Bisnis.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu alasan 74,1% masyarakat puas terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal ini berdasarkan hasil temuan survei oleh Poltracking Indonesia periode 2-8 Maret 2026. Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amwari lebih dulu memaparkan bahwa sebanyak 74,1% puas terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran dan 24,1,% tidak puas.

Sedangkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto sebanyak 74,9% dan 23,5% merasa tidak puas.

Masrudi menjelaskan untuk alasan kepuasan terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran (74,1%) salah satunya karena Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jadi kalau kita perhatikan jadi alasan publik puas terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran, 23% itu disokong oleh kepuasan terhadap Makan Bergizi Gratis," jelasnya dalam siaran langsung di akun YouTube Survei Poltracking, Senin (13/4/2026).

Alasan lainnya adalah bantuan pemerintah tepat sasaran sebanyak 13,8%; kepemimpinan tegas dan berwibawa sebanyak 10,2%; ekonomi yang stabil 7,8%; kinerja yang terbukti 7,0%; jaminan layanan kesehatan sebanyak 5,9%; hingga harga BBM stabil 2,2%.

Selain itu, Masduri juga memaparkan bahwa sebanyak 75,1% publik percaya terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran dan 21,2% tidak percaya.

"Ini tentu menjadi modal politik persepsi publik yang baik bagi pemerintah karena di tengah ketegangan isu global dan dampaknya terhadap berbagai aspek, baik di ekonomi ataupun aspek-aspek lain yang secara langsung merupakan konsekuensi dari ketegangan politik global yang terjadi. Tapi kita melihat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran masih cukup tinggi di 75,1%," ucapnya.

Di sisi lain, Peneliti Poltracking Indonesia Yoki Alvetro menjelaskan metodologi yang digunakan yaitu populasi survei yaitu warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, yang berumur 17 tahun atau sudah menikah.

"Metode sampel kita itu menggunakan metode multistage randomsampling dengan jumlah sampel 1220 responden dengan margin of error 2,9% dengan tingkat pekerjaan 95%," ucapnya di kesempatan yang sama.

Pengumumpulan informasi menggunakan wawancara tatap muka langsung dengan responden terpilih pada tanggal 2-8 Maret 2026. Tim surveyor merupakan mahasiswa yang sudah mendapatkan pelatihan dari tim pusat.

Populasi pemilih dikelompokkan berdasarkan provinsi untuk selanjutnya sampel dipilih secara berjenjang di masing-masing provinsi. Primary Sampling Unit (PSU) pada survei ini adalah tingkat desa/kelurahan dengan jumlah responden pada masing-masing PSU adalah 10 responden.

Dari masing-masing kelurahan/desa terpilih, didaftarkan populasi RT yang ada untuk dipilih lima RT secara acak. Dari masing-masing RT terpilih, dipilih secara random dua KK. Kemudian dari setiap KK terpilih didaftarkan anggota keluarga yang sudah memiliki hak pilih untuk kemudian dipilih secara random satu orang laki-laki/perempuan yang akan diwawancarai.

"Sementara validasi datanya yaitu membandingkan data demografi yang disurvei dengan data khusus BPS tahun 2020," ucapnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi atas pendapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2025.

Apresiasi tersebut disampaikan Khofifah usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur dengan agenda Penyampaian Pendapat Pansus terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur Surabaya, Senin (6/4).

Berdasarkan pendapat Pansus, LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dinyatakan layak dan telah memenuhi standar minimal yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kemudian dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih atas kerja keras DPRD Jawa Timur, khususnya Tim Pansus, dalam melakukan pembahasan secara komprehensif dan konstruktif.

“Alhamdulillah, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pendapat Pansus DPRD Jawa Timur yang menyatakan LKPJ layak dilanjutkan pembahasannya,” ujar Khofifah.

Khofifah menegaskan bahwa proses pembahasan LKPJ merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Ia menambahkan, berbagai catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD akan menjadi bahan evaluasi strategis bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kinerja pembangunan.

“Seluruh rekomendasi DPRD akan kami tindak lanjuti sebagai penjalin sinergi untuk memperkuat kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Jawa Timur,” tegasnya.

Lebih lanjut, Khofifah memastikan bahwa Pemprov Jawa Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus memastikan setiap program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai Informasi, Rapat Paripurna tersebut merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam rangka pengawasan DPRD terhadap kinerja kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemprov Jawa Timur selanjutnya akan mengikuti tahapan pembahasan berikutnya serta menindaklanjuti hasil rekomendasi DPRD secara berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Publik menilai struktur kabinet pemerintahan Prabowo–Gibran terlalu gemuk dan tidak efisien dalam mengambil keputusan. Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mencatat 98 persen responden mendukung pemangkasan nomenklatur kementerian agar pemerintahan lebih fokus dan efektif.

Peneliti CELIOS, Galau D Muhammad, menilai penurunan kinerja pemerintahan telah berlangsung serius sepanjang satu tahun terakhir. “Temuan ini menjadi isyarat jelas publik menuntut Presiden Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi total, termasuk reshuffle kabinet bagi menteri yang berkinerja buruk dan memangkas nomenklatur kabinet yang tidak efisien,” ujar Galau dalam keterangan tertulis, Ahad (19/10/2025).

CELIOS menemukan koordinasi lintas lembaga dinilai tidak serasi oleh 58 persen responden. Kondisi ini disebut memperlambat proses pengambilan keputusan dan menghambat pelaksanaan program prioritas nasional.

Mayoritas publik juga menilai lemahnya koordinasi disebabkan tumpang tindih kebijakan antarkementerian. Struktur yang terlalu besar dianggap membuat kebijakan tidak sinkron di tingkat implementasi.

CELIOS menilai reshuffle kabinet menjadi momentum penting untuk merampingkan struktur pemerintahan. Langkah tersebut diyakini dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap arah pemerintahan.

Dalam temuan survei, publik berharap evaluasi kabinet tidak sekadar pergantian posisi pejabat. CELIOS menegaskan penyederhanaan struktur kementerian menjadi langkah konkret yang menunjukkan keseriusan Presiden dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Bisnis.com, JAKARTA — Tingkat kepuasan masyarakat mencapai level sedang selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

Berdasarkan survei yang digelar IndoStrategi, kinerja pemerintahan secara nasional berada pada kategori sedang (3,07) dari metode penilaian 0-5 poin. Pemerintahan Prabowo–Gibran dinilai stabil dengan sejumlah capaian awal yang positif seperti bidang pemberantasan korupsi yang mendapat penilaian sedang menuju baik (3,50).

Tampaknya publik masih menantikan inovasi dan gebrakan kebijakan dalam bidang yang lain seperti stabilitas harga penegakkan hukum dan HAM, dan penciptaan lapangan kerja, yang masing-masing mendapatkan skor 3.00, 2.93, dan 265 atau kategori penilaian kinerja sedang.

Publik mengapresiasi keberanian pemerintah melakukan pergantian anggota kabinet dan tindakan tegas pimpinan partai politik yang menonaktifkan beberapa DPR yang dianggap tidak aspiratif dan empatik pada aspirasi rakyat. Di sisi lain, publik masih menunggu realisasi lain dari tuntutan “17+8”.

Hal yang sama juga berlaku untuk bidang Stabilitas Politik dan Keamanan (3.16), Demokrasi dan Kebebasan (3.14), Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan (3.12), Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional (3.09), dan Stabilitas Harga Barang (3.00).

Program unggulan seperti Pemeriksaan Kesehatan Gratis (3,42), Sekolah Rakyat (3,13), dan Sekolah Unggul Garuda (3,00), Koperasi Merah Putih (2,77), dan Program Tiga Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (2,69) mendapat respons cukup baik.

Publik menilai bahwa program-program tersebut pada dasarnya baik, karena masih berada pada tahap awal, publik menantikan tindak lanjut pelaksanaan program tersebut, sehingga memiliki kelembagaan yang kuat, dan dikelola secara profesional oleh tenaga-tenaga yang ahli di bidangnya.

Program Makan Bergizi Gratis (2,68) sebenarnya mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai sangat membantu terutama untuk mereka yang kurang miskin dan kurang mampu. Program yang tidak asing di negara maju tersebut memiliki gagasan baik untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.

"Yang perlu dilakukan adalah perbaikan tata kelola dengan melibatkan partisipasi aktif sekolah dalam penyediaan makanan dan kontribusi masyarakat untuk meringankan beban keuangan, sehingga tidak ditanggung sepenuhnya oleh APBN," sebut laporan survei tersebut.

Sekadar informasi, data penelitian diperoleh dari 424 narasumber yang dipilih secara purposif di 34 provinsi. Pemilihan
dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan minimal sarjana strata satu (S1) dan memiliki pekerjaan tetap seperti aktivis, guru, dosen, karyawan pemerintah maupun swasta, serta pengusaha.

Termasuk juga mereka yang sedang menempuh studi strata dua (S2) dan strata tiga (S3). Selain wawancara narasumber, riset ini juga menggunakan sumber berita daring dan luring, dokumen resmi pemerintah, serta analisis para pengamat dan akademisi. Waktu pelaksanaan riset adalah dari awal September hingga 13 Oktober 2025.