Bisnis.com, JAKARTA — PT Envy Technologies Indonesia Tbk. (ENVY) mengumumkan telah memiliki calon pemegang saham pengendali (PSP) baru seiring upaya restrukturisasi dan pemenuhan kewajiban perseroan.

Direktur Utama ENVY Dato Sri Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi mengatakan perseroan telah menerima Letter of Interest (LOI) resmi dari John Veter Firdaus yang akan disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia sebagai bagian dari proses restrukturisasi perusahaan.

"PT Envy telah memiliki calon Pemegang Saham Pengendali baru. Kami melampirkan Letter of Interest (LOI) resmi dari Jhon Veter Firdaus sebagai calon Pemegang Saham Pengendali yang akan kami berikan kepada Bursa Efek Indonesia sebagai bagian dari proses restrukturisasi dan pemenuhan kewajiban perusahaan," ujar Dato Sri Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi dalam keterbukaan informasi, Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan surat pernyataan minat tersebut, John Veter Firdaus berencana mengakuisisi 7,24% saham ENVY di luar porsi saham publik dan tidak dalam kapasitas sebagai anggota direksi maupun komisaris perseroan.

John menjelaskan transaksi yang direncanakan merupakan skema zero asset and zero liabilities. Meskipun saham ENVY saat ini masih berstatus suspensi, dia menyebut harga akuisisi telah disepakati dengan pihak penjual dan akan dituangkan lebih lanjut dalam term sheet maupun Conditional Shares Purchase Agreement (CSPA).

"Dalam menawarkan harga pembelian, telah diperoleh kesepakatan harga dengan pihak penjual dan akan didetilkan secara terpisah di dalam Term Sheet maupun CSPA," tulis John dalam LOI tersebut.

Sebelum transaksi diselesaikan, John akan melakukan uji tuntas (due diligence) untuk memverifikasi kondisi finansial, operasional, hukum, dan aspek komersial ENVY guna memastikan kelayakan transaksi.

Selama proses tersebut, pihak penjual diminta tidak melakukan negosiasi ataupun menerima penawaran dari pihak lain terkait transaksi saham. Ketentuan eksklusivitas tersebut berlaku selama 90 hari kalender sejak tanggal surat dibuat dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

Masuknya calon pengendali baru itu menjadi bagian dari langkah restrukturisasi yang ditempuh ENVY di tengah status perdagangan saham perseroan yang masih disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Normalisasi Kali Bekasi merupakan langkah strategis mengurangi risiko banjir sekaligus meningkatkan fungsi sungai sebagai infrastruktur pengendalian banjir

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memulai tahapan identifikasi terhadap 1.847 bidang tanah terdampak proyek strategis nasional pengendalian banjir melalui kegiatan normalisasi aliran Kali Bekasi guna meminimalkan risiko banjir di wilayah tersebut.

"Proses pengadaan tanah untuk proyek pengendalian banjir Kali Bekasi memasuki tahap pelaksanaan. Kami melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap 1.847 bidang tanah yang tersebar di lima desa mulai 15 Juni 2026," kata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Rahman di Cikarang, Rabu.

Dia menyatakan normalisasi Kali Bekasi menjadi kebutuhan mendesak mengingat tingginya ancaman banjir akibat perkembangan kawasan perkotaan, pertumbuhan penduduk serta penurunan kapasitas maupun kualitas sungai akibat pendangkalan.

"Normalisasi Kali Bekasi merupakan langkah strategis mengurangi risiko banjir sekaligus meningkatkan fungsi sungai sebagai infrastruktur pengendalian banjir," katanya.

Pelaksanaan proyek tersebut mengacu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum hingga Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Penetapan Lokasi Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi.

Ia menyebut kebutuhan lahan proyek ini mencapai 161.237 meter persegi yang tersebar di lima desa yakni Desa Babelan Kota, Kedung Pengawas dan Muarabakti di Kecamatan Babelan. Kemudian Desa Sukamekar di Kecamatan Sukawangi serta Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara.

Sedangkan rincian bidang tanahnya mencakup 72 bidang di Desa Babelan Kota, 707 bidang di Desa Kedung Pengawas, 136 bidang di Desa Muarabakti, 764 bidang di Desa Sukamekar serta 168 bidang di Desa Sriamur.

Menurut dia, identifikasi melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak proyek normalisasi Kali Bekasi menjadi tahapan penting sebelum pelaksanaan pengukuran lahan oleh Satgas A yang dijadwalkan mulai berlangsung 15 Juni 2026.

Pemilik lahan saat proses pengukuran nanti diminta hadir serta menyiapkan dokumen pendukung seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan bukti sah kepemilikan tanah. Masyarakat juga diminta memasang tanda batas bidang tanah guna mempermudah tahapan pengadaan lahan.

Rahman berharap seluruh tahapan pengadaan tanah dapat berjalan lancar dengan dukungan masyarakat maupun para pemilik lahan terdampak proyek mengingat keberhasilan normalisasi Kali Bekasi tidak hanya berperan meminimalisir banjir yang selama ini menjadi persoalan tahunan.

"Normalisasi ini turut memberikan perlindungan yang lebih baik bagi aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat di kawasan Bekasi. Dukungan masyarakat sangat penting agar proyek ini dapat berjalan sesuai rencana sehingga manfaatnya segera dirasakan warga," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kami saling mengecek bersama-sama agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan bisa menjangkau sembako, itu disiapkan

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh kepala daerah di provinsi tersebut proaktif mengecek perkembangan harga kebutuhan pokok di pasar guna memastikan kondisinya tetap stabil.

Khofifah seusai meninjau harga bahan pangan di Pasar Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, mengatakan, kepastian mengenai kondisi harga komoditas pangan di pasar merupakan arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang diberikan setiap pelaksanaan rapat pengendalian inflasi bersama pemerintah daerah.

"Mendagri mengajak seluruh kabupaten, kota, maupun provinsi untuk membahas pengendalian inflasi, dari proses setiap minggunya itu memang diharapkan gubernur, bupati, wali kota ini secara proaktif mengecek terutama (harga) sembako di lapangan," kata Khofifah.

Dia menyatakan keaktifan pemantauan akan mampu meningkatkan efektivitas dari pengambilan langkah intervensi apabila sewaktu-waktu ditemukan potensi peningkatan harga sembako.

Tak hanya itu, masing-masing pemerintah kabupaten dan kota ditegaskannya perlu menguatkan kerja sama antar daerah (KAD), khususnya dengan daerah yang menjadi sentra penghasil komoditas pangan.

KAD juga menjadi upaya penting karena sebagai bagian memitigasi terjadinya inflasi akibat minimnya ketersediaan bahan pangan.

"Kami saling mengecek bersama-sama agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan bisa menjangkau sembako, itu disiapkan," ucap dia.

Sementara itu, Khofifah mengemukakan bahwa dari hasil peninjauan harga bahan pangan di Pasar Klojen, komoditas bawang merah mengalami peningkatan harga yang dari awalnya di kisaran harga Rp35-45 ribu menjadi Rp55-60 ribu per kilogram.

"Untuk cabai rawit di sini (Pasar Klojen) ada yang (menjual) Rp100 ribu dan ada yang Rp120 ribu (per kilogram) tetapi di pasar lainnya di Malang bisa Rp80 ribu, maka dari itu perlu dilakukan KAD," ucapnya.

Tak hanya itu, Khofifah secara khusus meminta Wali Kota Malang untuk mempercepat proses pemenuhan ketersediaan beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) di Pasar Klojen yang sudah habis.

Ia memastikan siap membantu pemenuhan pasokan beras SPHP untuk wilayah Kota Malang maupun daerah lain.

"Kami punya stok beras medium SPHP di Jawa Timur ini jumlahnya cukup tinggi, jadi sekitar 3,2 juta ton. Jadi seyogyanya semua bisa tersapa melalui pendistribusian yang disiapkan oleh Bulog, baik untuk SPHP maupun Minyakita," tutur dia.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah terus melakukan perubahan mendasar dalam pengaturan perdagangan luar negeri untuk menciptakan tata kelola perdagangan yang lebih sederhana, cepat, transparan, dan terintegrasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan pemerintah terus memperkuat strategi pengendalian impor untuk menjaga daya saing industri nasional dan menciptakan perdagangan yang sehat di dalam negeri.

Menurutnya, upaya tersebut dilakukan melalui perubahan regulasi impor dengan mempertimbangkan dinamika pasar domestik dan global, penguatan pengawasan barang beredar, hingga percepatan transformasi layanan perdagangan berbasis digital.

"Pemerintah terus melakukan perubahan mendasar dalam pengaturan perdagangan luar negeri untuk menciptakan tata kelola perdagangan yang lebih sederhana, cepat, transparan, dan terintegrasi," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Pengaturan impor saat ini dibagi menjadi tiga kategori utama, yakni barang dilarang impor, barang diatur impornya, dan barang bebas impor. Pengelompokan tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Budi menjelaskan, pemerintah terus memperketat tata kelola perizinan impor agar semakin transparan dan akuntabel. Barang impor pada prinsipnya wajib dalam kondisi baru. Importir juga harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API).

"Untuk komoditas tertentu, importir juga wajib memiliki perizinan berusaha di bidang impor serta melengkapi verifikasi teknis oleh surveyor independen. Tujuannya untuk memastikan kesesuaian barang dengan ketentuan yang berlaku," katanya.

Selain itu, Kemendag telah menerapkan digitalisasi layanan perdagangan melalui integrasi sistem perizinan dan pengawasan secara elektronik. Seluruh pelayanan perizinan berusaha di bidang perdagangan luar negeri 100 persen wajib daring melalui Single Submissiom (SSm).

Kemendag menerapkan mekanisme standar pelayanan maksimal lima hari sebagai upaya memangkas hambatan administratif dan meningkatkan kepastian berusaha.

Budi menyebut langkah ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi perdagangan nasional sekaligus memperkuat iklim investasi dan daya saing perdagangan Indonesia.

Lebih lanjut, Budi menyoroti langkah Indonesia dalam melindungi industri nasional melalui instrumen tindakan pengamanan perdagangan (safeguard). Indonesia tercatat menjadi negara yang paling aktif menerapkan safeguard dengan sembilan kasus atau sekitar 25 persen dari total kasus global.

"Hal ini menunjukkan Indonesia aktif menggunakan instrumen perdagangan untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor yang dapat mengganggu keberlangsungan industri nasional," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan porsi saham publik atau free float seiring pembaharuan ketentuan dari bursa efek Indonesia.

Wakil Direktur Utama OK! Bank Hendra Lie mengatakan, saat ini porsi free float perseroan telah mencapai 9,49% atau berada di atas ketentuan minimum yang berlaku saat ini bagi emiten dengan kapitalisasi pasar di bawah Rp5 triliun.

“Kami saat ini sudah 9,49% dan di atas regulasi saat ini,” ujar Hendra dalam paparan publik di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Meski demikian, dia menyebut terkait regulasi baru OJK agar perusahaan memiliki saham publik minimal 15%, pihaknya masih memiliki waktu pemenuhan sebelum 2029.

Direktur Kepatuhan DNAR Efdinal Alamsyah mengatakan, pemegang saham pengendali (PSP) tengah mempertimbangkan sejumlah strategi yang dapat berdampak pada peningkatan free float perseroan untuk memenuhi target minimum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan ialah aksi korporasi melalui right issue dengan skema injeksi modal yang tidak berasal dari pemegang saham pengendali.

Selain itu, perseroan juga membuka peluang masuknya investor strategis sebagai bagian dari upaya memperbesar kepemilikan publik.

Efdinal menambahkan, opsi lain yang turut menjadi pertimbangan ialah delisting dari bursa. Namun, ia menyebut belum ada keputusan yang diambil terkait beragam opsi aksi korporasi tersebut.

Sementara itu, dari sisi pengembangan bisnis, OK! Bank juga memperkuat layanan digital melalui pengembangan mobile banking. Perseroan berencana menambah fitur pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Menurut Hendra, persetujuan regulator untuk pengembangan fitur QRIS pada mobile banking ditargetkan dapat diperoleh pada semester II 2026.

Yang ingin kita lakukan adalah memastikan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan finansial sejalan dengan Astacita pemerintah

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) -

Bank Indonesia (BI) meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa 2026 di Jawa Timur melalui penguatan pasokan, distribusi, dan sinergi pusat-daerah.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menjelaskan GPIPS merupakan penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan petani di tengah tantangan perubahan iklim serta fluktuasi pangan.

“Yang ingin kita lakukan adalah memastikan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan finansial sejalan dengan Astacita pemerintah,” kata Aida dalam sambutannya di Sidoarjo Jawa Timur, Rabu.

Ia menuturkan strategi GPIPS tetap mengacu pada empat aspek utama pengendalian inflasi yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif dengan fokus penguatan pada aspek ketersediaan pasokan dan distribusi pangan.

Menurutnya, komoditas pangan memiliki dampak besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki proporsi pengeluaran pangan yang mencapai 60 hingga 80 persen dari total pendapatan rumah tangga, sehingga stabilitas harga pangan menjadi perhatian utama pemerintah dan BI.

Dalam pelaksanaannya, Aida menyebut GPIPS akan diperkuat melalui sinergi bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) maupun Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Ia mengatakan GPIPS akan dijalankan melalui tujuh program unggulan yang diarahkan untuk membangun model bisnis pangan terintegrasi dari hulu hingga hilir, seperti hilirisasi pangan, hingga dukungan terhadap program pemerintah seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta penguatan pengolahan pascapanen.

Ia mengungkapkan BI memilih Jawa Timur sebagai lokasi peluncuran GPIPS karena memiliki posisi strategis sebagai lumbung pangan nasional sekaligus pusat distribusi kawasan timur Indonesia. Jawa Timur tercatat sebagai produsen utama padi, jagung, cabai, tebu, dan susu nasional.

Aida menambahkan, sekitar 80 persen distribusi pangan untuk 19 provinsi di kawasan timur Indonesia juga ditopang dari Jawa Timur yang didukung kapasitas penyimpanan Perum Bulog mencapai 22,81 persen dari kapasitas nasional.

“Kami memilih Jatim juga untuk meminjam semangat patriotik arek-arek Suroboyo dalam menjaga kemerdekaan Indonesia, demi memastikan ketahanan pangan nasional semakin kuat,” ujar Aida.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Likuiditas perdagangan saham perbankan kembali menjadi sorotan setelah masih banyak emiten bank di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki porsi saham publik atau free float di bawah ketentuan minimum bursa.

Kondisi itu terutama terlihat pada sejumlah bank besar yang free float-nya bahkan masih berada di bawah ambang transisi 12,5% yang ditetapkan BEI. PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), misalnya, tercatat memiliki free float 7,5%, disusul PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) sebesar 7,5%, PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN) 7,9%, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) 9,3%, hingga PT Bank Permata Tbk. (BNLI) sebesar 10%.

Selain itu, sejumlah bank lain juga masih berada di bawah batas minimum 15%, seperti PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) sebesar 11,2%, PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO) 13%, PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) 14,1%, dan PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR) sebesar 7,7%.

Berdasarkan pengumuman Bursa Efek Indonesia mengenai status pemenuhan kewajiban jumlah saham free float dan jumlah pemegang saham per 31 Maret 2026, emiten dengan kapitalisasi pasar di atas Rp5 triliun yang memiliki free float di bawah 12,5% diwajibkan memenuhi free float minimum 12,5% paling lambat 31 Maret 2027 dan meningkat menjadi 15% pada 31 Maret 2028.

Sementara itu, perusahaan dengan kapitalisasi pasar di bawah Rp5 triliun diberi tenggat hingga 31 Maret 2029 untuk memenuhi ketentuan free float minimal 15%.

Dalam beleid tersebut, BEI juga menegaskan perusahaan tercatat di papan utama dan pengembangan wajib memiliki saham free float sedikitnya 15% dari total saham tercatat atau minimal 50 juta saham dimiliki publik.

Kecilnya porsi saham publik dinilai membuat ruang transaksi investor menjadi terbatas sehingga likuiditas perdagangan saham relatif lebih tipis. Di sisi lain, saham dengan free float kecil juga cenderung lebih mudah bergerak volatil karena jumlah saham yang beredar di pasar tidak besar.

Menurut catatan Bisnis, Direktur Kepatuhan PT Bank Oke Indonesia Tbk. Efdinal Alamsyah sebelumnya menilai strategi “sekalian jalan” menjadi pendekatan yang realistis.

"Memang realistis untuk menjalankan strategi ‘sekalian jalan’ melalui kombinasi right issue, masuknya strategic investor, atau konsolidasi, sehingga penambahan modal, penguatan struktur permodalan, dan pemenuhan free float dapat tercapai secara bersamaan,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Sabtu (9/5/2026).

Dia menjelaskan, jika peningkatan free float dilakukan melalui right issue, likuiditas bank akan meningkat seiring masuknya tambahan modal. Sebaliknya, apabila free float dipenuhi melalui pelepasan saham oleh pemegang saham pengendali, langkah tersebut tidak berdampak langsung terhadap likuiditas bank.

Dari sisi kepemilikan, right issue berpotensi menimbulkan dilusi apabila tidak sepenuhnya diserap pemegang saham lama, sedangkan pelepasan saham pengendali tidak mengubah jumlah saham beredar.

Efdinal menegaskan, secara finansial kewajiban free float 15% tidak memengaruhi kesehatan keuangan Bank Oke. Tantangannya justru lebih terasa bagi emiten dengan kapitalisasi pasar kecil yang relatif sulit menarik investor strategis untuk menyerap saham baru.

Ketika ditanya soal rencana right issue, Efdinal mengatakan bahwa right issue ini hanya salah satu opsi untuk pemenuhan kewajiban free float, sehingga belum ada rencana dari perseroan mengenai hal tersebut.

"Menurut publikasi yang kami baca bahwa untuk emiten yang ada saat ini akan diberikan tenggang waktu pemenuhan ketentuan tersebut, jika sudah diberlakukan," sebutnya.

Adapun sejumlah bank besar lain tercatat sudah memiliki free float relatif tinggi, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) sebesar 46,28%, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) 42,45%, serta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) sebesar 38,44%.

Berikut daftar lengkap free float saham bank berdasarkan data Stockbit yang diakses Sabtu (9/5/2026):

1. PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) : 7,50%

2. PT Bank QNB Indonesia Tbk. (BKSW) : 7,50%

3. PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) : 7,51%

4. PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) : 7,53%

5. PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) : 7,54%

6. PT Bank IBK Indonesia Tbk. (AGRS) : 7,55%

7. PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR) : 7,67%

8. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. (PNBS) : 7,68%

9. PT Bank of India Indonesia Tbk. (BSWD) : 7,68%

10. PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN) : 7,87%

11. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. (SDRA) : 8,21%

12. PT Bank Bumi Arta Tbk. (BNBA) : 8,22%

13. PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (BCIC) : 8,74%

14. PT Bank Bisnis Internasional Tbk. (BBSI) : 8,74%

15. PT Bank Mestika Dharma Tbk. (BBMD) : 8,98%

16. PT Bank Multiarta Sentosa Tbk. (MASB) : 9,01%

17. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) : 9,32%

18. PT Bank Permata Tbk. (BNLI) : 9,97%

19. PT Bank Multiarta Sentosa Tbk. (BMAS) : 10,52%

20. PT Bank Pan Indonesia Tbk. (PNBN) : 10,62%

21. PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) : 11,18%

22. PT Bank Supra Buana Tbk. (SUPA) : 11,53%

23. PT Bank MNC Internasional Tbk. (BABP) : 12,71%

24. PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO) : 12,95%

25. PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) : 13,97%

26. PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) : 14,06%

27. PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) : 15,26%

28. PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. (MCOR) : 17,33%

29. PT Bank Victoria International Tbk. (BVIC) : 18,54%

30. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) : 20,68%

31. PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (MAYA) : 20,98%

32. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) : 24,69%

33. PT Bank Capital Indonesia Tbk. (BACA) : 25,56%

34. PT Bank Sinarmas Tbk. (BSIM) : 27,03%

35. PT Bank Jago Tbk. (ARTO) : 27,20%

36. PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS) : 30,29%

37. PT Bank Ganesha Tbk. (BGTG) : 34,01%

38. PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BEKS) : 34,13%

39. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) : 35,24%

40. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) : 38,44%

41. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) : 38,85%

42. PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. (INPC) : 39,42%

43. PT Bank Mega Tbk. (MEGA) : 42,39%

44. PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) : 42,45%

45. PT Bank Aladin Syariah Tbk. (BANK) : 43,78%

46. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) : 46,28%

47. PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) : 47,66%

Negara perlu hadir untuk menutup celah distorsi, memperkuat kelembagaan, serta memastikan bahwa seluruh pelaku terutama petani, untuk memperoleh manfaat yang adil dari rantai nilai.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia adalah kekuatan utama dunia dalam sektor pertanian, khususnya komoditas perkebunan.

Data terbaru menunjukkan bahwa produksi minyak sawit Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 47,47 juta ton, dengan ekspor sekitar 32,36 juta ton dan nilai devisa lebih dari 22 miliar dolar AS. Di sektor kakao, sekitar 96 persen ekspor Indonesia telah berupa produk olahan, menandakan keberhasilan parsial hilirisasi. Sementara itu, produksi karet nasional berada pada kisaran 2,1 juta ton, dan kopi sekitar 700 ribu ton per tahun, menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen utama global.

Namun, di balik capaian tersebut, masih terdapat kelemahan pasar yang mengemuka. Nilai tambah yang dinikmati di dalam negeri belum optimal. Ekspor kopi Indonesia, misalnya, masih didominasi oleh produk mentah dengan nilai ekspor sekitar 1,6 miliar dollar AS, sementara produk olahan hanya menyumbang sebagian kecil.

Pada komoditas gula, situasinya lebih problematis, dimana produksi gula nasional sekitar 2,2 - 2,3 juta ton, sementara kebutuhan dalam negeri mencapai lebih dari 7 juta ton, sehingga impor masih mendominasi pasar gula nasional.

Pada saat yang sama, indikator kesejahteraan petani seperti Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan angka relatif tinggi, yakni sekitar 125,35 pada Maret 2026. Bahkan untuk subsektor perkebunan rakyat mencapai lebih dari 150. Angka ini dapat dijadikan alat indikator kesejahteraan petani, termasuk untuk melihat realitas ketimpangan di lapangan.

Sementara itu, di beberapa kasus lokasi sentra perkebunan juga masih banyak tantangan terhadap fluktuasi harga, ketergantungan pada tengkulak, serta akses pasar yang terbatas.

Fenomena yang ada menunjukkan bahwa persoalan ditingkat petani bukan semata produksi, melainkan struktur pasar dan tata niaga. Dalam banyak kasus, selisih harga dari hulu ke hilir tidak sepenuhnya mencerminkan biaya distribusi, tetapi mengindikasikan adanya distorsi dalam rantai nilai.

Distorsi Tata Niaga dan Tekanan dalam Rantai Nilai

Istilah "mafia pangan" sering dibahas dalam pemahaman sebagai praktik penguasaan pasar yang tidak sehat melalui kontrol stok, manipulasi distribusi, hingga eksploitasi celah kebijakan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengidentifikasi bentuk-bentuk praktik tersebut, seperti penahanan stok, pembagian wilayah pasar, dan penetapan harga tidak wajar.

Kita dapat melihat pada sektor sawit dan minyak goreng, misalnya, terdapat anomali antara produksi yang melimpah dan ketersediaan di pasar. Margin harga antara bahan baku CPO dan minyak goreng dapat mencapai Rp4.000 hingga Rp15.000 per kilogram dalam beberapa periode, menunjukkan adanya potensi rente di sepanjang rantai distribusi.

Pada komoditas gula, kompleksitas rantai pasok, mulai dari produksi tebu, pengolahan di pabrik gula, hingga distribusi, membuka ruang besar bagi praktik manipulasi, termasuk pada aspek rendemen dan distribusi gula rafinasi. Tanpa sistem pelacakan yang transparan, perbedaan kualitas dan volume dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk keuntungan sepihak.

Sementara itu, pada komoditas seperti karet, kopi, kakao, dan rempah, distorsi terjadi dalam bentuk yang lebih subtil. Petani sering menghadapi potongan harga berdasarkan kualitas yang tidak transparan, permainan kadar air, serta keterbatasan akses ke pasar yang lebih kompetitif. Struktur pasar yang cenderung oligopsonistik, di mana hanya sedikit pembeli berhadapan dengan banyak penjual yang memperlemah posisi tawar petani.

Padahal, sebagian besar produksi komoditas ini berasal dari perkebunan rakyat. Untuk kakao, misalnya, lebih dari 99 persen areal merupakan milik petani kecil, sementara pada karet sekitar 88 persen. Ketimpangan struktur ini menciptakan ruang bagi praktik rente yang sistemik.

Dalam konteks ini, pernyataan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, bahwa "tidak boleh ada kompromi terhadap mafia pangan" menjadi sangat relevan. Demikian pula peringatan Presiden Prabowo Subianto bahwa "jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat" menegaskan urgensi reformasi tata kelola sektor pangan dan perkebunan.

Dari Pengendalian Harga ke Pengendalian Rente

Kebijakan pemerintah selama ini cenderung berfokus pada stabilisasi harga melalui penetapan harga acuan, pengendalian impor, dan intervensi distribusi. Meskipun penting, pendekatan ini jangan bersifat reaktif dan harus menyentuh akar persoalan.

Untuk mengatasi distorsi tata niaga dan mendukung hilirisasi yang berkelanjutan, diperlukan pergeseran paradigma kebijakan dari "mengendalikan harga" menjadi "mengendalikan rente".

Transparansi data harus menjadi fondasi utama dalam reformasi tata niaga perkebunan. Sistem informasi nasional yang terintegrasi, mencakup produksi, stok, distribusi, hingga impor, perlu dibangun secara real time dan dapat diakses oleh publik serta lembaga pengawas. Tanpa keterbukaan data, ruang manipulasi akan terus terbuka dan sulit diawasi secara objektif.

Sejalan dengan itu, penguatan sistem traceability dalam rantai pasok menjadi krusial. Pemanfaatan teknologi digital untuk melacak pergerakan komoditas dari kebun hingga konsumen tidak hanya meningkatkan efisiensi logistik, tetapi juga mempersempit peluang praktik manipulasi kualitas, volume, maupun distribusi.

Dalam konteks hulu, reformasi kelembagaan petani melalui penguatan koperasi dan unit pengolahan bersama menjadi langkah strategis untuk meningkatkan posisi tawar petani, sekaligus membuka akses terhadap nilai tambah yang selama ini lebih banyak dinikmati di hilir.

Pada saat yang sama, penataan ulang kebijakan impor dan distribusi harus dilakukan secara lebih berbasis data dan independen dari intervensi kepentingan sempit. Mekanisme kuota dan perizinan perlu diawasi secara ketat agar tidak menjadi sumber masalah baru dalam sistem pangan nasional.

Upaya ini harus diperkuat melalui integrasi penegakan hukum lintas sektor dengan pendekatan follow the money, sehingga jaringan ekonomi di balik praktik mafia pangan dapat diungkap secara menyeluruh. Kolaborasi antara KPPU, KPK, dan PPATK menjadi sangat penting dalam menciptakan efek jera sekaligus memperbaiki struktur pasar.

Lebih jauh, agenda hilirisasi perlu dirancang secara inklusif dengan memastikan keterlibatan petani dalam rantai nilai industri. Insentif bagi industri pengolahan seharusnya dikaitkan dengan kemitraan yang adil dan transparan dengan petani, sehingga hilirisasi tidak hanya memperkuat sektor industri, tetapi juga secara nyata meningkatkan kesejahteraan di tingkat hulu.

Dari kondisi di atas kita bisa menyimpulkan bahwa keunggulan komparatif Indonesia yang sangat kuat di sektor perkebunan, didukung oleh kondisi agroklimat tropis, ketersediaan lahan, serta pengalaman, belum sepenuhnya bertransformasi menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di tingkat global. Dalam situasi seperti ini, hilirisasi yang diharapkan menjadi motor penguatan ekonomi justru berisiko kehilangan momentum, bahkan berpotensi menciptakan ketimpangan baru apabila fondasi tata kelolanya tidak dibenahi secara menyeluruh.

Dalam konteks tersebut, peran negara menjadi sangat krusial, tidak hanya sebagai pengendali harga atau stabilisator pasar, tetapi sebagai penjamin terciptanya keadilan dan integritas dalam sistem ekonomi.

Reformasi tata niaga yang transparan, akuntabel, dan inklusif merupakan prasyarat utama untuk memastikan bahwa proses hilirisasi berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Negara perlu hadir untuk menutup celah distorsi, memperkuat kelembagaan, serta memastikan bahwa seluruh pelaku terutama petani, untuk memperoleh manfaat yang adil dari rantai nilai.

*) Kuntoro Boga Andri, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten produsen keju merek Prochiz PT Mulia Boga Raya Tbk. (KEJU) berkomitmen untuk memenuhi ketentuan batas free float minimal 15% yang baru-baru ini ditetapkan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Melansir laporan bulanan kepemilikan saham yang dilaporkan KEJU, sampai dengan Maret 2026 persentase pemegang saham KEJU dengan kepemilikan kurang dari 5% sebesar 11,45% atau sebanyak 642,68 juta saham yang dimiliki 3.110 pemegang saham. Jumlah tersebut tidak berubah sejak Januari 2026.

Sementara itu, untuk kepemilikan saham di atas 5% ada PT Garudafood Putra Putri Jaya sebesar 66,07% sebagai pemegang saham pengendali, serta perusahaan asal Prancis yang tahun lalu membeli sebagian kepemilikan KEJU, BEL S.A dengan porsi sebesar 22,50%. Dengan demikian, kepemilikan saham KEJU oleh pemegang saham lebih dari 5% sebesar 88,57% atau mencapai 4,98 miliar saham.

Hingga Maret 2026 terdapat sebagian anggota direksi dan komisaris yang memiliki saham KEJU. Mereka adalah Komisaris Utama Hardianto Atmadja dengan kepemilikan 0,23%, Komisaris Paulus Tedjosutikno (0.11%), Komisaris E Maurits Klavert (0,01%), Direktur Utama Indrasena Patmawidjaja (0,03%), Direktur Jeffry Halim (0,01%), dan Direktur Ari Sutanto (0,07%).

"Karena PT Mulia Boga Raya Tbk. itu nilai kapitalisasi saham kami masih di bawah Rp5 triliun, berarti secara aturan dari peraturan dari BEI, free float perseroan harus mencapai 15% dalam waktu sampai dengan 31 Desember 2029," ujar Sekretaris Perusahaan KEJU, Jeffry Halim dalam online public expose, Selasa (21/4/2026).

Berdasarkan Peraturan BEI Nomor I-A, yang tergolong saham free float adalah saham tanpa warkat (scripless) dan telah tercatat di bursa yang dimiliki oleh pemegang saham kurang dari 5%, bukan dimiliki pengendali atau afiliasi, bukan dimiliki anggota komisaris dan direksi, bukan saham yang dibeli kembali oleh perusahaan, dan bukan saham yang harus dibatasi pengalihan kepemilikannya.

Menilik aturan main free float berdasarkan regulasi BEI terbaru, emiten diberikan waktu masa transisi untuk peningkatan free float bertahap sampai 15%. Periode transisi ini dibedakan antara emiten yang memiliki kapitalisasi saham Rp5 triliun ke atas dan di bawah Rp5 triliun.

Bagi emiten dengan nilai kapitalisasi saham Rp5 triliun ke atas yang memiliki free float di bawah 12,5% per 31 Maret 2026, mereka wajib memenuhi free float minimal 12,5% pada 31 Maret 2027 dan minimal 15% pada 31 Maret 2028. Sementara untuk emiten dengan free float 12,5% sampai 15% per 31 Maret 2026, wajib memenuhi minimum free float sebesar 15% pada 13 Maret 2027.

Sementara itu, emiten yang memiliki kapitalisasi saham di bawah Rp5 triliun, wajib memenuhi jumlah free float minimum 15% pada 31 Maret 2029. Adapun, kapitalisasi saham KEJU saat ini mencapai Rp3,12 triliun dengan free float 10,22%.

"Tentunya kami akan mengikuti dan mematuhi peraturan BEI. Hingga saat ini free float perusahaan ada di level sekitar 10%. Tentunya kami akan melakukan peningkatan free float bertahap hingga pada akhirnya di 31 Maret 2029," pungkasnya.

Pada perdagangan intraday Selasa (21/4/2026) pukul 13.41 WIB, saham KEJU menguat 1,83% ke Rp555. Secara year to date (YtD), harga tersebut mencerminkan koreksi 18,38%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar saham diperkirakan bergejolak sementara seiring dengan pemberlakuan aturan minimum free float 15% yang akan segera berlaku.

Pelaku pasar diimbau mewaspadai potensi volatilitas harga pada sejumlah emiten dengan tingkat likuiditas rendah menyusul persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap revisi Peraturan 1-A tentang kenaikan batas minimum saham publik atau free float menjadi 15%.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi mengatakan implementasi aturan baru ini berpotensi memicu koreksi harga dalam jangka pendek.

Adapun tekanan jual diperkirakan muncul seiring kewajiban pemegang saham pengendali pada emiten dengan free float rendah untuk melepas kepemilikannya ke publik guna memenuhi ambang batas minimum.

“Pemegang saham pengendali harus merilis sahamnya ke publik baik melalui secondary offering atau private placement untuk memenuhi kuota batas minimum,” pungkas Wafi saat dihubungi Bisnis pada Kamis (26/3/2026).

Meski demikian, Wafi menilai risiko terjadinya fenomena dumping atau aksi jual agresif yang merusak harga pasar relatif minim. Pasalnya, regulator telah merancang penerapan aturan ini secara bertahap melalui evaluasi berkala.

Skema itu memberikan napas bagi emiten untuk mencari pembeli strategis dari investor institusi, alih-alih langsung membuang saham ke pasar reguler.

Di sisi lain, kebijakan tersebut dipandang sebagai katalis positif bagi efisiensi pembentukan harga dalam jangka panjang. Dengan bertambahnya pasokan saham riil di publik, risiko manipulasi pergerakan harga pada saham-saham yang sebelumnya kurang likuid dapat ditekan secara signifikan.

Wafi menyatakan peningkatan free float hingga 15% juga menjadi syarat penting untuk meningkatkan daya tarik pasar modal domestik di mata investor global.

Menurutnya, likuiditas yang mumpuni atau deep market merupakan persyaratan mutlak bagi investor institusi besar untuk melakukan eksekusi posisi tanpa memicu lonjakan harga yang drastis.

“Hal ini juga memperbesar peluang emiten domestik untuk masuk atau meningkatkan bobotnya di indeks global bergengsi, seperti MSCI dan FTSE yang secara otomatis akan memicu passive fund inflow,” ucap Wafi.

Untuk diketahui, OJK resmi menyetujui perubahan Peraturan 1-A yang diajukan oleh BEI. Salah satu poin penting dalam revisi tersebut adalah peningkatan batas minimum saham publik atau free float menjadi 15% bagi perusahaan tercatat.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyampaikan bahwa persetujuan tersebut telah diberikan kepada bursa dengan beberapa catatan penyesuaian.

“Peraturan 1A-nya baru saja hari ini kami setujui dengan catatan, kan sudah diajukan oleh bursa perubahan peraturan 1A, yang isinya itu adalah salah satunya mengatur minimum free float yang akan meningkat secara bertahap menjadi 15%,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Hasan menuturkan regulasi anyar tersebut ditargetkan bakal efektif berlaku sebelum akhir Maret 2026. Dia menambahkan pemenuhan ambang batas 15% tidak akan dilakukan secara mendadak, melainkan melalui tahapan terukur.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Efisiensi yang sejati adalah bagaimana mengelola sumber daya negara secara lebih cerdas, lebih efektif, dan lebih berorientasi pada masa depan

Jakarta (ANTARA) - Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan fiskal yang kompleks.

Di satu sisi, Pemerintah berkomitmen menjaga disiplin anggaran dengan mempertahankan batas defisit maksimal tiga persen dari produk domestik bruto (PDB). Di sisi lain, negara juga dituntut mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen sekaligus membiayai berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, hingga berbagai proyek pembangunan infrastruktur membutuhkan dukungan fiskal yang tidak kecil.

Situasi ini menjadi semakin rumit ketika dunia menghadapi ketidakpastian geopolitik yang meningkat, terutama konflik di Timur Tengah yang berpotensi mendorong harga energi global dan mengganggu stabilitas perdagangan internasional.

Dalam kondisi seperti ini, rencana kebijakan efisiensi fiskal melalui pemotongan anggaran kementerian dan lembaga yang dilontarkan Pemerintah memang dapat menjadi opsi disiplin anggaran yang dibutuhkan.

Namun jika dilakukan secara berlebihan, kebijakan tersebut juga berisiko mengurangi daya dorong fiskal terhadap perekonomian. Inilah yang kerap dianalogikan sebagai “buah simalakama” dalam pengelolaan fiskal: pilihan kebijakan yang sama-sama memiliki konsekuensi besar dari sisi pemenuhan serta strategi yang harus dijalankan.

Realitas anggaran

Sejak reformasi keuangan negara pada awal 2000-an, Indonesia menetapkan batas defisit maksimal tiga persen dari PDB sebagai mekanisme pengendalian fiskal. Kebijakan ini terbukti mampu menjaga stabilitas ekonomi makro dalam jangka panjang.

Rasio utang pemerintah Indonesia, misalnya, masih berada di kisaran 38–40 persen dari PDB pada tahun 2025, dan menurut data Kementerian Keuangan, posisi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan banyak negara maju yang rasio utangnya melampaui 90 persen dari PDB.

Namun menjaga disiplin fiskal tidak selalu mudah. Realisasi APBN tahun 2025 mencatat defisit sekitar Rp695 triliun atau sekitar 2,92 persen dari PDB (Kementerian Keuangan, 2025). Angka ini mendekati batas maksimum yang diperbolehkan oleh aturan fiskal. Belanja negara mencapai sekitar Rp3.451 triliun, sementara penerimaan negara sekitar Rp2.756 triliun. Perbedaan antara kebutuhan belanja dan kemampuan penerimaan inilah yang kemudian memunculkan tekanan terhadap kebijakan fiskal.

Dalam kondisi seperti ini, salah satu langkah yang sering ditempuh adalah melakukan efisiensi belanja melalui rasionalisasi anggaran kementerian dan lembaga. Namun kebijakan tersebut tidak selalu sederhana karena banyak program yang memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas.

Selain kebutuhan pembangunan ekonomi, pemerintah juga menghadapi tuntutan untuk memperkuat program sosial yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat, antara lain program Makan Bergizi Gratis dan Cek Kesehatan Gratis yang dirancang untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Program ini diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp300 triliun–Rp350 triliun per tahun ketika berjalan penuh dan menjangkau lebih dari 80 juta penerima manfaat (Kementerian Keuangan, 2026). Sementara program cek kesehatan gratis yang dirancang untuk memperluas layanan kesehatan preventif juga membutuhkan dukungan anggaran puluhan triliun rupiah setiap tahun.

Jika digabungkan, kedua program tersebut dapat menyerap lebih dari satu persen PDB dalam belanja sosial tambahan. Dari perspektif pembangunan manusia, investasi ini sangat penting karena kualitas kesehatan dan gizi masyarakat memiliki hubungan erat dengan produktivitas ekonomi.

Laporan Human Capital Index Bank Dunia (2023) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja hingga 20 persen dalam jangka panjang.

Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah dampak geopolitik di Timur Tengah yang semakin memanas, terutama terhadap kenaikan harga minyak mentah untuk kebutuhan impor nasional. Kementerian Keuangan memperkirakan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar 10 dolar per barel dapat menambah beban fiskal hingga Rp60 triliun melalui peningkatan subsidi energi dan kompensasi energi (APBN Sensitivity Analysis, 2025).

Artinya, konflik geopolitik global secara langsung dapat memengaruhi stabilitas fiskal domestik. Dalam situasi seperti ini, kebijakan fiskal harus lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika global.

Tantangan penerimaan

Masalah struktural lain dalam pengelolaan fiskal Indonesia adalah masih rendahnya rasio pajak terhadap PDB. Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospects (2025) memperkirakan tax ratio Indonesia berada di kisaran 9–10 persen dari PDB. Angka ini masih jauh di bawah rata-rata negara anggota OECD yang mencapai sekitar 34 persen dari PDB (OECD Revenue Statistics, 2024).

Rasio pajak yang rendah membuat ruang fiskal pemerintah relatif sempit ketika kebutuhan belanja meningkat. Dengan kata lain, kemampuan negara untuk membiayai program pembangunan masih sangat bergantung pada efektivitas sistem perpajakan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak sebenarnya dapat memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara. Studi World Bank dan University of Oxford terhadap pelaku usaha kecil di negara berkembang menunjukkan bahwa intervensi kebijakan sederhana seperti pengingat kewajiban pajak dapat meningkatkan kepatuhan hingga 10–15 persen (Kleven et al., 2023).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan dapat menjadi sumber tambahan penerimaan tanpa harus menaikkan tarif pajak.

Tantangan berikutnya, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi delapan persen dalam jangka menengah. Target ini bukan sekadar ambisi politik, melainkan kebutuhan ekonomi untuk mempercepat transformasi struktural, meningkatkan pendapatan per kapita, dan membuka lapangan kerja bagi jutaan angkatan kerja baru setiap tahun.

Belanja pemerintah dalam hal ini memainkan peran penting sebagai katalis aktivitas ekonomi. Jika efisiensi fiskal dilakukan secara terlalu agresif melalui pemotongan belanja pembangunan, maka kemampuan negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga dapat berkurang.

Strategi kebijakan

Untuk menghindari dilema fiskal tersebut, pemerintah perlu mempertimbangkan strategi kebijakan yang tidak hanya fokus pada pemotongan belanja, tetapi juga memperluas kapasitas fiskal negara.

Strategi pertama adalah memperkuat penerimaan pajak melalui reformasi administrasi dan digitalisasi sistem perpajakan. Pelajaran global dari Estonia menunjukkan bahwa setelah menerapkan sistem pajak digital pada awal 2000-an, negara tersebut mampu meningkatkan rasio pajaknya hingga sekitar 33 persen dari PDB (OECD, 2022).

Jika Indonesia mampu meningkatkan tax ratio hanya dua poin persentase saja misalnya dari sekitar 10 persen menjadi 12 persen dari PDB, maka ruang fiskal yang dihasilkan dapat mencapai lebih dari Rp500 triliun per tahun.

Strategi kedua adalah meningkatkan kualitas belanja negara melalui pendekatan spending better. Negara seperti Korea Selatan pernah melakukan reformasi belanja publik melalui program Performance-Based Budgeting sejak 2005. Evaluasi OECD (2019) menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mampu meningkatkan efisiensi belanja pemerintah hingga 10–15 persen tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

Jika pendekatan serupa diterapkan di Indonesia terhadap belanja pemerintah yang mencapai lebih dari Rp3.000 triliun, potensi efisiensi fiskal dapat mencapai sekitar Rp300 triliun–Rp400 triliun tanpa harus memotong program pembangunan prioritas.

Strategi ketiga adalah memperluas pembiayaan pembangunan melalui kemitraan dengan sektor swasta. Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) telah banyak digunakan oleh negara seperti India untuk membiayai proyek infrastruktur besar. Laporan Asian Development Bank (2023) menunjukkan bahwa skema tersebut berhasil membiayai proyek infrastruktur senilai lebih dari 200 miliar dolar di India selama dua dekade terakhir tanpa membebani anggaran negara secara langsung.

Strategi keempat adalah memperkuat ketahanan energi nasional untuk mengurangi dampak gejolak geopolitik global. Jepang sejak krisis minyak 1970-an melakukan diversifikasi energi secara agresif melalui pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi. Kebijakan tersebut berhasil menurunkan ketergantungan Jepang terhadap impor minyak hingga hampir 40 persen dalam tiga dekade.

Pada akhirnya, pengelolaan fiskal bukan sekadar soal menjaga angka defisit agar tetap berada di bawah tiga persen. Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Efisiensi fiskal memang penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Namun efisiensi tidak boleh dimaknai sekadar sebagai pemotongan anggaran. Efisiensi yang sejati adalah bagaimana mengelola sumber daya negara secara lebih cerdas, lebih efektif, dan lebih berorientasi pada masa depan.

Jika kebijakan fiskal mampu menemukan keseimbangan tersebut, Indonesia tidak hanya mampu menghindari jebakan buah simalakama fiskal. Lebih dari itu, pengelolaan fiskal yang bijak dapat menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta ketahanan ekonomi nasional di tengah dunia yang semakin tidak pasti.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Setiap angka dalam laporan keuangan harus mencerminkan proses bisnis yang benar-benar terkendali, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo memperketat pengendalian laporan keuangan melalui implementasi penuh Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) guna memperkuat transparansi, manajemen risiko, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja perusahaan.

"Sepanjang 2025, kami mengimplementasikan secara penuh sistem ICoFR guna memastikan keandalan laporan keuangan sekaligus memperkuat manajemen risiko perusahaan," kata Direktur Utama PTPN IV Jatmiko K. Santosa sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan penerapan ICoFR secara menyeluruh merupakan bagian penting dari upaya membangun budaya pengendalian internal yang kuat di seluruh lini organisasi.

“Setiap angka dalam laporan keuangan harus mencerminkan proses bisnis yang benar-benar terkendali, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bukan sekadar pencatatan administratif,” ujarnya.

Program itu diterapkan di seluruh unit kerja perusahaan, mulai dari operasional kebun dan pabrik, hingga fungsi pengawasan internal. Proses tersebut juga melibatkan auditor eksternal untuk memastikan sistem pengendalian berjalan efektif.

Menurut Jatmiko, penguatan sistem pengendalian internal tidak semata dilakukan untuk memenuhi kewajiban regulasi. Di tengah dinamika industri dan tuntutan transparansi terhadap badan usaha milik negara, sistem yang kuat menjadi kebutuhan strategis bagi perusahaan.

“Kepercayaan pemangku kepentingan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola. Karena itu, transformasi ini diarahkan agar perusahaan tidak hanya unggul dalam operasional, tetapi juga kokoh dari sisi manajemen risiko dan akuntabilitas,” katanya.

Dalam praktiknya, lanjut Jatmiko, sistem ICoFR di PTPN IV mencakup berbagai proses yang berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan, seperti pendapatan, produksi, pengadaan, pengelolaan aset, hingga proses penutupan laporan keuangan.

Perusahaan terlebih dahulu mengidentifikasi akun-akun yang memiliki pengaruh signifikan terhadap neraca dan laporan laba rugi. Dari sana, berbagai mekanisme kontrol dirancang untuk memastikan setiap transaksi tercatat secara akurat dan dapat ditelusuri.

Implementasi tersebut dijalankan melalui beberapa tahapan, mulai dari perancangan kontrol, penerapan dan pemantauan berkelanjutan, evaluasi efektivitas, hingga perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam sistem.

Pada tahap evaluasi, perusahaan melakukan pengujian terhadap desain kontrol serta pelaksanaannya dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Langkah ini penting untuk memastikan bahwa mekanisme pengawasan tidak hanya baik secara konsep, tetapi juga efektif dalam praktik.

Dalam penerapannya, perusahaan memetakan dua potensi risiko utama yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, yakni risiko salah saji dan risiko kecurangan (fraud).

"Salah saji dapat muncul akibat kesalahan perhitungan, klasifikasi akun yang tidak tepat, maupun proses peninjauan yang kurang memadai. Sementara itu, risiko fraud biasanya berkaitan dengan tekanan atau peluang yang memungkinkan manipulasi data keuangan," kata dia.

Untuk memitigasi risiko tersebut, perusahaan menerapkan sejumlah pengendalian, antara lain verifikasi berlapis terhadap pencatatan transaksi, pembatasan akses sistem keuangan, serta proses rekonsiliasi rutin terhadap rekening perusahaan.

Seluruh proses bisnis dan mekanisme pengendalian tersebut didokumentasikan secara sistematis sehingga dapat ditelusuri dalam proses audit.

Penguatan sistem pengendalian internal juga diharapkan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di tingkat manajemen.

Dengan laporan keuangan yang lebih andal dan bebas dari salah saji material, manajemen memiliki dasar yang lebih kuat dalam merumuskan strategi bisnis, mengelola biaya, hingga mengoptimalkan pengelolaan aset di berbagai wilayah operasional perusahaan.

Ke depan, lanjut Jatmiko, PTPN IV berencana memperkuat budaya evaluasi mandiri atas sistem pengendalian, memperbarui peta risiko secara berkala, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan.

Langkah itu diharapkan membuat pengendalian internal tidak berhenti sebagai program kepatuhan semata, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja perusahaan.

"Bagi PTPN IV, implementasi penuh ICoFR merupakan salah satu fondasi penting dalam agenda transformasi jangka panjang memperkuat tata kelola dan meningkatkan kepercayaan investor, regulator, serta masyarakat terhadap kinerja korporasi," kata Jatmiko.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026