Bisnis.com, CIREBON - Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 2026, ketersediaan pasokan pangan strategis di Kota Cirebon dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi.

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Cirebon bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Cirebon menilai stabilitas harga pangan masih terjaga meski permintaan masyarakat diperkirakan meningkat dalam beberapa pekan ke depan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis mengatakan, hasil pemantauan menunjukkan pasokan sejumlah komoditas pangan utama seperti beras, daging ayam, telur, cabai, bawang merah, dan gula pasir masih dalam kondisi cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum Iduladha.

"Secara umum, ketersediaan pangan strategis di wilayah Cirebon terpantau aman dan terkendali menjelang Iduladha. Kami terus melakukan pemantauan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait agar pasokan tetap terjaga dan distribusi berjalan lancar," kata Wihujeng, Kamis (21/5/2026).

Menurut dia, pengendalian inflasi pangan saat ini menjadi perhatian utama mengingat momentum hari besar keagamaan kerap memicu kenaikan permintaan dan berpotensi mendorong lonjakan harga sejumlah komoditas. Karena itu, BI bersama TPID memperkuat sejumlah langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni memperkuat pemantauan harga dan pasokan pangan di pasar tradisional maupun pusat distribusi. Selain itu, operasi pasar dan gerakan pangan murah (GPM) keliling juga akan diperluas dengan menyasar wilayah yang mengalami kenaikan harga relatif tinggi.

"Langkah ini dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau, terutama menjelang puncak kebutuhan saat Iduladha," ujarnya.

BI juga mendorong penguatan kerja sama antar daerah (KAD) guna memastikan kelancaran distribusi pasokan pangan dari daerah sentra produksi ke wilayah konsumsi. Skema tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan pasokan dan mengantisipasi gangguan distribusi yang dapat memicu inflasi.

Wihujeng mengatakan, strategi pengendalian inflasi yang dilakukan mengacu pada pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Melalui strategi tersebut, pemerintah daerah dan otoritas terkait diharapkan dapat merespons potensi tekanan inflasi lebih cepat dan terukur.

Selain menjaga pasokan, edukasi kepada masyarakat juga terus diperkuat, termasuk imbauan berbelanja secara bijak agar tidak memicu lonjakan permintaan berlebihan yang dapat memengaruhi harga pasar.

"Komunikasi kepada masyarakat penting untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali. Kami berharap masyarakat tidak melakukan panic buying karena stok pangan tersedia," katanya.

Di sisi lain, BI menilai stabilitas inflasi daerah masih relatif terkendali meski terdapat sejumlah tantangan global maupun domestik yang berpotensi memengaruhi harga pangan. Faktor cuaca, distribusi logistik, hingga fluktuasi harga komoditas menjadi beberapa risiko yang terus dipantau.

Karena itu, koordinasi antara BI, pemerintah daerah, Bulog, BPS, serta pelaku usaha pangan akan terus diperkuat selama periode HBKN. Penguatan sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran dan kondisi ekonomi daerah tetap stabil.

BI Cirebon juga memastikan akan terus meningkatkan intensitas pemantauan pasar selama beberapa pekan ke depan. Upaya itu dilakukan untuk mendeteksi lebih dini potensi kenaikan harga dan gangguan pasokan sehingga langkah intervensi dapat segera dilakukan.

"Stabilitas harga pangan menjadi kunci menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, pengendalian inflasi akan terus menjadi fokus bersama," kata Wihujeng.

Semarang (ANTARA) - Sebanyak 10 provinsi, termasuk Jawa Tengah sepakat memperkuat kerja sama di tiga klaster kerja sama baru, yaitu ketahanan energi, giant sea wall (tanggul laut raksasa) dan dan pengelolaan sampah.

Kesepakatan tersebut terjalin pada Rapat kerja Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) yang digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa.

Tiga sektor tersebut menambah enam klaster kerja sama yang sudah ditandatangani bersama oleh 10 gubernur pada Juni 2025, yakni ketahanan pangan, pariwisata, kebencanaan, ketertiban umum, kesejahteraan sosial, dan sistem pelayanan berbasis elektronik (SPBE).

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan perwakilan sepuluh provinsi pada rapat kerja tahun ini telah mencapai kesepakatan dalam rangka pembangunan di daerah masing-masing.

Kesepuluh anggota FKD-MPU itu, meliputi Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jateng, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

"Saya berharap sekembalinya teman-teman ke wilayah masing-masing, segera membahas implikasi dari hasil rapat kerja ini. Output-nya adalah kita bisa melakukan eksplorasi wilayah dan kolaborasi antardaerah," katanya, saat memimpin rapat kerja FKD-MPU.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan sepuluh provinsi yang tergabung dalam FKD-MPU tersebut berkontribusi sebesar 62 persen pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Maka dari itu, ia ingin melihat sejauh mana tindak lanjut enam rencana aksi yang disepakati sepuluh gubernur pada tahun 2025, serta mengapresiasi atas usulan rencana kerja sama baru terkait sektor energi dan pengolahan sampah.

"Energi ini menjadi pekerjaan rumah bersama, Presiden telah memberikan arahan agar harga BBM (bahan bakar minyak) subsidi tetap stabil sampai akhir tahun ini. Juga percepatan transformasi ke kendaraan elektrik, kalau bisa semua gubernur mulai memakai kendaraan listrik," katanya.

Mengenai ketahanan pangan, ia mengatakan bahwa konektivitas distribusi harus mulai dipikirkan bersama agar persediaan bahan pokok penting tetap terjaga sehingga kolaborasi antardaerah sangat diperlukan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU Suhajar Diantoro bahwa mengatakan kerja sama 10 provinsi itu terus berkembang, setelah enam klaster yang disepakati tahun 2025.

"Jadi, setelah rapat kerja gubernur ini, insyaallah bulan Juni nanti kita akan tidak lanjuti melalui rapat kepala satuan kerja perangkat daerah terkait pada bidang-bidang yang kita sepakati, untuk menyusun rencana aksi," katanya.

Untuk hasil dari enam klaster yang disepakati tahun 2025, klaster yang sudah terlihat jelas adalah rencana aksi bidang pariwisata yang saat ini masih dimatangkan untuk paket yang melibatkan beberapa provinsi dalam satu perjalanan wisata.

"Bulan Oktober 2025, Dinas Pariwisata 10 provinsi sudah bertemu dan merancang program itu," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita melakukan kerja sama business to business (B to B) mulai dari OPD, BUMD, serta Hipmi dan Kadin

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Aceh berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi antardaerah yang diwujudkan dalam kerja sama berbagai sektor, khususnya ekonomi dengan nilai mencapai Rp1,06 triliun.

Perjanjian kerja sama itu ditandatangani oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis.

"Kita melakukan kerja sama business to business (B to B) mulai dari OPD, BUMD, serta Hipmi dan Kadin. Nilainya sekitar Rp1,06 triliun. Ini menjadi potensi awal untuk kita kembangkan di masing-masing daerah," kata Luthfi dalam pernyataan yang diterima di Semarang, Kamis.

Perjanjian kerja sama tersebut berlaku selama satu tahun setelah penandatanganan, meliputi kerja sama antarorganisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Jateng dan Aceh senilai Rp138,56 miliar.

Terdiri atas Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf).

Selanjutnya, kerja sama antarbadan usaha milik daerah (BUMD) Jateng dan Aceh senilai Rp696,2 miliar, di antaranya ada PT JTAB dan PT JPEN dengan PT Pembangunan Aceh (Pema), serta Bank Jateng dengan Bank Syariah Aceh.

Kemudian, kerja sama antarasosiasi seperti Kadin Jateng dan Hipmi Jateng dengan Kadin Aceh dan Hipmi Aceh senilai Rp230 miliar.

Terakhir, kerja sama antarkabupaten, yaitu Kabupaten Klaten dengan Gayo Lues untuk bidang pariwisata, budaya, dan industri senilai Rp1 miliar.

Menurut dia, kerja sama antarprovinsi tersebut merupakan bagian dari skema collaborative government (pemerintahan kolaboratif), agar daerah satu dengan daerah lainnya dapat saling melengkapi, sehingga dapat maju dan tumbuh bersama.

Selain itu, kata dia, juga sebagai upaya untuk menciptakan ekonomi baru di masing-masing daerah.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan bahwa Jateng merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk besar.

Kerja sama yang dilakukan antara Provinsi Aceh dan Jateng diharapkan dapat mendorong pembangunan di kedua daerah.

"Kami berharap ini memberikan motivasi lebih kepada kami untuk membangun Aceh. Nanti kita lebih sering komunikasi terkait segi perdagangan dan segi aparatur negara," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN - Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sumatra Utara (Sumut) menginisiasi kerja sama antar daerah (KAD) dengan memfasilitasi pengiriman total 1,05 ton cabai merah segar dari Kabupaten Karo ke Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kepala KPw BI Sumut Rudy B Hutabarat mengatakan pengiriman cabai ke luar Sumut ini perdana dilakukan dalam rangka menjaga kestabilan harga cabai serta inflasi di Sumut.

"Ini adalah bentuk komitmen kami dari Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas harga khususnya cabai, juga membantu menjaga daya beli petani maupun masyarakat," ujar Rudy dalam agenda pelepasan pengiriman komoditas cabai dengan skema KAD di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (22/4/2026) sore.

Sebagaimana diketahui, komoditas cabai menjadi penyumbang utama inflasi di sejumlah daerah. Harga cabai kerap mengalami fluktuasi tajam baik di tingkat petani maupun pedagang.

Di tingkat pedagang, misalnya, bisa tembus Rp100.000 per kilogram (kg) saat pasokan terganggu, atau sebaliknya turun hingga di bawah Rp20.000 per kg saat pasokan berlimpah.

Rudy mengatakan kerja sama antar daerah ini merupakan solusi konkret yang akan membantu petani cabai mempertahankan kestabilan pendapatan mereka, di samping membantu pemerintah menjaga laju inflasi.

"Sehingga kalau harga cabai rendah dan menyebabkan deflasi, petani di Karo tidak kehilangan motivasi untuk menanam lagi di waktu yang akan datang. Ini merupakan suatu terobosan kebijakan yang dapat kami lakukan," jelasnya.

Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution mengapresiasi pengiriman komoditas cabai dari Karo ke Palangka Raya Kalteng yang difasilitasi KPw BI Sumut.

Bobby mengatakan KAD masuk dalam salah satu program unggulan dalam rangka menjaga stabilitas harga. Di tahun 2026, Pemprov Sumut menargetkan ada 12 kabupaten/ kota yang menjalin kerja sama antar daerah, terutama daerah-daerah dengan fluktuasi inflasi tinggi.

"KAD ini merupakan terobosan yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih kepada BI yang telah mendorong dan menolong petani kami di Karo. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan karena ini murni untuk kesejahteraan petani," ujar Bobby.

Adapun Wakil Bupati Karo Komando Tarigan mengatakan terjadi kenaikan harga cabai yang signifikan di wilayahnya seiring pengiriman komoditas ke Palangka Raya dengan skema KAD.

Komando menyebut Kado merupakan salah satu penghasil cabai terbesar di Sumut dengan luas lahan pertanian cabai mencapai 4.000 hektare.

Namun, wilayah ini juga mencatatkan fluktuasi harga cabai yang cukup ekstrem. Di tingkat petani bahkan hingga menyentuh Rp8.000 per kg saat pasokan berlimpah.

KAD Pemkab Karo dengan Palangka Raya ini diakui Komando membuat harga cabai di tingkat petani membaik.

"Per hari ini sudah terpantau rata-rata harga cabai sudah di Rp25.000 per kg. Ini kabar baik bagi petani kami dan kami sangat berterima kasih kepada BI yang telah menginisiasi kerja sama ini," ujar Komando.

Dia pun berharap KAD dapat terus berlanjut demi kesejahteraan petani cabai lebih terjamin. (240)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur untuk memperkuat ketahanan pangan ibu kota, di Kabupaten Cianjur, Kamis (12/2/2026). Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan untuk memastikan pasokan kebutuhan pangan Jakarta tetap aman dan harga terjaga.

Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan, sinergi antara daerah diperlukan untuk saling menopang, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan.

“Kami ingin pasokan terjaga dan harga tetap wajar. Kita ingin petani tersenyum, dan warga Jakarta merasa tenang menyambut Ramadan, Imlek, serta hari-hari besar lainnya dengan ketersediaan stok pangan yang cukup. Lebih dari itu, kita ingin membangun jembatan yang kokoh antara lumbung dan pasar, antara petani dan keluarga-keluarga di ibu kota,” kata Rano, Kamis.

Menurutnya, fondasi kerja sama telah dimulai melalui kemitraan antara PT Food Station dan pelaku usaha di Cianjur. Harapannya, harga kebutuhan pokok tetap stabil dan Jakarta dapat memperoleh pasokan dengan mudah.

“Saya berharap ini bukan hanya panen hasil, tetapi juga panen harapan. Harapan agar anak-anak petani bisa mengenyam pendidikan tinggi dan menjadi insinyur, harga tidak mempermainkan keringat petani, dan Jakarta serta Cianjur tumbuh bersama dalam solidaritas, bukan kompetisi,” ujar Rano.

Selain penandatanganan MoU, Rano dan Wakil Bupati Cianjur Abi Ramzi melakukan panen bersama di Kertajaya, Ciranjang. Kegiatan ini bagian dari kerja sama Pembelian Siaga antara BUMD DKI Jakarta PT Food Station Tjipinang Jaya dengan PT Tunas Bumi Emas Lestari.

Direktur Utama Food Station Dodot Tri Widodo menyatakan, panen bersama ini menjadi langkah konkret menjaga stabilitas pasokan beras di DKI Jakarta. Total luas lahan kerja sama mencapai 150 hektare dengan 140 petani dari 7 kelompok tani.

Dalam kerja sama ini, selain padi IR 64/Inpari 32, ditanam juga varietas unggulan Cianjur, Pandanwangi, di lahan seluas 50 hektare. Varietas ini hanya bisa ditanam di tujuh kecamatan dan luas tanamnya menurun.

“Food Station selain menyerap beras varietas umum, juga menyerap varietas Pandanwangi yang hanya dapat ditanam di Cianjur,” kata Dodot.

Produk beras Pandanwangi merek Ciwangi dipasarkan di Jabodetabek dan Bali dengan kebutuhan mencapai 10 ton per bulan. Selama ini, pasokan terbatas. “Melalui kerja sama ini diharapkan minat petani menanam Pandanwangi meningkat kembali,” tambahnya.

Wakil Bupati Cianjur Abi Ramzi mengapresiasi kerja sama ini sebagai langkah nyata memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, sekaligus menjamin keberlanjutan pasokan pangan Jakarta dan Cianjur.

“Sebagai tetangga, kita saling mendukung. Alhamdulillah, sejak dulu Cianjur menjadi perhatian Pemprov DKI untuk diberikan dukungan. Kebutuhan pangan Jakarta tinggi, dan ini tantangan baik bagi Cianjur untuk berkontribusi memenuhi kebutuhan tersebut,” ujar Abi.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi mengikat Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dalam upaya mengokohkan ketahanan ekonomi regional.

Penandatanganan perjanjian kerja sama Kaltim Gorontalo fokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas pasokan komoditas strategis ini berlangsung di Hotel Fugo Samarinda, Senin (27/10/2025).

Kerja sama ini dibarengi dengan program Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Gorontalo.

"Kerja sama ini adalah langkah nyata untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan dan ketahanan ekonomi daerah. Melalui sinergi antara BUMD dan TPID, kita berupaya memastikan pasokan komoditas strategis, termasuk daging sapi, hasil pertanian, dan produk olahan lainnya agar tetap terjaga, stabil, dan terjangkau bagi masyarakat," kata Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.

Lebih lanjut, Rudy menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar kepentingan administratif, melainkan komitmen bersama untuk memperkuat sektor-sektor strategis demi percepatan pertumbuhan ekonomi kedua daerah.

Dalam konteks yang lebih luas, kesepakatan ini sejalan dengan grand design Kaltim bertajuk "Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas" yang menggarisbawahi pentingnya penguatan sumber daya manusia berkualitas, pembangunan berkelanjutan, serta kolaborasi antarprovinsi sebagai pilar utama transformasi ekonomi.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menaruh harapan besar bahwa kesepakatan ini akan membuka jalan bagi terciptanya rantai pasok yang efisien dan kompetitif.

"Kita mengambil langkah konkret dengan membangun kerja sama antar daerah dalam menjaga stabilitas pasokan, khususnya untuk komoditas sapi potong, selain memperkuat kapasitas anggota TPID," ucap Gusnar Ismail.

Adapun dia menuturkan kolaborasi strategis ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan serta kesejahteraan masyarakat, terutama para peternak yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan daerah.