Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang bertemu Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (25/6).

Pertemuan itu dalam rangka membahas penguatan tata kelola dan akuntabilitas keuangan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, pembahasan juga mencakup penataan ulang anggaran, pengawasan di daerah, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Dalam pertemuan tersebut, Nanik didampingi Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Wakil Kepala BGN Trenggono.

"Melalui sinergi erat bersama Kementerian Keuangan, BGN berkomitmen penuh untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata bagi kemajuan masyarakat Indonesia," tulis BGN dalam unggahan Instagram resminya.

BGN menjelaskan pembahasan dalam pertemuan difokuskan pada upaya memperbaiki tata kelola, transparansi, serta efektivitas penggunaan keuangan negara dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

Salah satu agenda yang dibahas adalah penataan ulang (refocusing) anggaran BGN. Langkah tersebut dilakukan untuk menyelaraskan alokasi anggaran agar lebih efisien tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan MBG.

Selain itu, kedua pihak juga membahas pemanfaatan perangkat Kemenkeu di tingkat kabupaten dan kota, seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

[Gambas:Instagram]

Kedua instansi tersebut direncanakan membantu pemeriksaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG baik dari sisi kondisi fisik maupun pertanggungjawaban keuangannya.

Agenda lainnya adalah peningkatan kapasitas SDM BGN di daerah melalui pemanfaatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Pelatihan itu akan difokuskan pada peningkatan kemampuan kepala SPPG dalam menyusun dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan.

Pertemuan Nanik dengan Purbaya sebelumnya memang telah direncanakan sejak beberapa pekan lalu. Namun, agenda tersebut sempat tertunda setelah Nanik dipanggil Presiden Prabowo Subianto.

"Kemarin mau datang (bertemu), tapi enggak jadi karena dipanggil Presiden (Prabowo)," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Saat itu, Purbaya menyebut belum dapat memastikan materi yang akan dibahas bersama Kepala BGN Nanik. Ia juga mengatakan pertemuan tersebut belum tentu membahas efisiensi atau pemangkasan anggaran MBG.

Di sisi lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sebelumnya mengungkapkan pagu anggaran MBG tahun 2026 telah berkurang hampir Rp40 triliun setelah dilakukan penajaman anggaran oleh pemerintah.

Dari pagu awal sebesar Rp268 triliun, anggaran yang tersisa menjadi Rp228,38 triliun, setelah sekitar Rp39,62 triliun dipindahkan dan diblokir oleh Kemenkeu.

Menurut Agustina, penyesuaian tersebut merupakan bagian dari penataan anggaran yang dilakukan pemerintah. BGN bersama Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas juga masih melakukan refocusing penerima manfaat sehingga nilai anggaran yang tersisa masih berpotensi berubah.

Selain menata ulang sasaran penerima manfaat, BGN juga mengevaluasi sejumlah komponen biaya operasional, termasuk skema insentif bagi SPPG yang selama ini diberikan dengan besaran yang sama meski jumlah penerima manfaat di setiap dapur berbeda.

BGN juga melakukan penyisiran terhadap rencana belanja 2026 agar tidak terjadi pengadaan yang berulang dengan belanja yang telah dilakukan pada 2025.

Sementara itu, pembahasan anggaran MBG untuk 2027 masih berlangsung bersama Kemenkeu. Pagu indikatif yang saat ini dibahas di DPR mencapai sekitar Rp270 triliun dengan asumsi jumlah penerima manfaat mencapai 81 juta orang.

Namun, menurut Agustina, angka tersebut masih akan dikaji ulang oleh manajemen baru BGN sebelum pemerintah menetapkan pagu definitif dalam RAPBN 2027.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memperkirakan kerugian ekonomi akibat perubahan iklim mencapai Rp2.005 triliun pada 2029.

"Kerugian ekonomi akibat perubahan iklim diproyeksikan meningkat sekitar 4 kali lipat, dari Rp469 triliun pada 2025 menjadi Rp2.005 triliun pada 2029," kata Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Nizhar Marizi, dalam taklimat media di Jakarta, Selasa.

Menurut Nizhar, upaya pembangunan menghadapi tantangan yang makin kompleks, salah satunya akibat triple planetary crisis.

Triple planetary crisis meliputi perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan.

Penguatan agenda mitigasi dan adaptasi iklim telah dilakukan melalui Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia 2031-2035 dan National Adaptation Plan (NAP) 2026-2030.

Sementara, pelindungan dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati dijalankan dengan Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045 serta transformasi pola produksi dan konsumsi berkelanjutan oleh Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia.

Namun, kata Nizhar, proyeksi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim bakal terwujud bila tidak ada aksi lanjutan.

Maka dari itu, Bappenas bersama Global Green Growth Institute (GGGI) menjalankan Green Indonesia Future Initiative (GIFT) 2026-2030.

"Kerja sama GIFT ini diharapkan dapat mendatangkan peluang pendanaan lain untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon di Indonesia," ujar Nizhar.

GIFT menargetkan mobilisasi investasi hijau sebesar 2 miliar dolar AS pada 2030, meningkat dua kali lipat dari akumulasi yang telah dicapai di semua fase sebelumnya.

GIFT berfokus pada tiga peran utama, yakni merintis model pembiayaan yang baru bagi Indonesia, mendukung kementerian dan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan dan praktik yang mendukung, serta membuka akses ke sumber pendanaan global.

Inisiatif ini juga mendorong penguatan kapasitas para pembuat kebijakan untuk menerapkan perspektif pertumbuhan hijau dalam pengambilan keputusan sehari-hari mereka.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Global Green Growth Institute (GGGI) menyiapkan mobilisasi investasi hijau sebesar 2 miliar dolar AS pada 2030 melalui kemitraan Green Indonesia Future Initiative (GIFT).

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo menjelaskan bahwa GIFT mencerminkan komitmen bahwa intervensi pembangunan tidak hanya mencakup kepentingan saat ini, melainkan juga untuk masa depan dan generasi mendatang.

“Transformasi ekonomi hijau bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan pembangunan Indonesia tetap mampu tumbuh sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Teguh dalam taklimat media di Jakarta, Selasa.

Bappenas telah menjalin kemitraan bersama GGGI sejak 2013 yang diwujudkan melalui Green Growth Program (GGP).

GGP telah berlangsung dalam tiga fase, dengan fase terakhir dijalankan pada rentang waktu 2021-2025.

Kontribusi kemitraan diukur dari hasil yang telah diwujudkan, bukan dari implementasi langsung, yang diperkirakan telah mendukung pengurangan emisi setara 183,54 juta ton CO₂ serta penciptaan 271.095 lapangan kerja ramah lingkungan.

Selain itu, investasi ramah lingkungan juga telah dihasilkan sebesar sekitar 776,5 miliar dolar AS yang dimobilisasi di berbagai sektor, mulai dari energi dan kawasan perkotaan hingga perhutanan sosial dan ekonomi biru.

Pada fase berikutnya, yakni rentang 2026-2030, Bappenas dan GGI meluncurkan inisiatif GIFT yang akan diresmikan pada 4 Juni 2026.

Melalui GIFT, Bappenas dan GGI membidik target ambisius dengan nilai investasi melampaui dua kali lipat dari akumulasi yang telah dicapai di semua fase sebelumnya.

GIFT berfokus pada tiga peran utama, yakni merintis model pembiayaan yang baru bagi Indonesia, mendukung kementerian dan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan dan praktik yang mendukung, serta membuka akses ke sumber pendanaan global.

Inisiatif ini juga mendorong penguatan kapasitas para pembuat kebijakan untuk menerapkan perspektif pertumbuhan hijau dalam pengambilan keputusan sehari-hari mereka.

“GIFT bertujuan untuk menghadirkan peluang guna meningkatkan ambisi iklim Indonesia sekaligus meminimalkan risiko investasi dan memperluas akses pembiayaan bagi inisiatif hijau yang layak didanai dan berdampak tinggi,” kata GGGI Indonesia Country Representative Rowan Fraser menambahkan.

Ke depan, inisiatif ini diharapkan dapat mendorong peluang penciptaan lapangan kerja hijau, memperkuat keamanan energi, dan mendukung praktik ekonomi sirkular di berbagai sektor.

Selain itu, juga memobilisasi investasi hijau dari berbagai sumber pendanaan menjadi pilar pendukung pertumbuhan hijau yang memberikan dampak konkret bagi masyarakat.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menyampaikan perlunya perubahan paradigma dalam pembangunan nasional, dari riset yang berorientasi pada publikasi menjadi riset yang memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Dan ini bukan sekadar perubahan istilah, tapi ini adalah perubahan cara berpikir, perubahan cara bekerja,” ujar Febrian dalam forum Kolaborasi Riset, Ilmu Pengetahuan, dan Inovasi Australia-Indonesia (KONEKSI) di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, salah satu tantangan utama selama ini adalah kesenjangan antara dunia riset dan kebijakan. Ia menyebut banyak hasil penelitian yang berhenti sebagai publikasi dan belum bertransformasi menjadi program atau keputusan yang dapat diterapkan di lapangan.

Melalui KONEKSI, Febrian menyampaikan pemerintah berupaya menjembatani kesenjangan tersebut dengan membangun ekosistem yang mempertemukan pemerintah, akademisi, industri, komunitas, dan media. Ekosistem ini diharapkan mampu memastikan riset benar-benar memberi solusi konkret bagi masyarakat.

Ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus berbasis bukti dan ditopang sains, serta mampu menerjemahkan gagasan menjadi kebijakan yang berjalan efektif di lapangan.

Lebih lanjut, ia menilai kemitraan Indonesia-Australia dalam KONEKSI mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

“Jawaban atas tantangan global tidak bisa lahir dari satu negara saja, tetapi dari kolaborasi, kepercayaan, dan kesediaan untuk belajar satu sama lain,” katanya.

Selain itu, Febrian juga mendorong agar pengetahuan tidak bersifat eksklusif atau terpusat di kota-kota besar, melainkan hadir di daerah dan relevan dengan kebutuhan lokal.

Dalam mendukung perubahan paradigma ini, Bappenas menekankan tiga langkah utama, yakni memperkuat keterhubungan antara peneliti dan pembuat kebijakan, meningkatkan mekanisme penerjemahan hasil riset menjadi kebijakan yang dapat diterapkan, serta memastikan keberlanjutan kemitraan Indonesia-Australia melalui KONEKSI.

Febrian menambahkan KONEKSI merupakan investasi jangka panjang, bukan hanya secara finansial, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas berpikir.

Ia berharap setiap riset yang dihasilkan dapat menjadi dasar kebijakan dan program nyata yang mendorong ketahanan nasional serta pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berpengaruh.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

kebijakan dan perencanaan dapat diimplementasikan untuk menciptakan dampak nyata bagi pembangunan rendah karbon di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Inggris memperkuat pembangunan rendah karbon melalui pendanaan proyek Low Carbon Development Initiative–Innovation and Technology Fund (LCDI-ITF).

Kemitraan itu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bersama Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO).

“Innovation and Technology Fund menjadi bentuk bagaimana kebijakan dan perencanaan dapat diimplementasikan untuk menciptakan dampak nyata bagi pembangunan rendah karbon di Indonesia,” kata Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo di Jakarta, Selasa.

Kemitraan strategis Indonesia–Inggris yang sudah terjalin sejak 2017 ini mendorong pembangunan berbasis bukti, inklusif dan berkelanjutan.

Inisiatif LCDI-ITF bertujuan mengidentifikasi dan mereplikasi solusi teknologi yang mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

Program ini juga mendukung Trisula Pembangunan, serta berbagai peta jalan nasional seperti ekonomi sirkular, ekonomi biru, hilirisasi rempah, dan pertanian regeneratif.

Dari 283 proposal dengan nilai pengajuan mencapai Rp1,59 triliun, terpilih empat proyek tahap awal dengan total pendanaan Rp20,33 miliar, mencakup pengelolaan sampah, budidaya udang berbasis energi surya, pengolahan rempah berkelanjutan, serta dekarbonisasi pertanian padi.

Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menekankan bahwa fokus utama terletak pada implementasi.

“Melalui skema ini, kami ingin membantu inovasi melewati ‘valley of death’ agar dapat berkembang dan memberikan dampak nyata,” ujar Joko.

Pada kesempatan yang sama, Minister Counsellor (Development) Kedutaan Besar Inggris Peter Rajadiston menegaskan pentingnya dampak sosial dari solusi iklim. Menurutnya, solusi iklim yang efektif harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Oleh karena itu, LCDI-ITF mendorong pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penurunan emisi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja hijau, serta penguatan ketahanan komunitas,” tutur Peter.

Inisiatif ini menegaskan komitmen Indonesia dalam mengintegrasikan kebijakan, pendanaan inovatif, dan kolaborasi multipihak untuk mendorong pembangunan rendah karbon yang inklusif dan berkelanjutan

Hingga 2024, Indonesia telah mencatat potensi penurunan emisi sebesar 30,36 persen melalui lebih dari 29.000 aksi lintas sektor.

Ke depan, LCDI-ITF diharapkan menjadi model percontohan yang dapat direplikasi secara nasional dan memperkuat kontribusi Indonesia dalam upaya global menghadapi perubahan iklim melalui aksi nyata di tingkat lokal.

LCDI-ITF juga diharapkan dapat memastikan bahwa inovasi yang berhasil dapat ditransformasikan menjadi kebijakan dan investasi yang berdampak sistemik.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai kebijakan persaingan usaha yang adaptif dan terintegrasi mampu menciptakan iklim usaha yang adil di Indonesia.

“Penguatan kebijakan persaingan usaha yang terintegrasi dan adaptif menjadi kunci untuk menciptakan iklim usaha yang adil serta mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029,” kata Direktur Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi Kementerian PPN/Bappenas Roby Fadillah di Jakarta, Senin.

Dalam forum “Competition Outlook 2026” bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Roby menyebutkan hal ini menyusul pentingnya peran persaingan usaha yang sehat demi mendorong produktivitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Ia mengatakan, persaingan usaha menjadi salah satu fokus dalam RPJMN 2025-2029, khususnya pada Prioritas Nasional 5, Program Prioritas 5, dan Kegiatan Prioritas 8 untuk mencapai terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, dan mendukung terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global.

Selain itu, Roby mengatakan, persaingan usaha yang sehat dan ketat juga dapat mendorong adanya inovasi, efisiensi, dan peningkatan kualitas produk yang pada akhirnya berdampak ke ketertarikan penanaman modal di Indonesia.

“Tekanan persaingan usaha yang didorong oleh regulasi yang kuat serta akses pemodalan yang baik akan membuat perusahaan mempunyai kebutuhan untuk keberlangsungan daya saing perusahaan jangka panjang perusahaan dalam bentuk investasi dalam inovasi,” kata Roby.

Namun, ia mengingatkan bahwa hubungan persaingan usaha dan inovasi dapat berlangsung dua arah, di mana inovasi dalam hal ini dapat mengubah struktur pasar.

“Dalam hal ini inovasi dapat menciptakan pasar baru, mengubah arah jalannya kompetisi di pasar, bahkan membuat pesaing keluar dari pasar atau menghindari kompetisi secara langsung,” ujarnya.

Persaingan pasar yang lebih tinggi secara umum, lanjutnya, dapat meningkatkan investasi korporasi dan nilai perusahaan, tapi juga efeknya dipengaruhi kepastian kebijakan ekonomi.

“Oleh karena itu, kebijakan persaingan usaha di sini sangatlah penting, untuk menciptakan level playing field dan membantu investasi inovasi agar dapat tersebar di seluruh pasar,” kata Roby.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat ekonomi Presiden Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah mengungkap pihaknya telah menggodok ihwal penyusunan rancangan undang-undang terkait dengan sistem perekonomian Indonesia.

Pihak dimaksud oleh Burhanuddin adalah Prasasti Center for Policy Studies, di mana dia menjabat sebagai Dewan Penasihat bersama dengan adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

Burhanuddin mengatakan keinginan untuk menyusun rancangan UU tersebut berangkat dari ayat 5 pasal 33 UUD 1945 yang pada intinya mengatur bahwa sistem perekonomian nasional dan penguasaan sumber daya alam berada akan diatur lebih lanjut dalam suatu UU.

Menurut pria yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu, pusat kajian Prasasti telah selesai merancang naskah akademik untuk UU terkait dengan sistem perekonomian itu.

"Alangkah lebih baiknya, kalau itu disusun dalam satu undang-undang. Sedang dalam proses pemikiran, naskah akademiknya sudah selesai," terang Burhanuddin, dikutip Senin (29/12/2025).

Dia mengklaim telah melibatkan pihak Kementerian PPN/Bappenas serta kementerian lain.

Menurutnya, pemerintahan Prabowo saat ini merupakan pemerintahan yang paling konsisten dalam menjalankan sistem perekonomian. Selama ini, dia menilai perekonomian Indonesia konsisten dalam inkonsistensi.

Untuk itu, pria yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Pakar pada tim kampanye nasional Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming itu menargetkan naskah akademis RUU dimaksud akan selesai dalam waktu tidak lama lagi.

"Insyaallah pada waktunya tahun ini selesai," tuturnya.

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan Dana Inovasi Teknologi (Innovation and Technology Fund/ ITF).

Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan program ini diluncurkan sebagai jembatan pembiayaan untuk mendorong inovasi dan teknologi yang berpotensi memberikan solusi bagi adaptasi dan mitigasi risiko iklim.

"Pendanaan ini dapat diarahkan untuk mendukung proyek-proyek berbasis inovasi dan teknologi yang mampu memberikan multi-manfaat. Dan tentu saja, masih banyak lagi inovasi dan teknologi yang dikembangkan dan ditingkatkan skala aplikasinya untuk menciptakan manfaat yang lebih luas," ujar Rachmat dalam acara Peluncuran Dana Inovasi Teknologi dan Kajian Solusi Berketahanan Iklim di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (2/12).

Rachmat menjelaskan program ini untuk memenuhi komitmen iklim yang tertuang dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC) yang membutuhkan pendanaan iklim US$757,6 miliar atau sekitar Rp12.593 triliun (asumsi kurs Rp16.620 per dolar AS) hingga 2035.

"Untuk memenuhi komitmen iklim sebagaimana tertuang dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (End-NDC), kita membutuhkan pendanaan iklim lebih dari 700 miliar (dolar AS) hingga tahun 2035. Jika dibandingkan saat ini, alokasi anggaran terkait penanganan iklim baru mencapai 3% APBN," tambahnya.

Kemudian, ia menegaskan pembiayaan iklim juga isu utama pasca-Conference of the Parties ke-20 (COP 30) dengan peningkatan pendanaan adaptif hingga tiga kali lipat menuju 2035.

"Pembiayaan iklim juga terus menjadi isu utama pasca-COP 30 dengan mendorong New Collective Quantified Goal on Climate Finance dengan peningkatan pendanaan adaptif hingga tiga kali lipat menuju 2035, serta pembentukan inisiatif seperti Tropical Forest Forever Facility," ujar Rachmat.

Dalam kesempatan yang sama, Rachmat juga menjelaskan investasi iklim harus diarahkan untuk memperkuat tiga fondasi, yakni percepatan transisi dengan cara memperkuat basis data dan bukti agar kebijakan dan aksi iklim makin tepat sasaran dan berkeadilan, mendorong skalabilitas teknologi rendah karbon, dan menjembatani perwujudan ide menjadi penerapan dan penciptaan dampak.

"Pengembangan Ekonomi Hijau yang tadi berulang kali disampaikan, diarahkan sebagai penggerak utama pertumbuhan yang menyeimbangkan antara pembangunan kota dan pembangunan desa, dan pembangunan-pembangunan yang kita lakukan dengan pertumbuhan ekonomi antara 5 sampai 8 persen," pungkasnya.