Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan hingga saat ini ada lima perusahaan modal ventura yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum.

Semula, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan beberapa perusahaan modal ventura mengalami pelemahan ekuitas dan kurangnya injeksi modal.

“Yang menyebabkan pengenaan sanksi lanjutan berupa pencabutan izin usaha. Saat ini terdapat 5 PMV yang tengah berupaya memenuhi ketentuan ekuitas minimum,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK Oktober 2025, dikutip Minggu (16/11/2025).

OJK, ujar Agusman, terus melakukan langkah pembinaan dan monitoring secara ketat terhadap action plan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum.“Dimaksud berupa injeksi modal dari pemegang saham maupun strategic investor yang kredibel,” ucapnya.

Mengacu POJK Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah, ketentuan ekuitas minimum ini terbagi menjadi tiga kategori.

Pertama, Pasal 115 menyebut bagi perusahaan berbentuk venture capital corporation wajib memiliki ekuitas minimum sebesar Rp50 miliar.

Kemudian, Pasal 116 berujar perusahaan berbentuk venture debt corporation ketentuan ekuitas minimumnya wajib senilai Rp25 miliar. Ketiga, Pasal 117 mengatakan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib setiap saat memiliki ekuitas minimum sebesar Rp10 miliar.

Teranyar, OJK mencabut izin usaha perusahaan modal ventura PT Sarana Aceh Ventura (PT SAV) yang beralamat di Banda Aceh, lantaran tidak dapat memenuhi ketentuan ekuitas minimum.

“Sampai dengan tanggal jatuh tempo Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha berakhir,” kata Agusman dalam konferensi pers daring RDK Oktober 2025, Jumat (7/11/2025).

Selama Oktober 2025 OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 2 perusahaan modal ventura atas pelanggaran yang dilakukan terhadap POJK yang berlaku, ataupun hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan.

Sebagai informasi, industri modal ventura mencatatkan pembiayaan hingga September 2025 sebesar Rp16,29 triliun. Angka ini tumbuh tipis 0,25% secara year-on-year (YoY), tetapi secara month-to-month turun 0,24%.Adapun, nilai aset modal ventura per September 2025 tercatat senilai Rp26,76 triliun, tumbuh 3,91% YoY.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan hingga September 2025 ini sudah ada 112 dari 144 perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum tahap pertama untuk 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan pihaknya terus memantau pemenuhan ekuitas tersebut.

Dia menyebut ketentuan pemenuhan ekuitas tahap pertama untuk 2026 itu sesuai dengan amanat yang ada dalam Peraturan OJK atau POJK Nomor 23 Tahun 2023.

“Per September 2025 terdapat 112 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 144 perusahaan yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada tahun 2026,” ujarnya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Oktober 2025, Jumat (7/11/2025).

Ogi meneruskan jumlah perusahaan itu setara dengan sebesar 77,78% dari total perusahaan asuransi dan reasuransi yang ada. Artinya, kini masih ada 32 perusahaan yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum tersebut.

Sebagai informasi, pada kuartal III/2025 OJK mencatat total aset program perasuransian, yang termasuk asuransi komersial dan asuransi non komersial mencapai Rp1.181,21 triliun, tumbuh 3,39 secara tahunan atau year-on-year (YoY).

Terperinci, asuransi komersial memiliki aset sebesar Rp958,54 triliun. Kemudian, nilai premi yang termasuk asuransi jiwa dan asuransi umum dan reasuransi mencapai Rp246,34 triliun, tumbuh 0,38% YoY. Sementara itu, klaim asuransi komersial turun 4,93% YoY menjadi Rp159,82 triliun.

Adapun, untuk asuransi non-komersial seperti Taspen, Asabri, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan nilai asetnya sebesar Rp222,67 triliun. Kemudian, nilai preminya Rp143,67 triliun, tumbuh 6,09% YoY. Selanjutnya, nilai klaim mencapai Rp147,64 triliun, tumbuh 6,0% YoY.

Untuk diketahui, aturan peningkatan ekuitas ini tertuang dalam POJK 23/2023 yang merevisi ketentuan sebelumnya, yakni POJK 67/2016. Sesuai aturan baru tersebut, ekuitas perusahaan asuransi harus naik secara bertahap.

Pada 2026, perusahaan asuransi diwajibkan memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar, naik dari ketentuan sebelumnya sebesar Rp150 miliar. Kemudian, perusahaan reasuransi sebesar Rp500 miliar. Sementara itu, perusahaan asuransi syariah sebesar Rp100 miliar dan reasuransi syariah Rp200 miliar.