Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) resmi menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Regulasi ini menjadi landasan hukum sekaligus acuan bagi platform e-commerce atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam membangun kemitraan yang adil, transparan, dan setara dengan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang berjualan secara daring di seluruh Indonesia.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan regulasi tersebut merupakan langkah nyata pemerintah untuk memperkuat pelindungan terhadap pengusaha UMK di ekosistem perdagangan digital sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.

“Melalui aturan ini, setiap platform e-commerce diwajibkan mencantumkan secara jelas seluruh jenis biaya yang dibebankan kepada pengusaha UMK dalam perjanjian kemitraan,” katanya melalui rilisnya, Kamis (25/6/2026).

Informasi tersebut harus memuat besaran biaya, mekanisme perhitungan, serta tata cara pembayaran secara berkala dan transparan. Dengan demikian, setiap perubahan komponen biaya tidak lagi dapat ditetapkan secara sepihak oleh platform, melainkan harus berdasarkan kesepakatan bersama dengan mitra UMK.

"Dengan penerapan perjanjian kemitraan yang mengatur secara jelas seluruh biaya yang disepakati dan dikenakan kepada pengusaha UMK, mereka memiliki kepastian dalam menjalankan usahanya,” ujar Temmy.

Dia berharap permasalahan kenaikan biaya secara sepihak yang terjadi secara tiba-tiba dan terlalu sering ke depan tidak akan terulang.

Untuk menjamin transparansi, platform e-commerce juga diwajibkan menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana perubahan biaya paling lambat 90 hari kalender sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.

Apabila dalam kurun waktu tersebut pengusaha UMK merasa keberatan terhadap perubahan yang diusulkan, mereka berhak mengajukan permohonan fasilitasi negosiasi kepada Menteri UMKM melalui aplikasi SAPA UMKM. Hasil fasilitasi tersebut selanjutnya dituangkan dalam amandemen perjanjian kemitraan yang mengikat kedua belah pihak.

"Jika dalam kurun waktu tersebut pengusaha UMK merasa keberatan, mereka berhak mengajukan permohonan fasilitasi negosiasi kepada Menteri UMKM melalui aplikasi resmi SAPA UMKM. Hasil fasilitasi negosiasi tersebut nantinya akan dituangkan ke dalam amandemen perjanjian dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak," katanya.

Selain memperkuat aspek pelindungan hukum, Permen UMKM Nomor 3 Tahun 2026 juga menghadirkan stimulus untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri melalui insentif promosi dan pemasaran.

Dalam regulasi tersebut, platform e-commerce kategori non-UMK diwajibkan memberikan potongan biaya layanan sedikitnya 50 persen atas setiap transaksi yang diperoleh pengusaha UMK terverifikasi yang hanya menjual Produk Dalam Negeri. Fasilitas ini dapat diajukan langsung oleh pelaku usaha melalui platform layanan terpadu SAPA UMKM.

"Kita menyadari UMK menghadapi persaingan yang semakin ketat, termasuk akibat maraknya produk impor di e-commerce. Untuk menjaga daya saing produk lokal, kami menyiapkan skema insentif berupa potongan biaya layanan minimal 50 persen. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu UMK mempertahankan marjin usaha yang sehat sekaligus memastikan produk mereka tetap kompetitif di pasar digital," ujar Temmy.

Sesuai ketentuan penutup, regulasi ini memberikan masa transisi paling lama enam bulan guna mempersiapkan implementasi teknis sistem insentif.

Kendati demikian, Kementerian UMKM menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses integrasi data dan verifikasi bersama seluruh penyelenggara platform digital.

"Kami tidak akan menunggu hingga batas waktu enam bulan berakhir. Begitu persiapan teknis selesai dan infrastruktur sistem siap, insentif potongan biaya layanan ini akan langsung dapat dimanfaatkan oleh pengusaha UMK. Saat ini kami terus bekerja secara intensif bersama manajemen platform e-commerce agar kebijakan ini dapat segera direalisasikan," katanya.

Kementerian UMKM berharap Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 menjadi tonggak penting dalam menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Regulasi ini juga diharapkan mampu memperkuat posisi produk dalam negeri di pasar digital sekaligus menegaskan kehadiran negara dalam memberikan kepastian usaha, perlindungan, dan kesempatan yang lebih besar bagi pengusaha UMK untuk tumbuh dan naik kelas di era ekonomi digital.

Bisnis.com, CIREBON- Pemerintah Kota Cirebon mulai mengadopsi aplikasi Sistem Informasi Kemitraan dan Fasilitasi Investasi (Sikertas) 2.0 sebagai instrumen baru untuk memperkuat iklim investasi sekaligus memperluas kemitraan antara investor dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon menilai digitalisasi layanan investasi menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan daya saing daerah, terutama setelah realisasi investasi pada 2025 mencapai Rp1,85 triliun atau jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp980 miliar.

Pelaksana Tugas Kepala DPMPTSP Kota Cirebon, Icip Suryadi, mengatakan penerapan Sikertas 2.0 merupakan bagian dari transformasi layanan investasi yang sedang dijalankan pemerintah daerah.

Menurut dia, sistem tersebut dirancang tidak hanya untuk mempermudah investor memperoleh informasi dan layanan, tetapi juga memastikan investasi yang masuk memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

“Kota Cirebon memiliki potensi ekonomi yang sangat strategis di koridor Rebana. Dengan pemanfaatan Sikertas 2.0, kami ingin memastikan setiap investasi yang masuk mampu menggandeng dan menaikkan kelas UMKM lokal melalui kemitraan yang saling menguntungkan,” kata Icip, Senin (1/6/2026).

DPMPTSP menilai salah satu tantangan investasi daerah selama ini adalah terbatasnya akses pelaku usaha lokal untuk terhubung dengan investor maupun perusahaan berskala besar.

Akibatnya, manfaat investasi kerap belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha di tingkat lokal.

Melalui Sikertas 2.0, pemerintah berupaya membangun sistem yang mampu mempertemukan kebutuhan investor dengan potensi usaha yang dimiliki masyarakat.

Aplikasi tersebut dilengkapi berbagai fitur, mulai dari pemetaan peluang investasi daerah, pelaporan kemitraan, hingga fasilitas penyelesaian hambatan investasi.

Menurut Icip, fitur-fitur tersebut diharapkan dapat mempercepat proses business matching antara investor dan UMKM. Dengan sistem yang terintegrasi, peluang kerja sama dapat teridentifikasi lebih cepat dan transparan.

“Dengan sistem yang lebih terintegrasi, investor dapat lebih mudah menemukan peluang investasi, sementara pelaku usaha lokal memperoleh akses kemitraan yang lebih luas,” ujarnya.

Penerapan teknologi baru tersebut diawali dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan DPMPTSP.

Aparatur yang menangani pelayanan investasi telah mengikuti workshop penggunaan Sikertas 2.0 untuk memahami mekanisme operasional dan fitur-fitur terbaru yang tersedia dalam aplikasi.

Pemerintah daerah menilai keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan aparatur dalam memberikan pelayanan yang cepat dan responsif kepada pelaku usaha.

“Melalui workshop ini, kami memperkuat kesiapan aparatur agar pemanfaatan teknologi digital benar-benar dapat mendukung pelayanan investasi yang lebih efektif dan responsif,” kata Icip.

Keputusan mengadopsi Sikertas 2.0 tidak lepas dari tingginya target investasi yang dibebankan kepada Kota Cirebon pada tahun ini.

Setelah mencatat realisasi Rp1,85 triliun pada 2025 dan menempati posisi teratas capaian pertumbuhan investasi di Jawa Barat, pemerintah daerah menetapkan target investasi 2026 sebesar Rp1,96 triliun.

Icip meyakini digitalisasi pelayanan menjadi salah satu instrumen penting untuk mempertahankan daya tarik investasi daerah. Selain mendukung penyederhanaan birokrasi, sistem digital dinilai mampu meningkatkan transparansi dan kepastian layanan yang selama ini menjadi perhatian investor.

“Digitalisasi layanan investasi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap pelayanan pemerintah,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengandalkan program kemitraan hingga business matching dengan perusahaan besar untuk membantu mempercepat UMKM untuk naik kelas.

Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi Bidang Percepatan Hilirisasi dan Peningkatan Pengusaha Nasional, Sona Maesana mengatakan peluang kemitraan bisa menjadi jalan bagi UMKM untuk masuk dalam rantai pasok (supply chain) dari usaha-usaha besar yang telah beroperasi di wilayah setempat.

Pihaknya menggandeng Kementerian UMKM menggelar kegiatan Business Matching antara Usaha Besar dan UMKM. Total ada 90 UMKM yang berpartisipasi melalui tahap kurasi yang dilakukan Kementerian.

Dia menuturkan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Pemetaan Database Perusahaan PMDN/PMA yang Wajib Bermitra dan UMKM yang Siap Dimitrakan di wilayah Jawa Barat.

“Program ini diharapkan dapat menjadi peluang bagi UMKM agar semakin berkembang dan naik kelas,” kata Sona dalam keterangannya, Jumat (21/11/2025).

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Delfinur Rizky Novihamzah menjelaskan program merupakan realisasi dari Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi No. 1/2022 dan No. 3/2025 yang mengatur kemitraan antara usaha besar dan pelaku UMKM.

Dia menambahkan program ini diikuti oleh enam perusahaan besar dari berbagai sektor, di antaranya PT Vinfast Automobile Indonesia, PT Oji Indo Makmur Perkasa, PT Hokkan Deltapack Industri, PT Jaya Refrigeration Equipment, PT Paramitra Gunakarya Cemerlang, dan PT Akasha Wira International.

"Mereka membuka peluang kerja sama nyata dengan UMKM lokal yang tersebar di empat kabupaten tersebut," ujarnya.

Menurutnya, sebagai salah satu agenda prioritas Kementerian Investasi dan Hilirisasi, kegiatan business matching ini diharapkan dapat menjadi model sinergi antara investasi besar dan ekonomi rakyat.

"Pendekatan ini tidak hanya memperkuat struktur ekonomi daerah, tetapi juga mendukung percepatan hilirisasi dan pemerataan manfaat investasi di tingkat lokal," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menegaskan bahwa UMKM yang telah mendistribusikan produknya melalui gerai ritel modern harus menjaga mutu dan keberlanjutan produk tersebut.

Ketua Umum Aprindo, Solihin, menyatakan bahwa peritel telah membuka peluang lebar untuk bermitra dengan UMKM, termasuk memberikan kelonggaran pembayaran dibandingkan dengan supplier dari perusahaan besar.

“Tetapi mutu dan kualitas harus tetap terjaga. Selain itu, kontinuitas juga penting. Jangan sampai hari ini barang tersedia, tetapi dua minggu kemudian habis,” ujar Solihin di sela acara Hari Ritel Nasional 2025 di Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).

Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah, khususnya di daerah yang produknya berpotensi diminati oleh konsumen.

Solihin menambahkan bahwa produk UMKM di ritel modern saat ini didominasi oleh makanan dan minuman. Untuk meningkatkan eksposur penjualan produk tersebut, ia menekankan perlunya peningkatan standar masa kedaluwarsa.

“Negara tertentu menetapkan bahwa produk yang diperdagangkan harus memiliki masa kedaluwarsa minimal satu tahun. Sementara itu, rata-rata produk UMKM saat ini memiliki masa kedaluwarsa enam hingga delapan bulan. Oleh karena itu, kami tengah mencari solusi terkait hal ini,” jelas Solihin.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan bahwa jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret berperan penting dalam distribusi produk dalam negeri agar dapat bersaing di pasar.

Menurut Budi, pemerintah ingin distribusi produk domestik berjalan optimal, salah satunya melalui kemitraan dengan UMKM. Kemitraan ini dijalin agar ritel modern maupun toko tradisional bisa sama-sama berkembang.

“Apabila produk UMKM diterima pasar domestik, ini menjadi salah satu cara untuk menahan laju impor. Sepuluh tahun lalu, kami sudah memulai pola kemitraan antara ritel modern dengan UMKM. UMKM ini bisa produsen, bisa juga toko tradisional atau kelontong,” kata Budi saat ditemui terpisah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan bahwa jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret berperan dalam distribusi produk dalam negeri agar dapat bersaing di pasar.

Menurutnya, pemerintah menginginkan agar distribusi produk di dalam negeri berjalan baik, salah satunya dengan memanfaatkan jaringan peritel. Hal ini ditempuh dengan kemitraan bersama UMKM.

“Sepuluh tahun yang lalu kita sudah memulai pola kemitraan antara ritel modern dengan UMKM. UMKM ini bisa produsen, bisa juga toko tradisional atau kelontong,” kata Budi saat ditemui di sela-sela acara Hari Ritel Nasional di Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).

Dia melanjutkan, kemitraan tersebut dijalin agar ritel modern maupun toko tradisional dapat sama-sama berkembang.

Budi lantas menyampaikan bahwa porsi produk UMKM yang dijual di ritel rata-rata berkisar 15%, tetapi pihaknya menemukan sejumlah ritel modern di Jakarta telah meningkatkan porsi produk UMKM menjadi 80%, terutama produk makanan dan minuman.

Dia memandang bahwa hal ini menjadi pertanda bahwa produk UMKM semakin berdaya saing dan diterima oleh masyarakat Tanah Air.

“Kalau produk diterima di dalam negeri, produk bisa bersaing, sebenarnya ini adalah salah satu cara bagaimana kita menahan laju impor. Karena kita sudah mengkonsumsi produk-produk dalam negeri,” tegas Budi.

Sebelumnya, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar mengkhawatirkan keberadaan ritel modern seperti Alfamart hingga Indomaret dapat membunuh para pelaku UMKM.

“Kita mengerti betul ritel-ritel raksasa yang masuk ke kampung-kampung kita, bahkan membunuh ekonomi rakyat, termasuk membunuh para pelaku UMKM. Terus terang, raksasa gurita itu bernama Indomaret dan Alfamart yang betul-betul membawa ancaman dan bahaya bagi tumbuhnya usaha kecil dan menengah kita,” ujar Imin beberapa waktu lalu.

Kemenko PM pun tengah menggodok kebijakan rantai bisnis berkeadilan untuk melindungi pelaku UMKM. Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Leontinus Alpha Edison mengatakan, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih adil dan inklusif.