JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian, terutama di sektor infrastruktur dan pertahanan.

Salah satu isu yang menjadi perhatian ialah pengamanan serta pengendalian wilayah udara sebagai penunjang operasional bandar udara internasional. Menurut Kementerian Pertahanan, (Kemhan) aspek tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan infrastruktur transportasi nasional.

Beberapa agenda yang menjadi fokus pembahasan meliputi koordinasi aspek pengamanan dan pengendalian wilayah udara guna mendukung operasional bandar udara internasional.

"Pertemuan ini membahas pengamanan dan pengendalian wilayah udara nasional sebagai bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan negara," kata Sjafrie di akun pribadinya dikutip Jumat (26/6/2026).

Tak hanya itu, kedua menteri juga membahas rekomendasi Kemhan mengenai pemenuhan standar keamanan dalam proses pembukaan bandar udara internasional baru. Pengembangan rute penerbangan melalui pemanfaatan ruang udara secara bersama juga masuk dalam daftar pembahasan. "Pengembangan rute penerbangan melalui pemanfaatan ruang udara secara bersama," ujarnya.

Lihat video: Menhan Sjafrie Kunjungi Batalyon Teritorial Pembangunan 857/Gana Gajah­sora



Kemhan berharap sinergi antara kementerian dapat memperkuat tata kelola ruang udara nasional sekaligus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam kesempatan itu, AHY dan Sjafrie tampak memimpin rapat bersama jajaran masing-masing kementerian guna membahas tindak lanjut kerja sama tersebut. Suasana diskusi berlangsung hangat namun tetap formal, dengan sejumlah pejabat turut mengikuti pemaparan di ruang rapat.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penggunaan drone besar oleh pemerintah sebagai alat angkut logistik secara terbatas menyisakan pertanyaan khususnya terkait batas ketinggian, hingga faktor keamanan.

Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) Alvin Lie mengatakan, hingga saat ini penggunaan drone besar untuk pengiriman logistik di Indonesia masih berada pada tahap uji coba.

Menurutnya, pengoperasian drone logistik tidak hanya berbicara mengenai teknologi, tetapi juga soal keekonomian. Biaya transportasi darat di Indonesia masih jauh lebih murah dibandingkan moda udara.

“Drone itu walaupun drone tetap saja itu termasuk biaya udara,” kata Alvin kepada Bisnis, dikutip Minggu (3/5/2026).

Selain faktor biaya, prosedur pengangkutan barang melalui udara juga dinilai jauh lebih kompleks dibandingkan transportasi darat. Persyaratan keamanan dan kemasan barang harus memenuhi standar penerbangan, sehingga berpotensi membatasi fleksibilitas operasional.

Persoalan terbesar lainnya berada pada aspek keselamatan dan tata kelola ruang udara. Alvin menjelaskan penggunaan drone logistik berskala besar akan banyak melibatkan penerbangan antarkota.

Kondisi itu membutuhkan pengaturan koridor udara, batas ketinggian operasional, prosedur keadaan darurat, hingga lokasi khusus untuk lepas landas dan pendaratan.

“Nah, antarkota ini harus diatur dulu ruang udaranya, ketinggiannya maksimal berapa, kemudian koridornya, kemudian jika terjadi kondisi darurat, prosedurnya bagaimana, tempat pendaratan dan tempat take-off drone itu di mana,” ujarnya.

Dia menilai Indonesia masih belum memiliki regulasi yang cukup lengkap untuk mendukung operasional drone logistik secara masif.

Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan aturan terkait frekuensi radio, sertifikasi operator, sertifikasi pesawat tanpa awak, hingga standar pengoperasian darurat.

Kemudian, apakah drone yang digunakan ini remotely piloted atau secara autonomous alias sama sekali tidak ada pilotnya, hanya diprogramkan saja.

Dia juga menyoroti persoalan infrastruktur pendukung yang belum siap. Drone logistik berbadan besar membutuhkan area operasional steril dari kabel listrik, bangunan tinggi, hingga permukiman padat karena risiko kebisingan dan hembusan angin.

“Nah ini yang saya nilai masih belum cukup diatur di Indonesia, bahkan di Jakarta pun yang sudah disiapkan untuk operasi taksi terbang, ini juga belum ada perdanya tentang tempat tinggal landas dan mendarat drone-drone itu. Jadi masih banyak PR-nya,” ujar Alvin.

Di sisi lain, kebutuhan pengembangan drone logistik mulai mendapat relevansi seiring tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Distribusi barang ke daerah terpencil masih menghadapi biaya logistik tinggi dan keterbatasan konektivitas.

Dalam kondisi tertentu, penggunaan drone dinilai dapat menjadi solusi distribusi cepat untuk barang bernilai tinggi, kebutuhan medis, hingga logistik di wilayah bencana. Namun, implementasi teknologi itu diperkirakan tidak akan langsung menggantikan moda transportasi konvensional.

Dominasi angkutan laut yang menembus lebih dari 500 juta ton per tahun menunjukkan kebutuhan distribusi massal tetap bertumpu pada moda berkapasitas besar dan berbiaya rendah. Drone logistik kemungkinan lebih berperan sebagai pelengkap untuk rute tertentu yang sulit dijangkau.

Karena itu, tantangan terbesar pemerintah bukan hanya menghadirkan teknologi baru, melainkan memastikan teknologi tersebut memiliki model bisnis yang layak, aman, dan dapat terintegrasi dengan sistem logistik nasional.

Tahap sertifikasi HY100 menjadi awal penting bagi industri penerbangan tanpa awak nasional. Akan tetapi, jalan menuju operasional komersial drone logistik dalam skala besar masih panjang, terutama karena regulasi dan infrastruktur Indonesia belum sepenuhnya siap mengikuti percepatan teknologi tersebut.

Isu akses “blanket overflight” bagi pesawat militer Amerika Serikat melalui wilayah udara Indonesia memunculkan pertanyaan yang tidak bisa dianggap ringan. Di permukaan, perdebatan terlihat berkutat pada perubahan prosedur dari izin menjadi notifikasi. Di balik itu, tersimpan persoalan yang jauh lebih mendasar tentang bagaimana Indonesia menjaga kendali atas ruang udaranya sendiri, sekaligus bagaimana negara ini menempatkan diri di tengah persaingan kekuatan besar yang semakin terbuka.

Perkembangan informasi mengenai isu ini tidak sepenuhnya jelas. Terdapat indikasi bahwa pembahasan telah bergerak cukup jauh dan mendekati tahap kesepakatan. Pernyataan resmi masih menempatkannya sebagai tahap awal yang belum final.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa arah kebijakan belum sepenuhnya terkonsolidasi. Dalam isu strategis, ketidakjelasan bukan sekadar persoalan komunikasi. Ketidakjelasan dapat membuka ruang tafsir yang luas, baik di dalam negeri maupun di mata mitra internasional, dan pada saat yang sama mencerminkan adanya tarik menarik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Perhatian publik sering tertuju pada perubahan mekanisme dari izin ke notifikasi. Pergeseran ini kerap dilihat sebagai langkah efisiensi administratif dalam kerja sama militer. Cara pandang tersebut terlalu sempit. Mekanisme izin menempatkan negara pada posisi untuk menilai dan menyetujui setiap aktivitas yang terjadi di wilayahnya.

Mekanisme notifikasi mengubah posisi tersebut menjadi sekadar penerimaan informasi atas aktivitas yang telah ditentukan pihak lain. Dalam konteks ruang udara, perubahan ini berkaitan langsung dengan derajat kontrol negara atas wilayahnya, bukan sekadar soal prosedur birokrasi.

Kedaulatan Udara dan Batas Kontrol Negara

Perbedaan pendekatan kebijakan di dalam pemerintahan memperlihatkan kompleksitas persoalan ini. Kementerian Pertahanan (Kemhan) melihat kerja sama ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas pertahanan dalam lingkungan keamanan kawasan yang semakin dinamis. Pendekatan ini menekankan pentingnya kesiapan, fleksibilitas, dan keterhubungan operasional dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menempatkan isu ini dalam kerangka yang lebih luas dengan mengingatkan bahwa akses militer tidak pernah netral. Setiap bentuk keterbukaan akan dibaca sebagai sinyal politik oleh pihak lain, terutama di tengah ketegangan geopolitik akibat kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Persepsi keberpihakan dapat memengaruhi hubungan dengan mitra negara lain, bahkan berpotensi mempersempit ruang gerak diplomasi Indonesia.

Perbedaan ini bukan soal siapa yang benar atau salah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa arah kebijakan belum sepenuhnya konsolidatif. Pertahanan membutuhkan kerja sama untuk memperkuat kapasitas. Diplomasi membutuhkan keseimbangan untuk menjaga posisi. Kedua kebutuhan tersebut seharusnya berjalan dalam satu kerangka kepentingan nasional yang sama. Tanpa kerangka yang jelas, kebijakan akan terlihat berjalan sendiri-sendiri dan menimbulkan kesan bahwa Indonesia belum memiliki poros strategis yang tegas dalam menghadapi perubahan lingkungan global.

Dalam hubungan antarnegara, setiap langkah tidak pernah berdiri sendiri. Kenneth Waltz dalam Theory of International Politics mengingatkan bahwa tindakan satu negara akan selalu dibaca sebagai sinyal oleh negara lain, terlepas dari niat yang dinyatakan. Kedekatan dengan satu pihak akan selalu memunculkan tafsir di pihak lain.

Penjelasan resmi tidak selalu cukup untuk mengendalikan cara tafsir itu terbentuk. Kebijakan yang dimaksudkan sebagai kerja sama teknis dapat dengan mudah dipersepsikan sebagai bentuk keberpihakan, terutama dalam isu yang menyangkut akses militer.

Bebas-Aktif dan Arah Kepentingan Nasional

Persoalan ini tidak berhenti pada bagaimana pihak luar membaca Indonesia. Persoalan ini menyentuh kemampuan Indonesia membaca dirinya sendiri. Apakah setiap kerja sama yang dibangun benar-benar memperkuat posisi nasional, atau justru lebih mencerminkan kebutuhan mitra eksternal. Pertanyaan ini menjadi penting karena menyangkut konsistensi arah kebijakan dalam kerangka kepentingan nasional dan kemampuan negara dalam menjaga otonomi strategisnya.

Di titik ini, prinsip politik luar negeri bebas-aktif kembali menjadi relevan untuk diuji dalam praktik. Prinsip ini selama ini dipahami sebagai fondasi dalam menjaga keseimbangan di tengah kompetisi kekuatan besar. Bebas-aktif bukan sekadar sikap tidak memihak.

Prinsip ini menuntut kejelasan prinsip dalam menentukan kepentingan nasional, prioritas, serta batas keterlibatan. Tanpa kejelasan tersebut, kebijakan luar negeri akan mudah bergeser menjadi respons terhadap dinamika eksternal, bukan ekspresi dari kepentingan nasional yang terartikulasi dengan kuat.

Langkah kebijakan yang berkembang belakangan ini memperlihatkan pola yang perlu dicermati secara serius. Pendalaman kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat berjalan beriringan dengan pendekatan ke kekuatan lain, termasuk Rusia dan China.

Pola ini sering dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan. Dalam praktiknya, keseimbangan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya hubungan yang dibangun. Keseimbangan ditentukan oleh arah yang jelas. Tanpa arah kepentingan, hubungan yang dibangun hanya menjadi akumulasi relasi tanpa posisi yang tegas.

Negara yang tidak memiliki arah kepentingan yang jelas akan mudah bergerak reaktif. Barry Posen dalam Restraint menekankan bahwa tanpa kerangka kepentingan yang tegas, kebijakan luar negeri cenderung mengikuti tekanan eksternal alih-alih mengarahkannya. Risiko ini tidak selalu terlihat dalam jangka pendek.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengurangi kemampuan negara untuk menentukan sikap secara mandiri. Dalam konteks ruang udara, risiko tersebut menjadi lebih nyata karena menyangkut salah satu aspek paling konkret dari kedaulatan negara.

Secara hukum, kedaulatan Indonesia atas wilayah udara tidak diperdebatkan. Secara operasional, derajat kontrol menjadi faktor penentu. Mekanisme notifikasi memberikan kemudahan bagi pihak eksternal dalam menggunakan ruang udara Indonesia.

Pada saat yang sama, mekanisme ini mengurangi ruang bagi negara untuk melakukan penilaian langsung atas setiap aktivitas. Dalam situasi normal, perubahan ini mungkin tidak terasa signifikan. Dalam situasi krisis, perbedaan ini dapat menentukan apakah Indonesia memiliki kendali penuh atau justru harus menyesuaikan diri dengan dinamika yang tidak sepenuhnya berada dalam kontrolnya.

Persepsi pihak luar juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Dalam lingkungan strategis yang semakin kompetitif, persepsi sering membentuk realitas. Kebijakan yang diambil akan dibaca dan ditafsirkan oleh berbagai pihak dengan kepentingan masing-masing.

Ketidaksinkronan antara langkah pertahanan dan pesan diplomatik akan memperbesar ruang tafsir tersebut. Kondisi ini dapat menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak diinginkan, terutama jika kebijakan yang diambil tidak disertai dengan penjelasan yang konsisten dan arah yang jelas.

Imperatif Konsolidasi Kebijakan

Situasi ini menuntut keharusan konsolidasi kebijakan yang lebih kuat di tingkat nasional. Perbedaan pandangan antara Kemhan dan Kemlu perlu disatukan dalam satu arah yang jelas. Arah tersebut tidak dapat dibangun dari kebijakan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan kecermatan di tingkat kepemimpinan nasional agar setiap langkah yang diambil memiliki pijakan yang sama dan tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia bergerak tanpa arah strategis yang tegas.

Sebagai bagian dari menjalankan fungsi pengawasan, lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan strategis tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga tepat secara arah. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kerja sama benar-benar memperkuat kepentingan nasional. Diskursus publik yang terbuka juga menjadi penting agar kebijakan yang diambil memiliki legitimasi yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara politik.

Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menjaga keseimbangan di tengah dinamika global. Pengalaman tersebut merupakan modal yang berharga. Modal ini perlu diterjemahkan dalam kebijakan yang lebih terukur tegas dalam mendefinisikan kepentingan nasional. Dunia saat ini tidak memberi banyak ruang bagi ambiguitas. Negara yang tidak jelas arahnya akan mudah ditarik oleh kepentingan yang lebih kuat, bahkan tanpa disadari.

Tanpa kejelasan arah kepentingan dan konsolidasi kebijakan luar negeri yang jelas, prinsip bebas-aktif berisiko berubah dari fondasi diplomasi menjadi sekadar slogan yang menutupi ketergantungan pada kekuatan besar. Setiap kebijakan yang tampak teknis dapat menjadi pintu masuk bagi pergeseran yang lebih besar. Perubahan dari izin menjadi notifikasi bukan sekadar soal prosedur, tapi mencerminkan bagaimana negara memilih untuk mengelola kedaulatannya di tengah tekanan eksternal.

Tanpa definisi kepentingan nasional yang tegas, setiap notifikasi yang diterima bukan hanya sekadar informasi. Kondisi ini dapat menjadi tanda bahwa Indonesia mulai membiarkan pihak lain menentukan apa yang boleh dan tidak boleh terjadi di langitnya sendiri.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) atau AirNav Indonesia (AirNav) memberikan klarifikasi terkait penutupan ruang udara China yang disebut-sebut selama 40 hari.

AirNav Indonesia menyampaikan, seluruh area pembatasan di China berada di pedalaman wilayah China dan tidak bersinggungan dengan rute internasional yang digunakan maskapai Indonesia.

“Tidak terdapat dampak operasional terhadap penerbangan dari/ke Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (11/4/2026).

AirNav Indonesia akan terus memantau dan melaporkan apabila terdapat perkembangan yang berdampak nyata terhadap operasional penerbangan nasional.

Sejatinya di dunia penerbangan internasional, setiap pembatasan atau penutupan ruang udara, baik untuk keperluan militer, latihan, maupun keamanan nasional, wajib diterbitkan melalui Notice to Air Missions (NOTAM), yaitu notifikasi resmi kepada seluruh penerbang dan penyelenggara navigasi penerbangan.

Pemberitahuan mencakup kewajiban mencantumkan lokasi, batas vertikal, waktu mulai, dan waktu berakhir secara eksplisit. Tanpa NOTAM yang sah, pembatasan ruang udara tidak diakui secara operasional oleh komunitas penerbangan internasional.

Berdasarkan temuan AirNav Indonesia, melalui INMC dan Unit Aeronautical Information Services yang memantau NOTAM dari seluruh Flight Information Region (FIR) di kawasan, nyatanya tidak ada NOTAM reservasi atau penutupan ruang udara China yang aktif selama 40 hari.

“NOTAM terkait China yang diterima AirNav Indonesia adalah penetapan Temporary Danger Area [area berbahaya sementara] di tiga FIR,” lanjutnya.

Ketiga wilayah tersebut, yakni Guangzhou FIR (ZGZU) dengandua area pembatasan di wilayah Guangdong dan sekitar ruang udara Hong Kong, masing-masing aktif selama 25 menit pada 11 April 2026.

Kemudian di Lanzhou FIR pada satu area pembatasan di wilayah Gansu (pedalaman China barat laut), aktif selama 21 menit, diterbitkan berulang untuk tanggal 10 dan 14 April 2026.

Selanjutnya Kunming FIR (ZPKM) di satu area pembatasan di wilayah Yunnan/Tibet, aktif selama 39 menit, diterbitkan berulang untuk tanggal 10 dan 14 April 2026.

Seluruh area tersebut berstatus Surface to Unlimited (SFC-UNL) atau dari permukaan hingga ketinggian tak terbatas dengan larangan penuh bagi pesawat sipil, namun hanya berlaku selama puluhan menit per sesi, bukan selama 40 hari.

“Pola NOTAM yang berulang di lokasi yang sama, berdurasi sangat singkat, dengan batas vertikal SFC–UNL, lebih mencirikan pola latihan militer terjadwal dibandingkan penutupan ruang udara permanen atau darurat,” tambahnya.

Penutupan 40 Hari

Berdasarkan yang diberitakan Anadolu Agency, China telah mengeluarkan pemberitahuan penutupan wilayah udara lepas pantai selama 40 hari tanpa memberikan penjelasan, menurut laporan The Wall Street Journalpada hari Minggu (4/4/2026).

Pemberitahuan tersebut berlaku mulai 27 Maret hingga 6 Mei dan belum pernah dilaporkan sebelumnya, kata media tersebut.

Zona yang ditetapkan China terbentang dari Laut Kuning yang berhadapan dengan Korea Selatan hingga ke selatan ke Laut Cina Timur yang berhadapan dengan Jepang, menurut NOTAM dari Administrasi Penerbangan Federal AS.

Peringatan serupa yang diterbitkan di masa lalu digunakan untuk memperingatkan otoritas penerbangan mengenai latihan militer China, yang biasanya berlangsung hanya beberapa hari, demikian menurut laporan tersebut.

Namun, Beijing belum mengumumkan adanya latihan di wilayah tersebut, yang memicu misteri penerbangan baru menyusul jeda yang tidak dijelaskan dalam penerbangan militer di sekitar Taiwan.

Melansir dari Times of India, pakar keamanan maritim Benjamin Blandin memandang skala dan sifat pembatasannya tidak biasa.

Menuruntya, tidak ada kemungkinan penggunaan selain militer untuk jenis pembatasan wilayah udara ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten menara telekomunikasi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel mengungkapkan pengembangan sistem menara terbang atau flying tower system (FTS) berjalan sesuai rencana guna memperluas jangkauan sinyal di wilayah terpencil Indonesia.

Anak usaha Telkom ini memandang target komersialisasi High Altitude Platform Station (HAPS) yang dibidik Airbus pada 2028, sebagai lini masa yang realistis untuk memperkuat infrastruktur digital nasional.

Corporate Secretary Mitratel, Hendra Purnama, mengungkapkan keyakinannya terhadap potensi teknologi yang sering dijuluki sebagai Flying Tower System (FTS) ini. Menurutnya, jendela waktu menuju 2028 berada dalam koridor wajar, asalkan seluruh elemen pendukung industri tumbuh secara beriringan.

Secara teknis, HAPS merupakan wahana terbang yang beroperasi di lapisan stratosfer, sekitar 20 kilometer di atas permukaan bumi. Berbeda dengan satelit yang berada di orbit luar angkasa atau menara konvensional yang tertancap di tanah, HAPS bekerja layaknya BTS yang melayang.

HAPS mampu mencakup area luas tanpa terkendala topografi ekstrem seperti pegunungan atau kepulauan yang sulit dijangkau kabel serat optik.

Progres teknologi ini menunjukkan sinyal positif, terutama pada sisi uji coba teknis dan validasi kemampuan konektivitas. Namun, Hendra mencermati pencapaian tahap komersialisasi menuntut lebih dari sekadar keberhasilan terbang.

Dia menitikberatkan pada kematangan ekosistem industri, kejelasan regulasi ruang udara, serta model bisnis yang berkelanjutan.

"Target komersialisasi HAPS pada 2028 merupakan timeline yang realistis. Catatannya, seluruh aspek pendukung harus dapat berkembang secara selaras," ujar Hendra kepada Bisnis, Jumat (10/4/2026).

Sebagai raksasa infrastruktur, Mitratel memilih langkah konservatif namun terukur. Perusahaan menerapkan pendekatan bertahap melalui pelaksanaan Proof of Concept (PoC).

Langkah ini krusial untuk mengevaluasi kelayakan implementasi secara masif, sekaligus memastikan integrasi dengan jaringan menara yang sudah ada saat ini berjalan tanpa gangguan teknis.

Jika membandingkan kedua infrastruktur menara konvesional dengan BTS terbang, menara telekomunikasi konvensional memiliki keunggulan pada stabilitas kapasitas data dan kemudahan perawatan fisik karena lokasinya yang statis di permukaan tanah.

Hal ini berbeda dengan Flying Tower System yang menawarkan fleksibilitas luar biasa karena kemampuannya menjangkau wilayah blind spot tanpa perlu pembebasan lahan yang rumit di area hutan atau pelosok.

Meskipun menara darat tetap menjadi tulang punggung utama jaringan di wilayah perkotaan, HAPS hadir sebagai solusi pelengkap yang efisien untuk konektivitas maritim dan daerah tertinggal.

Biaya pembangunan satu menara fisik mungkin lebih terukur, namun untuk menjangkau satu pulau terluar, biaya logistik dan penggelaran kabel bawah laut jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan menerbangkan satu unit BTS ke langit yang mampu mencakup wilayah seluas satu provinsi.

Hendra menambahkan, hasil dari tahapan PoC akan menjadi dasar utama dalam menentukan langkah ekspansi ke depan. Mitratel tetap melihat peluang FTS secara positif, terutama dalam menyiasati tantangan geografis Indonesia yang sangat kompleks.

"Kami memandang peluang ini secara positif sebagai solusi pelengkap konektivitas. Namun, komersialisasi penuh sangat bergantung pada hasil evaluasi teknis, kesiapan regulasi, serta kesesuaian dengan kebutuhan pasar," tuturnya.

Bahsian

Mahasiswa Doktoral Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan IPB University

Direktur STN Network

"CUIUS est solum, eius est usque ad coelum et ad inferos."

Secara harfiah, adagium hukum klasik ini memiliki arti bahwa barang siapa yang memiliki sebidang tanah, maka ia memiliki segala sesuatu yang ada di atasnya hingga ke langit dan di bawahnya hingga ke dasar bumi. Prinsip ini lahir dari tradisi hukum properti Inggris abad pertengahan yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran para ahli hukum Eropa masa itu.

Pada masanya, adagium tersebut digunakan sebagai kompas untuk menyelesaikan sengketa yang sangat mendasar, seperti bangunan yang menjorok ke pekarangan tetangga atau perlindungan terhadap akses sinar matahari yang terhalang. Namun, dalam cakrawala kontemporer di mana ruang udara bukan lagi sekadar kekosongan melainkan urat nadi utama bagi ekonomi digital, infrastruktur telekomunikasi global, dan benteng pertahanan nasional, maka pesan filosofis serta hukum dari doktrin klasik tersebut telah mengalami pergeseran yang sangat fundamental.

Langit di atas wilayah nasional bukan lagi ruang hampa yang pasif, melainkan bagian utuh dari kedaulatan negara yang wajib dikuasai secara aktif, eksklusif, dan berdaulat demi menjamin keamanan serta kemakmuran rakyat banyak.

Sebagai seorang peneliti di bidang perencanaan pembangunan wilayah di IPB University, saya melihat bahwa dimensi ruang udara harus dipandang sebagai "wilayah pembangunan ketiga" setelah daratan dan lautan. Perencanaan wilayah yang komprehensif tidak boleh lagi berhenti di permukaan tanah, melainkan harus mencakup ruang vertikal yang kini semakin padat oleh aktivitas manusia.

Ujian nyata terhadap kedaulatan vertikal ini terjadi secara empiris pada Sabtu malam, 4 April 2026. Masyarakat di berbagai pelosok Provinsi Lampung, mulai dari Bandar Lampung hingga pelosok Pesawaran dan Kota Metro, dikejutkan oleh sebuah pemandangan yang sangat tidak biasa di langit malam.

Sebuah objek bercahaya raksasa melintas dengan kecepatan tinggi, memancarkan kilauan cahaya kebiruan yang sangat terang hingga mengalahkan cahaya planet Jupiter di mata manusia. Objek tersebut menyeret ekor cahaya yang sangat panjang sebelum akhirnya pecah berkeping-keping disertai suara gemuruh yang menggetarkan penduduk setempat.

Melalui analisis saintifik yang cepat, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN segera memberikan konfirmasi bahwa fenomena tersebut bukanlah meteor atau fenomena alamiah, melainkan badan roket Long March 3B atau CZ-3B milik China yang memasuki fase jatuh kembali atau re-entry ke atmosfer bumi setelah menyelesaikan tugasnya di orbit.

Meskipun insiden ini untungnya tidak memakan korban jiwa atau kerusakan bangunan di daratan Lampung, peristiwa tersebut telah menyingkap tabir kerentanan yang sangat serius dalam tata kelola dirgantara kita. Sebuah benda asing yang beratnya mencapai hitungan ton ternyata dapat menembus yurisdiksi nasional kita tanpa adanya sistem peringatan dini yang terintegrasi secara memadai.

Terobosan Hukum dan Paradoks Sampah Antariksa

Dari sisi hukum, Indonesia sebenarnya sudah melakukan langkah yang sangat progresif dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara yang disahkan pada November 2025. Kehadiran undang-undang ini merupakan sebuah lompatan besar karena untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum nasional, Indonesia secara berani menetapkan batas vertikal kedaulatannya setinggi 110 kilometer dari permukaan laut.

Angka ini memberikan kepastian demarkasi yang selama ini selalu menjadi perdebatan panjang dan area abu-abu dalam hukum internasional. Dengan adanya batasan tegas ini, maka secara legal setiap wahana udara asing, yang mana hal ini mencakup sampah antariksa yang melintas di bawah ketinggian 110 kilometer tanpa izin dari otoritas kita, dapat dinyatakan telah melanggar wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, di balik ketegasan tersebut, kita menghadapi sebuah paradoks besar ketika berhadapan dengan sampah antariksa atau yang sering disebut sebagai space debris. Berdasarkan konvensi internasional tahun 1972 mengenai pertanggungjawaban benda antariksa atau Liability Convention 1972, negara peluncur memang memikul tanggung jawab mutlak atas kerusakan yang disebabkan oleh benda antariksanya di permukaan bumi atau terhadap pesawat udara yang sedang terbang.

Persoalan krusial yang kita alami adalah mekanisme penuntutan ganti rugi tersebut umumnya baru dapat diaktifkan jika terjadi kerusakan fisik yang nyata. Dalam kasus roket China di Lampung kemarin, dikarenakan puing-puing tersebut habis terbakar atau jatuh di wilayah laut tanpa menyebabkan kerugian material yang kasat mata, maka posisi tawar diplomatik kita menjadi sangat bergantung pada kelengkapan aturan turunan di tingkat nasional yang hingga saat ini masih dalam tahap finalisasi.

Tanpa instrumen operasional ini, Indonesia hanya bisa bertindak sebagai penonton yang memberikan klarifikasi ilmiah tanpa memiliki kekuatan hukum untuk menuntut tanggung jawab yang lebih adil dari negara-negara peluncur roket.

Membangun Koordinasi Kolaboratif sebagai Konduktor Kedaulatan

Sebagai praktisi di industri jaringan dan telekomunikasi melalui STN Network, saya menyadari sepenuhnya bahwa masa depan konektivitas Indonesia sangat bergantung pada keamanan ruang udara dan orbit satelit. Kompleksitas ancaman dirgantara yang multidimensi ini tidak akan pernah bisa ditangani jika setiap instansi masih bekerja secara terpisah-pisah.

Insiden di Lampung merupakan bukti nyata adanya tantangan koordinasi yang besar antara kemampuan riset antariksa di BRIN, kekuatan pertahanan udara di TNI Angkatan Udara, serta pengaturan navigasi penerbangan di bawah Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, operasionalisasi Forum Koordinasi Pengelolaan Ruang Udara yang diamanatkan oleh UU 21/2025 menjadi sebuah kebutuhan nasional yang tidak dapat ditunda lagi.

Forum ini harus dirancang sebagai pusat komando strategis yang mengadopsi prinsip tata kelola kolaboratif atau collaborative governance. Dalam pandangan saya, kedaulatan udara harus dikelola sebagai satu kesatuan kepentingan nasional yang menyatukan lima unsur utama dengan mandat yang saling menguatkan:

1. Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Udara: Sebagai garda terdepan dalam menjaga fisik kedaulatan kita. Berdasarkan Pasal 46 UU 21/2025, perwira TNI AU kini memiliki kewenangan resmi sebagai penyidik tindak pidana di ruang udara. Peran mereka dalam forum ini adalah memastikan bahwa setiap pelanggaran wilayah oleh wahana asing dapat direspons secara tegas melalui prosedur yang terukur, mulai dari identifikasi hingga tindakan pendaratan paksa jika dianggap mengancam keamanan nasional.

2. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi): Di era sekarang, kedaulatan kita bukan lagi sekadar soal batas wilayah fisik, melainkan sudah meluas ke dimensi digital. Dengan maraknya proyek konstelasi satelit global seperti Starlink maupun satelit nasional kita seperti SATRIA-1, maka Komdigi memegang kunci dalam manajemen spektrum frekuensi radio dan pengawasan orbit agar tidak terjadi interferensi yang dapat merugikan publik.

3. Kementerian Perhubungan: Memegang kendali atas keselamatan penerbangan sipil. Forum ini nantinya akan memungkinkan integrasi data lalu lintas udara dengan sistem pengawasan militer secara langsung melalui konsep Flexible Use of Airspace (FUA). Hal ini sangat penting agar setiap kali terdeteksi adanya risiko benda jatuh dari antariksa, rute penerbangan komersial dapat segera dialihkan untuk menghindari tragedi yang tidak diinginkan.

4. Badan Antariksa yang diampu oleh BRIN: Landasan dari setiap kebijakan yang modern adalah data saintifik dan penguasaan teknologi. BRIN memiliki kewajiban untuk memperkuat sistem pemantauan situasi antariksa atau space situational awareness melalui jaringan teleskop dan radar nasional yang canggih. Tanpa dukungan data yang presisi dari para ilmuwan di BRIN, setiap langkah pertahanan maupun keselamatan penerbangan akan kehilangan basis akurasi teknisnya.

5. Akademisi dan Peneliti Independen: Para intelektual ini bertindak sebagai jembatan ilmu pengetahuan yang memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data dan melakukan audit teknologi secara jujur. Keterlibatan mereka sangat penting untuk menjaga agar regulasi nasional kita tetap relevan dengan laju inovasi teknologi dirgantara yang berkembang ribuan kali lebih cepat dibandingkan prosedur birokrasi biasa.

Menjaga Langit demi Masa Depan Indonesia Emas 2045

Pembentukan tata kelola terintegrasi melalui forum ini bukan sekadar urusan menambah struktur organisasi di pemerintahan, melainkan sebuah langkah strategis untuk mewujudkan visi Indonesia Digital 2045 yang menekankan pada pilar keamanan dan perlindungan.

Kita harus berani belajar dari kesuksesan negara-negara maju yang sudah memiliki sistem manajemen ruang udara yang matang, yang mana mereka mampu menyelaraskan kepentingan militer dan sipil dalam satu pintu koordinasi yang efisien.

Kejadian jatuhnya sisa roket China di Lampung harus kita jadikan sebagai momentum untuk meninggalkan pola pikir sektoral yang kaku. Kita membutuhkan diplomasi antariksa yang proaktif di panggung internasional melalui forum seperti UNCOPUOS untuk mendesak adanya transparansi dan tanggung jawab dari negara-negara besar pemilik teknologi peluncuran.

Namun, suara kita di dunia internasional hanya akan didengar jika di dalam negeri kita memiliki tata kelola yang solid, bersatu, dan memiliki dasar hukum operasional yang kuat melalui akselerasi fungsi Sekretariat Tetap Forum Koordinasi tersebut.

Dengan telah hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025, fondasi hukum yang kokoh sebenarnya sudah diletakkan bagi bangsa ini. Sekarang, tugas besar bagi pemerintah adalah membangun struktur otoritas yang mampu mengoperasionalkan amanat kedaulatan tersebut secara nyata di lapangan.

Pengelolaan ruang udara yang berdaulat dan transparan tidak hanya akan melindungi tumpah darah kita dari ancaman fisik sisa-sisa teknologi di langit, tetapi juga akan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kemandirian teknologi dan pertumbuhan ekonomi digital yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adagium cuius est solum kembali memberikan pengingat yang sangat kuat bagi kita semua bahwa harga diri sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kemampuannya menguasai tanah dan laut, melainkan juga dari sejauh mana ia mampu menjaga apa yang ada di atas tanahnya hingga ke batas langit tertinggi.

Jangan sampai kita mengaku memiliki tanahnya, namun membiarkan langitnya menjadi tempat pembuangan risiko tanpa ada pertanggungjawaban dari pihak lain. Sudah saatnya Indonesia tegak berdiri melalui koordinasi yang kuat dan bermartabat, menjaga setiap jengkal kedaulatan dirgantara nasional demi keselamatan seluruh rakyat dan demi kejayaan generasi masa depan.

Kita tidak boleh lagi menjadi penonton di rumah sendiri ketika langit kita menjadi palagan bagi kemajuan bangsa lain. Saatnya kita ambil alih kendali, sekarang dan selamanya.

Jakarta (ANTARA) - AirNav Indonesia memperkuat pengawasan ruang udara dan memastikan kesiapan layanan navigasi penerbangan guna mendukung kelancaran serta keselamatan operasional selama periode angkutan Lebaran 2026.

Direktur Operasi AirNav Indonesia Setio Anggoro mengatakan peningkatan pergerakan penerbangan selama musim mudik telah diantisipasi melalui berbagai langkah kesiapan operasional di seluruh unit layanan navigasi penerbangan.

"AirNav Indonesia telah menyiapkan seluruh aspek operasional untuk memastikan pelayanan navigasi penerbangan selama periode Angkutan Lebaran dapat berjalan aman, lancar, dan efisien," kata Setio dalam Konferensi Pers Kesiapan Pelayanan Navigasi Penerbangan AirNav Indonesia pada Angkutan Lebaran tahun 2026/1447 Hijriah di Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan kesiapan tersebut mencakup personel operasional, fasilitas navigasi penerbangan, serta penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan penerbangan.

Untuk mendukung pengelolaan lalu lintas udara secara optimal, AirNav Indonesia mengoperasikan Indonesia Network Management Centre (INMC) sebagai pusat orkestrasi pelayanan navigasi penerbangan nasional yang memantau dan mengoordinasikan operasional penerbangan secara real time di seluruh wilayah udara Indonesia.

Setio menjelaskan AirNav Indonesia juga memastikan kesiapan dukungan operasional yang meliputi lebih dari 2.800 fasilitas komunikasi, navigasi, surveillance, dan sistem ATC.

"Untuk petugas ATC sendiri, ada lebih dari 1.700 petugas yang in-charge selama periode ini, di semua kantor pelayanan AirNAv Indonesia,” ujar dia.

Kemudian, untuk memperkuat dukungan operasional, AirNav juga menugaskan lebih dari 1.000 petugas Air Traffic Service Engineers untuk memastikan kesiapan dan keandalan peralatan fasilitas.

”Sebagai tambahan, kami juga menempatkan juga sedikitnya 160 Aeronautical Information Service Officers, serta lebih dari 490 Air Communication Officers,” kata Setio.

Selain itu, kesiapan prosedur navigasi penerbangan juga telah dipastikan di ratusan bandara di Indonesia, termasuk prosedur keberangkatan (Standard Instrument Departure/SID), kedatangan (Standard Terminal Arrival Route/STAR), dan pendekatan pendaratan (Initial Approach Procedures/IAP) guna menjaga efisiensi dan keselamatan operasional penerbangan.

Lebih lanjut Setio menegaskan peningkatan trafik penerbangan selama periode Lebaran juga diiringi dengan peningkatan kewaspadaan terhadap berbagai potensi risiko keselamatan penerbangan salah satunya gangguan balon udara liar.

“Kami terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi hazard selama periode Lebaran, seperti cuaca ekstrem, abu vulkanik, balon udara liar, potensi birdstrike, serta gangguan operasional bandara maupun maskapai," katanya menjelaskan.

Dia mengatakan seluruh personel operasional juga diingatkan untuk meningkatkan disiplin terhadap prosedur serta koordinasi antar unit untuk menjaga keselamatan penerbangan.

Ia juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keselamatan penerbangan, khususnya terkait potensi balon udara liar yang kerap muncul pada periode Lebaran. Dua wilayah yang kerap mendapatkan sorotan akibat aktivitas balon udara liar, antara lain Kabupaten Wonosobo dan Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

Namun belakangan, sejumlah wilayah lain juga mengindikasikan adanya aktivitas tersebut. AirNav Indonesia terus melakukan kampanye keselamatan kepada masyarakat mengenai bahaya balon udara liar bagi penerbangan, melalui berbagai media.

"Namun, masalah ini tidak akan serta merta bisa diselesaikan oleh AirNav sendirian. Kami berharap kesadaran bersama dapat terus meningkat sehingga ruang udara Indonesia tetap aman bagi seluruh penerbangan,” ujar Setio.

Dengan kesiapan infrastruktur, personel, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan tersebut, AirNav Indonesia optimistis layanan navigasi penerbangan selama periode angkutan Lebaran 2026 dapat berjalan aman, lancar, dan efisien, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan nyaman.

Ia juga menyebutkan trafik penerbangan selama periode tersebut diproyeksikan meningkat sekitar 4,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski begitu, dirinya tidak merinci jumlah penerbangan tersebut.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, mengumumkan bahwa penerbangan internasional rute Dubai menggunakan maskapai Emirates mulai beroperasi setelah Bandara Internasional Dubai bertahap dibuka.

“Dapat kami informasikan bahwa maskapai Emirates telah menerbangkan kembali satu pesawat yang sempat melakukan remain over night (menginap) di Bandara I Gusti Ngurah Rai sejak 28 Februari,” kata Communication and Legal Division Head Bandara I Gusti Ngurah Rai, Gede Eka Sandi Asmadi, dilansir Antara, Jumat (6/3/2026).

Eka Sandi dalam keterangan di Denpasar, Jumat, menyampaikan penerbangan tersebut adalah EK369 yang berangkat menuju Dubai (DBX) pada Kamis (5/3) pukul 00.42 Wita kemarin dengan pesawat Airbus A380.

Penerbangan tersebut merupakan penerbangan pertama Emirates dari Denpasar ke Dubai setelah penutupan ruang udara dan dampak konflik Timur Tengah antara AS-Israel dengan Iran. Kabar baik berlanjut karena kedatangan internasional dari Dubai ke Denpasar juga kembali beroperasi.

“Adapun pada Jumat sore tadi, Bandara I Gusti Ngurah Rai melayani kedatangan Emirates dengan nomor penerbangan EK368 dari Dubai, penerbangan yang menggunakan pesawat Airbus A380 tersebut mendarat di Bali pada pukul 16.30 Wita,” ujar Eka Sandi.

hingga Rabu, 4 Maret 2026, pukul 13.00 Wita terdapat total 35 jadwal penerbangan rute internasional yang mengalami pembatalan penerbangan

Denpasar (ANTARA) - Manajemen Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali, melaporkan hingga Rabu siang 35 penerbangan internasional batal akibat penutupan ruang udara menyusul konflik di Timur Tengah (Timteng) antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.

“Sehubungan dengan penutupan ruang udara di sejumlah negara, dapat kami sampaikan bahwa hingga Rabu, 4 Maret 2026, pukul 13.00 Wita terdapat total 35 jadwal penerbangan rute internasional yang mengalami pembatalan penerbangan,” kata Communication and Legal Division Head Bandara I Gusti Ngurah Rai Gede Eka Sandi dalam keterangan resmi di Denpasar, Bali, Rabu.

Ia menyebutkan jika dilihat sejak penutupan ruang udara terjadi Sabtu (28/2) maka pembatalan terjadi pada 20 penerbangan keberangkatan dan 15 kedatangan.

Untuk rute keberangkatan, pembatalan terjadi sebanyak enam kali pada maskapai Emirates rute Denpasar (DPS)-Dubai (DXB), sebanyak enam kali pada Maskapai Etihad rute Denpasar (DPS)-Abu Dhabi (AUH), dan delapan kali pada maskapai Qatar Airways rute Denpasar (DPS)-Doha (DOH).

Untuk rute kedatangan, pembatalan terjadi sebanyak tiga kali pada maskapai Etihad rute Abu Dhabi (AUH)-Denpasar (DPS), sebanyak enam kali pada maskapai Emirates rute Dubai (DXB)-Denpasar (DPS), dan enam kali pada maskapai Qatar Airways rute Doha (DOH)-Denpasar (DPS).

Jika dilihat dari jumlah penumpang, khusus calon penumpang keberangkatan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai tercatat sebanyak 5.905 orang yang akhirnya batal terbang, namun Eka Sandi tak mendata untuk jumlah calon penumpang datang.

Terkait penanganan ribuan penumpang yang terdampak, pengelola memastikan maskapai telah menangani penumpangnya masing-masing.

Meski hingga saat ini konflik AS-Israel dengan Iran masih mengganggu lalu lintas jalur penerbangan internasional ke Timur Tengah, Eka Sandi menyatakan di luar rute tersebut operasional tetap berjalan dengan normal dan optimal.

Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menjanjikan untuk terus melakukan pemantauan situasi ruang udara di kawasan Timur Tengah, serta terus melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terutama maskapai penerbangan untuk terus memperbaharui jadwal.

Upaya pemantauan ruang udara dikoordinasikan dengan AirNav Indonesia dan dengan aparatur keamanan untuk antisipasi situasi keamanan di sekitar bandara.

Bandara I Gusti Ngurah Rai juga telah mengantisipasi rencana pengaturan dari pesawat yang terdampak, yaitu lima pesawat udara milik Etihad, Emirates dan Qatar Airways.

“Kami turut menyediakan area pelayanan help desk maskapai dan melakukan koordinasi dengan Kantor Imigrasi untuk penyediaan konter pelayanan imigrasi untuk pengurusan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) bagi penumpang terdampak,” ujarnya.

Untuk pelayanan help desk dan konter pelayanan keimigrasian berlokasi di Lantai 2 Terminal Keberangkatan Internasional, disana pihak bandara juga menyediakan makanan ringan dan minuman secara gratis setiap hari kepada para penumpang terdampak.

“Manajemen mengimbau calon penumpang pesawat udara untuk terus berkomunikasi dengan maskapai penerbangan untuk pembaharuan informasi jadwal penerbangan,” kata Eka Sandi.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, memperbaharui datanya sehingga kini total 15 penerbangan internasional batal terbang akibat penutupan ruang udara imbas konflik AS-Israel dan Iran.

“Sehubungan dengan penutupan ruang udara di sejumlah negara, dapat kami sampaikan bahwa hingga Senin, 2 Maret 2026 pukul 13.00 Wita, terdapat total 15 penerbangan rute internasional yang mengalami pembatalan penerbangan,” kata Communication and Legal Division Head Bandara I Gusti Ngurah Rai Gede Eka Sandi Asmadi.

Eka Sandi dalam keterangan resmi di Denpasar, Senin, menyebut 15 penerbangan tersebut terdiri dari delapan penerbangan keberangkatan dan tujuh kedatangan akumulasi sejak 28 Februari 2026 atau dua hari terakhir.

Adapun penerbangan keberangkatan terdampak yang sudah tercatat kemarin Etihad EY477 yang mestinya terbang pukul 18.45 Wita Sabtu (28/2) rute Denpasar (DPS)-Abu Dhabi (AUH), Emirates EK369 yang mestinya terbang pukul 19.50 Wita Sabtu (28/2) rute Denpasar (DPS)-Dubai (DXB), maskapai Qatar Airways QR963 pukul 20.30 Wita Sabtu (28/2) rute Denpasar (DPS)-Doha (DOH).

Kemudian Emirates EK399 pukul 00.25 Wita Minggu (1/3) dini hari rute Denpasar (DPS)-Dubai (DXB), Qatar Airways QR961 pukul 02.10 Wita Minggu (1/3) dini hari rute Denpasar (DPS)-Doha (DOH).

Terbaru tambahan yaitu maskapai Emirates EK369 yang mestinya terbang pukul 19.50 Wita Minggu (1/3) rute Denpasar (DPS)-Dubai (DXB), Etihad Airways EY477 pukul 18.45 Wita Minggu (1/3) rute Denpasar (DPS)-Abu Dhabi (AUH), dan Emirates EK399 pukul 00.25 Wita dini hari tadi rute Denpasar (DPS)-Dubai (DXB).

Data terbaru Bandara I Gusti Ngurah Rai menyatakan tak hanya penerbangan keberangkatan yang batal akibat penutupan ruang udara sejumlah negara namun juga kedatangan.

Tercatat sebanyak tujuh maskapai batal terbang ke Bali yaitu Etihad EY476 yang dijadwalkan tiba pukul 11.35 Wita Minggu (1/3) rute Abu Dhabi (AUH)-Denpasar (DPS), Emirates EK368 pukul 16.30 Wita Minggu (1/3) rute Dubai (DXB)-Denpasar (DPS), Emirates EK398 pukul 22.20 Wita Minggu (1/3) rute Dubai (DXB)-Denpasar (DPS), dan Qatar Airways QR960 pukul 22.50 Wita Minggu (1/3) rute Doha (DOH)-Denpasar (DPS).

Pembatalan kedatangan terus berlanjut hingga hari ini yaitu maskapai Qatar Airways QR961 yang mestinya tiba pukul 05.10 Wita tadi rute Doha (DOH)-Denpasar (DPS), Emirates EK368 pukul 16.30 Wita sore nanti rute Dubai (DXB)-Denpasar (DPS), dan Emirates EK398 pukul 22.20 Wita malam nanti rute Dubai (DXB)-Denpasar (DPS).

Jika dilihat berdasarkan data dari maskapai penerbangan, jumlah calon penumpang yang batal berangkat dari Bandara Bali Selatan berjumlah 3.197 penumpang, sementara belum ada informasi mengenai jumlah calon penumpang kedatangan.

Meski demikian Eka Sandi memastikan di luar itu seluruh operasional bandara tetap berjalan normal.

Pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali mengaku terus memantau situasi ruang udara di kawasan Timur Tengah, serta terus melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terutama maskapai penerbangan agar terus melakukan pembaharuan jadwal dan penanganan calon penumpang yang telah berada di bandara.

“Koordinasi dengan AirNav Indonesia untuk memantau ruang udara yang terdampak, serta dengan aparatur keamanan untuk antisipasi situasi keamanan di bandara,” ucapnya.

Sejauh ini untuk penanganan seluruh penumpang telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan masing-masing maskapai.

Bandara I Gusti Ngurah Rai turut menyediakan layanan help desk di Lantai 2 Terminal Keberangkatan Internasional, serta layanan kontak dengan nomor 172 untuk pembaharuan informasi.

Bandara juga ikut mengantisipasi rencana pengaturan parkir dari pesawat yang penerbangannya terdampak konflik AS-Israel dan Iran yaitu dialokasikan untuk lima pesawat udara dari tiga maskapai penerbangan yang terdampak.

“Kami mengimbau kepada calon penumpang pesawat udara untuk terus berkomunikasi dengan maskapai penerbangan untuk pembaharuan informasi jadwal penerbangan,” kata Eka Sandi.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Communication and Legal Division Head PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Gede Eka Sandi Asmadi menyampaikan sejumlah rute penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengalami penundaan penerbangan dan/atau penyesuaian jadwal penerbangan. Hal ini imbas dari penutupan ruang udara di sejumlah negara.

"Namun demikian, operasional penerbangan dan pelayanan kebandarudaraan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali secara umum tetap berjalan dengan normal," ujar Eka dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (1/3/2026).

Eka menyampaikan sejumlah penerbangan yang telah mengalami penyesuaian jadwal penerbangan hingga Ahad (1/3/2026) pukul 11.00 WITA antara lain Etihad EY477 STD 18.45 WITA (28 Februari) rute Denpasar (DPS) menuju Abu Dhabi (AUH), UEA, yang ditunda. Kemudian empat rute penerbangan dibatalkan meliputi Emirates EK369 STD 19.45 WITA (28 Februari) rute Denpasar (DPS) menuju Dubai (DXB) di UEA, Qatar Airways QR963 STD 18.50 WITA (28 Februari) rute Denpasar (DPS) menuju Doha (DOH) di Qatar, Emirates EK399 STD 00.25 WITA (1 Maret) rute Denpasar (DPS) menuju Dubai (DXB), dan Qatar Airways QR961 STD 00.30 WITA (1 Maret) rute Denpasar (DPS) menuju Doha (DOH).

Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) selaku pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, ucap Eka, berkoordinasi dengan sejumlah instansi, utamanya dengan maskapai penerbangan untuk terus melakukan pembaharuan jadwal penerbangan dan penanganan calon penumpang yang telah berada di bandara. Eka mengatakan pihaknya bersama AirNav Indonesia terus memantau ruang udara yang terdampak, serta dengan aparatur keamanan untuk antisipasi situasi keamanan di bandara.

"Berdasarkan data dari maskapai penerbangan, jumlah calon penumpang dari 5 penerbangan yang mengalami penyesuaian jadwal penerbangan tersebut berjumlah 1.631 penumpang," ucap Eka.

Eka memastikan penanganan terhadap seluruh penumpang tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan masing-masing maskapai. Dia mengimbau kepada calon penumpang pesawat udara untuk terus berkomunikasi dengan maskapai penerbangan untuk pembaharuan informasi jadwal penerbangan.

"Kami turut menyediakan layanan help desk yang berlokasi di Lantai 2 Terminal Keberangkatan Internasional, serta layanan contact center yang dapat diakses melalui sambungan telefon dengan nomor 172 untuk pembaharuan informasi," kata Eka.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta maskapai penerbangan rute internasional dengan tujuan atau yang melintasi kawasan Timur Tengah meningkatkan kewaspadaan menyusul memanasnya konflik antara Iran dan Israel serta sekutunya, Amerika Serikat (AS). Dudy mengatakan sejumlah operator penerbangan dilaporkan terdampak konflik tersebut.

Sebagian penerbangan internasional yang melewati kawasan Timur Tengah dibatalkan, sementara sebagian lainnya masih beroperasi.

“Untuk itu, kami mengimbau maskapai meningkatkan kewaspadaan dan penumpang secara aktif memantau perkembangan informasi,” kata Dudy di Jakarta, Ahad (1/3/2026).

Maskapai penerbangan asing dilaporkan membatalkan penerbangan serta menghentikan operasional dari dan menuju sejumlah kota di Timur Tengah sejak eskalasi konflik Iran dan Israel.

Adapun maskapai yang telah membatalkan atau menghentikan penerbangan antara lain Etihad Airways, Qatar Airways, Emirates, Malaysia Airlines, Philippine Airlines, IndiGo Airlines, SriLankan Airlines, China Southern Airlines, Singapore Airlines, dan Scoot.

Sementara itu, Saudia Airlines masih melakukan pemantauan terhadap beberapa kota tujuan di Timur Tengah. Oman Air beroperasi seperti biasa. Ethiopian Airlines juga tetap beroperasi, namun tidak melayani penerbangan ke Amman (Yordania) dan Tel Aviv (Israel).

Dudy menyebut dua maskapai dalam negeri yang melintasi ruang udara Timur Tengah, yakni Garuda Indonesia dan Lion Air, hingga saat ini belum terdampak konflik.

Penerbangan Garuda Indonesia dan Lion Air menuju Jeddah belum terdampak. Adapun penerbangan Garuda Indonesia menuju Amsterdam dialihkan (reroute) melalui Kairo, Mesir.