Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan proses tindak lanjut pencabutan izin terhadap 28 badan usaha terus berjalan dan telah memasuki tahap eksekusi administratif oleh kementerian teknis.

Hingga saat ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa sebanyak 22 perusahaan di sektor kehutanan telah resmi dicabut izin berusahanya.

Hal tersebut disampaikannya usai rapat di Lobby Utara Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026), yang turut dihadiri Jaksa Agung.

Prasetyo menjelaskan bahwa kebijakan pencabutan izin tidak berhenti pada keputusan politik semata, melainkan langsung ditindaklanjuti secara teknis oleh kementerian dan lembaga terkait.

“Kan kemarin ditindaklanjuti ya secara teknis oleh kementerian-kementerian terkait,” ujar Prasetyo.

Dia menegaskan bahwa pemerintah sejak awal telah menyampaikan sikap tegas dalam penertiban perizinan usaha yang tidak sesuai ketentuan.

“Sebagaimana yang dalam beberapa forum kami sampaikan bahwa kebijakannya adalah kita mencabut izin,” katanya.

Menurutnya, setelah keputusan pencabutan diambil, langkah selanjutnya adalah penyelesaian proses administratif sesuai sektor masing-masing, guna memastikan kepastian hukum dan efektivitas kebijakan.

“Secara teknis kemudian ditindaklanjuti dengan proses-proses administratif,” ujarnya.

Prasetyo mengungkapkan bahwa Kementerian Kehutanan telah lebih dulu menuntaskan pencabutan izin usaha kehutanan terhadap 22 perusahaan. Sementara itu, sektor lainnya tengah diproses secara paralel.

“Jadi kemarin kan sudah 22 perusahaan yang izin berusaha di kehutanan oleh Menteri Kehutanan kan juga sudah dilakukan pencabutan,” ucapnya.

Dia menambahkan, pencabutan izin di sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan akan segera menyusul seiring rampungnya proses teknis dan administratif. “Demikian juga segera ditindaklanjuti untuk yang pertanian, perkebunan, dan pertambangan,” pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) menyoroti tantangan efisiensi arus barang ekspor dan impor di Indonesia yang dinilai masih terkendala oleh ego sektoral antar-instansi.

Ketua Umum APJP Bob Azam mengungkapkan bahwa hambatan logistik seringkali bersumber dari kementerian atau lembaga (K/L) teknis di hulu, namun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kerap menjadi sasaran kritik publik.

Bob mengibaratkan alur logistik dan perizinan layaknya aliran sungai. Menurutnya, permasalahan seringkali muncul dari hulu (kementerian teknis pemberi izin), namun dampaknya menumpuk di hilir tempat Bea Cukai bertugas.

"Ibarat aliran sungai, biasanya di ujung itu yang banyak sampahnya. Nah, ujungnya itu Bea Cukai, sehingga muncul persepsi bahwa semua permasalahan ada di Bea Cukai. Padahal, banyak masalah itu ada di hulu, tetapi saringannya memang ada di hilir," ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Dia mencontohkan fenomena klasik yang terjadi pada akhir tahun. Bob memaparkan bahwa banyak pelaku usaha mengalami kendala pengeluaran barang karena izin dari kementerian teknis atau departemen terkait tidak terbit lantaran libur akhir tahun.

Padahal, sambungnya, layanan Bea Cukai sudah beroperasi 7x24 jam. Akibatnya, barang menumpuk di pelabuhan dan memicu kenaikan waktu tunggu bongkar muat alias dwelling time.

Oleh karena itu, APJP mendorong implementasi penuh Indonesia Single Risk Management (ISRM). Bob mendorong, jika sebuah perusahaan sudah berstatus Authorized Economic Operator (AEO) atau jalur prioritas yang dinilai low risk [beresiko rendah] oleh Bea Cukai maka seharusnya status tersebut berlaku di kementerian lain.

"Isu strategisnya adalah single risk management. Kalau di Customs sudah low risk, kenapa di kementerian atau lembaga lain masih dianggap high risk?" tegasnya.

Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia ini membandingkan kondisi ini dengan Thailand yang telah memiliki sekitar 400 perusahaan bersertifikasi AEO. Sementara itu, di Indonesia baru 202 perusahaan pada 2025.

Menurutnya, banyaknya perusahaan bersertifikasi AEO yang berkorelasi langsung dengan rendahnya dwelling time di Thailand. Alasannya, perusahaan bersertifikasi AEO berhak memperoleh fasilitas jalur prioritas sehingga minimnya pemeriksaan fisik berulang.

Kompleksitas Aturan Titipan

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan posisi dilematis yang dihadapi otoritas kepabeanan.

Secara internationalbest practice, penjagaan perbatasan (border) dipegang oleh tiga fungsi utama atau CIQ: Customs (barang), Immigration (orang), dan Quarantine (karantina kesehatan/hayati).

Di Indonesia, sambungnya, hampir semua tugas penjagaan perbatasan utama itu dititipkan ke Customs alias Bea Cukai. Akibatnya, kompleksitas muncul karena banyaknya aturan titipan dari kementerian teknis ke Bea Cukai.

"Dulu ada sekitar 18 K/L yang menitipkan aturan teknisnya ke Bea Cukai. Sekarang mungkin 24 hingga 28 K/L. [Aturan] itu dititipkan supaya di pelabuhan itu tidak riuh rendah kayak pasar gitu kan. Bayangin [kalau] ada Bea Cukai, ada Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, BPOM, Kementerian Kesehatan," kata Nirwala.

Dia mengakui tantangan terbesar muncul ketika regulasi antar-K/L saling bertabrakan, yang akhirnya membuat Bea Cukai harus menahan barang. Dia mencontohkan kasus impor steel scrap (besi tua) beberapa waktu lalu yang sempat menumpuk hingga ribuan kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok.

Kala itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mensyaratkan tingkat kemurnian (purity) 100% atau bebas limbah B3, sementara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan menilai kemurnian 100% pada scrap mustahil dicapai secara teknis.

"Tapi kan orang ngomongnya, 'Oh Bea Cukai nih.' Ya selama aturannya belum dipenuhi, ya kita enggak kasih. Itu aja. Ini nih halnya seperti ini yang mungkin perlu diluruskan," tutup Nirwala.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal mengikuti arahan dari pemerintah pusat, perihal permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk meniadakan sambutan oleh siswa-siswi terhadap kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan oleh para pejabat.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak sesuai dengan arahan resmi yang diberikan oleh kementerian teknis terkait permintaan Presiden Prabowo itu.

"Kalau saya, ya kita mengikuti, itu kan bagaimanapun juga kan mengikuti arahan kementerian, arahan Bapak Presiden," kata Yusuf saat ditemui di Balai Kota Surabaya, Jumat (28/11/2025).

Yusuf mengungkapkan, pihaknya masih belum mendapatkan surat dari kementerian terkait mengenai instruksi tersebut. Menurutnya, hal tersebut masih menjadi pembahasan di tingkat pusat.

"Insyaallah dari kementerian belum [ada instruksi resminya], tapi kan kalau informasi itu biasanya kan sudah ada komunikasi antar kementerian dan lain-lain," ucapnya.

Sedangkan, secara pribadi Yusuf mendukung permintaan Presiden Prabowo mengenai budaya siswa-siswi yang menyambut pejabat di pinggir jalan tersebut. Sebab, menurutnya, para murid sudah sepatutnya hanya fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah.

"Memang biar anak-anak fokus di pembelajaran. Ya nanti teman-teman guru mungkin bisa memfasilitasi, barangkali [menonton kunjungan] lewat di televisi, kan seperti itu," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta supaya sambutan yang dilakukan siswa-siswi terhadap kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan oleh pejabat, untuk segera ditiadakan.

Hal tersebut diutarakannya saat meresmikan pembangunan dua jembatan, dua underpass, dan satu flyover dalam acara yang digelar di Jembatan Kabanaran, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (19/11/2025) silam.

"Tadi saya mendarat dalam perjalanan ke sini terima kasih saya disambut oleh rakyat dan banyak anak-anak sekolah saya terkesan tapi kasian juga mereka berdiri lama di panas," katanya.

Di hadapan para pejabat dan masyarakat yang hadir, Prabowo menyampaikan apresiasi atas kerja seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur tersebut.

Namun, dia melanjutkan agar agenda penyambutan tersebut untuk bisa ditiadakan dalam kunjungan kerja (kunker) pejabat selanjutnya.

"Saya minta Seskab nanti tolong dibuat surat ke semua bupati wali kota kalau seandainya saya kunjungan kerja mohon anak-anak sekolah tidak perlu menyambut saya di pinggir jalan biarlah mereka di sekolah masing-masing," katanya.

Prabowo menegaskan bahwa jika ingin berinteraksi dengan pelajar, dia lebih memilih mendatangi ruang kelas daripada membuat mereka menunggu terlalu lama. Orang nomor satu di Indonesia itu pun menekankan pentingnya menjaga waktu belajar siswa dan keselamatan mereka.

"Saya khawatir mengurangi waktu jam sekolah mereka. Kalau saya mau periksa saya akan masuk ke ruang kelas saja. Saya seneng tiap kali liat wajah-wajah rakyat wajah-wajah anak-anak itu saya juga tambah semangat, saya tambah muda karena energi dari mereka, tapi saya kasian mereka nunggu lama di bawah panas terik matahari," tuturnya.

Pemerintah belum memastikan jumlah anggaran untuk pembangunan gedung baru Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran Sidoarjo.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pihaknya belum bisa memastikan berapa besar dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan digelontorkan.

"Memang belum, belum karena kita lagi hitung. Jadi kan nanti seperti biasalah proses teknokratisnya kan kita selesaikan dulu," kata Dody saat ditemui di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jumat (14/11).

Salah satu kajian yang dilakukan adalah feasibility study (FS) atau studi kelayakan. Kajian ini bertujuan untuk menentukan apakah sebuah proyek pembangunan gedung layak atau tidak untuk dilaksanakan dari aspek teknis, hukum, keuangan, lingkungan, dan sosial.

"Ada kajian FS dan seterusnya baru kita kemudian mengajukan apa penganggaran ke Kementerian Keuangan. Ada proses-proses," ucapnya.

Meski demikian, Dody yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini memastikan biaya pembangunan gedung baru Pesantren Al Khoziny ini sepenuhnya akan ditanggung dari APBN.

"Insyaallah pakai APBN, insyaallah," pungkasnya.

Lebih lanjut, Dody mengatakan pihaknya kini sedang mengupayakan pembangunan gedung baru Al Khoziny itu bisa dimulai akhir tahun 2025 ini. Meski begitu, ada banyak kajian teknis yang harus mereka lakukan lebih dulu.

"Mulai start-nya kita upayakan secepat-cepatnya, secepat-cepatnya. Tapi kan teknokrasi saya mesti benar. Misalnya kan disampaikan ada tanah baru tuh kan. Bisa kita cek tanahnya itu seperti apa, tanahnya siapa," kata Dody.

"Kita mesti cek Amdal-nya ada apa enggak dan seterusnya dan seterusnya. Banyak teknokratisnya yang mesti kita kerjakan. Nanti ujungnya kita mesti ngurus izin mendirikan bangunan dan seterusnya," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap digunakan dalam pembangunan ulang gedung Pondok Pesantren Al Khoziny.

Menurutnya, secara prinsip pemerintah memiliki alokasi anggaran yang dapat digunakan apabila proses administrasi dari kementerian teknis sudah diajukan dan disetujui.

Meski begitu, Purbaya mengaku belum mengetahui secara detail perkembangan terakhir terkait rencana pembangunan ulang pondok pesantren tersebut.

"Tapi detail akhirnya saya tahu seperti apa yang belum diskusi lebih lanjut, tapi saya sih bilang uangnya ada," kata Purbaya di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Senin (10/11).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap digunakan dalam pembangunan ulang gedung Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo yang sempat ambruk.

Ia pun sudah berdiskusi tentang hal itu dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Namun, ia menegaskan keputusan pelaksanaan tetap menunggu pengajuan resmi dari kementerian terkait.

"Yang runtuh itu ya? Saya enggak tahu akhirnya seperti apa. Tapi saya sudah, kalau saya sudah diskusi dengan Menteri PU," kata Purbaya di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Senin (10/11).

Menurutnya, secara prinsip pemerintah memiliki alokasi anggaran yang dapat digunakan apabila proses administrasi dari kementerian teknis sudah diajukan dan disetujui.

"Pada dasarnya uangnya ada. Kalau menteri itu mengajukan, bisa dijalankan dengan cepat," ucapnya.

Meski begitu, Purbaya mengaku belum mengetahui secara detail perkembangan terakhir terkait rencana pembangunan ulang pondok pesantren tersebut.

"Tapi detail akhirnya saya tahu seperti apa yang belum diskusi lebih lanjut, tapi saya sih bilang uangnya ada," ujarnya.

Gedung baru Pondok Pesantren AL Khoziny segera dibangun kembali pascainsiden ambruknya bangunan tiga lantai yang menewaskan 63 santri, Senin (29/9) lalu.

Kepala Kantor Pertanahan Sidoarjo Nursuliantoro menyebut, Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan melakukan ground breaking pembangunan gedung baru A Khoziny itu pada 25 November 2025 mendatang.

Gedung baru itu akan menempati lokasi baru di Jalan Antartika, Desa Siwalanpanji, Sidoarjo.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menyampaikan investasi senilai Rp1.500 triliun batal terealisasi pada 2024.

Hal ini disampaikan Todotua dalam Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI, Selasa (4/11).

"Angka yang pernah kita temukan, sampai dengan tahun 2024 itu ada sekitar Rp1.500 triliun unrealised investasi," kata Todotua, dikutip dari Youtube DPD RI.

Todotua pun mengungkap biang kerok yang membuat investasi Rp1.500 triliun itu batal. Ia mengatakan perizinan menjadi faktor utama realisasi investasi bisa gagal. Belum lagi kalau lokasi yang diajukan untuk berinvestasi adalah lahan sawah yang dilindungi (LSD) dan kawasan hutan.

"Belum lagi kalau perizinannya itu, lokasinya, permohonannya di atas lahan LSD, kawasan hutan, dan lain-lain," ungkap Todotua.

Ia juga menyampaikan Undang-undang di Indonesia sudah mendukung investasi, tetapi tantangannya adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan pelayanan yang cepat.

"Jadi memang negara kita berbicara kaitan persyaratan, undang-undang, dan lain-lain ini sudah proper. Tetapi persoalannya dalam rangka kita sekarang, mau berbicara bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang cepat, ini yang menjadi challenge tersendiri," tambahnya.

Meski begitu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sudah menyiapkan sistem postpaid dan fiktif positif untuk mengatasi tantangan tersebut, serta mempersingkat siklus investasi. Artinya, apabila kementerian teknis belum mengeluarkan izin sesuai kesepakatan, maka izin akan otomatis dikeluarkan atau paralel berjalan.

"Jadi kita sebutkan dengan namanya postpaid. Karena memang terkadang yang menjadi hal yang membuat delay daripada pelayanan perizinan di faktor-faktor syaratan teknis tadi yang saya sampaikan, Pak. Izin lokasi, PKKPR, izin AMDAL, dan kemudian juga PBG," katanya

"Tetapi sekarang kita mau modifikasi dengan namanya fiktif positif dan yang postpaid. 28 hari misalnya hotel kita keluarkan izinnya, dia boleh konstruksi. Tetapi, apabila AMDAL-nya dan lain-lain belum selesai, itu paralel berjalan. Ini tentunya dalam rangka kita mau men-squeeze atau kita mau mempersingkat cycle investasi," ucapnya.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menyampaikan investasi senilai Rp1.500 triliun batal terealisasi pada 2024.

Hal ini disampaikan Todotua dalam Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI, Selasa (4/11).

"Angka yang pernah kita temukan, sampai dengan tahun 2024 itu ada sekitar Rp1.500 triliun unrealised investasi," kata Todotua, dikutip dari Youtube DPD RI.

Todotua pun mengungkap biang kerok yang membuat investasi Rp1.500 triliun itu batal. Ia mengatakan perizinan menjadi faktor utama realisasi investasi bisa gagal. Belum lagi kalau lokasi yang diajukan untuk berinvestasi adalah lahan sawah yang dilindungi (LSD) dan kawasan hutan.

"Belum lagi kalau perizinannya itu, lokasinya, permohonannya di atas lahan LSD, kawasan hutan, dan lain-lain," ungkap Todotua.

Ia juga menyampaikan Undang-undang di Indonesia sudah mendukung investasi, tetapi tantangannya adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan pelayanan yang cepat.

"Jadi memang negara kita berbicara kaitan persyaratan, undang-undang, dan lain-lain ini sudah proper. Tetapi persoalannya dalam rangka kita sekarang, mau berbicara bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang cepat, ini yang menjadi challenge tersendiri," tambahnya.

Meski begitu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sudah menyiapkan sistem postpaid dan fiktif positif untuk mengatasi tantangan tersebut, serta mempersingkat siklus investasi. Artinya, apabila kementerian teknis belum mengeluarkan izin sesuai kesepakatan, maka izin akan otomatis dikeluarkan atau paralel berjalan.

"Jadi kita sebutkan dengan namanya postpaid. Karena memang terkadang yang menjadi hal yang membuat delay daripada pelayanan perizinan di faktor-faktor syaratan teknis tadi yang saya sampaikan, Pak. Izin lokasi, PKKPR, izin AMDAL, dan kemudian juga PBG," katanya

"Tetapi sekarang kita mau modifikasi dengan namanya fiktif positif dan yang postpaid. 28 hari misalnya hotel kita keluarkan izinnya, dia boleh konstruksi. Tetapi, apabila AMDAL-nya dan lain-lain belum selesai, itu paralel berjalan. Ini tentunya dalam rangka kita mau men-squeeze atau kita mau mempersingkat cycle investasi," ucapnya.