah menyerap 2,35 juta tenaga kerja, meningkat 15 persen dari 2024 dengan realisasi investasi mencapai Rp6.744,58 triliun.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin menjelaskan, berdasarkan data pihaknya, saat ini Indonesia memiliki 179 kawasan industri dengan total luas mencapai 101.351,45 hektare dan tingkat okupansi sebesar 57,20 persen.

Kawasan itu dihuni oleh 11.970 perusahaan atau tenant, dengan pertumbuhan luas kawasan industri 1.508,02 hektare.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kawasan industri telah berkembang menjadi pusat aktivitas manufaktur nasional yang mampu menarik investasi secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing industri Indonesia.

Lebih lanjut, Tri menyampaikan perkembangan kawasan industri menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, dengan jumlah kawasan industri meningkat 51,69 persen sejak 2020 atau bertambah 61 kawasan.

Pada periode yang sama, nilai investasi meningkat 9,26 persen dibandingkan capaian hingga 2024, sementara jumlah tenaga kerja bertambah 15 persen dari sekitar 2,04 juta orang menjadi 2,35 juta orang.

Menurutnya, penyebaran kawasan industri juga semakin merata, dari total luas kawasan industri nasional, sekitar 61,24 persen atau 62.066,35 hektare berada di luar Pulau Jawa, sedangkan 38,76 persen atau 39.285,1 hektare berada di Pulau Jawa.

Dari sisi jumlah, terdapat 106 kawasan industri di Pulau Jawa dan 73 kawasan industri di luar Jawa, sehingga pengembangan industri tidak lagi terpusat di satu wilayah.

Meski demikian, Tri mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan agar kawasan industri semakin kompetitif, yang meliputi kepastian tata ruang dan pertanahan, penguatan pengelolaan lingkungan hidup, penyediaan infrastruktur energi dan logistik, serta percepatan perizinan.

Selanjutnya, peningkatan keamanan kawasan industri, penguatan kelembagaan, optimalisasi fasilitas investasi, hingga peningkatan keberpihakan kepada industri kecil dan menengah (IKM).

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Kemenperin tengah mengupayakan penguatan regulasi melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri.

Sebelumnya, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjelaskan laporan kemajuan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri.

Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (23/6), menyampaikan draf terbaru RUU kawasan industri kini mengalami penambahan struktur pengaturan dibandingkan sebelumnya.

“Kami sampaikan bahwa ada perkembangan, yaitu penambahan bab. Jadi sekarang menjadi 18 bab, sebelumnya adalah 15 bab. Kemudian pasalnya juga bertambah,” ujar Bayu.

Ia menjelaskan draf terbaru NA dan RUU Kawasan Industri kini terdiri atas 18 bab yang mencakup berbagai aspek strategis penyelenggaraan kawasan industri.

Mulai dari ketentuan umum, asas dan tujuan, rencana pembangunan kawasan industri nasional, pembangunan kawasan industri, infrastruktur, pengembangan tenaga kerja industri, pertanahan, keamanan, perizinan, hingga pemberian insentif dan kemudahan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) Rachmat Basuki menilai industri komponen otomotif Indonesia memiliki resiliensi yang kuat, sekaligus semakin memperkuat posisinya sebagai bagian dari rantai pasok global.

Ketangguhan tersebut tercermin dari meningkatnya ekspor, terjaganya kapasitas produksi, serta dukungan berkelanjutan pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional.

Dirinya dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Senin mengatakan industri komponen otomotif nasional kini telah memasuki fase ekspansi dengan mampu memasok kebutuhan pasar internasional sebagai bagian dari global supply chain.

"Industri komponen otomotif fase lagi bisa ekspor ke mana-mana. jadi sebagai global supply chain," katanya.

Menurut Rachmat, keberhasilan industri komponen nasional menembus rantai pasok global menuntut pelaku usaha terus meningkatkan daya saing di tengah persaingan dengan produsen dari berbagai negara.

Untuk itu, produktivitas menjadi faktor utama agar industri nasional mampu mempertahankan daya saing di pasar global.

Ia menjelaskan, pembinaan yang dilakukan Kementerian Perindustrian melalui berbagai program, termasuk implementasi Industri 4.0, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas manufaktur.

Berbagai pelatihan yang diberikan juga membantu pelaku industri beradaptasi dengan tuntutan proses produksi modern.

Rachmat menambahkan, dukungan pemerintah juga terbukti mampu menjaga ketahanan industri saat pandemi COVID-19. Melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat, industri komponen tetap dapat beroperasi sehingga kontinuitas pasokan bagi rantai produksi global tetap terjaga.

Di sisi lain, stimulus yang diupayakan Kemenperin kepada industri kendaraan bermotor turut menjaga permintaan domestik. Menurutnya, pasar dalam negeri yang kuat menjadi fondasi penting dalam menciptakan skala ekonomi sebelum industri semakin kompetitif di pasar ekspor.

"Sehingga industri roda empat kan naik. Dengan naiknya industri roda empat ini, otomatis supply komponennya akan tetap jalan," katanya.

Berdasarkan data GIAMM, hingga kuartal I 2026 industri otomotif roda empat tumbuh 14 persen secara tahunan (year on year). Kinerja tersebut turut menopang industri komponen dalam mempertahankan kapasitas produksinya, didukung pula oleh pasar kendaraan roda dua yang relatif stabil.

Lebih lanjut, Rachmat mengatakan pemerintah terus mendorong transformasi industri komponen menuju kendaraan rendah emisi melalui program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV), yang mencakup seluruh lini teknologi, mulai dari internal combustion engine (ICE) hingga battery electric vehicle (BEV).

Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pendalaman struktur industri melalui peningkatan target tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) secara bertahap hingga mencapai 80 persen.

Selain itu, Kementerian Perindustrian terus memberikan arah kebijakan agar industri komponen nasional semakin terintegrasi dalam rantai pasok global.

"Pemerintah selalu nge-trigger kita dengan peraturan-peraturan supaya kita bisa masuk ke arah global supply chain," ujarnya.

GIAMM mencatat, sepanjang 2025 industri komponen otomotif Indonesia berhasil mengekspor produk ke lebih dari 100 negara dengan nilai melampaui 7 miliar dolar AS.

Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, serta negara-negara di kawasan ASEAN menjadi pasar utama ekspor komponen otomotif nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026