ekBis

Kementerian PU Kucurkan Rp1,1 Triliun untuk Pemulihan Bencana Padang

PADANG, KOMPAS.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,1 triliun dari APBN untuk mendukung pemulihan infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat, pada akhir November 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai infrastruktur vital yang terdampak bencana.

"Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah mengucurkan dana APBN sebesar Rp1,1 triliun untuk pemulihan infrastruktur di Kota Padang," kata Reski di Padang, Rabu.

Pada tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan rehabilitasi jaringan irigasi di Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago, serta penanganan sejumlah titik kritis pengendalian banjir.

Adapun pekerjaan teknis yang akan dilakukan meliputi pembangunan dinding penahan tanah, penguatan tebing sungai, hingga pembangunan check dam untuk mengendalikan sedimentasi di sepanjang aliran Batang Kuranji dan Air Dingin.

Meski anggaran telah tersedia, Reski menegaskan pelaksanaan proyek sangat bergantung pada percepatan penyelesaian persoalan lahan oleh Pemerintah Kota Padang.

"Kami berharap Pemkot Padang dapat mempercepat proses penyelesaian lahan sehingga target pelaksanaan pekerjaan pada Agustus dapat terealisasi," ujarnya.

Kementerian PU melalui BWS Sumatera V menargetkan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun.

Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan pemulihan pascabencana akan dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melalui pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga dengan memperkuat upaya mitigasi bencana jangka panjang.

Langkah tersebut mencakup penyelesaian pembebasan lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, hingga penguatan tata ruang wilayah.

"Pemkot Padang siap memberikan dukungan penuh dalam penyelesaian persoalan lahan," kata Fadly.

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga membuka opsi relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana apabila langkah tersebut dinilai sebagai solusi terbaik untuk melindungi keselamatan masyarakat di masa mendatang.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Dari deru sederhana itu, Fatima menambatkan kembali asa untuk memperbaiki ekonomi keluarganya melalui usaha air tebu yang telah dijalaninya lebih dari sepuluh tahun

Aceh Taming, Aceh (ANTARA) - Debu-debu tipis melayang di antara kendaraan yang melintasi lorong itu, menandai jejak malapetaka di Pasar Simpang Upah, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Di tepi lorong aspal yang dilapisi sisa lumpur banjir yang mengendap sunyi, Fatima larut dalam kesibukan di lapak kayu kecilnya. Ia berdiri seperti para pedagang lain, menyuguhkan beragam hidangan bagi warga yang berburu takjil menjelang senja.

Satu per satu batang tebu dimasukkannya ke dalam mesin pemeras. Dari sela-sela roda besi yang berputar, mengalir cairan manis yang ditampung, lalu dijajakan seharga Rp5 ribu per bungkus plastik.

Mesin itu adalah satu-satunya harta benda Fatima yang tersisa dari peristiwa banjir pada November 2025, yang memporak-porandakan rumah serta kebun tebu seluas 400 meter persegi milik keluarganya di Desa Seuneubok Dalam Upah, Kecamatan Bendahara.

Perempuan berusia 38 tahun itu sempat merasa tenggelam semakin dalam ke palung penderitaan saat mendapati mesin pemeras itu tak lagi berfungsi karena terendam banjir.

Namun, ketika suara mesin itu kembali meraung dua bulan kemudian setelah diperbaiki, harapan yang sempat padam perlahan menyala kembali seperti api kecil yang menolak untuk mati. Dari deru sederhana itu, Fatima menambatkan kembali asa untuk memperbaiki ekonomi keluarganya melalui usaha air tebu yang telah dijalaninya lebih dari sepuluh tahun.

"Setidaknya dengan mesin ini, saya bisa kembali berusaha, sedikit demi sedikit memperbaiki semua yang hancur," ujar Fatima saat disambangi ANTARA.

Ia sadar, tragedi 110 hari lalu itubtak akan pernah benar-benar hilang dari ingatan. Namun, meratapi nasib terlalu lama tak akan membangun kembali apa yang telah runtuh.

Fatima memilih beranjak ke pasar, seperti pedagang kecil lainnya, agar nadi ekonomi rumah tangganya tetap berdenyut. Sebab, ada tujuh anak yang harus dinafkahi. Tak hanya itu, sang suami yang belum bisa kembali berkebun masih terlilit utang yang harus dilunasi.

Bagi Fatima, menjalankan kembali usaha air tebu bukanlah pilihan, melainkan keharusan untuk menambal luka kehidupan yang koyak oleh bencana.

Momentum Ramadhan

Selama dua bulan setelah bencana, keluarga Fatima bertahan hidup dengan mengandalkan bantuan dari pemerintah dan pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya masih dapat terpenuhi.

Namun, Fatima tahu, bantuan selalu memiliki batas. Satu-satunya jalan yang paling nyata baginya untuk bangkit adalah membangun kembali usaha air tebu.

Pasokan bahan baku menjadi tantangan utama saat ia mencoba memulai kembali usahanya pada pertengahan Februari 2026. Lahan tebu madu milik keluarganya porak-poranda dan belum memungkinkan untuk digarap kembali.

Meski begitu, naluri bertahan hidup seorang ibu menggerakkannya. Ia mencari bahan baku dari desa lain yang tidak terdampak banjir agar usahanya bisa berjalan saat Ramadhan tiba.

Selain keterbatasan pasokan yang membuat harga naik menjadi Rp5 ribu per kantong dari harga normal Rp2 ribu, jenis tebu yang diperoleh pun berbeda. Ia menggunakan tebu bambu dengan kadar air lebih rendah dibandingkan tebu madu.

Namun, bagi Fatima, yang terpenting bukanlah kesempurnaan, melainkan keberlangsungan. Selama roda kecil usahanya masih berputar, harapan tetap hidup.

Babak baru dimulai pada hari pertama Ramadhan. Bersama dua anaknya, Fatima membuka kembali lapaknya di Pasar Simpang Upah.

Bulan Ramadhan menjadi ruang harapan, saat manusia tak hanya menahan lapar, tetapi juga mencari keberkahan. Di antara hiruk-pikuk pemburu takjil, Fatima mengais rezeki dengan kesabaran seorang ibu.

Dengan penghasilan rata-rata Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per hari, ia perlahan membangun kembali fondasi ekonomi keluarganya, tanpa tahu pasti kapan semuanya akan pulih sepenuhnya.

"Penghasilan ini bisa untuk pegangan keluarga saya saat ini," ujarnya pelan.

Sambil terus berjualan, keluarga Fatima berencana membersihkan kembali lahan kebun untuk menanam kembali tebu madu setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri.

Ia tak ingin meninggalkan usaha yang telah menghidupi keluarganya selama lebih dari satu dekade. Fatima memahami, mempertahankan usaha membutuhkan ketahanan modal. Karena itu, jika ada dukungan dana untuk pemulihan usaha ekonomi di daerah terdampak bencana, Fatima berharap menjadi salah satu di antara penerima manfaat.

Dukungan pemerintah

Sekitar 130 kilometer dari Pasar Simpang Upah, Kementerian Sosial kembali baru saja menyalurkan lagi bantuan dana senilai Rp100,9 miliar bagi penyintas bencana alam di Aceh, dalam acara yang dipusatkan di Pendopo Bupati Aceh Timur, Kampung Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk.

Bantuan pemerintah pusat tersebut mencakup santunan bagi keluarga korban meninggal dunia, korban luka berat, bantuan perabotan hunian, jaminan hidup, serta stimulan untuk usaha ekonomi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut hadir bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengutarakan harapan pemerintah agar bantuan itu tidak hanya membantu masyarakat melewati masa sulit, tetapi juga mendorong pemulihan ekonomi.

"Karena pertumbuhan ekonomi di daerah terdampak bencana melambat, bahkan di Aceh sempat minus," ujarnya.

Di Aceh, bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia agar lebih cepat dan mudah diakses. Penyaluran dilakukan melalui tiga cara yaitu langsung di kantor pos, melalui komunitas desa, atau melalui tokoh masyarakat yang disepakati bersama.

Pemerintah menekankan pentingnya ketepatan sasaran dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Oleh sebab itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menekankan pentingnya validasi data penerima bantuan sebelum diajukan ke Kementerian Keuangan.

Selain bantuan tunai, perbaikan infrastruktur dan layanan publik di wilayah terdampak bencana seperti jalan, listrik, pendidikan, akses komunikasi dan lainnya juga terus dilakukan.

Saifullah berharap langkah-langkah pemulihan yang dilakukan pemerintah untuk Aceh serta wilayah lain seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat dapat mengembalikan kehidupan masyarakat ke kondisi normal secara bertahap.

Harapan untuk kembali hidup normal itu pula yang terus menyala di hati para penyintas, termasuk Fatima yang setiap hari berdiri di tepi lorong Pasar Simpang Upah, memeras manisnya tebu, sambil perlahan menyembuhkan pahitnya kehidupan.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Menteri PU nilai pemulihan pascabencana Sumatera butuh 2-3 tahun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menilai, proses pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun.

Ia memperkirakan ketiga provinsi tersebut bisa pulih paling cepat dalam waktu 2 tahun, namun secara realistis pemerintah menyiapkan rencana pemulihan hingga 3 tahun ke depan.

"Paling cepat (pulih) 2 tahun. Itu paling cepat. Tapi di dalam proposal rencana kita ke Bappenas, kita bikin 3 tahun," kata Dody dalam taklimat media perkembangan penanganan bencana di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat.

Dody menerangkan, lamanya waktu pemulihan dipengaruhi oleh beragam pekerjaan infrastruktur yang terdampak, mulai dari sektor jalan dan jembatan hingga sumber daya air. Sebab, sejumlah proyek fisik membutuhkan waktu lebih panjang dan tidak bisa diselesaikan secara cepat.

Ia mencontohkan pembangunan sabo dam, cekdam (check dam) yang memerlukan proses bertahap, penanganan ruas Tarutung-Sibolga yang juga memakan waktu, hingga pemulihan Jalan Tol Lembah Anai yang diperkirakan membutuhkan waktu satu hingga dua tahun.

"Jadi ada beberapa pekerjaan fisik yang memang tidak bisa cepat (selesai)," ujarnya.

Justru prioritas awal Pemerintah saat ini adalah memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan normal dengan membuka akses wilayah yang sebelumnya terisolasi.

"Pokoknya dia (desa) tidak boleh terisolir. Itu dulu yang saya kejar," tambah Dody.

Seiring rampungnya perbaikan jalan dan jembatan nasional, Dody memastikan tidak ada lagi kabupaten maupun kota yang terisolasi. Kepastian itu disampaikan berdasarkan pembaruan kondisi hari ke-52 setelah bencana.

Ia juga melaporkan seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak telah kembali berfungsi secara fungsional. Tercatat ada 99 ruas jalan nasional dan 33 jembatan nasional yang sempat terputus, namun kini seluruhnya sudah dapat dilalui, meski sebagian masih bersifat sementara.

Meski demikian, tantangan besar masih terjadi di tingkat daerah.

"Sekarang kita fokus kepada kecamatan dan desa karena masih ada sekitar hampir 2.000-an jalan, jembatan daerah yang masih putus," ujarnya.

Dalam pemaparannya, secara keseluruhan infrastruktur daerah yang terdampak bencana mencapai 2.710 unit, terdiri dari sekitar 1.900 ruas jalan daerah dan 753 jembatan daerah.

Hingga saat ini, jalan daerah yang sudah kembali berfungsi secara fungsional diperkirakan mencapai 72 persen. Sementara, jembatan daerah yang telah tertangani masih sangat terbatas, baru sekitar 12 persen.

Pemulihan Bencana Sumatera, Purbaya Resmi Relaksasi TKD hingga Hapus Utang PEN Daerah

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi memberikan kelonggaran kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) serta pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah, guna mempercepat penanganan darurat dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 102/2025. Beleid ini diteken oleh Purbaya pada 24 Desember 2025 dan diundangkan pada 31 Desember 2025.

Dalam pertimbangannya, pemerintah menilai bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di ketiga provinsi tersebut telah menimbulkan kerugian signifikan sehingga diperlukan intervensi pendanaan yang memadai dari APBN.

"Diperlukan fasilitasi dan/atau relaksasi penggunaan dan penyaluran transfer ke daerah kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa yang terdampak bencana alam untuk penanganan bencana alam, dan pemulihan pascabencana alam, termasuk relaksasi/ restrukturisasi penyelesaian kewajiban pinjaman pemerintah daerah," bunyi poin pertimbangan huruf b dalam beleid tersebut, dikutip Rabu (7/1/2026).

Relaksasi Syarat Salur

Melalui aturan ini, otoritas fiskal memangkas birokrasi penyaluran dana. Pasal 3 ayat (1) menegaskan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2025 yang belum tersalurkan akan dicairkan tanpa perlu menyampaikan dokumen syarat salur maupun pemenuhan proporsi penggunaan. Fleksibilitas serupa juga diterapkan untuk penyaluran DBH tahun anggaran 2026 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1)

Kelonggaran juga diberikan pada pos Dana Alokasi Umum (DAU). Sesuai Pasal 5 ayat (1) dan (2), penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum tahap I hingga III tahun 2025 dilakukan tanpa syarat salur dan bebas sanksi.

Adapun untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahap III 2025, Pasal 7 ayat (4) menetapkan penyaluran dilakukan tanpa dokumen syarat salur. Dana ini diperbolehkan untuk dialihkan bagi kegiatan penanganan darurat dan rekonstruksi pascabencana, sepanjang kewajiban kepada pihak ketiga telah terpenuhi berdasarkan Pasal 8 ayat (1).

Restrukturisasi dan Penghapusan Utang PEN

Selain melonggarkan arus kas transfer, Kemenkeu memberikan insentif bagi daerah terdampak yang memiliki kewajiban Pinjaman PEN Daerah. Pasal 17 ayat (2) menyatakan fasilitas yang ditawarkan mencakup penundaan pembayaran pokok dan bunga, serta perpanjangan jangka waktu pinjaman.

Secara spesifik, Pasal 19 menyebutkan bahwa perpanjangan tenor pinjaman dapat diberikan hingga maksimal 15 tahun.

Lebih jauh, pemerintah membuka opsi penghapusan sisa kewajiban (write-off) Pinjaman PEN Daerah. Hanya saja, Pasal 20 ayat (3) menegaskan penghapusan ini bersyarat ketat yaitu apabila aset infrastruktur yang dibiayai dari pinjaman tersebut mengalami kerusakan total atau berat dengan tingkat kerusakan melebihi 70% akibat bencana.

"Pengajuan penghapusan sisa kewajiban pengembalian pinjaman... wajib dilampiri dengan hasil reviu khusus atas kerusakan aset dan nilai kerugian yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah," tulis Pasal 20 ayat (6) PMK tersebut.