KEPALA Badan Pangan Nasional Amran Sulaiman memastikan kebijakan penyerapan gabah kering panen segala kualitas (any quality) tetap berlaku pada tahun ini. Harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen adalah Rp 6.500 per kilogram.

“Masih sementara (pakai) HPP sekarang, any quality,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Senin, 12 Januari 2026. Melalui kebijakan ini, pemerintah menugaskan Perum Bulog menyerap gabah petani kualitas apapun untuk memenuhi cadangan beras pemerintah.

Menurut Amran, kebijakan penyerapan gabah segala kualitas menjadi jaring pengaman bagi petani. Ia mengatakan, kebijakan ini diharapkan bisa menghindari kebangkrutan bagi petani dengan hasil panen dengan kualitas yang belum mumpuni atau rusak.

Adapun target pengadaan gabah untuk tahun ini adalah 7,41 juta ton atau setara beras sejumlah 4 juta ton. Pemerintah menargetkan penyerapan gabah tertinggi oleh Bulog regional Jawa Timur dengan target serapan setara beras sebesar 883,9 ribu ton. Selanjutnya Jawa Barat 694,4 ribu ton, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebanyak 697,6 ribu ton. Selanjutnya Jawa Tengah 374,6 ribu ton dan Lampung 253,8 ribu ton.

Amran mengatakan luas tanam pada Oktober—Desember tahun ini lebih luas 500 ribu hektare dibanding tahun lalu. Dengan tambahan luas itu, ia optimistis jumlah produksi beras pada tahun ini akan surplus daripada tahun sebelumnya.

DIREKTUR Utama Perusahaan Umum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan rencana ekspor beras dan jagung pada tahun ini. “Kami menargetkan di tahun 2026 ini, memang Bulog akan melaksanakan ekspor, baik beras maupun jagung,” kata Ahmad dalam keterangan tertulis, Kamis, 8 Januari 2026.

Ahmad menyatakan siap mengekspor dua komoditas itu pada tahun ini. Menurut dia, rencana ekspor merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam kegiatan panen raya pada Rabu, 7 Januari 2026.

Ahmad mengatakan Bulog akan bekerja sama dengan kepolisian dalam rencana mengekspor jagung dan beras. Indonesia juga mengekspor jagung pada 2025. Data proyeksi neraca pangan nasional tahun 2025 per Desember 2025 mencatat realisasi ekspor jagung sebanyak 21,3 ribu ton hingga November 2025. Sementara itu terdapat rencana ekspor jagung sebanyak 31,6 ribu ton pada Desember 2025.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan Indonesia mengalami surplus produksi jagung pipilan kering kadar air 14 persen sebanyak 463,9 ribu ton pada 2025. Surplus itu didasarkan hitungan Badan Pangan Nasional atas selisih produksi jagung pada 2025 sebesar 16,11 juta ton dan jumlah konsumsi jagung sebanyak 15,65 juta ton pada tahun itu.

Amran mengatakan produksi jagung pada 2025 meningkat 6,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah 15,14 juta ton. Menurut Amran, surplus produksi jagung pada 2025 melebihi capaian di pada 2023.

Amran mengatakan produksi jagung pada 2023 sebesar di 14,77 juta ton dengan kebutuhan konsumsi setahun sebanyak 14,47 juta ton. Walhasil, Indonesia surplus sebanyak 307,4 ribu ton pada 2023.

Dengan perbandingan jumlah tersebut, Amran menyatakan surplus produksi dan konsumsi jagung meningkat 23,2 persen dari 307,4 ribu ton bertambah menjadi 463,9 ribu ton selama dua tahun terakhir.

Kondisi surplus itu menjadi sorotan Amran untuk mendorong Bulog mempersiapkan diri agar melaksanakan ekspor stok jagung. "Kita siap-siap ekspor. Bulog, tolong ini bukan pekerjaan kecil," kata Amran.

Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai pemerintah perlu memberikan definisi yang jelas ihwal swasembada pangan. Tujuannya agar tidak menimbulkan tafsir berbeda di masyarakat.

Khudori mengatakan bila melihat Undang-undang Pangan Nomor 18 tahun 2012, pangan mencakup seluruh komoditas hayati dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, hingga bahan tambahan pangan. Dengan cakupan luas tersebut, menurut dia, pencapaian swasembada pangan secara menyeluruh sulit dicapai.

“Apa definisi swasembada? Apakah dimaksudkan ketika 90 persen kebutuhan dalam negeri bisa dipenuhi dari produksi domestik? Jadi ada ruang impor sebesar 10 persen, atau harus 100 persen tanpa impor sehingga kebutuhan domestik harus dipenuhi dari produksi sendiri?” kata dia mengutip Antara, Rabu, 7 Januari 2026.

Khudori menyatakan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto belum pernah menjelaskan secara rinci maksud swasembada pangan. Tanpa kejelasan definisi, ia menilai, publik akan sulit menilai capaian pemerintah. Ia mencontohkan jika swasembada dimaknai sebagai 90 persen kebutuhan domestik dipenuhi produksi sendiri, maka Indonesia sebenarnya sudah lama swasembada beras.

Data menunjukkan pada periode 2018–2024 impor beras rata-rata hanya 3,85 persen dari total konsumsi. Porsi impor tertinggi terjadi pada 2024 sebesar 15,03 persen, sementara tahun lainnya di bawah 10 persen.

“Artinya, di luar 2024 Indonesia sudah swasembada beras, sama seperti tahun 2025. Lalu, apakah yang seperti ini harus diumumkan?” kata Khudori.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, dalam agenda Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat menyatakan Indonesia telah memasuki fase kemandirian pangan dan tidak lagi bergantung pada pasokan dari bangsa lain.

Ia mengatakan hanya dalam waktu satu tahun sejak dilantik, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dan pangan, melampaui target awal yang dipatok selama empat tahun.

“Kita sudah swasembada satu tahun. Kita sudah berdiri di atas kaki sendiri. Kita tidak tergantung bangsa-bangsa lain,” ujar Prabowo.

Mengawali 2026, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok beras nasional mencapai 12,529 juta ton, termasuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 3,25 juta ton yang dikelola Perum Bulog, sebagai rekor tertinggi. Dengan kebutuhan konsumsi nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan, ketersediaan beras diproyeksikan aman hingga akhir tahun.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menuturkan berkat capaian swasembada, pemerintah meniadakan impor beras pada 2026. Sebaliknya, dengan produksi dalam negeri yang melimpah, Indonesia mulai menjajaki peluang ekspor beras ke sejumlah negara tetangga.

PEMERINTAH menyatakan tidak ada impor beras dan gula konsumsi pada 2026. Hal itu seiring penguatan produksi nasional, stok aman, serta langkah berkelanjutan menuju swasembada pangan dan kedaulatan sektor pertanian domestik.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tatang Yuliono menegaskan beras dan gula konsumsi tidak ada importasi pada 2026. "(Gula) konsumsi kita tidak ada impor. Jadi untuk (gula) konsumsi, kita tidak ada impor. Impor beras konsumsi (juga) tidak ada. Beras industri tidak jadi. Kalau konsumsi, kita hampir semuanya sudah swasembada," kata Tatang mengutip Antara, Kamis, 1 Januari 2026.

Pemerintah memastikan kebutuhan konsumsi untuk komoditas pangan pokok strategis seperti beras, gula, dan jagung pakan dapat dipenuhi dari pasokan hasil produksi petani Indonesia. Dalam pembahasan Neraca Komoditas (NK) Tahun 2026 yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), kesepakatan yang dibuat lebih mengutamakan pasokan dari produksi dalam negeri.

"Semua yang kita putuskan itu adalah usulan dari pelaku usaha. Kemudian diverifikasi oleh teman-teman kementerian lembaga teknis terkait. Semoga putusan ini bisa memenuhi daripada seluruh harapan," tutur Tatang.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan senantiasa berpihak pada kepentingan petani dan peternak dalam negeri. "Untuk tahun 2026, pemerintah dalam komando Bapak Presiden Prabowo Subianto, terus berkomitmen menjaga petani dan peternak pangan Indonesia. Petani dan peternak kita tidak boleh rugi. Mereka harus sejahtera. Hasil kerja keras mereka harus dapat disalurkan ke masyarakat Indonesia," kata Amran.

Lebih lanjut, dalam Neraca Komoditas 2026 tidak ada kesepakatan soal kuota impor beras umum. Untuk 2026, Indonesia tidak ada lagi melakukan impor beras umum yang sebelumnya pernah ditugaskan kepada Perum Bulog untuk penambahan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Sementara impor beras bahan baku industri juga tidak ada pada 2026. Sementara pada 2025, kuota impor untuk beras industri sebelumnya telah diterbitkan kepada 13 pelaku usaha swasta yang membutuhkan bahan baku tepung beras dan bihun. Beras bahan baku industri yang dimaksud ialah beras pecah dengan tingkat keutuhan kurang dari 15 persen dan beras ketan pecah dengan tingkat keutuhan kurang dari 15 persen juga.

Dengan tidak adanya impor beras bahan baku industri pada 2026, pemerintah mendorong pelaku usaha agar dapat mengoptimalkan bahan baku lokal berupa beras pecah dan beras ketan pecah. "Harapannya bahan baku lokal mampu memenuhi spesifikasi kadar amilosa, kebersihan, dan viskositas serta hardness atau tingkat kekerasan," ucap Amran.

Selain beras, gula konsumsi juga diputuskan tidak ada importasi pada 2026. Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026 per 28 Desember 2025, diperkirakan carry over stock gula konsumsi dari 2025 ke 2026 sebesar 1,437 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsi setahun di 2,836 juta ton. Sehingga produksi gula konsumsi setahun yang diestimasi dapat mencapai 2,7 juta ton sampai 3 juta ton dapat menciptakan surplus yang kokoh.

Terakhir, impor untuk jagung pakan, benih, dan rumah tangga dipastikan tidak ada pada 2026. Dalam kalkulasi Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026, carry over stock dari 2025 ke 2026 sangat besar di angka 4,521 juta ton. Dari itu terdapat estimasi susut/tercecer 831,6 ribu ton.

Kendati begitu, produksi jagung di 2026 diproyeksikan sebesar 18 juta ton. Kebutuhan setahun jagung berkisar di 17,055 juta ton. Dengan demikian, ketersediaan jagung secara nasional masih sangat mencukupi meskipun tidak ada importasi pada 2026.

MENTERI Pertanian Amran Sulaiman mengatakan musim tanam padi pada 2026 di wilayah terdampak banjir Sumatera tidak akan mengalami kemunduran. “Saya kira tidak karena sekarang kan tidak semuanya rusak,” kata Amran di kantor Kementerian Koordinator Pangan, Senin, 29 Desember 2025.

Amran Sulaiman menyatakan telah menurunkan tim dari Kementerian Pertanian ke lapangan untuk mengecek kerusakan sawah. Amran mengatakan secara total ada sekitar 80 ribu lahan sawah yang terdampak banjir Sumatera. Sementara 11 ribu hektare lahan sawah di antaranya mengalami kerusakan berat atau puso dan akan dibangun kembali.

Adapun laporan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh menyatakan banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini berdampak terhadap 89.582 hektare lahan sawah.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Cut Huzaimah mengatakan dinasnya sedang berupaya merehabilitasi lahan yang rusak parah dan mengusahakan bantuan benih bagi petani yang lahannya masih bisa ditanami kembali.

Cut Huzaimah mengatakan data kerusakan ini telah disampaikan kepada Kementerian Pertanian. Ia menyatakan Inspektur Jenderal Kementan telah menerima laporannnya dan mengatakan masalah ini akan menjadi perhatian serius kementerian. Untuk lahan yang masih dapat ditanami, Kementerian Pertanian berencana membantu dengan bantuan benih.

Sementara untuk lahan yang tidak bisa ditanami lagi karena tertutup lumpur, Pemerintah Provinsi Aceh akan mengupayakan program rehabilitasi lahan sawah dampak bencana.

“Untuk lahan yang tidak bisa ditanami lagi, kami sedang mengupayakan untuk rehabilitasi lahan sawah dampak bencana. Di sana ada program itu, yang sekaligus sawah-sawah yang terdampak tsunami dulu,” kata dia dalam keterangan resmi di situs Pemprov Aceh, 22 Desember 2025.

Cut Huzaimah menyebut proses rehabilitasi diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama. Waktunya bergantung pada besarnya dampak bencana.

“Kalau ini kita lihat sudah mirip dengan cetak sawah baru karena dalam keadaan datar semua. Rehab rekon ini butuh waktu enam bulan,“ tutur Cut Huzaimah.

Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini

PENGURUS Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, Khudori, menilai rencana pemusatan lahan tebu di Jawa Timur mengancam produksi komoditas pangan lain. “Amat mungkin akan menekan luas tanam/panen komoditas di luar tebu,” kata Khudori dalam keterangan tertulis, Ahad, 28 Desember 2025.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya mengungkapkan rencana memperluas lahan tebu dengan total luas 100 hektare. Ia optimistis produksi gula konsumsi pada tahun depan dapat mencapai 3 juta ton berkat perluasan lahan tebu.

Adapun sekitar 70 persen atau mayoritas lahan tebu terletak di Jawa Timur sedangkan sisanya tersebar di Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah. “Kalau Jawa Timur berhasil, gula nasional insya Allah tahun depan tidak akan impor white sugar, gula putih. Tahun depan bisa stop impor gula putih,” kata Amran, dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 Desember 2025.

Bagi Khudori, pemusatan lahan tebu di Jawa Timur untuk mempercepat swasembada gula konsumsi berpotensi menggerus produksi komoditas pangan lain.

Selain menjadi produsen utama gula konsumsi, Khudori mengatakan Jawa Timur adalah wilayah nomor satu dalam produksi beras, jagung, bawang merah, cabai rawit, telur ayam, daging sapi, susu, dan garam. Sebagian besar aneka komoditas pangan itu ditanam di lahan sawah.

Ia menjelaskan luas sawah di Jawa Timur mencapai 1,174 juta hektare pada 2017. Luas sawah, kata Khudori terdiri dari sawah irigasi seluas 916 ribu hektare dan lahan non-irigasi seluas 257 hektare. Dengan perbedaan itu, Khudori menyatakan adanya kompetisi komoditas yang ketat. “Ketika satu komoditas luas panennya naik akan menekan luas panen yang lain,” tutur dia.

Khudori berpendapat persaingan lahan antara tebu dan komoditas lainnya bisa dihindari jika pemerintah memperluas lahan komoditas itu di lahan baru yang belum diusahakan seperti milik Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau Perhutani.

MENTERI Pertanian Amran Sulaiman menargetkan pembukaan lahan perkebunan tebu seluas 100 ribu hektare pada tahun depan. Anggaran yang dibutuhkan untuk pembukaan kebun tebu itu mencapai Rp 1,6 triliun.

“Seluruh Indonesia 100 ribu hektare. Sebanyak 70 persen ada di sini, Jawa Timur,” kata Amran, dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 Desember 2025.

Amran mengatakan mayoritas perkebunan tebu akan terletak di Jawa Timur. Sementara sisanya tersebar di wilayah lain yakni Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah.

Nantinya pembukaan lahan tebu akan melibatkan unsur TNI, kepolisian, hingga kejaksaan.

Ia menyatakan proyek perluasan lahan tebu akan dikerjakan saat ini dan ditargetkan tuntas pada tahun depan. “Nanti kami kerjakan lagi, dilanjutkan Januari sampai Maret targetnya selesai,” kata dia.

Amran mengatakan, Indonesia tidak akan mengimpor gula putih jika produksi gula di perkebunan tebu di Jawa Timur berhasil.

Kementerian Pertanian memproyeksikan stok gula konsumsi pada akhir tahun mencapai 1,437. Dengan jumlah tersebut, Kementerian Pertanian meyakini stok gula dapat memenuhi kebutuhan nasional selama enam bulan pada 2026.

Adapun kebutuhan gula konsumsi selama setahun pada 2026 diperkirakan mencapai 2,836 juta ton. Amran mengatakan kebutuhan itu bisa dipenuhi dengan stok sisa 2025 sebanyak 1,437 juta ton dan ditambah produksi 1,399 juta ton.

Sementara itu, Amran mengatakan impor gula kristal mentah pada awal 2025 dilakukan untuk mengantisipasi risiko fluktuasi harga gula konsumsi, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

Impor gula mentah, kata Amran, juga harus dilakukan untuk penguatan stok cadangan pangan pemerintah (CPP) yang dikelola BUMN.

Menurut Amran, impor gula mentah yang setara gula kristal putih 190 ribu ton pada tahun ini oleh ID FOOD tidak berdampak negatif bagi petani dalam negeri. “Hal ini karena pengadaan tersebut tidak dilakukan pada saat panen raya,” kata dia.

Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Khudori menyatakan keputusan Indonesia tidak mengimpor beras pada tahun ini tidak memiliki andil terhadap penurunan harga beras di pasar global. “Meskipun Indonesia tidak impor beras tahun ini permintaan beras tidak turun,” kata Khudori dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Desember 2025.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya mengklaim keputusan Indonesia tidak mengimpor beras pada 2025 berpengaruh terhadap penurunan harga komoditas pangan tersebut di pasar global.

"Itu karena Indonesia sebelumnya adalah importir besar. Tiba-tiba alhamdulillah berkat gagasan besar Bapak Presiden Prabowo, kita menghentikan impor," kata Amran dalam keterangan tertulis, Rabu, 5 November 2025.

Amran mengatakan, Indonesia berkontribusi menurunkan harga beras dunia dari yang semula US$ 650 per ton menjadi US$ 371 per ton.

Menurut Khudori, berdasarkan data Bank Dunia dan Index Mundi, harga beras Thailand kualitas patahan 5 persen pada November tahun ini tercatat senilai US$ 368 per ton, atau lebih rendah 44 persen dari Januari 2024 yakni US$ 660 per ton.

Khudori mengatakan, berdasarkan data organisasi pangan FAO dan Bank Dunia, harga beras patahan 5 persen di negara eksportir sepanjang 2025 konsisten menurun. Di India, kata Khudori, harga ekspor beras patahan 5 persen sepanjang tahun ini turun 19 persen. Begitu pun yang terjadi pada harga beras patahan 5 persen asal Thailand, Amerika Serikat, Uruguay, dan Pakistan yang masing-masing turun 17,6 persen; 20,7 persen; 31,4 persen; dan 22,3 persen.

Khudori mengatakan, penurunan harga beras dunia disebabkan oleh jumlah produksi dan permintaan. Apabila tidak ada lonjakan pasokan dan permintaan, Khudori menyatakan harga beras global akan berada di level US$ 400 per ton.

Ia pun menyontohkan India sebagai eksportir beras dunia dengan pangsa sekitar 40 persen yang beberapa kali membatasi ekspor beras ke pasar dunia. Khudori mengatakan, langkah India itu membuat harga beras di pasar dunia meroket.

Menurut Khudori, merujuk data FAO, fenomena anjloknya harga beras dunia pada saat ini lebih disebabkan karena prospek peningkatan produksi komoditas itu di negara produsen dan peningkatan ekspor dari India.

Berdasarkan perkiraan FAO, produksi beras global 2024-2025 mencapai 549,9 juta ton atau naik 14,7 juta ton atau dibandingkan produksi pada 2023-2024 sebesar 535,2 juta ton. Ia menyatakan, prediksi FAO juga diperkuat dengan data United State Department of Agriculture (USDA). USDA memperkirakan produksi beras global 2024-2025 mencapai 541,3 juta ton atau meningkat 17,3 juta ton dibanding tahun sebelumnya.

Peningkatan produksi tertinggi terjadi di India yang naik 8,8 persen pada tahun ini. Sementara itu, USDA mencatat kenaikan produksi beras Indonesia sebesar 3,3 persen, Thailand 4 persen, Brazil 20,8 persen, dan AS 2,8 persen. Kenaikan serupa juga terjadi di Kamboja dan Myanmar.

Dengan jumlah produksi tersebut, suplai beras global diperkirakan mencapai 749,1 juta ton sedangkan permintaan beras diperkirakan sekitar 539,8 juta ton. Menurut FAO, peningkatan volume permintaan beras sebesar 11,1 juta ton dibanding tahun sebelumnya, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Oleh karena itu, meskipun Indonesia tidak mengimpor beras tahun ini, permintaan beras tidak turun.

Pertumbuhan permintaan beras dunia utamanya didorong oleh peningkatan konsumsi beras di wilayah Afrika yang dipicu peningkatan pendapatan, urbanisasi, pertambahan jumlah penduduk, dan perubahan pola pangan pokok dari non-beras ke beras.

Khudori mengatakan, berdasarkan data Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat empat negara importir beras sehingga tidak berstatus sebagai importir beras terbesar dunia.

Negara terbanyak adalah Cina dengan volume 3,393 juta ton per tahun sepanjang 2018–2024. Disusul Uni Eropa sebesar 2,255 juta ton, Filipina 2,075 juta ton, Indonesia 1,638 juta ton, Iran 1,455 juta ton, Saudi Arabia 1,451 juta ton, Benin 1,437 juta ton, Cote d'Ivoire 1,41 juta ton, Senegal 1,238 juta ton, dan Malaysia 1,213 juta ton.

Kendati demikian, Khudori membenarkan impor beras Indonesia pada 2024 dengan volume 4,519 juta ton; dan 2023 sebesar 3,062 juta ton mempengaruhi harga beras dunia.

Meski tahun ini Bulog tidak mendapat penugasan mengimpor beras konsumsi, Indonesia tetap melakukan pengadaan untuk beras khusus dan industri yang dilakukan swasta. Dari Januari hingga Oktober 2025, impor beras khusus seperti Basmati, Japonica, Thai Hom Mali, dan beras patahan mencapai 364,3 ribu ron.

Khudori pun memberi catatan agar pemerintah bisa memastikan produksi beras berkelanjutan. Sebab prediksi surplus produksi sebesar 34,79 juta ton pada tahun ini, kata Khudori, lebih disebabkan penambahan luas panen, bukan karena peningkatan produktivitas.

HARGA Minyakita rata-rata nasional tercatat melampaui harga eceran tertinggi (HET), pada hari ini, Selasa, 23 Desember 2025. Data Panel Harga Badan Pangan Nasional atau Bapanas mencatat harga Minyakita secara nasional berada di level Rp 17.365 per liter.

Bila dibandingkan dengan kemarin, Bapanas melihat harga Minyakita hari ini turun 1,32 persen atau sebesar Rp 233. Kendati demikian, harga Minyakita masih melampaui HET nasional yang ditetapkan sebesar Rp 15.700 per liter.

Jika dirinci berdasarkan wilayah, harga Minyakita tertinggi terjadi di Maluku Utara dengan nilai Rp 20.000 per liter. Selanjutnya diikuti Papua dengan Rp 19.500 per liter dan Papua Tengah senilai Rp 19.250 per liter.

Adapun wilayah dengan harga Minyakita yang masih berada di harga acuan adalah Papua Selatan, Sulawesi Barat, dan Jambi. Harga Minyakita di Papua Selatan misalnya, yang pada hari ini tercatat Rp 15.000 per liter atau lebih murah 5 persen dari HET.

Kepala Badan Pangan Nasional Amran Sulaiman sebelumnya menyoroti harga Minyakita yang melampaui HET menjelang Natal dan tahun baru. Amran mengatakan akan terus memantau kenaikan harga komoditas pangan ini dan menindak produsen yang menaikkan harga Minyakita hingga melampaui HET. “Kami kejar di produsennya dan yang memanfaatkan situasi ini," ucapnya dalam keterangan tertulis pada Senin, 22 Desember 2025.

Menteri Pertanian ini juga menduga ada dua perusahaan minyak goreng yang menaikkan harga. Amran telah meminta jajaran Badan Pangan Nasional untuk menelusuri pengusaha dan pabrik tersebut. Jika dua perusahaan tersebut terbukti melanggar aturan, pemerintah akan memberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024, harga penjualan Minyakita di tingkat D1 dipatok paling tinggi Rp 13.500 per liter, tingkat D2 paling tinggi Rp 14.000 per liter, dan tingkat pengecer paling tinggi Rp 14.500 per liter. Sementara itu, HET Minyakita di tingkat konsumen adalah Rp 15.700 per liter.

Adapun dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 disebutkan Minyakita bukan minyak goreng bersubsidi. Minyakita merupakan minyak goreng rakyat yang tata kelola dan distribusinya diatur pemerintah. Dengan begitu, diharapkan agar Minyakita dapat dijual sesuai HET.

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memberikan teguran keras terhadap distributorpupuk subsidi yang mempersulit petani. Dia meminta agar seluruh pihak mematuhi kebijakan dan tidak mempersulit petani.

“Sudah lama aku beritahu, petani jangan dipersulit. Jangan biarkan rakyat berteriak-teriak,” kata Amran dalam keterangannya dikutip, Kamis (18/12/2025).

Tidak hanya itu, Amran juga mengancam akan menindak tegas para distributor pupuk subsidi yang terbukti mempersulit petani. Tak tanggung-tanggung, pencabutan izin usaha akan dilayangkan.

Hal ini diketahui saat dirinya berdialog bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), di mana ditemukan laporan dari HKTI Yogyakarta terkait distributor pupuk subsidi di Kabupaten Sleman yang menolak melayani petani tanpa kartu tani.

“Cepat, segera cabut izinya Pak Dirjen hari ini. Telepon managernya sekarang. Kalau tidak dicabut izinya, lebih parah kalau Pak Dirjen yang saya cabut jabatanya,” tuturnya.

Baca Juga

Prabowo Janji Hapus Utang KUR Petani Korban Banjir di Aceh

Amran menjelaskan, saat ini pemerintah telah melakukan penyederhanaan regulasi dalam penyaluran pupuk subsidi agar tidak lagi menyusahkan petani.

Melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 dan diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025, sistem pupuk bersubsidi yang sebelumnya diatur oleh lebih dari 145 regulasi lintas instansi baik pemerintah pusat maupun daerah. Regulasi itu kini disederhanakan menjadi satu kebijakan nasional yang terpadu.

“Dulu ada 145 regulasi. Sekarang, dari produsen langsung ke petani. Saya minta HKTI kawal ini semua,” katanya.

Editor: Aditya Pratama

KEMENTERIAN Pertanian melaporkan setidaknya 11 ribu hektare lahan sawah mengalami kerusakan berat atau puso akibat banjir Sumatera. “Itu semua akan kami cetak ulang, dan pemerintah yang mengerjakannya,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 Desember 2025.

Amran mengatakan Kementerian Pertanian akan segera memulihkan lahan rusak tersebut melalui program cetak ulang. Salah satu lahan yang disoroti Amran adalah area perkebunan kopi. Ia mengatakan kementeriannya juga akan melakukan peremajaan tanam atau replanting terhadap lahan kopi di Aceh yang mengalami kerusakan total.

Ia menyatakan pemulihan lahan pertanian merupakan prioritas pemerintah, tujuannya agar memulihkan kembali kehidupan petan dan menjaga ketahanan pangan. “Kita akan pantau dan segera bantu. Insya Allah sektor pertanian akan kami selesaikan,” kata dia.

Banjir dan longsor menghantam tiga provinsi di Sumatera pada Selasa, 25 November 2025. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 11 Desember 2025, total korban jiwa banjir Sumatera menembus 990 orang, sementara 225 lainnya hilang, dan lebih dari 5.000 warga luka-luka.

Angka ini berasal dari 52 kabupaten atau kota di tiga provinsi yang terdampak. Aceh menjadi provinsi paling terpukul dengan 407 korban meninggal. Disusul Sumatera Utara 343 meninggal dan Sumatera Barat dengan 240 korban jiwa.

Dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB University, Ivanovich Agusta, mengatakan bencana Sumatera tidak hanya merusak infrastruktur namun juga kondisi sosial. Dampak sosial pascabencana ini dianggap kerap luput dari perhatian publik. “Bencana bukan hanya merusak fisik rumah, tetapi juga merusak sistem sosial yang menjaga kerekatan dan identitas desa,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Kamis, 11 Desember 2025.

Menurut Ivanovich, masyarakat yang terdampak mengalami disrupsi mendadak dalam struktur sosial dan relasi antarwarga. Salah satu yang kentara adalah dislokasi sosial, yakni hilangnya ruang-ruang komunal seperti balai desa, musala, pasar, hingga jalan yang selama ini menjadi pusat interaksi masyarakat.

Ketika ruang-ruang itu hilang, ritme kehidupan desa terputus. Interaksi dan komunikasi turut melemah, menjadi ujian untuk solidaritas sosial.

Bahala banjir bandang dan longsor itu juga memicu tekanan psikososial, berupa rasa takut, trauma, serta ketidakpastian masa depan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya semangat kerja dan partisipasi warga dalam kehidupan sosial.

Ivanovich juga menyinggung soal pranata sosial desa yang ikut terganggu. Jadwal tanam petani, kegiatan kelompok tani, arisan, posyandu, hingga aktivitas keagamaan terhenti sementara akibat kerusakan wilayah dan akses.

Irsyan Hasyim berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

MENTERI Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional Amran Sulaiman menyetujui permohonan tambahan beras sebanyak 10 ribu ton yang diajukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem untuk kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di wilayah itu.

“Alhamdulillah, atas nama pemerintah pusat kami menyetujui permohonan 10 ribu ton beras dari Pak Gubernur Mualem untuk Aceh," kata Amran di Jakarta, Selasa, 9 Desember 2025, sebagaimana dilansir dari Antara.

Dia mengatakan persetujuan itu diberikan sebagai bagian dari respons cepat pemerintah pusat terhadap situasi darurat akibat banjir Sumatera.

"Ini merupakan alokasi khusus untuk mendukung pemulihan pascabencana, di mana stok beras nasional kita saat ini sangat cukup, bahkan kami siapkan tiga kali lipat lebih tinggi dari permintaan Mualem,” ujar Amran.

Amran menegaskan, stok beras nasional yang dikuasai Perum Bulog per 8 Desember 2025 tercatat sebesar 3,68 juta ton. Jumlah itu merupakan rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir dan jauh di atas rata-rata stok akhir tahun yang biasanya hanya berkisar 1,2–1,5 juta ton.

“Dengan stok 3,68 juta ton, kita punya cadangan tiga kali lipat dari kebutuhan bulanan nasional. Jadi permohonan 10 ribu ton ini sangat kecil dibandingkan stok kita. Aceh akan kami pastikan tercukupi, dan seluruh Indonesia tetap aman hingga panen raya Maret-April 2026," tegasnya.

Permohonan itu muncul di tengah upaya Pemprov Aceh menangani dampak bencana yang telah menyebabkan korban jiwa dan merusak infrastruktur pertanian.

Sebelumnya, pada Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Posko TNI AU Sultan Iskandar Muda pada 7 Desember 2025, Gubernur Mualem telah memaparkan kebutuhan mendesak stabilisasi harga sembako, termasuk beras, air bersih, dan elpiji.

Amran mengatakan penyaluran 10 ribu ton beras tersebut akan segera dilakukan oleh Perum Bulog Divre Aceh dalam pekan ini melalui mekanisme bantuan pangan serta program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) agar tepat sasaran dan harga beras di Aceh tetap terjangkau.

"Bantuan ini melengkapi alokasi awal 10.614 ton beras untuk Aceh sebagai bagian dari program darurat nasional untuk tiga provinsi Sumatera (Aceh, Sumut, Sumbar) senilai total 34 ribu ton beras," katanya.

Sementara itu, Muzakir Manaf menyampaikan ucapan terima kasih atas respons cepat pemerintah pusat. “Atas perhatian yang diberikan Presiden, kami mengucapkan terima kasih. Kehadiran beliau memberi semangat bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan di lapangan," kata Muzakir saat mengantar kepulangan Presiden Prabowo dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Senin kemarin.