Nabire (ANTARA) - Polda Papua Tengah turut serta mendukung program ketahanan pangan tahun ini dengan mengembangkan 56 hektare lahan jagung di Kabupaten Nabire sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional melalui perluasan areal tanam secara bertahap.

Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini di Nabire, Rabu, mengatakan pengembangan budidaya jagung merupakan tindak lanjut instruksi Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan yang tersedia di daerah.

"Polda Papua Tengah terus menjalankan instruksi Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan. Kami fokus melakukan penanaman jagung dan terus melihat daerah-daerah yang berpotensi untuk dikembangkan," katanya.

Ia menjelaskan, dari delapan kabupaten di Papua Tengah, pengembangan jagung saat ini diprioritaskan di Kabupaten Nabire dan Mimika.

Bahkan di Nabire, penanaman pada kuartal pertama Polda Papua Tengah telah melakukan panen jagung sebanyak 4 ton tepatnya di Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi.

Polda Papua Tengah terus berupaya menambah luas areal tanam dengan mengembangkan lahan hibah masyarakat maupun lahan lain yang memiliki potensi untuk pertanian.

“Kami telah menanam jagung di lahan seluas lima hektare dan akan membuka tambahan lima hektare lagi di wilayah Polsek Nabire Barat,” ujarnya.

Ia mengatakan pengembangan budidaya jagung membutuhkan persiapan yang matang, mulai dari pengelolaan tingkat keasaman tanah hingga penyediaan bibit dan pupuk yang sesuai agar produktivitas tanaman dapat optimal.

Polda Papua Tengah juga telah berkoordinasi dengan Pemprov Papua Tengah agar dapat memanfaatkan lahan pertanian milik masyarakat melalui skema sewa, sehingga lahan yang belum dimanfaatkan dapat diolah menjadi lahan produktif.

"Kami ingin lahan-lahan yang ada bisa dimanfaatkan. Ketika ada ruang untuk dikembangkan, tentu akan kami lakukan secara bertahap," ujarnya.

Sementara itu, Wakapolda Papua Tengah Kombes Pol. Gustav R. Urbinas mengatakan pengembangan program ketahanan pangan akan disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki Polda Papua Tengah.

Ia menjelaskan pada 2026 terdapat 26 hektare lahan milik personel Polda Papua Tengah dan Polres Nabire di wilayah Nabire Barat yang disiapkan untuk pengembangan kebun jagung.

"Tahap awal lima hektare sudah mulai dibuka dan dikerjakan. Setelah itu akan dilanjutkan ke lahan berikutnya," katanya.

Selain itu, terdapat sekitar 30 hektare lahan tidur di wilayah Karadiri 2 yang juga akan dimanfaatkan untuk budidaya jagung setelah pembukaan lahan seluas 26 hektare selesai.

Dengan pengembangan tersebut, total lahan yang disiapkan Polda Papua Tengah untuk budidaya jagung di Kabupaten Nabire mencapai 56 hektare sebagai upaya mendukung ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan pemanfaatan lahan produktif di daerah.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Mengawal ketahanan energi nasional, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) , Mochamad Iriawan meninjau langsung megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban . Kunjungan hari kedua pria yang akrab disapa Iwan Bule di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Selasa (30/6) untuk memastikan keberlangsungan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) paling krusial ini.

Proyek pembangunan kilang minyak dan petrokimia terintegrasi ini dikelola secara penuh oleh PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP). Kehadiran GRR Tuban diproyeksikan menjadi tulang punggung baru bagi kemandirian energi Indonesia, dengan target kapasitas pengolahan minyak mentah yang sangat masif mencapai 300.000 barel per hari.

Dalam peninjauan lapangan, Mochamad Iriawan menerima, laporan perkembangan komprehensif dari Presiden Direktur PT PRPP, Rezaldi Gustino. Ia memaparkan bahwa megaproyek ini menunjukkan tren positif, di mana saat ini telah memasuki tahapan Final Investment Decision (FID) yang berjalan paralel dengan proses pengadaan sembilan paket tender Engineering, Procurement, and Construction (EPC).

Menanggapi progres tersebut, Iriawan menekankan bahwa proyek ini merupakan pertaruhan masa depan ketahanan energi bangsa, bukan sekadar pembangunan infrastruktur biasa. “Ini adalah aset strategis nasional. Kehadiran saya secara langsung di Tuban hari ini adalah untuk memastikan dan mengawal keberlangsungan PSN tersebut agar berjalan sesuai target,” tegasnya.

Agenda kunjungan kerja kemudian dilanjutkan ke fasilitas eksisting di PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Fuel Terminal (FT) Tuban, hingga Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur. Integrasi antara fasilitas produksi baru (GRR) dan terminal distribusi tersebut diyakini akan mentransformasi kawasan Tuban menjadi megahub energi terbesar di Indonesia.

Berbeda dengan kilang GRR, FT Tuban memainkan peran sebagai terminal transit strategis yang menerima produk BBM jadi melalui kapal tanker maupun jaringan pipa. Fasilitas vital ini didukung oleh belasan tangki penyimpanan (storage tank) berkapasitas total 305.192 Kilo Liter (KL) dengan desain khusus untuk menyesuaikan karakteristik penguapan masing-masing produk BBM.

Iriawan menyaksikan langsung skala operasi FT Tuban yang mampu mengelola volume penyaluran harian (throughput) sekitar 27.000 KL per hari. "Kunjungan saya ini sekaligus memastikan bahwa seluruh instrumen di lapangan bekerja optimal dalam menjaga pasokan bahan bakar di berbagai wilayah tetap aman," tuturnya.

Secara geografis, FT Tuban telah berevolusi menjadi poros utama wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatim Balinus) sekaligus simpul logistik lintas regional. Jangkauan distribusinya merentang jauh melayani kawasan timur Indonesia, mulai dari Kalimantan Selatan, NTB, NTT, Maluku, hingga negara tetangga Timor-Leste.

Terkait Terminal LPG Tuban, Iriawan mengapresiasi infrastruktur PSN ini yang memegang peran kunci dalam peta jalan energi nasional karena diproyeksikan menyuplai 35% hingga 40% kebutuhan LPG nasional. "Keberadaan terminal ini diharapkan mampu memangkas jalur distribusi, meningkatkan efisiensi logistik, dan memperkokoh kerahasiaan stok elpiji nasional," harapnya.

Menutup kunjungan kerjanya, Iriawan memberikan arahan tegas terkait aspek keselamatan dan keandalan infrastruktur perpipaan yang menopang 58% throughput Subholding Gas. "Angka ini adalah urat nadi operasional kita. Kegagalan apapun di lini ini akan berdampak langsung pada sistem ketahanan energi nasional," pungkasnya.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis Agrinas Palma Nusantara dalam mengoptimalkan potensi bioenergi nasional.

Jakarta (ANTARA) - PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) menjalin kerja sama dengan PT Pertamina New and Renewable Energy (NRE) untuk menjajaki berbagai peluang pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) yang dapat mendukung agenda pembangunan nasional.

Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Muhammad Abdul Ghani mengatakan kerja sama ini merupakan langkah strategis perusahaan dalam mengoptimalkan potensi bioenergi nasional sebagai bagian dari pelaksanaan penugasan pemerintah.

“Kerja sama ini menjadi langkah strategis Agrinas Palma Nusantara dalam mengoptimalkan potensi bioenergi nasional,” kata Abdul Ghani dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.

“Kami meyakini bahwa sinergi antar-BUMN akan mempercepat terwujudnya ekosistem bioenergi nasional yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya menambahkan.

Melalui kerja sama ini, Agrinas Palma Nusantara bersama PT Pertamina NRE akan memfokuskan penjajakan kolaborasi pada pengembangan energi terbarukan berbasis potensi sumber daya nasional.

Fokus utama kerja sama meliputi reaktivasi pabrik biodiesel (Fatty Acid Methyl Ester/FAME) serta pembangunan dua unit pabrik bioetanol berbahan baku singkong, dan berbagai inisiatif energi terbarukan lainnya yang disepakati bersama.

Reaktivasi pabrik biodiesel, kata Abdul Ghani lagi, ditargetkan mampu mengembalikan kapasitas produksi hingga 600 ribu ton per tahun, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan biodiesel nasional dan memperkuat bauran energi berbasis bahan bakar nabati.

“Fokus pada reaktivasi pabrik biodiesel serta pengembangan bioetanol berbahan baku singkong diharapkan mampu menciptakan nilai tambah bagi komoditas pertanian, memperkuat ketahanan energi, dan mendukung pelaksanaan program swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah,” ujar dia.

Sementara itu, rencana pembangunan dua unit pabrik bioetanol berbahan baku singkong, masing-masing berkapasitas 300 kiloliter per hari (KLPD) atau total 600 KLPD, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian, memperkuat pasokan bioetanol nasional, serta mendukung program swasembada pangan dan transisi menuju energi yang lebih bersih.

Agrinas Palma Nusantara bersama Pertamina NRE akan melaksanakan serangkaian kajian dan studi kelayakan untuk mengidentifikasi proyek-proyek yang berpotensi dikembangkan.

Kajian tersebut akan mencakup aspek teknis, pasar, ekonomi, bisnis, lingkungan, hukum, hingga manajemen risiko guna memastikan setiap peluang kerja sama dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Kolaborasi kedua perusahaan juga akan diperkuat melalui pembahasan aspek strategis, teknis, dan komersial, termasuk pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta teknologi yang relevan dalam pengembangan energi terbarukan.

Selain itu, kedua pihak akan mengeksplorasi pemanfaatan fasilitas, peralatan, maupun material untuk mendukung implementasi proyek secara efektif dan efisien.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

PAPUA - Pemerintah terus memperkuat Koperasi Desa Merah Putih di Papua. Program prioritas nasional tersebut diharapkan mampu memperluas akses usaha masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga di berbagai wilayah Papua.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Papua Barat, Legius Wanimbo, mengatakan sekitar Rp194,1 miliar atau 58,03% dari total alokasi Dana Desa 2026 sebesar Rp334,5 miliar akan diarahkan untuk mendukung pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih.

"Sekitar 58,03% Dana Desa 2026 diarahkan untuk mendukung pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih," ujar Legius, Selasa (30/6/2026).

Menurut Legius, anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat kelembagaan koperasi, penyediaan modal usaha, pembangunan sarana pendukung, hingga pengembangan layanan logistik desa. Program itu juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memperluas pemasaran produk unggulan kampung agar memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

"Dana itu juga termasuk pengembangan layanan logistik desa, penguatan ketahanan pagan, dan pemasaran produk unggulan desa atau kampung," ujarnya

Lihat video: Pemerintah Beri 58,03 Persen Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih



Legius menambahkan setiap kampung memperoleh Dana Desa dengan besaran berbeda karena disesuaikan dengan sejumlah indikator, seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, kondisi geografis, dan kinerja pemerintah kampung.

Karena itu, pemerintah kampung diminta menyiapkan pengelolaan koperasi secara profesional agar program berjalan efektif dan akuntabel.

Sebelumnya, Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan koperasi menjadi bagian penting dalam membangun rantai ekonomi masyarakat dari tingkat kampung. Menurutnya, program tersebut merupakan strategi pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan secara terpadu.

"Semua program strategis nasional yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo itu cuma-cuma, syaratnya tanah. Tanah dikasih gratis untuk dibangun. Jadi tanah tetap milik masyarakat," katanya

Fakhiri juga mengajak masyarakat meningkatkan produksi komoditas unggulan agar koperasi mampu menjadi pusat distribusi hasil panen sekaligus menggerakkan ekonomi keluarga.

"Tanamlah kelapa banyak-banyak. Nanti di sini mungkin urus mangga, di bawah pisang, di bawah lagi jambu. Supaya koperasi ini hidup dan ekonomi keluarga bisa jalan," ucapnya.

SURABAYA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan memastikan keandalan pasokan energi nasional sekaligus mengawal program strategis pemerintah dalam transisi energi bersih dan pemberantasan kebocoran anggaran di tubuh BUMN. Hal ini ditekankan dalam kunjungan kerja maraton ke wilayah Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatim Balinus).

Agenda Komut Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan dijadwalkan berlangsung mulai Senin (29/6/2026) hingga Jumat (3/7/2026) ini difokuskan untuk Pada hari pertama kunjungannya, Komisaris Utama langsung bergerak melakukan Management Walkthrough (MWT) ke dua obyek vital nasional, yaitu Aviation Fuel Terminal (AFT) Juanda dan Integrated Terminal (IT) Surabaya.

Di hadapan para Perwira Pertamina, Ia menegaskan bahwa kehadirannya bukan sekadar formalitas manajemen tahunan, melainkan untuk memastikan kesiapan seluruh lini operasional yang menjadi urat nadi perekonomian, militer, dan pemerintahan di wilayah Indonesia Timur.

Saat menyambangi AFT Juanda, Komut Mochamad Iriawan mengingatkan pentingnya peran bandara internasional tersebut sebagai etalase transisi energi hijau berbasis potensi domestik. Komut Pertamina Mochamad Iriawan: Investasi Terbaik Bangsa pada Manusia



Selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai kemandirian energi, AFT Juanda diinstruksikan untuk segera menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) guna menyambut era Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau avtur hijau nasional guna memutus ketergantungan impor minyak mentah global.

"Tugas menjaga pasokan avtur menuntut toleransi nol terhadap kekurangan stok dan jeda pelayanan. Langkah nyata dari Juanda ini diharapkan mampu membuktikan kepemimpinan Pertamina dalam mewujudkan target Net Zero Emission," ujar Komisaris Utama dalam arahannya kepada para Perwira Pertamina di AFT Juanda, Senin (29/6/2026).

Perjalanan berlanjut ke IT Surabaya, salah satu terminal terintegrasi terbesar di Indonesia. Di lokasi ini, Komisaris Utama menerima laporan strategis dari Manager IT Surabaya, Indriati Purba Lestari, yang menyatakan bahwa seluruh fasilitas dan infrastruktur IT Surabaya telah sepenuhnya siap untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar biosolar B50, menyusul rencana peresmian yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat ini.

Solusi Atasi Sampah Laut, Komut Pertamina Mochamad Iriawan Hadirkan Kapal Pintar ke Pesisir Bali



Merespons kesiapan tersebut, Ia menantang untuk menjadi pelopor di garda terdepan dalam hilirisasi eco-fuel. Jatim diperintahkan menjadi episentrum transformasi energi baru terbarukan, mulai dari optimalisasi pemanfaatan B35, B40, hingga penyediaan B50 , Green Gasoline, dan Green Diesel secara berkelanjutan.

"Kedaulatan energi yang sejati adalah ketika kita mampu berdiri di atas kaki sendiri, mengolah apa yang dikaruniai Tuhan di bumi Nusantara ini menjadi energi bersih bagi masa depan bangsa. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang mendiktekan nasibnya pada belas kasihan pasar global," tegas Komut Pertamina di hadapan jajaran manajemen IT Surabaya.

Selain isu energi hijau, Komisaris Utama juga menggarisbawahi poin ke-2 Asta Cita Presiden Prabowo terkait efisiensi anggaran dan pemberantasan kebocoran ekonomi. Manajemen diminta memaksimalkan keandalan sistem digitalisasi yang telah dibangun, seperti Pertamina Integrated Command Center (PICC) dan Terminal Automation System, guna menjamin akuntabilitas serta meminimalkan potensi kerugian (zero loss) dalam proses distribusi.

Mengingat situasi geopolitik global yang dinamis dan berpotensi mengganggu rantai pasok minyak dunia, menurutnya pemeliharaan aset vital seperti tangki timbun, dermaga (jetty), dan jalur pipa di IT Surabaya wajib dipastikan dalam kondisi prima. Penguatan operational buffer atau cadangan operasional dinilai krusial agar terminal domestik memiliki daya tahan tinggi terhadap gejolak pasar internasional.

Kendati mematok target transformasi dan efisiensi yang tinggi, Komisaris Utama menutup arahannya dengan menegaskan bahwa aspek keselamatan kerja yakni Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) tetap merupakan harga mati yang tidak boleh dikompromikan.

"Budaya Corporate Life Saving Rules (CLSR) harus melekat dalam perilaku sehari-hari demi melindungi aset negara dan memastikan setiap pekerja pulang dengan selamat," pungkasnya.

JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan kemandirian energi nasional melalui implementasi program pemenuhan bahan bakar nabati berbasis minyak sawit. Mulai 1 Juli 2026, implementasi campuran biodiesel meningkat menjadi 50 persen (B50) sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor, sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas sawit Indonesia.

Program Mandatori B50 merupakan kelanjutan dari keberhasilan implementasi mandatori biodiesel yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Kebijakan ini tidak hanya berkontribusi terhadap penghematan devisa negara melalui pengurangan impor solar dan pengurangan Gas Rumah Kaca CO2 melalui pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil konvensional.

Namun, juga memberikan dampak positif terhadap stabilitas industri sawit nasional, peningkatan serapan minyak sawit domestik, serta kesejahteraan pekebun sawit di Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, implementasi program biodiesel selama 2015-2025 telah menghasilkan penghematan devisa sebesar Rp722,9 triliun, menciptakan nilai tambah sebesar Rp114,7 triliun melalui pengolahan CPO menjadi biodiesel, mendukung penyerapan tenaga kerja hingga 10,9 juta orang di sektor sawit, serta berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 228,41 juta ton CO2.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa program biodiesel tidak hanya menjadi instrumen ketahanan energi nasional, tetapi juga penggerak pertumbuhan ekonomi, hilirisasi industri sawit, dan penciptaan lapangan kerja.

Direktur Utama BPDP Eddy Abdurrachman mengatakan, implementasi B50 merupakan bukti nyata sinergi antara kebijakan energi nasional dengan pengembangan industri sawit yang produktif dan berkelanjutan.

"Program biodiesel telah menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menciptakan pasar domestik yang kuat bagi produk sawit Indonesia. Implementasi B50 menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan berbasis sumber daya dalam negeri," ujarnya, Senin (29/6/2026).

Keberhasilan implementasi B50 tidak terlepas dari upaya penguatan sektor hulu yang terus dilakukan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, BPDP tidak hanya mendukung program biodiesel, tetapi juga menjalankan berbagai program strategis yang bertujuan meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan daya saing industri sawit nasional.

Program-program tersebut meliputi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pengembangan sumber daya manusia, dukungan penelitian dan pengembangan (riset), serta penyediaan sarana dan prasarana perkebunan.

Melalui program PSR, BPDP mendorong peningkatan produktivitas kebun rakyat dengan mengganti tanaman yang sudah tidak produktif menggunakan bibit unggul yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Sementara itu, dukungan terhadap riset dan pengembangan terus dilakukan untuk menghasilkan inovasi yang mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, kualitas produk, serta keberlanjutan industri sawit Indonesia.

Berbagai hasil penelitian tersebut menjadi fondasi penting dalam menjawab tantangan industri, termasuk peningkatan produktivitas, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan pengembangan produk hilir berbasis sawit.

Program B50 menjadi salah satu bukti nyata manfaat program penelitian dan pengembangan yang didukung BPDP pengembangan sumber daya manusia juga menjadi salah satu fokus utama BPDP melalui program pendidikan, pelatihan, dan beasiswa yang bertujuan mencetak SDM perkebunan yang kompeten, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

BPDP sebagai badan yang mendapat mandat mendukung program pemenuhan bahan bakar nabati berbasis minyak sawit akan terus memastikan keberlangsungan implementasi program melalui pengelolaan dana yang akuntabel dan berkelanjutan. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program biodiesel sekaligus memperkuat ekosistem industri sawit nasional.

Ke depan, BPDP akan terus mendukung berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat pengembangan energi baru terbarukan berbasis sawit, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas, keberlanjutan, dan daya saing industri sawit Indonesia sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Secara nasional stok dalam kondisi tersedia, dan penyaluran terus kami optimalkan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga memperkuat distribusi bahan bakar minyak (BBM) guna memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menyampaikan secara nasional kondisi pasokan BBM di fuel terminal Pertamina Patra Niaga tersedia dan mencukupi.

"Pertamina Patra Niaga terus memonitor kondisi pasokan dan distribusi BBM secara real time di seluruh wilayah operasional. Secara nasional stok dalam kondisi tersedia, dan penyaluran terus kami optimalkan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Kitty menjelaskan fenomena terjadinya antrean bukan disebabkan keterbatasan stok, Pertamina Patra Niaga sudah menyalurkan BBM baik produk gasoline dan gasoil di atas rata-rata kebutuhan.

Menurut dia, berbagai langkah operasional dilakukan Pertamina Patra Niaga untuk mengantisipasi dinamika kondisi di wilayah yang mengalami peningkatan permintaan.

Langkah-langkah tersebut antara lain mengoperasikan terminal BBM selama 24 jam di wilayah dengan tingginya permintaan untuk memastikan proses penerimaan, penyiapan dan penyaluran BBM berlangsung tanpa henti.

"Kami juga memperkuat armada mobil tangki di wilayah-wilayah dengan kebutuhan yang meningkat guna mempercepat distribusi ke SPBU," katanya.

Selain itu, Pertamina melakukan pengaturan pola operasi mobil tangki agar pengiriman dilakukan lebih awal, sehingga pasokan BBM telah tiba di SPBU sebelum dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari.

Kitty menambahkan, pihaknya juga melakukan pengaturan jalur masuk kendaraan di SPBU bersama pengelola dan aparat setempat untuk menjaga kelancaran akses masyarakat dan arus lalu lintas.

Serta, melaksanakan monitoring pola suplai secara berkelanjutan termasuk mengimplementasikan pola suplai reguler, alternatif, dan emergency (RAE) dengan menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah.

Selain memastikan ketersediaan pasokan, lanjut Kitty, Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat menggunakan BBM secara bijak sesuai kebutuhan serta membeli produk sesuai peruntukannya.

Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena distribusi terus berjalan.

"Kami terus mengoptimalkan distribusi di seluruh wilayah, khususnya di daerah yang mengalami peningkatan kebutuhan. Kami mengajak masyarakat tetap tenang, membeli BBM sesuai kebutuhan, dan bersama-sama mendukung penyaluran BBM yang tepat sasaran agar kebutuhan energi seluruh masyarakat dapat terus terpenuhi," sebut Kitty.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

GORONTALO - PT Brantas Abipraya (Persero) terus mempercepat penyelesaian pembangunan Bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo . Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), bendungan yang progres pembangunannya telah mencapai 94,99% ini diproyeksikan menjadi infrastruktur penting dalam mendukung ketahanan pangan, ketahanan air, pengendalian banjir, serta penyediaan energi baru terbarukan di Gorontalo.

Sebagai kontraktor pelaksana, Brantas Abipraya terus berkomitmen menyelesaikan pembangunan bendungan sesuai standar mutu, keselamatan, dan tata kelola yang baik guna mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya program Asta Cita Pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan air.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Dian Sovana menegaskan, bahwa pembangunan Bendungan Bulango Ulu merupakan wujud nyata kontribusi BUMN konstruksi dalam menghadirkan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Plaza Seremoni IKN Karya Brantas Abipraya Raih Penghargaan Lanskap Internasional MLAA 2026



"Bendungan Bulango Ulu merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Melalui percepatan penyelesaiannya, kami berharap bendungan ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian, menjamin ketersediaan air, mendukung energi baru terbarukan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Gorontalo," ujar Dian.

Bendungan Bulango Ulu memiliki kapasitas tampung sebesar 140,95 juta meter kubik dengan volum efektif 58,61 juta meter kubik. Setelah beroperasi, bendungan ini akan mengairi sekitar 4.950 hektare lahan pertanian melalui Daerah Irigasi Alale, Lomaya, dan Pilohayanga sehingga mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian di Gorontalo.

Selain itu, bendungan ini juga akan menyediakan air baku sebesar 2,2 meter kubik per detik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Tidak hanya mendukung sektor pangan, kehadiran Bendungan Bulango Ulu juga diproyeksikan mampu mereduksi risiko banjir di wilayah hilir Sungai Bolango hingga lebih dari 80 persen, sekaligus menghasilkan energi listrik ramah lingkungan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) berkapasitas 4,96 Megawatt.

Kawasan genangan bendungan juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata dan pusat olahraga air yang dapat menggerakkan ekonomi lokal.Bangun BRT Metropolitan Cekungan Bandung, Brantas Abipraya Dukung Transformasi Transportasi

Dari sisi teknis, proyek ini dibangun menggunakan teknologi urugan batu berinti tegak (rockfill dam with vertical core) yang dilengkapi spillway, terowongan pengelak, dan fasilitas hidromekanikal berstandar tinggi. Inovasi konstruksi yang diterapkan bahkan berhasil mencatatkan Rekor MURI untuk terowongan spillway tipe Free Over Flow Elevated dengan kemiringan tertinggi dan terlebar di Indonesia.

Dian menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari aspek fisik, tetapi juga dari tata kelola yang diterapkan selama proses pembangunan.

"Penghargaan Good Corporate Governance yang diraih Brantas Abipraya menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap proyek. Bendungan Bulango Ulu kami bangun dengan mengedepankan integritas, keberlanjutan, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan," tambahnya.

Turut mendampingi Wakil Presiden dalam kunjungan tersebut antara lain Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, dan Bupati Bone Bolango Ismet Mile. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN dalam menghadirkan infrastruktur yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Melalui pembangunan Bendungan Bulango Ulu, Brantas Abipraya terus mempertegas perannya sebagai agen pembangunan yang menghadirkan infrastruktur berkualitas untuk memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

Brisbane (ANTARA) - Di Pelabuhan Brisbane, kapal Madiluna bersandar membawa lebih dari 47 ribu ton pupuk urea dari Indonesia. Sekilas, kedatangan kapal yang berlayar dari Bontang, Kalimantan Timur, itu mungkin hanya bagian dari aktivitas perdagangan biasa, namun tidak bagi Australia.

Dalam kargo kapal itu tersimpan salah satu bahan baku penting yang menopang produktivitas pertanian. Tanpa pupuk yang cukup, produktivitas pertanian bisa menurun, biaya produksi bengkak, dan pasokan pangan menjadi lebih rentan terhadap gejolak.

Tidak mengherankan, jika kedatangan pasokan dari Indonesia memberikan makna tersendiri bagi salah satu negara lumbung pangan dunia itu.

Menurut data Departemen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia, sebanyak 70 persen produksi pertanian Australia dikirim ke pasar internasional, mulai dari gandum, kapas, daging sapi, hingga hortikultura. Nilai ekspor pertanian Australia, menurut Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), juga mencapai lebih dari 71 miliar dolar Australia per tahun pada 2023-2024.

Hal tersebut menunjukkan stabilitas pasokan bahan baku pertanian merupakan kepentingan strategis bagi perekonomian negara tersebut. Namun, di balik kekuatan sektor pertaniannya, Australia tetap membutuhkan kepastian pasokan bahan baku tertentu dari negara lain, seperti halnya pupuk urea di tengah tekanan rantai pasok seperti yang terjadi di jalur perdagangan Timur Tengah.

Bagi First Assistant Secretary dari Departemen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia, Amanda Chalmers, pengiriman tersebut bukan hanya sebagai transaksi dagang, melainkan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di kawasan.

Pasokan pupuk yang stabil memberi kepastian bagi petani untuk menjalankan musim tanam tanpa dibayangi kekhawatiran akan ketersediaan pupuk. Bahkan, Australia juga terang-terangan menyebutkan masih membutuhkan lebih banyak lagi urea dari Indonesia.

Pengiriman 47.250 ton urea ini merupakan pengiriman ekspor perdana di bawah kesepakatan government to government (G to G) sebesar 250 ribu ton antara Indonesia dan Australia. Peran signifikan Indonesia dipersepsikan Australia sebagai kontribusi dalam ketahanan pangan Australia, ketahanan pangan Indo-Pasifik, dan upaya dalam mitigasi dampak konflik geopolitik terhadap rantai pasok global.

Domestik, lalu ekspor

PT Pupuk Indonesia Persero, BUMN yang memproduksi dan mendistribusikan pupuk urea tersebut menyatakan pengiriman ke Australia, kali ini, berbeda dibanding ekspor pada umumnya karena dilakukan melalui skema G-to-G.

Australia, sesungguhnya bukan pasar baru bagi urea Pupuk Indonesia. Negeri Kanguru itu telah lama menjadi salah satu tujuan utama ekspor pupuk nasional. Namun, hubungan yang selama ini bersifat komersial (business to business), kini berkembang menjadi kemitraan yang lebih erat dan terstruktur.

Kedua negara juga saling melengkapi. Indonesia memasok urea yang dibutuhkan sektor pertanian Australia, sementara Australia menjadi salah satu sumber bahan baku fosfat yang penting bagi industri pupuk Indonesia. Keterhubungan inilah yang membuat kelancaran rantai pasok menjadi kepentingan bersama.

Di balik kontribusi ekspor itu, kebutuhan pupuk untuk petani dalam negeri tetap diutamakan. Menurut Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, pemerintah tetap menempatkan pemenuhan kebutuhan domestik sebagai prioritas utama. Volume yang dikirim ke luar negeri berasal dari kapasitas produksi yang memang dirancang melebihi kebutuhan nasional.

Artinya, ekspor bukan dilakukan karena mengalihkan jatah petani Indonesia, melainkan memanfaatkan surplus yang tersedia. Struktur industri pupuk nasional, sejak awal memang dibangun untuk melayani pasar dalam negeri, sekaligus pasar ekspor.

Berdasarkan data Pupuk Indonesia, potensi ekspor urea dari Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) sebesar 1,5 juta ton pada 2026, namun dengan komitmen utama tetap pada kebutuhan dalam negeri. Adapun kebutuhan urea nasional ditaksir mencapai 6,3 juta ton per tahun pada 2026, sementara target produksi urea Pupuk Indonesia mencapai 7,8 juta ton.

Lebih jauh, ekspor ini mencerminkan perubahan peran Indonesia di pasar pupuk internasional. Indonesia tidak lagi sekadar menjadi produsen komoditas, melainkan mulai menempatkan diri sebagai pemasok strategis yang membantu menjaga keberlanjutan pasokan di kawasan.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai komoditas strategis, mulai dari energi hingga pangan dan pupuk, berkali-kali terdampak oleh konflik geopolitik, gangguan logistik, maupun kebijakan proteksionis. Akibatnya, keamanan pasokan menjadi pertimbangan yang sama pentingnya dengan harga.

Selain Australia, Pupuk Indonesia juga mencatat beberapa negara, seperti India, Bangladesh, dan negara-negara lainnya juga sedang memulai penjajakan untuk mendapatkan ekspor pupuk dari Indonesia.

Tidak berhenti di Brisbane

Menurut perusahaan manufaktur dan distributor pupuk di Australia, Incitec Pivot Fertilisers, urea yang tiba dari Indonesia akan digunakan untuk mendukung produksi kapas, gandum, buah-buahan, dan sayuran di Queensland dan wilayah utara New South Wales, sebelum sebagian lainnya dikirim ke Geelong.

Sebagian hasil pertanian tersebut pada akhirnya kembali memasuki pasar Indonesia sebagai bahan baku industri maupun kebutuhan konsumsi.

Alur itu menandakan betapa eratnya keterhubungan sistem pangan modern. Produksi di satu negara sering kali bergantung pada pasokan bahan baku dari negara lain. Ketika satu mata rantai terganggu, dampaknya dapat menjalar jauh melampaui batas wilayah.

Di tengah dunia yang semakin rentan terhadap gangguan rantai pasok, kemampuan Indonesia menyediakan pasokan secara konsisten telah menjadi aset strategis.

Pengiriman urea ke Australia menjadi penanda bahwa peran Indonesia di kawasan terus berkembang, dari sekadar konsumen komoditas global menjadi salah satu penyangga keberlangsungan produksi pangan regional.

Kerja sama dua negara dan kawasan semestinya bisa terus lebih erat ke depan. Konflik geopolitik di berbagai jalur perdagangan dunia seperti Selat Hormuz, Terusan Suez, Laut Merah dan lainnya dapat mendorong kedua negara untuk membangun kekuatan ekonomi bersama di kawasan.

Indonesia dan Australia berada dalam posisi yang relatif menguntungkan. Kedua negara bertetangga langsung, memiliki hubungan politik yang stabil, serta berada di kawasan yang tidak menjadi pusat konflik geopolitik global. Kedekatan geografis tersebut menciptakan jalur perdagangan yang lebih aman dan efisien dibandingkan banyak rute internasional lain yang rentan terganggu.

Karena itu, kedatangan Madiluna di Brisbane sesungguhnya mewakili cerita yang lebih besar daripada sekadar ekspor pupuk, namun juga peran besar Indonesia sebagai stabilisator pangan di Kawasan.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menerima 499 sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Total nilai sertifikat tersebut mencapai Rp22,2 triliun.

Penyerahan dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta dalam rangka HUT ke-499 DKI Jakarta. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta juga telah menerima 3.922 sertifikat dengan nilai Rp102 triliun.

Pramono mengatakan pemberian tersebut menjadi kado istimewa di usia Jakarta yang menuju 5 abad.

“Hari ini kita mendapatkan kado ulang tahun ke-499 dari ATR/BPN, jumlah sertifikatnya 499. Nilainya Rp22,2 triliun, kurang lebih 85 hektare. Jadi kalau ditotal dalam satu setengah bulan ini, Pemerintah DKI Jakarta membukukan kurang lebih Rp124,2 triliun dari dua peristiwa yang dilakukan, tapi yang paling istimewa kado-nya hari ini 499,” katanya, Rabu (24/6/2026).

Menurut Pramono, sertifikat tersebut memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik Pemprov DKI Jakarta yang jumlahnya cukup besar. Ia juga menyebut adanya upaya gugatan terhadap sejumlah aset milik Pemprov.

Dia menjelaskan, selama ini Pemprov DKI Jakarta terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memastikan aset bebas dari persoalan hukum.

“Sebagai ibu kota tentunya banyak hal yang menarik, banyak hal yang orang ingin mencari peluang. Tetapi dengan ketertiban ini menjadi aspek jaminan kepastian hukum bagi aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Dengan adanya jaminan tersebut maka kami di Pemerintah DKI Jakarta juga lebih tenang,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan mengatakan penyerahan aset ini memiliki nilai strategis untuk memberikan kepastian hukum, melindungi aset publik dari sengketa, mencegah kerugian negara, serta mendukung optimalisasi aset pemerintah.

Hal ini sejalan dengan posisi Jakarta sebagai pusat ekonomi, jasa, dan keuangan, sekaligus kota dengan dinamika pertanahan yang tinggi. Menurutnya, capaian Pemprov DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

“Hingga saat ini perlu kami laporkan kepada Bapak Gubernur, sudah 98,6% bidang tanah di DKI Jakarta ini terdaftar, dan lebih dari 80% telah bersertifikat. Ini merupakan capaian yang cukup progresif dibandingkan daerah-daerah lain di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Dia menyampaikan pihaknya akan mengupayakan agar seluruh aset Pemprov DKI Jakarta dapat tersertifikasi 100%, meski diakui masih terdapat tantangan.

Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta juga terus mengembangkan integrasi data pertanahan dengan data kependudukan dan perpajakan melalui sinkronisasi Nomor Identitas Bidang (NIB), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Nomor Objek Pajak (NOP).

Menurutnya, langkah tersebut bertujuan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel, dan transparan, sehingga setiap tindakan hukum dalam administrasi pertanahan dapat ditelusuri melalui data kependudukan maupun perpajakan.

“Mudah-mudahan dengan integrasi antarsektor yang kita lakukan, koordinasi, kolaborasi yang erat antara pusat dan daerah, serta pemanfaatan teknologi digital yang terus digaungkan oleh Kementerian ATR/BPN saat ini, bisa mendukung pengambilan kebijakan yang lebih baik ke depan sehingga kita bisa mencapai target yang lebih bagus,” ujarnya.

Denpasar (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan sistem subak di Bali menjadi contoh global pengelolaan sumber daya yang mampu menjaga keseimbangan antara produktivitas pertanian rendah emisi, kelestarian lingkungan, dan nilai budaya yang diwariskan turun-temurun.

Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan BRIN Puji Lestari di Denpasar, Rabu, dalam acara pertukaran Pengetahuan tentang Teknologi Mutakhir untuk Sistem Padi dan Peternakan Rendah Emisi menegaskan sistem subak sebagai warisan budaya masyarakat Bali selama lebih dari seribu tahun dinilai dapat menjadi inspirasi dunia dalam pengembangan pertanian rendah emisi dan berkelanjutan.

Menurut Puji, subak tidak hanya menjadi sistem pengelolaan irigasi pertanian, tetapi juga mencerminkan filosofi hidup masyarakat Bali yang berlandaskan Tri Hita Karana, yakni harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan.

"Saya tidak bisa membayangkan tempat yang lebih baik untuk membangun diskusi tentang masa depan sistem pangan selain di tempat yang nilai-nilai tersebut masih hidup dan diterapkan hingga saat ini," ujarnya.

Puji menjelaskan transformasi sistem pertanian yang tengah didorong berbagai negara harus tetap memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pangan, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran penting dalam ketahanan pangan dunia, namun juga menjadi salah satu penyumbang emisi metana terbesar. Karena itu diperlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan produktivitas dan keberlanjutan secara bersamaan.

Dalam forum tersebut, peserta dari berbagai negara Asia dan Afrika juga diajak melihat langsung praktik pengelolaan pertanian berbasis subak di Bali sebagai bagian dari pembelajaran bersama mengenai sistem pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Puji berharap pengalaman Bali dapat menjadi referensi bagi berbagai negara dalam mengembangkan sistem pertanian rendah emisi yang tetap berakar pada kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat.

"Kita perlu meninggalkan Bali dengan komitmen nyata untuk bertindak sekarang dalam mewujudkan sistem pertanian yang lebih tangguh dan berkelanjutan," katanya.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bulog siap mendukung dan bersinergi dengan seluruh pihak agar penyelenggaraan kegiatan ini berjalan sukses, aman dan memberikan manfaat nyata bagi penguatan ketahanan pangan nasional

Gorontalo (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan Pekan Nasional (Penas) Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) XVII Tahun 2026 di Provinsi Gorontalo, menjadi momentum strategis memperkuat ketahanan pangan nasional, sektor pertanian dan perikanan.

Ahmad Rizal di Gorontalo, Selasa mengatakan berada di daerah itu untuk mengawal langsung persiapan puncak kegiatan Penas KTNA XVII.

Penas KTNA, kata dia, merupakan ajang penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, petani, nelayan, serta seluruh pemangku kepentingan pangan.

"Bulog siap mendukung dan bersinergi dengan seluruh pihak agar penyelenggaraan kegiatan ini berjalan sukses, aman dan memberikan manfaat nyata bagi penguatan ketahanan pangan nasional," katanya.

Penas KTNA XVII Tahun 2026 menjadi salah satu agenda nasional strategis yang mempertemukan petani, nelayan, penyuluh, akademisi, pelaku usaha dan pemerintah dari seluruh Indonesia.

Ia mengatakan kehadiran Presiden Republik Indonesia pada acara puncak diharapkan menjadi penguat semangat transformasi sektor pangan menuju terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.

Melalui koordinasi yang intensif bersama TNI, Polri, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, Perum Bulog optimistis pelaksanaan Penas KTNA XVII Tahun 2026 di Gorontalo, dapat berlangsung dengan aman, tertib dan sukses.

Pihaknya pun melakukan serangkaian koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo, guna memastikan kesiapan pelaksanaan acara puncak yang rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Rangkaian koordinasi dilakukan Ahmad Rizal diawali dengan kunjungan ke Markas Komando Resor Militer (Makorem) 133/Nani Wartabone yang disambut langsung oleh Komandan Korem (Danrem) 133/Nani Wartabone Brigjen TNI Hardo Sihotang.

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai aspek kesiapan pelaksanaan kegiatan, khususnya terkait dukungan pengamanan dan kelancaran agenda nasional yang akan menghadirkan ribuan peserta dari seluruh Indonesia.

Selanjutnya, ia melakukan kunjungan ke Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo dan diterima langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Gorontalo Inspektur Jenderal Polisi Widodo.

Pertemuan tersebut membahas sinergi dan langkah-langkah strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memastikan seluruh rangkaian kegiatan Penas KTNA berjalan aman dan lancar.

Sebagai bagian dari koordinasi lintas sektor, Ahmad Rizal juga menghadiri rapat persiapan yang diselenggarakan di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo.

Rapat tersebut dipimpin langsung Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, dan dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi Gorontalo serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026