Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal membentuk tim untuk memantau penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh daerah.

Purbaya menjelaskan pengawasan dilakukan di antaranya oleh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

"Di lapangan saya punya banyak orang di seluruh kabupaten kota. Dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan dari yang lain-lain. DJKN juga banyak. Nanti akan kita bentuk tim untuk monitor di seluruh kabupaten kota seperti apa," ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (26/6).

Tim tersebut akan melakukan pemantauan berkala terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk mengontrol penggunaan anggaran.

Purbaya mengatakan rencana itu muncul setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menyampaikan masih terdapat kendala dalam melakukan pengawasan di daerah.

"Rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang kalau begitu yang mengawasi di daerah-daerah biar Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Mereka (BGN) setuju," ujarnya.

Ia mengatakan tim tersebut akan memberi informasi mengenai kondisi di daerah apa adanya.

Mereka juga akan merekomendasikan sejumlah hal, termasuk bila sebuah SPPG perlu dihentikan operasionalnya.

"Kalau enggak benar boleh tutup saja Pak," ujar Purbaya menirukan omongan Kepala BGN.

"Kita diskusikan seperti itu. Kalau jelek, kita bilang jelek. Kepala BGN bilang, 'Kalau jelek, laporkan jelek. Kalau rekomendasi tutup, ya tutup.' Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur," ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, langkah ini akan membuat pengawasan menjadi lebih independen.

"Yang ngawasin bukan BGN sendiri. Jadi tempat saya. Kita enggak akan kongkalikong. Kalau yang ngawasin BGN sendiri kan ada vested interest," ujarnya.

Ia mengatakan evaluasi terhadap hasil pemantauan akan dilakukan secara berkala setiap dua bulan. Tim Kementerian Keuangan mulai bekerja pada pekan depan.

Selain pengawasan, Purbaya mengungkapkan Kepala BGN juga telah melaporkan rencana efisiensi lanjutan pada program MBG.

Menurut dia, besaran penghematan cukup signifikan, tetapi pengumumannya akan disampaikan langsung oleh Kepala BGN.

"Kemarin saya ketemu Kepala BGN. Dia ke sini melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan," ujar Purbaya.

Saat ditanya mengenai besaran efisiensi, Purbaya enggan merincinya. Ia hanya menegaskan kalau pemangkasan anggaran ini datang langsung dari Kepala BGN.

"Saya setuju apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi. Artinya kan ada efisiensi yang lebih bagus. Walaupun masih bisa dikurangi sedikit lagi, tapi nanti akan signifikan lah pemotongannya. (Efisiensi) bukan saya yang usul ya, Kepala BGN-nya sendiri," ujarnya.

Pertemuan antara Purbaya dan jajaran BGN berlangsung pada Kamis (25/6) kemarin. Pembahasan mencakup penataan ulang anggaran, pengawasan di daerah, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

BGN menjelaskan pembahasan dalam pertemuan difokuskan pada upaya memperbaiki tata kelola, transparansi, serta efektivitas penggunaan keuangan negara dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

Salah satu agenda yang dibahas adalah penataan ulang (refocusing) anggaran BGN. Langkah tersebut dilakukan untuk menyelaraskan alokasi anggaran agar lebih efisien tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan MBG.

Selain itu, kedua pihak juga membahas pemanfaatan perangkat Kemenkeu di tingkat kabupaten dan kota, seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Kedua instansi tersebut direncanakan membantu pemeriksaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG baik dari sisi kondisi fisik maupun pertanggungjawaban keuangannya.

Agenda lainnya adalah peningkatan kapasitas SDM BGN di daerah melalui pemanfaatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Pelatihan itu akan difokuskan pada peningkatan kemampuan kepala SPPG dalam menyusun dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan.

Di sisi lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sebelumnya mengungkapkan pagu anggaran MBG tahun 2026 telah berkurang hampir Rp40 triliun setelah dilakukan penajaman anggaran oleh pemerintah.

Dari pagu awal sebesar Rp268 triliun, anggaran yang tersisa menjadi Rp228,38 triliun, setelah sekitar Rp39,62 triliun dipindahkan dan diblokir oleh Kemenkeu.

Menurut Agustina, penyesuaian tersebut merupakan bagian dari penataan anggaran yang dilakukan pemerintah. BGN bersama Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas juga masih melakukan refocusing penerima manfaat sehingga nilai anggaran yang tersisa masih berpotensi berubah.

Selain menata ulang sasaran penerima manfaat, BGN juga mengevaluasi sejumlah komponen biaya operasional, termasuk skema insentif bagi SPPG yang selama ini diberikan dengan besaran yang sama meski jumlah penerima manfaat di setiap dapur berbeda.

Lebih lanjut, BGN juga melakukan penyisiran terhadap rencana belanja 2026 agar tidak terjadi pengadaan yang berulang dengan belanja yang telah dilakukan pada 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang bertemu Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (25/6).

Pertemuan itu dalam rangka membahas penguatan tata kelola dan akuntabilitas keuangan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, pembahasan juga mencakup penataan ulang anggaran, pengawasan di daerah, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Dalam pertemuan tersebut, Nanik didampingi Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Wakil Kepala BGN Trenggono.

"Melalui sinergi erat bersama Kementerian Keuangan, BGN berkomitmen penuh untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata bagi kemajuan masyarakat Indonesia," tulis BGN dalam unggahan Instagram resminya.

BGN menjelaskan pembahasan dalam pertemuan difokuskan pada upaya memperbaiki tata kelola, transparansi, serta efektivitas penggunaan keuangan negara dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

Salah satu agenda yang dibahas adalah penataan ulang (refocusing) anggaran BGN. Langkah tersebut dilakukan untuk menyelaraskan alokasi anggaran agar lebih efisien tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan MBG.

Selain itu, kedua pihak juga membahas pemanfaatan perangkat Kemenkeu di tingkat kabupaten dan kota, seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

[Gambas:Instagram]

Kedua instansi tersebut direncanakan membantu pemeriksaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG baik dari sisi kondisi fisik maupun pertanggungjawaban keuangannya.

Agenda lainnya adalah peningkatan kapasitas SDM BGN di daerah melalui pemanfaatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Pelatihan itu akan difokuskan pada peningkatan kemampuan kepala SPPG dalam menyusun dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan.

Pertemuan Nanik dengan Purbaya sebelumnya memang telah direncanakan sejak beberapa pekan lalu. Namun, agenda tersebut sempat tertunda setelah Nanik dipanggil Presiden Prabowo Subianto.

"Kemarin mau datang (bertemu), tapi enggak jadi karena dipanggil Presiden (Prabowo)," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Saat itu, Purbaya menyebut belum dapat memastikan materi yang akan dibahas bersama Kepala BGN Nanik. Ia juga mengatakan pertemuan tersebut belum tentu membahas efisiensi atau pemangkasan anggaran MBG.

Di sisi lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sebelumnya mengungkapkan pagu anggaran MBG tahun 2026 telah berkurang hampir Rp40 triliun setelah dilakukan penajaman anggaran oleh pemerintah.

Dari pagu awal sebesar Rp268 triliun, anggaran yang tersisa menjadi Rp228,38 triliun, setelah sekitar Rp39,62 triliun dipindahkan dan diblokir oleh Kemenkeu.

Menurut Agustina, penyesuaian tersebut merupakan bagian dari penataan anggaran yang dilakukan pemerintah. BGN bersama Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas juga masih melakukan refocusing penerima manfaat sehingga nilai anggaran yang tersisa masih berpotensi berubah.

Selain menata ulang sasaran penerima manfaat, BGN juga mengevaluasi sejumlah komponen biaya operasional, termasuk skema insentif bagi SPPG yang selama ini diberikan dengan besaran yang sama meski jumlah penerima manfaat di setiap dapur berbeda.

BGN juga melakukan penyisiran terhadap rencana belanja 2026 agar tidak terjadi pengadaan yang berulang dengan belanja yang telah dilakukan pada 2025.

Sementara itu, pembahasan anggaran MBG untuk 2027 masih berlangsung bersama Kemenkeu. Pagu indikatif yang saat ini dibahas di DPR mencapai sekitar Rp270 triliun dengan asumsi jumlah penerima manfaat mencapai 81 juta orang.

Namun, menurut Agustina, angka tersebut masih akan dikaji ulang oleh manajemen baru BGN sebelum pemerintah menetapkan pagu definitif dalam RAPBN 2027.

Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rata-rata menerima dana sekitar Rp1 miliar per bulan, kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.

Dana tersebut digunakan untuk menggerakkan ekonomi daerah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jadi, 1 SPPG rata-rata akan menerima uang Rp1 miliar per bulan. Kalau di Jawa Barat sudah ada 5.000 SPPG, itu artinya uang di Jawa Barat beredar Rp5 triliun per bulan," ujar Dadan dalam keterangannya pada Kamis (19/3), dikutip Detikfinance.

Dadan mencontohkan, dengan program sudah berjalan 2,5 bulan, uang yang beredar di Jawa Barat sudah mencapai sekitar Rp11-12 triliun. Menurutnya, inilah yang menggerakkan roda ekonomi di setiap daerah.

Menurut Dadan, sebagian besar anggaran BGN disalurkan langsung ke daerah melalui mekanisme virtual account yang terhubung dengan 25.574 SPPG di seluruh Indonesia.

Sekitar 93 persen dana BGN disalurkan lewat cara ini, sehingga terjadi pemerataan pengiriman dana ke seluruh wilayah.

"Uang Badan Gizi Nasional, 93 persen itu langsung disalurkan dari KPPN melalui virtual account. Masuk di virtual account seluruh SPPG di seluruh Indonesia yang jumlahnya sudah 25.574. Jadi dengan program ini terjadi pemerataan pengiriman uang di setiap daerah," tutur Dadan.

Program MBG, kata Dadan, dirancang untuk memanfaatkan sumber daya lokal. Kebutuhan pangan diharapkan dipenuhi dari produksi daerah sekitar, sehingga membuka peluang pasar bagi petani, pelaku usaha, dan industri pangan lokal.

Selain itu, SPPG juga menciptakan lapangan kerja baru mulai dari tenaga operasional hingga ahli gizi yang direkrut dari masyarakat setempat.

"Saya harapkan terjadi satu pergerakan ekonomi circular di satu daerah yang sekarang alhamdulillah sudah mulai disadari oleh semua pihak betapa pentingnya meningkatkan produktivitas lokal sehingga ekonomi di daerah akan berkembang," ujar Dadan.

Menurutnya, kini sudah banyak kepala daerah ingin uang yang masuk ke satu daerah itu dibelanjakan dengan membeli bahan baku yang ada di daerah tersebut.

Untuk mendukung hal ini berjalan optimal, tenaga ahli gizi ditempatkan di setiap SPPG agar pemenuhan gizi sesuai dengan potensi dan preferensi masyarakat lokal.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.13/2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Aturan baru itu mengatur mengenai mekanisme pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta TNI dan Polri. Meski demikian, soal penerima, komponen, besaran dan waktu atas pemberian nantinya bakal diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah (PP).

"Ketentuan mengenai penerima, komponen, besaran, dan waktu atas pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026," bunyi pasal 2 ayat (2) PMK No.13/2026, dikutip Rabu (4/3/2026).

Pada PMK tersebut, Purbaya mengatur bahwa pembayaran THR dan gaji ke-13 dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) satuan kerja berkenaan.

Namun, khusus untuk lembaga nonstruktural yang bukan satuan kerja, maka pembayaran akan dibebankan pada DIPA kementerian/lembaga/satuan kerja induk lembaga nonstruktural.

Wajib Dibayar Langsung Ke Penerima

Otoritas fiskal juga mewajibkan bahwa pembayaran THR dan gaji ke-13 dilaksanakan dengan pembayaran langsung kepada penerima. Dalam hal tidak bisa dilaksanakan, maka pembayaran langsung dilakukan melalui bendahara pengeluaran.

Pembayaran THR nantinya dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang berdasarkan masing-masing kelompok penerima. Kemudian, nantinya SPM-LS diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diajukan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Namun, ada pengecualian untuk satuan kerja Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI, serta untuk satuan kerja perwakilan luar negeri. Bagi satker-satker dimaksud, penyampaian SPM-LS ke KPPN serta penerbitan SP2D akan dilakukan sesuai dengan PMK terkait serta PMK mengenai pelaksanaan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi alias SAKTI.

Pengecualian juga tercantum pada pasal 7, yang mana mengatur pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk satker badan layanan umum (BLU). Pembayaran kepada satker BLU yang berasal dari sumber penerimaan negara bukan pajak BLU dipertanggungjawabkan melalui pengesahan belanja dengan surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLU.

Sisa Dana THR Dikembalikan ke Kas Negara

Kemudian, pada pasal 8, Purbaya mengatur bahwa apabila ada sisa dana THR dan gaji ke-13 maka harus dikembalikan ke kas negara.

"Pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan dilaksanakan melalui PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero)," bunyi pasal 10 ayat (1).

Adapun sebelumnya Menkeu Purbaya menganggarkan THR ASN dan TNI-Polri dari APBN senilai Rp55 triliun. Pada rapat koordinasi (rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026), dia awalnya menyebut THR akan dicairkan pekan pertama puasa.

"[THR ASN dicairkan] minggu pertama puasa," terang Purbaya kepada wartawan.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Kemenkeu menganggarkan THR ASN dan TNI-Polri senilai total Rp55 triliun. Jumlah itu merupakan bagian dari belanja pemerintah yang ditargetkan mencapai Rp809 triliun pada kuartal I/2026.

Selain THR ASN, pemerintah menargetkan penyerapan anggaran untuk percepatan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp62 triliun, rehabilitas dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra Rp6 triliun, serta paket stimulus ekonomi Rp13 triliun.

Paket stimulus itu meliputi insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) tiket pesawat, diskon transportasi, bantuan pangan serta program work from anywhere untuk ASN maupun swasta.

Kemudian, berkolaborasi dengan Danantara, APBN juga akan mendukung pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sampai 30.000 unit Rp90 triliun, serta pembangunan rumah komersil dan BSPS Rp20 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan aturan terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta TNI dan Polri.

Hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.13/2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Aturan tersebut mencakup ihwal pelaksanaan pembayaran THR dan gaji ke-13 pada 2026 yang bersumber dari APBN. Namun, nantinya penerima, komponen, besaran dan waktu atas pemberian bakal diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah (PP).

"Ketentuan mengenai penerima, komponen, besaran, dan waktu atas pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026," bunyi pasal 2 ayat (2) PMK No.13/2026, dikutip Rabu (4/3/2026).

Pada PMK tersebut, Purbaya mengatur bahwa pembayaran THR dan gaji ke-13 dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) satuan kerja berkenaan.

Namun, khusus untuk lembaga nonstruktural yang bukan satuan kerja, maka pembayaran akan dibebankan pada DIPA kementerian/lembaga/satuan kerja induk lembaga nonstruktural.

Otoritas fiskal juga mewajibkan bahwa pembayaran THR dan gaji ke-13 dilaksanakan dengan pembayaran langsung kepada penerima. Dalam hal tidak bisa dilaksanakan, maka pembayaran langsung dilakukan melalui bendahara pengeluaran.

Pembayaran THR nantinya dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang berdasarkan masing-masing kelompok penerima. Kemudian, nantinya SPM-LS diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diajukan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Namun, ada pengecualian untuk satuan kerja Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI, serta untuk satuan kerja perwakilan luar negeri. Bagi satker-satker dimaksud, penyampaian SPM-LS ke KPPN serta penerbitan SP2D akan dilakukan sesuai dengan PMK terkait serta PMK mengenai pelaksanaan sistem SAKTI.

Pengecualian juga tercantum pada pasal 7, yang mana mengatur pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk satker badan layanan umum (BLU). Pembayaran kepada satker BLU yang berasal dari sumber penerimaan negara bukan pajak BLU dipertanggungjawabkan melalui pengesahan belanja dengan surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLU.

Kemudian, pada pasal 8, Purbaya mengatur bahwa apabila ada sisa dana THR dan gaji ke-13 maka harus dikembalikan ke kas negara.

"Pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan dilaksanakan melalui PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero)," bunyi pasal 10 ayat (1).

Adapun sebelumnya Menkeu Purbaya menganggarkan THR ASN dan TNI-Polri dari APBN senilai Rp55 triliun. Pada rapat koordinasi (rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026), dia awalnya menyebut THR akan dicairkan pekan pertama puasa.

"[THR ASN dicairkan] minggu pertama puasa," terang Purbaya kepada wartawan.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Kemenkeu menganggarkan THR ASN dan TNI-Polri senilai total Rp55 triliun. Itu merupakan bagian dari belanja pemerintah yang ditargetkan mencapai Rp809 triliun pada kuartal I/2026.

Selain THR ASN, pemerintah menargetkan penyerapan anggaran untuk percepatan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp62 triliun, rehabilitas dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra Rp6 triliun, serta paket stimulus ekonomi Rp13 triliun.

Paket stimulus itu meliputi insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) tiket pesawat, diskon transportasi, bantuan pangan serta program work from anywhere untuk ASN maupun swasta.

Kemudian, berkolaborasi dengan Danantara, APBN juga akan mendukung pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sampai 30.000 unit Rp90 triliun, serta pembangunan rumah komersil dan BSPS Rp20 triliun.

Tanjung, Kalsel (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan mengungkapkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menjadi daerah yang tercepat tingkat nasional dalam menyalurkan dana desa tahap pertama 2026.

Kepala KPPN Tanjung Sigid Mulyadi mengatakan capaian Kabupaten HSU sebagai daerah tercepat penyaluran dana desa selama tiga tahun berturut-turut.

“Kami apresiasi Pemkab HSU dan seluruh perangkat desa atas kinerja dan komitmen kuat dalam mendukung percepatan pembangunan desa,” ujar Sigid, di Tanjung, Kamis.

Sebelumnya Kabupaten HSU juga menjadi kabupaten tercepat dalam penyaluran dana desa pada tahun 2024 (20 desa) dan tahun 2025 (86 desa), sehingga pencapaian tahun ini mengukuhkan rekor tiga tahun beruntun.

Sigid menyebutkan KPPN Tanjung telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada 20 desa di Kabupaten HSU sebesar Rp2,86 miliar.

Keberhasilan 20 Desa di HSU memenuhi seluruh syarat lebih cepat dibanding desa lainnya, menunjukkan kesiapan perangkat desa dalam mengimplementasikan tata kelola dana desa sesuai regulasi yang berlaku.

"Percepatan pencairan harus diiringi dengan pemanfaatan yang tepat sasaran, akuntabel, dan berorientasi hasil sesuai ketentuan penggunaan dana desa," tambah Sigid.

Dana tersebut merupakan bagian dari alokasi Dana Desa reguler tahun 2026, yang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung prioritas nasional dan kewenangan desa.

PMK Nomor 7 Tahun 2026 menegaskan penyaluran dana desa hanya dapat dilakukan jika desa memenuhi prasyarat administrasi, seperti penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), penyampaian laporan capaian output tahun sebelumnya, dan pemutakhiran data.

Pewarta: Imam Hanafi/herlina
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut mendorong perputaran uang di masyarakat hingga Rp29 triliun dalam waktu sekitar satu setengah bulan.

Ia menyebut anggaran program yang disalurkan ke berbagai daerah memberikan dampak ekonomi langsung di tingkat lokal.

"Kalau kita lihat di proyeksi uang beredar saat ini satu setengah bulan itu kita sudah proyeksikan ada Rp29 triliun uang sudah beredar di masyarakat dan masing-masing ini dimiliki dan menyebar merata di seluruh provinsi," ujar Dadan dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (13/2).

Dadan menjelaskan BGN pada tahun ini mengelola anggaran sekitar Rp268 triliun dengan tambahan dana cadangan Rp67 triliun.

Dari total anggaran tersebut, sekitar 93 persen disalurkan langsung melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG di berbagai provinsi hingga tingkat desa.

Menurutnya, dana yang diterima setiap SPPG rata-rata mencapai hampir Rp1 miliar per bulan.

Dana tersebut digunakan sekitar 70 persen untuk pembelian bahan baku, 20 persen untuk biaya operasional termasuk gaji relawan, serta 10 persen sebagai insentif bagi pihak yang membangun SPPG.

Ia mencontohkan sebaran SPPG di berbagai daerah mencerminkan besarnya perputaran dana di wilayah tersebut.

Di Aceh, misalnya, terdapat 608 SPPG yang disebut menggerakkan sekitar Rp608 miliar per bulan, sementara di Jawa Barat dengan 5.295 SPPG perputaran dana mencapai sekitar Rp5,29 triliun setiap bulan.

Selain mendorong sektor pangan dan pertanian, Dadan mengklaim program MBG juga berdampak pada sektor ekonomi lain, termasuk penjualan kendaraan bermotor.

"Ternyata dari data AHM (Astra Honda Motor), kita melihat angka penjualan motor mencapai 4,9 juta tahun 2025 dan ini terdongkrak oleh program MBG. Karena saya dapat laporan, di SPPG itu pegawainya sekarang 60 persen beli motor," ujarnya.

Ia juga menyebut kebutuhan operasional SPPG berdampak pada peningkatan permintaan kendaraan roda empat. Menurut Dadan, setiap unit SPPG membutuhkan kendaraan operasional, sehingga bertambahnya jumlah SPPG mendorong permintaan mobil di pasar.

Manokwari (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari telah menyalurkan 100 persen dari total pagu dana otonomi khusus (Otsus) tahun 2025 untuk enam pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Papua Barat sebanyak Rp1,357 triliun.

Pemerintah daerah yang dimaksud meliputi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama.

"Dana Otsus 2025 untuk enam pemda sudah disalurkan 100 persen," kata Kepala KPPN Manokwari Kurniawan Santoso di Manokwari, Selasa.

Dia merinci, realisasi penyaluran Dana Otsus periode 2025 melalui rekening kas umum daerah (RKUD) Pemprov Papua Barat kurang lebih sebanyak Rp687,006 miliar, dan Pemkab Manokwari Rp133,271 miliar.

Kemudian, Pemkab Teluk Bintuni sebanyak Rp156,532 miliar, Pemkab Teluk Wondama Rp141,065 miliar, Pemkab Pegunungan Arfak Rp136,217 miliar, dan Pemkab Manokwari Selatan kurang lebih Rp103,756 miliar.

"Walaupun sudah 100 persen, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan masing-masing pemda agar penyaluran periode mendatang tepat waktu," ujarnya.

Dia menyebut bahwa, Dana Otsus dapat disalurkan oleh KPPN ke masing-masing RKUD berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.

Hal itu berkaitan dengan kewenangan DJPK untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen syarat salur Dana Otsus yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33 Tahun 2024.

"Dokumen syarat salur harus lengkap. Antara lain, rencana anggaran program (RAP) Otsus, dan laporan penggunaan Dana Otsus tahun sebelumnya yang terintegrasi dengan program APBD," ucapnya.

Selain itu, kata dia, PMK 33 juga mengatur mekanisme penyaluran Dana Otsus setiap tahun, yaitu 30 persen tahap I paling lambat April, 45 persen tahap II paling lambat Juli, dan 25 persen tahap III paling lambat Oktober.

Kementerian Keuangan telah menyelenggarakan lokakarya peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah daerah dalam memenuhi semua dokumen syarat salur sesuai batas waktu yang ditetapkan.

"Sudah semestinya ada perbaikan tata kelola anggaran melalui penguatan perencanaan, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan pengawasan optimal agar Dana Otsus digunakan tepat sasaran," kata Kurniawan.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025