Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebut kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter (KL) per tahun.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah kini bersiap mengimplementasikan program bauran bioetanol E20. Di mana, pemerintah membutuhkan 4 juta KL etanol untuk dicampurkan ke dalam konsumsi bensin nasional tersebut, sebagaimana dilansir dari keterangan resmi Kementerian ESDM, Minggu (28/6).

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

"Kebutuhan bensin kita itu kurang lebih 40 juta kiloliter, dan dari 40 juta kiloliter itu, kapasitas produksi kita itu hanya 14,3 juta kiloliter jadi impornya hampir 25 juta kiloliter," ujar Bahlil dalam acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di Jakarta, Sabtu (27/6).

Bahlil menjelaskan begitu kilang Balikpapan diresmikan pada Januari 2026 maka produksi bertambah 5,5 juta kiloliter bensin, sehingga menyisakan impor bensin sekitar 20 juta kiloliter.

Meski tambahan kapasitas produksi dari Kilang Balikpapan akan menekan kebutuhan impor, pemerintah masih harus memenuhi kekurangan pasokan bensin sekitar 20 juta KL per tahun.

[Gambas:Youtube]

Untuk itu, pemerintah menyiapkan Program E20 yang mengombinasikan bensin dengan 20 persen etanol sebagai salah satu upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor.

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut dirancang dengan mengacu pada keberhasilan program biodiesel berbasis kelapa sawit yang berkembang dari B10 hingga B50 pada sektor solar. Pendekatan serupa akan diterapkan pada sektor bensin melalui pengembangan industri bioetanol dalam negeri.

"Untuk mengurangi impor yang tersisa 20 juta kiloliter maka kita akan menerapkan Program E20 yang idenya berangkat dari kesuksesan Program B10 hingga B50. Kita bikin etanol dengan bahan bakunya dari tebu, singkong dan jagung dengan total produksi yang diperlukan 4 juta kiloliter. Pemerintah akan menjadi off taker produksi etanol yang dihasilkan petani," ungkapnya.

Bahlil menjelaskan, kebutuhan etanol tersebut akan dipenuhi dari komoditas pertanian seperti tebu, singkong, dan jagung. Pemerintah juga akan berperan sebagai pembeli utama (off-taker) untuk menjamin penyerapan produksi etanol yang dihasilkan petani dan pelaku usaha di sektor hulu.

Selain mengurangi impor bensin, implementasi Program E20 juga diharapkan memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian dan industri bioenergi nasional. Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Secara nasional stok dalam kondisi tersedia, dan penyaluran terus kami optimalkan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga memperkuat distribusi bahan bakar minyak (BBM) guna memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menyampaikan secara nasional kondisi pasokan BBM di fuel terminal Pertamina Patra Niaga tersedia dan mencukupi.

"Pertamina Patra Niaga terus memonitor kondisi pasokan dan distribusi BBM secara real time di seluruh wilayah operasional. Secara nasional stok dalam kondisi tersedia, dan penyaluran terus kami optimalkan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Kitty menjelaskan fenomena terjadinya antrean bukan disebabkan keterbatasan stok, Pertamina Patra Niaga sudah menyalurkan BBM baik produk gasoline dan gasoil di atas rata-rata kebutuhan.

Menurut dia, berbagai langkah operasional dilakukan Pertamina Patra Niaga untuk mengantisipasi dinamika kondisi di wilayah yang mengalami peningkatan permintaan.

Langkah-langkah tersebut antara lain mengoperasikan terminal BBM selama 24 jam di wilayah dengan tingginya permintaan untuk memastikan proses penerimaan, penyiapan dan penyaluran BBM berlangsung tanpa henti.

"Kami juga memperkuat armada mobil tangki di wilayah-wilayah dengan kebutuhan yang meningkat guna mempercepat distribusi ke SPBU," katanya.

Selain itu, Pertamina melakukan pengaturan pola operasi mobil tangki agar pengiriman dilakukan lebih awal, sehingga pasokan BBM telah tiba di SPBU sebelum dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari.

Kitty menambahkan, pihaknya juga melakukan pengaturan jalur masuk kendaraan di SPBU bersama pengelola dan aparat setempat untuk menjaga kelancaran akses masyarakat dan arus lalu lintas.

Serta, melaksanakan monitoring pola suplai secara berkelanjutan termasuk mengimplementasikan pola suplai reguler, alternatif, dan emergency (RAE) dengan menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah.

Selain memastikan ketersediaan pasokan, lanjut Kitty, Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat menggunakan BBM secara bijak sesuai kebutuhan serta membeli produk sesuai peruntukannya.

Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena distribusi terus berjalan.

"Kami terus mengoptimalkan distribusi di seluruh wilayah, khususnya di daerah yang mengalami peningkatan kebutuhan. Kami mengajak masyarakat tetap tenang, membeli BBM sesuai kebutuhan, dan bersama-sama mendukung penyaluran BBM yang tepat sasaran agar kebutuhan energi seluruh masyarakat dapat terus terpenuhi," sebut Kitty.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON - Aktivitas melaut nelayan di Kota Cirebon, Jawa Barat, terhambat akibat sulitnya memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM). Kondisi ini membuat puluhan hingga ratusan kapal terpaksa bersandar, memicu kerugian ekonomi yang kian membesar di tengah ketidakpastian pasokan.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cirebon Karsudin mengatakan krisis BBM telah berlangsung hampir 1 bulan terakhir.

Dampaknya paling terasa bagi nelayan dengan kapal berukuran di atas 30 Gross Tonnage (GT) yang membutuhkan pasokan BBM dalam jumlah besar untuk melaut.

Dia menjelaskan, 1 kapal nelayan ukuran besar bisa membutuhkan hingga 30 kiloliter BBM dalam sekali melaut. Sementara untuk kapal di bawah 30 GT, kebutuhan BBM berkisar 20 hingga 24 kiloliter.

Namun, dalam kondisi saat ini, nelayan kerap hanya memperoleh sebagian kecil dari kebutuhan tersebut.

"Sekitar 100 kapal tidak bisa melaut. Mereka kekurangan BBM, terutama untuk kapal besar. Ini bukan hanya soal operasional, tapi sudah menyangkut penghidupan," kata Karsudin, Selasa (21/4/2026).

Banyak nelayan memilih tidak melaut karena biaya operasional tidak sebanding dengan potensi hasil tangkapan. Sebagian lainnya mencoba bertahan dengan mengurangi jarak tangkap, meski hasilnya jauh dari optimal.

"Kalau dipaksakan melaut dengan BBM terbatas, risikonya besar. Bisa tidak sampai ke daerah tangkapan, atau pulang tanpa hasil," ujarnya.

Karsudin menambahkan, kondisi ini turut berdampak pada rantai ekonomi di pesisir. Tidak hanya nelayan, pelaku usaha perikanan seperti pengepul, pedagang ikan, hingga pekerja di sektor pengolahan ikut terdampak akibat menurunnya pasokan hasil tangkapan.

Menurut dia, solusi jangka pendek yang paling dibutuhkan adalah penambahan kuota BBM, khususnya untuk kapal-kapal besar.

Dia mengusulkan agar setiap kapal setidaknya mendapatkan pasokan minimal 20 kiloliter agar dapat kembali beroperasi secara normal.

"Kami butuh kepastian pasokan. Tanpa itu, aktivitas nelayan akan terus terhenti," katanya.

Di sisi lain, pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon mengakui adanya keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan BBM, khususnya untuk jenis non-subsidi.

Kepala DKP3 Kota Cirebon Elmi Masruroh menyebutkan kuota BBM subsidi yang tersedia saat ini sekitar 2.700 kiloliter per tahun. Jumlah tersebut harus dibagi secara merata kepada seluruh nelayan agar tidak terjadi ketimpangan distribusi.

"Kalau diberikan dalam jumlah besar ke satu kapal, nanti nelayan lain tidak kebagian. Jadi harus diatur agar merata," ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah terus mengupayakan penambahan kuota BBM subsidi melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Selain itu, distribusi BBM kini dilakukan melalui sistem daring untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut telah menemukan negara baru yang akan menjadi pemasok minyak untuk stok dalam negeri, di tengah memanasnya konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran yang berdampak terhadap pasokan energi global.

Dia menyebut bahwa porsi impor minyak mentah dari Timur Tengah selama ini mencapai 20% dari keseluruhan impor Indonesia. Saat ini, pemerintah disebutnya terus mencari pemasok lain, kendati tak memerinci nama-nama negara yang dimaksud.

“Impor crude kita dari Timur Tengah itu 20%, dan sekarang kami sudah menemukan sumber crude baru selain dari Timur Tengah,” kata Bahlil usai bertemu sejumlah menteri di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2026).

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut mengenai nama Rusia yang sempat mencuat sebagai eksportir baru minyak mentah ke Indonesia, Bahlil meminta agar tidak terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai negara asal impor.

Dia hanya menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) Indonesia dari negara lain ini diupayakan dari seluruh kawasan di dunia.

Di samping itu, dirinya menjelaskan bahwa dinamika perang di Timur Tengah berlangsung cepat, sehingga tugas pemerintah adalah memastikan bahwa stok BBM nasional mencukupi.

Kendati demikian, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah belum mempertimbangkan opsi untuk membatasi subsidi BBM untuk masyarakat, meskipun negara lain seperti Malaysia telah mengambil langkah tersebut.

“Sampai dengan sekarang kita belum ada opsi untuk membatasi [BBM] subsidi. Artinya belum ada kenaikan [harga] untuk subsidi. Masih tetap sama,” kata politikus Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk mengkaji sejumlah langkah efisiensi bahan bakar minyak (BBM) apabila terjadi krisis imbas perang.

Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan pemerintah adalah penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) dan pengurangan hari kerja.

“Kita menghadapi perkembangan global di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Hal ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan memengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa memengaruhi harga makanan,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Bisnis.com, PADANG - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) menyampaikan seiring berakhirnya masa pelaksanaan Satuan Tugas (Satgas) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang berlangsung sejak 13 November 2025 hingga 11 Januari 2026 terpantau kebutuhan energi meningkat di wilayah Sumatra Barat.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Sunardi mengatakan dari data yang dicatat Satgas distribusi BBM dan LPG selama pelaksanaan Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Ranah Minang tetap berjalan stabil dan terkendali.

“Berdasarkan hasil evaluasi, konsumsi Gasoline di Sumbar tercatat meningkat sekitar 0,2% sementara konsumsi LPG mengalami kenaikan sekitar 1,2% dibandingkan rerata normal,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (15/1/2026).

Dia menyampaikan kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi di tengah dinamika libur akhir tahun.

Menurutnya Pertamina Patra Niaga Sumbagut juga memastikan kelancaran distribusi energi di Sumbar meskipun terdapat tantangan kebencanaan di sejumlah wilayah, melalui penguatan pengawasan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat.

Sunardi menjelaskan melihat secara regional, realisasi penyaluran BBM jenis gasoline tercatat meningkat sekitar 1,1%, sementara penyaluran Avtur mengalami peningkatan hingga 17% dibandingkan rerata normal, seiring meningkatnya aktivitas transportasi darat dan udara.

Dari sisi ketahanan stok, hingga pertengahan Januari 2026, kondisi BBM dan LPG di wilayah Sumbagut berada dalam status aman dengan coverage days berkisar antara 6,2 hingga 36 hari.

“Dinamika konsumsi energi selama Satgas menunjukkan variasi di masing-masing provinsi,” sebutnya.

Misalnya selain di Sumbar, melihat pada Provinsi Riau mencatat peningkatan konsumsi gasoline paling menonjol di wilayah Sumbagut, yakni sekitar 5,8%, sejalan dengan tingginya mobilitas masyarakat selama periode libur.

“Konsumsi LPG di provinsi ini juga menunjukkan tren positif dengan kenaikan sekitar 1,9%,” ungkapnya.

Group Head Operation Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Basuki Santoso, menegaskan bahwa berakhirnya Satgas tidak mengurangi intensitas pengawasan distribusi energi.

“Pasca penutupan Satgas, pengawasan distribusi tetap kami lanjutkan dalam pola operasi normal. Evaluasi selama Satgas menjadi bekal penting untuk menjaga keandalan penyaluran BBM dan LPG, termasuk dalam menghadapi dinamika konsumsi dan kondisi cuaca ke depan,” jelas Basuki.

Dengan berakhirnya Satgas Nataru 2025/2026, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan energi, serta memastikan energi tetap mengalir bagi masyarakat di seluruh wilayah Sumbagut.

Timika, Papua Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mimika menggandeng PT Pertamina (Persero) menghadirkan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah pesisir Kokonao, ibu kota Distrik Mimika Barat, untuk melayani kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) warga.

Bupati Mimika Johannes Rettob di Timika, Papua Tengah, Selasa, mengatakan kehadiran SPBU Kompak 86.999.04 di Kampung Atapo, Mimika Barat, merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mempermudah masyarakat wilayah pesisir yang selama ini kesulitan mendapatkan BBM.

"Sekarang ini masyarakat di wilayah pesisir bagian barat Mimika tidak lagi harus pergi beli BBM ke Timika. Orang dari Mimika Barat, Mimika Tengah bisa langsung datang membeli BBM di Kokonao," kata John.

Fasilitas SPBU Kompak 86.999.04 Kokonao diresmikan Bupati Mimika Johannes Rettob bersama Wakil Bupati Emanuel Kemong pada Senin (29/12/2025), yang ditandai dengan pengoperasian perdana sekaligus peninjauan langsung sarana dan prasarana SPBU.

Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Mimika Nitha Bala menyebut pembangunan SPBU tersebut merupakan kerja sama antara Pemkab Mimika dan Pertamina serta pihak pengelola setempat dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kelayakan operasional sesuai dengan ketentuan berlaku.

SPBU Kokonao dibangun secara bertahap sejak 1 Juni 2023 dan baru rampung pada April 2025

Pemkab Mimika juga berencana membangun beberapa SPBU di beberapa titik, seperti di Distrik Iwaka.

Sales Branch Manager Rayon II Papua Tengah Pertamina Junaedi Kala mengatakan SPBU Kompak Kokonao menjadi akses resmi BBM bagi masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan.

SPBU Kokonao dilengkapi dua tanki upper ground berkapasitas masing-masing 5.000 liter dengan jenis BBM Pertamax dan Dexlite. Pasokan BBM subsidi direncanakan segera menyusul pada Januari 2026.

"Kami akan droping Pertalite dan Bio Solar ketika sudah ditetapkan oleh BPH Migas di bulan Januari nanti agar masyarakat Kokonao bisa merasakan BBM satu harga seluruh Indonesia yaitu Pertalite Rp10.000 per liter dan Bio Solar Rp6.800 per liter," kata Junaedi.

Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah telah memastikan pasokan energi mulai kembali normal seiring terbukanya akses darat ke sejumlah daerah yang sebelumnya terisolasi pascabencana di Aceh.

Dia menyampaikan bahwa dalam beberapa hari terakhir distribusi BBM yang sebelumnya hanya bisa dilakukan melalui jalur udara, kini perlahan dapat dilakukan menggunakan mobil tangki. Hal ini menandai kemajuan signifikan dalam pemulihan infrastruktur pascabencana.

Beberapa wilayah seperti Takengon, Bener Meriah, dan Aceh Tengah yang sempat tidak dapat dijangkau sama sekali, kini sudah bisa menerima pasokan BBM secara langsung melalui jalur darat.

“Khusus untuk saudara-saudara kita yang di Aceh, alhamdulillah kita ikuti terus perkembangan. Yang selama ini kita drop BBM pakai helikopter dan pesawat, untuk 3–4 hari terakhir perlahan-lahan sudah bisa kita masuk dengan mobil tangki,” kata Bahlil, dikutip Senin (29/12/2025).

Selain itu, kondisi SPBU di wilayah Aceh Tamiang juga mulai membaik. Dari tujuh SPBU yang ada, sebelumnya hanya empat yang beroperasi, sementara tiga lainnya tidak dapat berjalan akibat kendala distribusi dan akses.

Pemerintah juga meminta Pertamina untuk membuka layanan SPBU selama 24 jam di wilayah yang akses jalannya sudah kembali terbuka, guna memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

“Bahkan di Tamiang kami minta kepada Pertamina untuk membuka 24 jam. Untuk daerah tiga kabupaten yang baru terbuka isolasinya ini, saya juga minta nanti untuk dibuka 24 jam SPBU-nya,” tegasnya.

Terkait peningkatan kebutuhan BBM pascabencana, Menteri ESDM menjelaskan bahwa secara umum permintaan justru menurun karena aktivitas masyarakat belum sepenuhnya pulih akibat kerusakan infrastruktur.

“Demand-nya sebenarnya menurun karena mobil yang berlalu-lalang tidak banyak. Tetapi kita memberikan stok nasional itu sama dengan waktu normal,” jelasnya.

Selain BBM, pemerintah juga menyalurkan 1.000 unit genset untuk membantu pemenuhan kebutuhan listrik bagi warga terdampak. Hingga saat ini, tercatat sekitar 30.000 rumah masih belum teraliri listrik akibat kondisi wilayah yang belum sepenuhnya dapat dijangkau.

“Dengan genset ini insyaallah perlahan-lahan sebagian bisa kita atasi, meskipun ada wilayah yang memang sama sekali belum bisa kita masuki karena kondisi banjir,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut kebutuhan pasokan BBM dan LPG dari The Integrated Terminal Jakarta (ITJ) akan memenuhi 15% kebutuhan cadangan nasional.

Adapun, terminal BBM dan LPG yang berlokasi di Plumpang itu juga memenuhi 45% permintaan dari Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

“Untuk stok BBM nasional kita di atas standar minimum 18 hari, ada yang 17 hari dan maksimum 21 hari, tetapi saat ini rata-rata 20 hari,” kata Bahlil di ITJ Plumpang, Minggu (28/12/2025).

Dalam hal ini, dia memastikan cadangan untuk solar, bensin mulai dari Pertamax hingga Pertalite telah memenuhi kebutuhan, khususnya untuk periode libur Tahun Baru 2026.

Adapun, terminal ini didukung jaringan pipa sepanjang 212 kilometer berdiameter 16 inci dengan kemampuan alir mencapai 500 kiloliter per jam. Selain itu, tersedia dua unit jetty dengan kapasitas kapal hingga 17.500 DWT dan 35.000 DWT, yang memungkinkan bongkar muat BBM dari jalur laut berjalan secara optimal.

Terminal ini juga memiliki fasilitas penyimpanan yang besar dengan total 26 unit tangki dan kapasitas aman mencapai sekitar 324 ribu kiloliter. Penyimpanan tersebut mencakup berbagai jenis produk BBM, mulai dari Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Solar, Biosolar, hingga Pertamina Dex dan etanol, dengan daya tahan pasokan rata-rata antara beberapa hari hingga lebih dari 20 hari tergantung jenis produk.

Untuk penyaluran, Terminal BBM Terintegrasi Jakarta–Plumpang dilengkapi 34 filling point yang melayani berbagai produk BBM. Distribusi dilakukan melalui armada mobil tangki yang berjumlah lebih dari 200 unit dengan total kapasitas angkut sekitar 4.700 kiloliter, sehingga distribusi ke konsumen dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Pemenuhan kebutuhan BBM harian dalam jumlah besar mencakup permintaan Pertalite mencapai lebih dari 8.600 kiloliter per hari, disusul Biosolar sekitar 5.000 kiloliter per hari dan Pertamax lebih dari 4.200 kiloliter per hari.

Sementara itu, pasokan LPG dipenuhi dari 2 unit Jetty yang impor dan domestik dengan kapasitas 35.000 DWT. Adapun, untuk fasilitas penyimpanan mencapai 17 unit storage.

Dalam kesempatan yang sama, Integrated Terminal Manager Jakarta Pertamina, Miftahul Ulum mengatakan pihaknya terus mengupayakan kelancaran penyalurkan energi selama puncak libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Pihaknya juga menyebut kesiapan dirancang menyusul identifikasi berbagai potensi kendala selama periode Nataru, seperti kemacetan dan cuaca ekstrem di kawasan wisata maupun jalur utama kendaraan.

Miftahul menyebut sejumlah kawasan wisata yang berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas, di antaranya Ciater, Carita, hingga Merak. Sementara itu, jalur kendaraan yang diproyeksikan mengalami kepadatan meliputi jalur Nagreg, ruas tol yang mengarah ke Cikampek, serta akses menuju Bandung.

"Sebagai langkah antisipasi kami menyiapkan beberapa cara, seperti motoris atau motor yang bisa mendekat ketika ada kemacetan, kehabisan BBM kami bisa menyediakan motoris," tuturnya.

Tak hanya kemacetan, pihaknya juga mewaspadai potensi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem, seperti banjir dan tanah longsor. Miftahul menyebut sejumlah wilayah yang kerap menjadi titik rawan bencana saat curah hujan tinggi.

"Kemudian untuk beberapa wilayah yang rawan longsor terjadi biasanya di daerah Sukabumi. Kemudian juga banjir biasa terjadi di beberapa lokasi seperti Bekasi, Tasikmalaya, Bandung dan Ciamis," tuturnya.

Namun, Miftahul memastikan pasokan bahan bakar di SPBU tetap aman selama periode Nataru, termasuk di tengah kondisi kemacetan maupun cuaca buruk.

"Kalaupun kemacetan tapi kondisi SPBU bisa kami pasok dengan aman, termasuk juga potensi cuaca seperti tanah longsor dan banjir, alhamdulillah situasinya masih aman sampai saat ini," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kelancaran pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai menjadi kebutuhan vital untuk menopang operasional genset pada instalasi darurat di wilayah terdampak bencana Aceh.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mengatakan pasokan BBM untuk genset bisa menghidupkan layanan vital, seperti sektor kesehatan agar beroperasi di tengah pemulihan pascabencana.

Menurutnya, kerusakan infrastruktur dan keterbatasan akses membuat penyaluran BBM, khususnya untuk kebutuhan operasional genset, menghadapi tantangan serius.

"Dalam situasi tersebut, genset darurat menjadi penopang utama operasional berbagai instalasi darurat di wilayah terdampak," kata Rieke dalam keterangannya, Selasa (23/12/2025).

Dia menambahkan keberlangsungan operasional instalasi darurat sepenuhnya bergantung pada pasokan BBM yang stabil dan berkelanjutan untuk genset. Tanpa kepastian distribusi, layanan vital berisiko terhenti di tengah kondisi darurat.

Menurutnya, kebutuhan BBM untuk genset darurat tersebar di sejumlah wilayah Aceh, meliputi Banda Aceh, Sigli, Lhokseumawe, Langsa, Meulaboh, dan Subulussalam. Seluruh titik tersebut membutuhkan penyaluran BBM yang terukur dan berkesinambungan selama pemulihan pascabencana masih berlangsung.

Sementara itu, Pertamina Patra Niaga mempercepat pemulihan pasokan BBM ke wilayah terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Upaya ini dilakukan melalui skema distribusi darurat, termasuk pemanfaatan pesawat Air Tractor untuk menjangkau wilayah yang akses daratnya masih terbatas.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara, Fahrougi Andriani Sumampouw, menjelaskan bahwa distribusi BBM ke Bener Meriah dilakukan secara bertahap dan adaptif mengikuti kondisi lapangan.

“Skema ini kami jalankan sejak 13 Desember 2025 untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dan operasional penanganan bencana tetap terpenuhi hingga situasi benar-benar membaik,” jelas Fahrougi seperti dikutip dalam laman resmi.