Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, tim menemukan sejumlah temuan yang bersifat minor pada beberapa kapal

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan memperkuat pengawasan keselamatan pelayaran selama libur sekolah 2026 melalui uji petik kelaiklautan kapal penumpang salah satunya di Pelabuhan Merak, Banten, guna memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi laut.

"Upaya ini kami lakukan melalui kegiatan uji petik kelaiklautan kapal penumpang di Pelabuhan Merak, Banten," kata Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Samsuddin dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan uji petik dilaksanakan untuk memastikan kapal-kapal penumpang yang akan melayani masyarakat selama masa libur sekolah berada dalam kondisi laiklaut serta memenuhi standar keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai prinsip zero compromise for safety.

Kegiatan tersebut dilakukan oleh Tim Direktorat Perkapalan dan Kepelautan bersama Marine Inspector dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, tim melakukan inspeksi terhadap lima kapal Ro-Ro yang melayani lintas Merak–Bakauheni, yaitu KMP Shanaya, KMP Wira Berlian, KMP Caitlyn 7, KMP Royce I, dan KMP Legundi.

Adapun aspek yang diperiksa meliputi validitas dokumen kapal dan awak kapal, kesiapan peralatan keselamatan, kelengkapan perangkat radio komunikasi dan navigasi, kondisi konstruksi dan mesin kapal, hingga implementasi sistem manajemen keselamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, tim menemukan sejumlah temuan yang bersifat minor pada beberapa kapal," jelasnya.

Terhadap temuan tersebut, operator kapal diwajibkan melakukan perbaikan dan pemenuhan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 4 Tahun 2026 tentang Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Libur Sekolah Tahun 2026.

Samsuddin, menyampaikan kegiatan uji petik merupakan langkah preventif yang secara rutin dilakukan guna memastikan seluruh armada penumpang yang beroperasi telah memenuhi standar keselamatan pelayaran khususnya pada periode angkutan libur sekolah tahun 2026.

“Pemeriksaan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan kapal-kapal yang melayani masyarakat selama masa libur sekolah berada dalam kondisi laik laut dan siap beroperasi secara aman,” beber Samsuddin.

Menurutnya, periode libur sekolah identik dengan meningkatnya pergerakan masyarakat yang memanfaatkan transportasi laut.

Oleh sebab itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menjaga standar keselamatan pelayaran dan memberikan layanan transportasi laut yang aman, selamat, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa.

“Keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama. Dengan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan kesiapan seluruh unsur operasional, masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan lancar,” katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Tangerang (ANTARA) - Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia memastikan kesiapannya dalam penanganan dan antisipasi terjadinya gangguan sinyal GPS atau navigasi pada pesawat udara.

Direktur Utama AirNav Indonesia Capt. Avirianto Suratno dalam pernyataan resmi yang diterima di Tangerang, Kamis mengatakan bahwa fenomena itu telah lama dikenal dalam dunia penerbangan internasional dengan nama GNSS RFI (Radio Frequency Interference).

Sehingga, lanjutnya, pihaknya melakukan antisipasi melalui penerapan prosedur standar yang komprehensif.

"Penanganan GNSS RFI merupakan salah satu agenda keselamatan global yang dicanangkan oleh ICAO (International Civil Aviation Organization). Terkait ini, AirNav Indonesia telah melakukan antisipasi melalui penerapan prosedur standar yang komprehensif," ungkapnya.

Ia menjelaskan, untuk sistem navigasi pesawat modern mengandalkan sistem satelit navigasi global (Global Navigation Satellite System/ GNSS), yang bekerja dengan menerima sinyal dari konstelasi satelit yang mengorbit bumi.

Akurasi dan integritas sinyal ini, ditingkatkan melalui sistem augmentasi yang terdiri dari augmentasi berbasis pesawat (Aircraft-Based Augmentation System/ABAS), berbasis darat (Ground-Based Augmentation System/GBAS), dan berbasis satelit (Satellite-Based Augmentation System/SBAS).

Sinyal satelit yang sampai ke permukaan bumi bekerja pada level daya yang rendah, sehingga
sistem ini dirancang berlapis dengan memanfaatkan teknologi augmentasi untuk menjaga akurasi dan integritasnya dalam berbagai kondisi di lapangan.

"Gangguan frekuensi radio dari berbagai sumber terhadap sinyal inilah yang secara teknis disebut GNSS RFI," katanya.

Ia bilang, ICAO telah menjadikan GNSS RFI sebagai salah satu agenda prioritas keselamatan
penerbangan global dalam beberapa tahun terakhir. Organisasi penerbangan sipil dunia itu telah menerbitkan prosedur standar internasional bagi negara anggota dalam mendeteksi, melaporkan, dan merespons gangguan GNSS.

ICAO juga, kata dia, merekomendasikan agar negara-negara mempertahankan infrastruktur navigasi teresterial sebagai lapisan yang saling melengkapi dengan GNSS.

"AirNav Indonesia, sebagai penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di seluruh wilayah udara Indonesia, telah mengimplementasikan ketentuan tersebut secara penuh dalam kegiatan operasional sehari-hari," terangnya.

Dia menambahkan, AirNav Indonesia saat ini mengoperasikan jaringan infrastruktur navigasi teresterial yang lengkap dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mencakup tiga fasilitas utama.

Kemudian, jaringan ketiga fasilitas ini tersebar di seluruh wilayah Jakarta FIR dan Makassar FIR, mencakup bandar udara utama hingga wilayah terpencil di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, fasilitas tersebut antara lain meliputi Very High Frequency Omnidirectional Range (VOR), yaitu perangkat yang berfungsi memancarkan sinyal radio VHF dari stasiun darat dengan jangkauan operasional hingga 200 Nautical Miles. Fasilitas ini beroperasi sepenuhnya independen dari sinyal satelit.

"AirNav Indonesia saat ini mengoperasikan fasilitas DVOR (Doppler VOR) dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan VOR konvensional," ujar dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara mulai membangun sistem transportasi yang mampu mengantisipasi bahaya sebelum terlambat

Jakarta (ANTARA) - Kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Bekasi Timur beberapa waktu lalu menjadi pengingat keras bahwa keselamatan perkeretaapian tidak lagi cukup mengandalkan sistem konvensional dan respons manual di lapangan.

Rangkaian peristiwa yang bermula dari gangguan di perlintasan sebidang hingga berujung tabrakan antarkereta menunjukkan betapa cepat situasi darurat dapat berkembang menjadi tragedi ketika informasi risiko tidak tersampaikan secara real time kepada seluruh sistem perjalanan kereta.

Maka di tengah lalu lintas kereta yang semakin padat dan mobilitas masyarakat yang terus meningkat, kebutuhan terhadap sistem peringatan dini terintegrasi menjadi semakin mendesak agar potensi bahaya dapat dideteksi lebih awal dan direspons dalam hitungan detik sebelum berubah menjadi kecelakaan besar.

Selama ini, banyak masyarakat memandang kecelakaan kereta api sebagai peristiwa yang muncul tiba-tiba akibat kelalaian manusia atau gangguan teknis sesaat.

Padahal dalam banyak kasus, kecelakaan sering kali diawali oleh rangkaian sinyal risiko yang sebenarnya dapat dikenali lebih awal apabila sistem deteksi dan komunikasi keselamatan bekerja lebih cepat.

Ketika kereta mendekati titik rawan, ketika ada kendaraan mogok di atas rel, ketika terjadi gangguan di emplasemen stasiun, atau ketika terdapat kereta berhenti luar biasa di petak jalan, waktu menjadi faktor yang sangat menentukan.

Selisih beberapa detik saja dapat mempengaruhi keputusan pengereman, pengurangan kecepatan, hingga penyelamatan penumpang.

Karena itu, gagasan mengenai Integrated Early Warning System atau sistem peringatan dini darurat yang terintegrasi harus segera dibicarakan lebih serius.

Sistem seperti ini pada dasarnya berupaya mengubah pendekatan keselamatan dari yang sebelumnya bersifat reaktif menjadi preventif.

Yang berarti bahwa fokus tidak lagi hanya pada penanganan setelah insiden terjadi, melainkan pada bagaimana risiko dapat dikenali lebih awal sehingga peluang kecelakaan bisa ditekan semaksimal mungkin.

Keselamatan perjalanan

Sejumlah pihak menyampaikan usulan dan rekomendasi untuk memperkuat jaminan keselamatan perjalanan kereta api.

Salah satunya Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (PP IKA ITS) yang menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia terkait upaya menempatkan teknologi komunikasi dan telemetri sebagai bagian penting dari keselamatan perjalanan kereta.

Sistem yang diusulkan mengadopsi filosofi Andon, sebuah konsep yang dikenal luas dalam dunia industri modern sebagai mekanisme pemberian sinyal cepat ketika terjadi gangguan operasional.

Dalam konteks perkeretaapian, pendekatan tersebut diterjemahkan ke dalam sistem peringatan yang dapat langsung dikirim ke kabin masinis melalui cabin signaling ketika kereta mendekati lokasi berbahaya.

Pendekatan ini penting karena dalam sistem transportasi modern, kecepatan informasi sering kali sama pentingnya dengan kualitas infrastruktur fisik.

Rel yang baik, lokomotif yang andal, dan persinyalan yang modern tetap membutuhkan sistem komunikasi yang mampu menjembatani kondisi darurat secara real time.

Ketika peringatan dapat diterima langsung oleh masinis sebelum memasuki area berisiko, maka ruang untuk mengambil keputusan menjadi lebih besar. Dalam situasi darurat, tambahan waktu reaksi sekecil apa pun memiliki nilai keselamatan yang sangat besar.

Peringatan dini yang terintegrasi langsung ke kabin masinis akan memberikan tambahan waktu reaksi dalam kondisi darurat sehingga potensi kecelakaan dapat ditekan.

Hal ini memperlihatkan inti utama dari pengembangan sistem bukan sekadar modernisasi teknologi, melainkan penyelamatan manusia.

Dalam sistem transportasi publik, keselamatan memang harus menjadi prioritas tertinggi karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi itu sendiri.

Hal lain yang patut dicermati adalah bagaimana usulan tersebut tidak hanya berbicara mengenai perangkat di kereta, tetapi juga mengenai integrasi antarsistem.

Sekretaris Jenderal PP IKA ITS, Herman Prasetyo, menyatakan, sistem ini dirancang terhubung dengan Pengatur Perjalanan Kereta Api di stasiun terdekat serta sistem deteksi rintangan di perlintasan sebidang.

Pendekatan terintegrasi seperti ini menunjukkan keselamatan modern tidak dapat berjalan secara parsial. Semua elemen harus saling terhubung dalam satu ekosistem informasi yang mampu bergerak cepat dan akurat.

Di Indonesia, tantangan keselamatan perlintasan sebidang memang masih menjadi pekerjaan besar. Banyak perlintasan yang beririsan langsung dengan jalan raya, kawasan padat penduduk, maupun jalur kendaraan berat.

Tidak sedikit kecelakaan terjadi akibat kendaraan mogok atau pelanggaran pengguna jalan yang memaksa melintas ketika kereta mendekat.

Dalam kondisi seperti ini, sistem peringatan otomatis yang langsung memberi sinyal kepada masinis berpotensi menjadi lapisan perlindungan tambahan yang sangat penting.

Teknologi keselamatan

Lebih jauh lagi, gagasan mengenai sistem peringatan dini sebenarnya mencerminkan perubahan cara pandang terhadap pembangunan transportasi nasional.

Selama bertahun-tahun, ukuran kemajuan perkeretaapian sering kali dilihat dari pembangunan jalur baru, peningkatan kecepatan kereta, atau modernisasi stasiun.

Semua itu memang penting, tetapi perkembangan teknologi keselamatan tidak boleh tertinggal. Sebab semakin cepat dan padat lalu lintas kereta, semakin tinggi pula kebutuhan terhadap sistem mitigasi risiko yang lebih canggih.

Dalam konteks global, banyak negara maju mulai mengembangkan sistem keselamatan berbasis komunikasi digital dan sensor otomatis untuk memperkuat pengawasan perjalanan kereta.

Teknologi semacam ini memungkinkan deteksi gangguan berlangsung lebih cepat dibandingkan mengandalkan laporan manual. Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar untuk ikut bergerak ke arah tersebut, terlebih industri nasional juga memiliki kapasitas untuk terlibat dalam pengembangan teknologi transportasi.

Karena itu, usulan pelibatan PT INKA dan PT LEN Industri dalam pengembangan purwarupa sistem menjadi langkah yang menarik.

Selain mendukung penguatan keselamatan, keterlibatan industri dalam negeri juga membuka ruang pengembangan teknologi nasional yang lebih mandiri.

Di tengah persaingan global yang semakin ketat, kemampuan membangun sistem transportasi berbasis inovasi domestik akan menjadi nilai strategis tersendiri.

Yang juga penting, pembahasan mengenai keselamatan kereta api seharusnya tidak hanya muncul ketika terjadi kecelakaan besar. Keselamatan perlu ditempatkan sebagai budaya bersama yang terus diperkuat melalui evaluasi, inovasi, dan keberanian memperbaiki sistem sebelum terjadi tragedi.

Upaya menuju target zero accident di sektor perkeretaapian tidak mungkin tercapai hanya dengan mengandalkan prosedur lama. Dibutuhkan pembaruan cara berpikir yang menempatkan teknologi sebagai alat bantu utama dalam membaca risiko secara cepat dan presisi.

Substansi terpenting dari gagasan sistem peringatan dini terintegrasi bukan sekadar soal perangkat elektronik atau teknologi radio yang dipasang di kereta.

Yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara mulai membangun sistem transportasi yang mampu mengantisipasi bahaya sebelum terlambat.

Keselamatan bukan hanya tentang bagaimana manusia bertindak setelah keadaan darurat muncul, tetapi bagaimana teknologi membantu manusia mencegah keadaan darurat itu berkembang menjadi bencana.

*) Heru Hermawan N, Wakil Ketua Umum PP IKA ITS

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TKDN/Tron) bersama PO Gunung Harta Transport Solution (GHTS) bersinergi menghadirkan solusi teknologi canggih kecerdasan buatan (AI) guna memperkuat keselamatan penumpang sekaligus meningkatkan kualitas layanan transportasi.

"Kami sangat mengapresiasi dedikasi PO GHTS dalam menetapkan standar baru untuk layanan transportasi darat di Indonesia," kata Direktur Utama PT Tron David Santoso dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dalam upaya berkelanjutan untuk menghadirkan layanan transportasi darat yang unggul, aman dan nyaman, PT GHTS, salah satu operator bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) premium terkemuka, kembali mengambil langkah progresif untuk meningkatkan layanan dan keselamatan penumpang.

Memasuki tahun 2026, PO GHTS resmi meningkatkan standar operasionalnya dengan mengadopsi solusi teknologi canggih melalui penambahan armada yang terintegrasi dengan ekosistem pintar dari PT Tron.

Upaya itu untuk memberikan jaminan keselamatan tertinggi bagi para penumpang sehingga PO GHTS melanjutkan dan memperluas kemitraan strategis yang telah terjalin dengan perusahaan tersebut sejak tahun 2023.

Pada tahun 2026, GHTS melengkapi 100 unit armada bus tambahannya dengan perangkat berbasis Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (AI) termutakhir milik TAM Fleet dari PT Tron seperti Mobile Digital Video Recorder (MDVR), serta sistem kamera pintar Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) dan Driver Status Monitoring (DSM).

Menurut dia, keputusan PO GHTS untuk berinvestasi pada teknologi itu didasari pada komitmen perusahaan untuk tidak sekadar memindahkan penumpang dari satu kota ke kota lain, melainkan memberikan pengalaman perjalanan yang aman tanpa kompromi.

Teknologi ADAS bertindak sebagai asisten cerdas yang memberikan peringatan dini kepada pengemudi terkait potensi benturan atau penyimpangan jalur, katanya menjelaskan.

Sementara itu, fitur DSM memantau kondisi fisik pengemudi secara real-time untuk mencegah risiko kelelahan dan hilangnya fokus. Seluruh data ini dipantau ketat secara terpusat oleh manajemen GHTS.

"Kami bangga dapat terus dipercaya sebagai mitra strategis GHTS dalam mewujudkan mobilitas yang lebih cerdas, aman, dan modern," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Utama PT GHTS I Gede Yoyok Santoso berharap dengan pemutakhiran layanan dan armada, pihaknya dapat terus menjadi pelopor dalam industri transportasi darat nasional melalui integrasi teknologi dalam melayani dan melindungi masyarakat luas.

"Kepercayaan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Untuk terus meningkatkan layanan angkutan penumpang kami secara proaktif menghadirkan solusi canggih di setiap armada," katanya.

Ia menegaskan penambahan 100 unit perangkat MDVR, ADAS, dan DSM dari PT Tron di tahun ini merupakan wujud nyata komitmen tersebut.

"Pengalaman kami menggunakan teknologi ini sejak 2023 telah membuktikan efektivitasnya dalam menjaga disiplin pengemudi dan mengawasi operasional, sehingga para penumpang setia kami dapat menikmati perjalanan dengan rasa aman dan tenang," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

sertifikasi garis muat kapal merupakan instrumen penting dalam sistem keselamatan pelayaran nasional

Jakarta (ANTARA) - PT Sucofindo (Persero) memperkuat edukasi teknis draught survey atau metode pengukuran muatan kapal berdasarkan perubahan sarat kapal sebelum dan sesudah bongkar muat guna mendukung keselamatan dan kepatuhan maritim.

Kepala Unit Pelayanan Sucofindo Sorong Cabang Timika Capt. Awaluddin mengatakan sertifikasi garis muat kapal merupakan instrumen penting dalam sistem keselamatan pelayaran nasional.

“Penerapan sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan stabilitas kapal, terutama saat menghadapi cuaca buruk atau gelombang tinggi, sekaligus menekan risiko kelebihan muatan,” kata Awaluddin berdasarkan keterangannya di Jakarta, Jumat.

Penguatan kapasitas tersebut dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis pada 15 April 2026 yang berfokus pada peningkatan pemahaman perhitungan muatan kapal tongkang sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas kapal.

Ia menjelaskan kepatuhan terhadap standar tersebut juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan pasar global terhadap kapal berbendera Indonesia.

Sucofindo, lanjutnya, mendukung implementasi kebijakan tersebut melalui layanan teknis, salah satunya perhitungan muatan kapal tongkang yang mengacu pada prosedur operasional standar.

Ia menegaskan akurasi dan objektivitas data teknis menjadi faktor krusial dalam mendukung proses validasi kapal oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Selain itu, Sucofindo juga berperan sebagai penyedia keahlian teknis untuk meningkatkan pemahaman pelaku industri terhadap standar sertifikasi terbaru di sektor kemaritiman.

Melalui layanan draught survey, perusahaan melakukan pengukuran berat muatan curah berdasarkan perubahan sarat kapal, termasuk memperhitungkan perubahan berat non-muatan selama operasional.

Proses tersebut dilakukan secara sistematis mulai dari pemeriksaan dokumen, pengukuran teknis, hingga pelaporan hasil.

“Kami memastikan setiap tahapan dilakukan secara akurat dan transparan untuk memberikan kepastian kuantitas muatan,” ujar Awaluddin.

Selain draught survey, Sucofindo juga menyediakan berbagai layanan survei kemaritiman lain, seperti bunker survey, towing and lashing survey, cargo stowage survey, cleanliness survey, hose test, dan damage survey.

Sucofindo didukung oleh infrastruktur yang mencakup 68 laboratorium, 29 kantor cabang, dan 93 titik layanan di seluruh Indonesia.

Perusahaan menyatakan siap menjadi mitra strategis pemerintah dan industri dalam menjaga keselamatan pelayaran, meningkatkan efisiensi logistik, serta memperkuat kepercayaan dalam rantai perdagangan global.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) memperkuat layanan navigasi penerbangan nasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan, efisiensi operasional, serta kesiapan sistem dalam menghadapi pertumbuhan lalu lintas udara di Indonesia.

“Penguatan sistem navigasi berbasis teknologi menjadi langkah penting untuk memastikan layanan penerbangan yang semakin aman, efisien, dan berstandar global,” ujar Kepala BP BUMN Dony Oskaria dalam keterangannya yang diterima di Malang, Jawa Timur, Kamis.

Dony yang juga merupakan COO Danantara didampingi Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan BP BUMN Hambra, menggelar rapat bersama Direksi Perum AirNav Indonesia (LPPNPI).

Dalam rapat tersebut, berbagai langkah strategis dibahas guna memastikan sistem navigasi penerbangan nasional mampu mendukung peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang.

AirNav Indonesia sebagai lembaga penyelenggara layanan navigasi penerbangan memiliki peran penting dalam memastikan setiap penerbangan dapat berlangsung secara aman, tertib, dan terkoordinasi dengan baik di ruang udara nasional.

Selain itu, peningkatan kapasitas sistem dan pemanfaatan teknologi menjadi perhatian utama dalam pembahasan.

Penguatan sistem navigasi berbasis teknologi dinilai penting untuk mendukung efisiensi pengelolaan lalu lintas udara, meningkatkan ketepatan waktu penerbangan, serta menjaga standar keselamatan yang tinggi sesuai dengan praktik internasional.

Dony menekankan bahwa AirNav Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam ekosistem transportasi udara nasional.

BP BUMN juga mendorong AirNav Indonesia untuk terus meningkatkan inovasi dan memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor penerbangan, termasuk operator bandara, maskapai penerbangan, serta regulator.

Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan ruang udara nasional dapat berjalan secara optimal dan mendukung konektivitas antarwilayah di Indonesia.

Dengan penguatan sistem dan peningkatan kualitas layanan navigasi penerbangan, diharapkan AirNav Indonesia dapat semakin memperkuat perannya dalam menjaga keselamatan penerbangan nasional sekaligus mendukung pertumbuhan sektor transportasi udara yang berkelanjutan.

Upaya itu juga menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menghadirkan sistem transportasi udara yang modern, efisien, serta mampu menjawab tantangan perkembangan industri penerbangan di masa depan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Jasa Raharja berkolaborasi dengan Indonesia National Air Carriers Association (INACA) memperkuat keselamatan penerbangan di kalangan generasi muda melalui edukasi, kampanye kesadaran keselamatan, serta pembinaan budaya keselamatan sejak dini.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menegaskan keselamatan penerbangan harus menjadi budaya yang hidup dalam setiap aspek operasional.

"Keselamatan penerbangan harus menjadi budaya yang hidup, bukan hanya tertulis dalam regulasi dan prosedur, tetapi tertanam dalam setiap proses kerja, setiap pengambilan keputusan, dan pada akhirnya dirasakan manfaatnya oleh para penumpang," kata Awaluddin dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Jasa Raharja berkolaborasi dengan INACA menyelenggarakan kegiatan sosialisasi nasional tentang budaya keselamatan dan pemahaman asuransi penerbangan kepada mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Jabodetabek serta komunitas terkait di Jakarta.

Ia menuturkan kegiatan itu merupakan bagian dari komitmen Jasa Raharja sebagai BUMN dalam ekosistem Danantara Indonesia untuk menghadirkan pelayanan publik yang berorientasi pada perlindungan, keamanan, dan keselamatan masyarakat.

"Kegiatan edukasi ini bertujuan meningkatkan literasi keselamatan, khususnya di kalangan generasi muda," ujarnya.

Melalui sosialisasi itu, kata dia, peserta didorong untuk memahami pentingnya kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, sekaligus mengetahui hak dan kewajiban penumpang dalam sistem transportasi udara nasional.

"Harapannya, para peserta dapat menjadi agen literasi keselamatan di lingkungannya masing-masing," ucapnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan sebagai BUMN yang menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964, Jasa Raharja memiliki mandat untuk memberikan perlindungan dasar kepada penumpang angkutan umum, termasuk penumpang angkutan udara.

Dari sisi pelayanan, tambah dia, Jasa Raharja berkomitmen untuk memastikan negara hadir secara cepat dan tepat ketika terjadi kecelakaan transportasi. Namun, dia menegaskan kecepatan dan besarnya santunan bukanlah tujuan utama.

"Santunan adalah bentuk tanggung jawab negara ketika musibah terjadi, tetapi keselamatan tetap menjadi prioritas tertinggi yang harus kita jaga bersama," tambah Awaluddin.

Sementara itu, Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja menekankan komunikasi yang konsisten kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk regulator, operator, akademisi, termasuk mahasiswa hingga media massa menjadi kunci dalam membangun budaya keselamatan.

"Dengan demikian, kesadaran tersebut dapat tumbuh menjadi budaya bersama. Kerja sama INACA dengan Jasa Raharja ini juga merupakan kolaborasi untuk memberikan pemahaman yang baik kepada semua stakeholder," kata Denon.

Ia juga menegaskan pentingnya penerapan konsep just culture dalam dunia penerbangan, yaitu budaya keterbukaan dalam menyampaikan informasi keselamatan tanpa rasa takut, sebagai fondasi dalam memperkuat sistem pencegahan risiko.

Konsep just culture, kata Denon, akan dapat dipakai untuk mempertahankan standar keselamatan penerbangan Indonesia yang sudah berada di atas rata-rata global sejak tahun 2017.

"Dengan standar keselamatan penerbangan yang di atas rata-rata, maka industri penerbangan Indonesia akan mempunyai kompetitif value yang tinggi di dunia Internasional," ucap Denon.

Denon menambahkan pihaknya bersama Jasa Raharja akan terus memperkuat program edukasi, integrasi data, serta sinergi lintas sektor dalam mendukung sistem keselamatan transportasi nasional.

Kegiatan itu turut dihadiri Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kementerian Perhubungan Shokib Al Rokhman, Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Angkutan Penerbangan Indonesia (APJAPI) Alvin Lie, dan perwakilan maskapai nasional.

Rangkaian kegiatan diisi dengan paparan kebijakan keselamatan, simulasi, diskusi interaktif, serta sesi berbagi pengalaman.

Peserta juga mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai peran asuransi kecelakaan Jasa Raharja dalam memberikan perlindungan dasar kepada penumpang apabila terjadi risiko selama perjalanan udara.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Fasilitas ini diprioritaskan secara khusus untuk kapal jenis ponton atau tongkang yang sedang menunggu antrean melintasi kolong (pengolongan) jembatan, sehingga armada tersebut tidak lagi memadati jalur utama yang sibuk,

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah mempercepat realisasi proyek senilai Rp28 miliar pembangunan fasilitas penambatan kapal ponton batu bara di Sungai Mahakam yang dimulai sekitar April 2026 demi menata alur pelayaran.

"Pembangunan fisik tambat ini diharapkan dimulai pada sekitar April ini dan diproyeksikan rampung enam bulan," kata Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim Ahmad Maslihuddin di Samarinda, Selasa.

Fasilitas infrastruktur perhubungan sungai ini dibangun di dua lokasi strategis, yakni kawasan Sungai Lais dan Sungai Kunjang, sebagai respons pemerintah atas maraknya kapal yang memarkir armadanya secara ilegal di badan sungai.

Maslihuddin menjelaskan bahwa penyediaan tempat tambat resmi ini krusial untuk menekan keberadaan operator tambat liar yang menyebabkan kapal parkir sembarangan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas Sungai Mahakam.

Keberadaan kapal-kapal yang parkir liar di tengah sungai tersebut dinilai berisiko tinggi karena dapat mempersempit alur pelayaran bagi kapal lain dan secara signifikan meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan di perairan Mahakam.

"Fasilitas ini diprioritaskan secara khusus untuk kapal jenis ponton atau tongkang yang sedang menunggu antrean melintasi kolong (pengolongan) jembatan, sehingga armada tersebut tidak lagi memadati jalur utama yang sibuk," kata Maslih.

Pihak Dishub Kaltim berkomitmen segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan menerbitkan surat edaran resmi guna mewajibkan para nakhoda dan pemilik kapal untuk mengarahkan armada masuk ke lokasi tambat yang telah disediakan pemerintah.

Alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp28 miliar tersebut dipastikan mencukupi untuk membiayai konstruksi fisik di kedua titik tambat agar memenuhi standar teknis dan keselamatan pelayaran yang berlaku.

Pengelolaan operasional fasilitas tambat ini bakal diserahkan secara profesional kepada mitra daerah, yakni Perusda Melati Bhakti Satya, guna memastikan manajemen kepelabuhanan yang legal, tertib, dan akuntabel sesuai regulasi.

"Kami berharap dengan fasilitas penambatan ini, kesemrawutan lalu lintas angkutan air di area sekitar Jembatan Mahakam dapat terurai dan keselamatan pelayaran di Sungai Mahakam semakin terjamin," demikian Maslih.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Penutupan ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih tertib, sekaligus mendukung agenda nasional peningkatan keselamatan transportasi

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) menutup 316 perlintasan sebidang sepanjang 2025 untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta dan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.

"KAI telah menutup 316 perlintasan sebidang sepanjang 2025 yang dinilai rawan kecelakaan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah, kepolisian, TNI, serta kementerian dan lembaga terkait," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Sepanjang 2025, lanjutnya, KAI memperkuat komitmen keselamatan melalui penutupan perlintasan berisiko, peningkatan edukasi publik, serta penguatan penegakan aturan demi melindungi pengguna jalan dan perjalanan kereta api.

"Penutupan ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih tertib, sekaligus mendukung agenda nasional peningkatan keselamatan transportasi," ujar Anne.

Selain itu KAI memperkuat pendekatan edukatif guna membangun budaya disiplin berlalu lintas.

Sepanjang 2025, kata Anne, KAI melaksanakan 2.016 kegiatan sosialisasi keselamatan di sekitar jalur kereta api, 212 kegiatan edukasi ke sekolah, 687 pemasangan spanduk keselamatan, serta 655 kegiatan TJSL di lingkungan stasiun.

“Kami mengajak masyarakat untuk berhenti sejenak di palang pintu, mematuhi rambu, dan menunggu hingga benar-benar aman sebelum melintas. Tindakan sederhana ini adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri, keluarga, dan sesama pengguna jalan,” ucap Anne.

Dalam mendukung keselamatan operasional, KAI juga melakukan 52 penertiban bangunan liar di area yang berpotensi mengganggu perjalanan kereta api, yang merupakan bagian dari pengamanan Ruang Manfaat Jalur Kereta Api (RUMAJA), yaitu area terdekat dengan rel yang digunakan untuk operasional dan perawatan kereta.

"RUMAJA perlu dijaga tetap tertib dan bersih agar perjalanan kereta api dapat berlangsung lancar," ucap Anne.

Ketentuan mengenai RUMAJA diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, dan KAI berkomitmen menjalankannya secara persuasif, edukatif, serta mengedepankan dialog dengan masyarakat.

Pelibatan komunitas juga menjadi penguat strategi keselamatan. Hingga kini, KAI membina 56 komunitas railfans dengan 6.455 anggota terdata. Sepanjang 2025, KAI melaksanakan 1.509 kegiatan bersama komunitas, terutama terkait kampanye keselamatan perjalanan dan edukasi publik di lingkungan perkeretaapian.

“Keselamatan adalah wujud kepedulian. Dengan tertib hari ini, kita menjaga masa depan yang lebih aman untuk semua," kata Anne.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mendorong penguatan keselamatan penerbangan di wilayah Papua dengan meningkatkan standar operasional, memperkuat fasilitas navigasi, serta memperluas koordinasi seluruh pemangku kepentingan demi layanan transportasi udara yang aman.

"Papua memiliki karakteristik geografis dan operasional yang unik. Karena itu, kualitas pengawasan di wilayah ini harus dijalankan dengan ketelitian dan disiplin yang tinggi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan pihaknya telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX dan X di Sentani, Papua.

Ia menekankan kegiatan itu merupakan momentum penting untuk menyatukan langkah pengawasan serta memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan penerbangan enam provinsi yang ada di Papua, terutama dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan konektivitas udara yang menjadi penopang aktivitas masyarakat.

"Penguatan peran pengawasan teknis di Papua menjadi prioritas utama," tegasnya.

Ia menyampaikan pentingnya menjaga standar keselamatan dan keamanan penerbangan, termasuk memastikan proses sertifikasi dan standar layanan berjalan sesuai ketentuan.

Selain itu, Lukman juga menekankan pentingnya peran sentral penerbangan perintis penumpang dan kargo sebagai urat nadi konektivitas di wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi darat dan laut.

Penetapan koordinator wilayah perintis untuk tahun 2025-2026 telah disesuaikan berdasarkan evaluasi kebutuhan masyarakat, tingkat keterisolasian, serta efektivitas subsidi agar layanan benar-benar menjangkau daerah yang membutuhkan.

Program ini, kata dia, termasuk subsidi pengangkutan BBM bagi bandara tanpa depo, diarahkan untuk memastikan mobilitas penduduk, distribusi logistik, dan ketersediaan kebutuhan pokok tetap terjaga.

"Setiap rupiah subsidi harus tepat sasaran. Program penerbangan perintis penumpang dan kargo memastikan masyarakat Papua tetap memiliki akses pangan, layanan kesehatan, dan ruang untuk beraktivitas ekonomi," jelasnya.

Dia mengatakan pada rapat itu juga dilakukan pembahasan sejumlah materi strategis yang menunjang efektivitas pengawasan penerbangan di Papua.

Paparan mengenai situasi dan kondisi keamanan terkini menjadi fokus awal, guna memastikan seluruh unit kerja memahami potensi risiko yang dapat mempengaruhi operasional penerbangan serta pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mitigasinya.

Kemudian, materi terkait penanganan awal dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan juga diperdalam agar personel memahami alur pelaporan, prosedur penindakan awal, hingga mekanisme eskalasi kasus secara tepat.

"Dengan pemahaman yang seragam, diharapkan setiap temuan di lapangan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan sesuai koridor hukum," tuturnya.

Pembahasan mengenai penyelenggaraan penerbangan perintis juga dilakukan secara komprehensif, termasuk pemenuhan standar operasional, kesiapan armada, serta integritas pengawasan keselamatan guna memastikan layanan perintis tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah dengan akses yang sangat terbatas.

"Rakorwil juga menyoroti aspek kesehatan pegawai sebagai elemen penting dalam mendukung tugas pengawasan yang memiliki risiko operasional tinggi. Kesiapan fisik dan mental pegawai dipandang sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem keselamatan penerbangan," kata Lukman.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno resmi melepas Tim Indonesia Garuda Rescue Nusantara (GRN) berlaga dalam ajang Mining Emergency Response Competition (MERC) 2025 di Langley Park, Perth, Australia.

Tri, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan partisipasi GRN di MERC ini merupakan representasi komitmen Indonesia dalam meningkatkan standar keselamatan pertambangan.

"Terus junjung semangat untuk meraih kemenangan, namun ingat bahwa misi yang jauh lebih besar adalah membawa pulang pengetahuan, praktik terbaik, dan semangat profesionalisme untuk memperkuat keselamatan pertambangan di Indonesia," kata Tri dalam sambutannya saat acara pelepasan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Tri berharap tim GRN bertanding dengan penuh integritas sebagai wakil Indonesia, menyerap pengalaman internasional, dan membagikannya untuk meningkatkan kapasitas industri pertambangan nasional.

Acara pelepasan turut dihadiri Ketua Dewan Pengawas GRN R Teguh Saptosubroto dan Ketua Yayasan GRN Adri Thanada.

Keikutsertaan pada 2025 ini merupakan kelanjutan dari partisipasi Indonesia pada MERC 2023 dan 2024, yang mana tim meraih lima penghargaan internasional.

Pada MERC 2025, Tim GRN akan berkompetisi di delapan kategori, yakni Confined Space Rescue; Emergency Response Team Readiness; Fire Fighting; First Aid; Hazmat; Road Crash Rescue; Vertical Rescue; dan Incident Management.

Seluruh kategori dirancang untuk menguji kesiapsiagaan dan kemampuan tim dalam menangani berbagai skenario kedaruratan berstandar internasional.

Dirjen Minerba juga memberikan apresiasi kepada Yayasan Garuda Rescue Nusantara atas konsistensinya dalam pengembangan dan edukasi di bidang penyelamatan pertambangan.

"GRN telah membuktikan bahwa komitmen terhadap keselamatan bukan hanya slogan, tetapi diwujudkan melalui pembinaan, pelatihan, dan pemberangkatan tim terbaik untuk berkompetisi serta belajar di tingkat internasional. Ini bisa menjadi contoh bagi seluruh pelaku industri pertambangan di Indonesia," ungkap Tri Winarno.

Ketua Yayasan sekaligus Tim Manajer GRN untuk MERC 2025 Adri Thanada menyampaikan kesiapan tim dalam menghadapi kompetisi internasional tersebut.

"Kami membawa misi belajar dan bertukar pengalaman dengan para praktisi internasional. Apa yang kami dapatkan nanti akan menjadi bekal penting untuk memperkuat kemampuan ERT di industri pertambangan Indonesia," ujarnya.

Keberangkatan Tim Garuda Rescue Nusantara menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat budaya keselamatan pertambangan nasional, sekaligus simbol sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat.

Tim GRN dijadwalkan bertolak ke Perth pada 22 November 2025, sementara kompetisi MERC 2025 akan berlangsung pada 28-30 November 2025.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bandung, CNBC Indonesia - AirNav Indonesia menjelaskan alasan sejumlah rute penerbangan domestik tidak bisa mengambil jalur terpendek atau garis lurus, khususnya pada penerbangan yang melintasi wilayah tertentu di Pulau Jawa. Salah satunya disebabkan keberadaan ruang udara terbatas (restricted airspace) yang tidak boleh digunakan untuk penerbangan sipil.

Direktur Operasional AirNav Indonesia Setio Anggoro menjelaskan, area udara yang masuk kategori restricted wajib dihindari oleh seluruh pesawat komersial.

"Jadi kalau di penerbangan yang namanya restricted airspace itu harus dihindari. Memang kalau terbang dari Jakarta atau dari Jogja ke Bali itu harus menghindari wilayah ruang udara dari Madiun," kata Setio dalam konferensi pers di Bandung, Rabu (12/11/2025) malam.

Ia menuturkan, AirNav dan TNI sebenarnya telah melakukan koordinasi sejak lama untuk membuka alternatif jalur, agar penerbangan dapat lebih efisien. Salah satunya melalui rute selatan yang sudah pernah dibahas dan disiapkan.

"Kita sebenarnya dengan TNI sudah ada koordinasi waktu di tahun 2000 berapa saya lupa. Itu sudah ada rute di selatan, tapi tidak digunakan secara optimal karena memang jaraknya sendiri belum full," ujarnya.

Setio menyampaikan, AirNav pada prinsipnya mendukung inisiatif maskapai yang ingin mendapatkan jalur lebih dekat untuk mempersingkat waktu tempuh dan menghemat bahan bakar. Namun, keputusan tetap bergantung pada otoritas pertahanan udara.

"Kita mendorong penuh beberapa inisiatif dari airlines apabila ingin melakukan jarak yang lebih dekat. Namun sekali lagi, ini berhubungan dengan pertahanan wilayah udara. Artinya memang perlu release full dari TNI apabila ingin memberikan kebebasan memasuki wilayah udara yang restricted," terang dia.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjelaskan, pengelolaan ruang udara Indonesia tengah dirumuskan kembali melalui RUU Pengelolaan Ruang Udara. Aturan ini disusun karena ruang udara Indonesia memiliki nilai strategis yang harus dikelola secara tepat guna dan berkelanjutan.

Melansir keterangan resminya, RUU tersebut mengatur batas vertikal ruang udara nasional hingga 110 km dari permukaan laut, sekaligus menjadi dasar penetapan kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas, kawasan berbahaya, hingga Air Defence Identification Zone (ADIZ).

Regulasi ini diarahkan untuk memperkuat kedaulatan negara, meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan, serta melindungi objek vital nasional, baik yang berada di wilayah udara Indonesia maupun di ruang udara internasional yang berada di bawah yurisdiksinya.

Foto: Konferensi Pers mengenai Program AirNav Indonesia Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Bandung, Rabu (12/11/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Konferensi Pers mengenai Program AirNav Indonesia Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Bandung, Rabu (12/11/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)