Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dinilai menghadapi ancaman yang tidak hanya berupa hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga krisis biokultural yang berpotensi mengikis pengetahuan tradisional masyarakat adat dalam mengelola alam.

Working Group ICCAs Indonesia (WGII) menilai hilangnya bahasa lokal, ritual, hingga praktik pengelolaan sumber daya alam dapat memutus hubungan antara manusia dan alam yang telah terbangun selama ratusan tahun.

Koordinator Eksekutif WGII Cindy Julianty mengatakan ancaman tersebut bahkan lebih kompleks dibandingkan hilangnya spesies atau kawasan hutan.

“Biokultural ini lebih rentan hilang daripada biodiversitas. Karena, yang terancam hilang bukan hanya spesies atau hutan, melainkan seluruh relasi yang membuat spesies, hutan, manusia, bahasa, ritual, dan pengetahuan tersebut saling terhubung,” kata Cindy.

Menurut dia, Indonesia bukan hanya merupakan negara megabiodiversitas dengan beragam ekosistem dan spesies endemik, tetapi juga negara megabiokultural yang menyimpan hubungan panjang antara manusia dan alam.

"Konsep megabiodiversitas umumnya mengacu pada sesuatu yang tangible, yang bisa dihitung secara fisik. Kenyataannya, aspek fisik tidak mungkin berdiri sendiri tanpa relasi," ujarnya.

"Ada keterkaitan antara alam dan budaya, antara alam dan manusia. Ketika bicara soal biokultural, berarti kita bicara tentang relasi, bahasa, praktik, spiritualitas, dan lanskap yang lebih besar," lanjutnya.

Cindy menilai ketika hubungan tersebut terputus, alam berpotensi dipandang hanya sebagai objek ekonomi.

“Ketika manusia kehilangan rasa keterhubungan dengan alam, alam hanya akan dipandang sebagai objek. Ketika alam hanya dilihat sebagai supply untuk kebutuhan manusia, maka eksploitasi dan destruksi menjadi sesuatu yang dianggap wajar,” katanya.

Dia mencontohkan hubungan tersebut melalui keberadaan berbagai varietas padi lokal di komunitas adat. Setiap jenis padi memiliki nama, fungsi, dan makna yang berbeda, termasuk untuk kebutuhan ritual.

“Ada jenis padi lokal yang tidak bisa digantikan, karena fungsinya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, melainkan juga spiritual dan ekologis,” ujarnya.

Menurutnya, hilangnya padi lokal juga berpotensi menghilangkan praktik budaya yang menyertainya.

“Ketika padi lokal hilang, ritual yang terkait dengannya juga hilang. Ketika ritual hilang, cara masyarakat melihat sumber daya alam ikut berubah. Padi akan dipandang hanya sebagai komoditas untuk dijual. Ketika ritual hilang, hubungan antara manusia dan alam juga hilang. Peradaban yang terkait dengan alam juga akan ikut hilang,” kata Cindy.

Regenerasi Pengetahuan Terancam
WGII menilai masyarakat adat selama ini mengembangkan sistem pengelolaan alam yang dibangun melalui proses observasi panjang dan disesuaikan dengan karakteristik bentang alam masing-masing.

Di komunitas Kasepuhan, misalnya, dikenal pembagian kawasan leuweung titipan, leuweung tutupan, dan leuweung garapan yang masing-masing memiliki fungsi berbeda, mulai dari kawasan sakral, kawasan perlindungan, hingga area yang dapat dimanfaatkan secara terbatas berdasarkan aturan adat.

Komunitas Kasepuhan dan Baduy juga mempertahankan benih padi lokal melalui sistem lumbung tradisional, termasuk memanfaatkan tumbuhan tertentu sebagai pengawet alami.

Namun, Cindy menilai krisis biokultural juga dapat muncul ketika masyarakat adat kehilangan akses terhadap wilayah yang selama ini menjadi sumber pengetahuan mereka, termasuk akibat perubahan fungsi kawasan menjadi wilayah konservasi.

Kondisi tersebut, menurutnya, dapat membatasi akses terhadap kayu untuk membangun rumah adat maupun tanaman obat yang selama ini digunakan secara turun-temurun.

“Salah satu bentuk krisis biokultural hari ini adalah matinya regenerasi pengetahuan dari para tetua adat kepada generasi muda. Warisan biokultural bukan konsep abstrak. Kita perlu mengembalikan perspektif pengelolaan sumber daya alam berdasarkan praktik yang sudah lama hidup dalam keseharian Masyarakat Adat,” ujarnya.

Menjelang penyelenggaraan Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD COP17) di Yerevan, Armenia, pada Oktober 2026, perhatian dunia kembali tertuju pada target dalam menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati pada 2030.

Di Indonesia, WGII mencatat lebih dari satu juta hektare wilayah Indigenous Peoples' and Local Community Conserved Territories and Areas (ICCAs) telah didokumentasikan sebagai kawasan yang dikelola dan dilindungi masyarakat adat maupun komunitas lokal berdasarkan pengetahuan tradisional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menjajaki pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Para Pihak ke-18 Konvensi Keanekaragaman Hayati atau Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (COP18 CBD) yang dijadwalkan berlangsung pada 2028.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat mengatakan rencana pencalonan tersebut telah memperoleh dukungan dari sejumlah pemangku kepentingan di dalam maupun luar negeri.

"Sebagai salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar mengembangkan mekanisme pendanaan berbasis konservasi yang menjaga ekosistem sekaligus memberi manfaat ekonomi," kata Jumhur dalam keterangan pada Jumat (26/6/2026), dikutip dari Antara.

Rencana tersebut dibahas saat Jumhur bertemu dengan Co-Chair International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB) Dame Amelia Fawcett di London, Inggris, Kamis (25/6/2026), di sela agenda London Climate Action Week.

Selain membahas pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah COP18 CBD, pertemuan itu juga membahas pengembangan skema biodiversity credits atau kredit biodiversitas sebagai alternatif pembiayaan konservasi keanekaragaman hayati.

Menurut Jumhur, upaya pelestarian keanekaragaman hayati perlu berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi. Karena itu, mekanisme pembiayaan hijau yang berkelanjutan menjadi salah satu instrumen yang perlu diperkuat.

Dalam kesempatan tersebut, Dame Amelia menilai Indonesia memiliki peluang untuk menjadi salah satu negara yang berperan dalam pengembangan instrumen pembiayaan konservasi di tingkat global.

Dia juga mengapresiasi pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Biodiversity Credits oleh KLH yang bertugas menyiapkan kajian kebijakan, menyusun skema implementasi, serta mengidentifikasi proyek percontohan.

Indonesia dan IAPB juga sepakat memperkuat kerja sama melalui pertukaran pengetahuan dan dialog internasional, termasuk menjelang penyelenggaraan COP17 CBD di Yerevan, Armenia, pada Oktober 2026.

"Inisiatif Indonesia menjadi pelopor pengembangan biodiversity credits di kawasan Asia dan global. Hal ini memberi pesan penting terhadap kolaborasi antarnegara dan para pihak untuk meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati dengan semangat nature positive," kata Dame Amelia.

Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai program konservasi Astra Agro menjadi langkah positif dalam mendukung pencapaian target biodiversitas atau keanekaragaman hayati nasional.

Sekretaris Eksekutif Sekretariat Kewenangan Ilmiah Keanekaragaman Hayati BRIN Ruliyana Susanti menyampaikan bahwa berbagai inisiatif yang dijalankan Astra Agro, mulai dari perlindungan area bernilai konservasi tinggi, pemantauan biodiversitas dan rehabilitasi ekosistem, merupakan kontribusi yang relevan dalam mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

"BRIN mengapresiasi keterbukaan Astra Agro dalam memperlihatkan praktik pengelolaan dan konservasi keanekaragaman hayati yang diterapkan di area operasional perusahaan," kata Ruliyana dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

BRIN melakukan kunjungan lapangan ke area operasional Astra Agro di Kalimantan Tengah pada 4-5 Juni 2026.

Kunjungan ini bagian dari kajian mengenai kontribusi sektor swasta terhadap pencapaian target keanekaragaman hayati nasional dan global, khususnya Target 15 Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF) serta Target Nasional 18 dalam Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045.

Menurut Ruliyana, kegiatan tersebut juga sekaligus mendukung pengumpulan data dan dokumentasi kontribusi sektor swasta dalam pelestarian biodiversitas Indonesia.

"Kolaborasi antara lembaga riset dan sektor swasta penting untuk memperkaya data, pengetahuan, serta praktik baik yang dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis sains dan memperkuat pencapaian target konservasi nasional," ujar Ruliyana yang dalam kunjungannya didampingi Prof Gono Semiadi, selaku anggota tim nasional penulis Natrep 7 dari Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi.

Sementara itu, Direktur Operasional Area Kalimantan Tengah Astra Agro Hubbal Khoir Sembiring mengatakan kunjungan BRIN menjadi wujud keterbukaan perusahaan dalam memperlihatkan implementasi komitmen keberlanjutan yang dijalankan di lapangan.

Dalam industri kelapa sawit, isu seperti deforestasi, perlindungan habitat, pengelolaan gambut, pencegahan kebakaran lahan, pengurangan emisi, dan ketertelusuran rantai pasok menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan.

Karena itu, Astra Agro memandang kunjungan ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa perlindungan biodiversitas telah menjadi bagian dari praktik operasional perusahaan.

"Melalui kunjungan ini, Astra Agro ingin memperlihatkan berbagai inisiatif konservasi yang telah dijalankan, sekaligus membuka ruang masukan dan kolaborasi agar upaya pelestarian keanekaragaman hayati dapat terus diperkuat," ujar Hubbal menambahkan.

Dikatakannya, dalam pengelolaan keanekaragaman hayati, perusahaan melindungi dan mengelola area Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT), menjaga ekosistem alami seperti sempadan sungai, hutan sekunder, dan lahan gambut, serta memastikan tidak ada pengembangan pada area yang teridentifikasi memiliki nilai konservasi atau stok karbon tinggi.

Perseroan juga memperkuat pemantauan biodiversitas melalui inventarisasi dan pencatatan flora serta fauna di area operasional.

Kegiatan ini menjadi dasar untuk menilai tren keanekaragaman hayati, mengidentifikasi spesies kunci, serta mengevaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

Sepanjang 2025, Astra Agro mencatat pemantauan terhadap 1.579 spesies flora dan 755 spesies fauna. Pada periode yang sama, perseroan merehabilitasi 193,09 hektare area melalui penanaman 49.390 pohon.

Melalui kunjungan BRIN, Astra Agro berharap praktik konservasi yang telah dijalankan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai kontribusi sektor swasta terhadap target keanekaragaman hayati nasional dan global.

Kolaborasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa industri sawit dapat mengambil peran dalam agenda konservasi melalui pengelolaan yang mengedepankan keterbukaan, ketertelusuran, dan tanggung jawab lingkungan, katanya.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengakui riset biodiversitas di Indonesia selama ini masih cenderung bias Jawa. Kondisi itu membuat eksplorasi kekayaan hayati di wilayah luar Jawa belum tergambar secara utuh.

Arif memaparkan, sejauh ini jenis tanaman yang sudah dieksplorasi di Pulau Jawa mencapai sekitar 12.000 spesies. Sementara di Papua sekitar 8.000 spesies dan di Kalimantan sekitar 11.000 spesies.

“Itu menunjukkan bahwa kita memang masih bias Jawa riset-riset yang dilakukan terkait dengan soal biodiversitas,” kata Arif Satria di sela acara pameran dan ekspose spesies flora baru di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).

Arif menjelaskan, bukan berarti biodiversitas di Pulau Jawa lebih tinggi dibanding wilayah lain, melainkan karena upaya penelitian di luar Jawa belum maksimal. Menurut dia, wilayah seperti Papua, Kalimantan, dan Sumatra yang memiliki luasan jauh lebih besar dari Jawa diyakini menyimpan kekayaan biodiversitas yang lebih tinggi.

“Karena kita yakin dengan luasan yang sekian kali lipat lebih dari pada Jawa; Papua, Kalimantan, dan Sumatra, saya yakin kita meyakini bahwa biodiversitasnya akan lebih tinggi,” katanya.

Karena itu, BRIN berkomitmen mengurangi bias riset yang selama ini terpusat di Jawa dengan memperbanyak ekspedisi penelitian ke berbagai wilayah Nusantara.

“Oleh karena itu ini ke depan justru riset yang bias Jawa ini akan kita kurangi dan kita akan banyak ke luar Jawa itu untuk mendapatkan gambaran biodiversitas secara lebih utuh lagi,” ucapnya.

Ia menambahkan, pengenalan spesies baru penting untuk membuka peluang bioprospeksi, termasuk pengembangan obat berbasis sumber daya hayati lokal.

Arif mencontohkan, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 spesies flora, dengan sekitar 9.600 spesies berpotensi menjadi obat. Namun, dari jumlah itu baru sekitar 20 jenis yang sudah benar-benar dimanfaatkan sebagai obat.

“Jadi masih banyak PR kita di dalam pengembangan obat-obatan kesehatan agar bisa terus memanfaatkan sumber daya lokal yang kita miliki,” katanya.

Presiden Direktur dan CEO PT Vale Indonesia Tbk Bernardus Irmanto buka suara bagaimana produksi nikel tak mengganggu lingkungan terutama di wilayah hutan.

Dia menegaskan nikel yang diproduksi perseroannya merupakan nikel yang diproduksi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Terkait dengan hutan, Irmanto menyebut perusahaan menerapkan prinsip net positive terhadap hutan dan no net loss biodiversity.

"Maka PT Vale berani mengatakan saya ingin memposisikan PT Vale itu dalam hal hutan dampak terhadap hutan dan biodiversity itu net positive. Jadi kalau kita membuka lahan satu hektare, bagaimana kita bisa memperbaiki hutan 1,5 hektare deh. Jadi ada net positive-nya," kata Irmanto dalam Jogja Financial Festival, Sabtu (23/5).

Selain itu, PT Vale juga menaruh perhatian pada kualitas air di sekitar area operasional. Menurutnya, kualitas air limpahan dari perusahaan bahkan diklaim lebih baik dibandingkan standar yang berlaku di Indonesia maupun internasional.

"Jadi memang ada beberapa betul-betul hal yang kita tekankan sehingga kita yakin, pede bahwa nikel yang diproduksi PT Vale itu bukan hanya komoditas, tapi bener-bener itu driver dari agenda dari transisi energi," katanya.

Masyarakat di kawasan Wallacea -yang mencakup Sulawesi, sebagian Nusa Tenggara, Halmahera, dan sebagian Pulau Timor- melakukan berbagai upaya konservasi keanekaragaman hayati di ekosistem penting tersebut berdasarkan kearifan lokal. Hukum adat dan praktik lumbung laut menjadi senjata mereka untuk melawan pengeboman ikan yang merusak ekosistem.

Cerita ini terungkap dalam film dokumenter berjudul ‘Jejak Wallacea’, hasil produksi Burung Indonesia dan Arise! Indonesia. ‘Jejak Wallacea’ adalah bagian dari Program Kemitraan Wallacea II (2020-2024), inisiasi Burung Indonesia yang didukung oleh Critical Ecosystem Partnership Fund – pendanaan global untuk mendukung masyarakat sipil melindungi pusat keanekaragaman hayati dunia.

Marine Specialist Burung Indonesia sekaligus Team Leader Wallacea II Wahyu Teguh Prawira mengatakan, program kemitraan ini merupakan tahap lanjut dari Wallacea I yang berlangsung pada 2015-2019.

“Program Kemitraan Wallacea II adalah program hibah bagi organisasi masyarakat sipil di Wallacea. Program ini fokus pada pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan di tujuh koridor laut prioritas Wallacea,” kata Wahyu, dalam keterangan resmi dikutip pada Kamis (7/5).

Koridor prioritas yang dimaksud adalah Togean-Banggai, Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Solor Alor, dan Bentang Laut Buru. Secara keseluruhan, kawasan Wallacea mencakup Sulawesi, sebagian Nusa Tenggara, Halmahera, dan sebagian Pulau Timor. Kawasan ini memiliki kekayaan biodiversitas yang sangat tinggi dan menjadi rumah bagi ratusan bahkan ribuan spesies dengan kekhasan tersendiri.

Namun, praktik-praktik yang membahayakan ekosistem, dalam hal ini ekosistem perairan, masih sering dilakukan para oknum tak bertanggung jawab. Misalnya, menangkap ikan dengan cara pengeboman, menangkap satwa dilindungi seperti penyu, serta merusak mangrove dan lamun.

Masyarakat di kawasan Wallacea sudah lama bergerak untuk menjaga, melindungi, dan mengelola area pesisir. Bukan dengan teknologi canggih, masyarakat memanfaatkan kearifan lokal untuk menjaga ekosistem.

Mengikat dengan Hukum Adat

Vero Lamahoda, penduduk Pulau Solor sekaligus Direktur Yayasan Tanah Ile Boleng, mengatakan ia bersama Burung Indonesia mengajak pemerintah desa, lembaga adat, dan lembaga keagamaan, mengentaskan praktik pengeboman ikan di perairan Solor, Nusa Tenggara Timur.

Mereka membuat ‘Kebang Lewa Lolon’ atau lumbung laut, dengan menanam kembali dan merawat terumbu karang sebagai tempat berkembangbiaknya ikan.

“Yang kita pilih adalah konservasi tapi berbasis kearifan lokal,” ujar Vero, dalam film ‘Jejak Wallacea’.

Penentuan lokasi, pihak pengelola, cara pengelolaan, dan upaya perlindungan lumbung laut dilakukan melalui diskusi oleh lembaga-lembaga tersebut. Akhirnya dicapai kesepakatan, siapapun yang merusak lumbung laut akan dikenai sanksi hukum adat.

Di sisi lain, sanksi adat juga diberlakukan di Desa Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Masyarakat telah menetapkan batas-batas wilayah pemanfaatan sumber daya laut yang tidak boleh dilewati. Bila kedapatan melewatinya, pelaku akan dikenai aturan adat Kaombo, yaitu membayar denda sebesar Rp5 juta.

Tak jarang, pelaku menghindar ketika dimintai pertanggungjawaban. Jika sudah demikian, masyarakat akan mengadakan semacam ritual yang disebut Kaleo Leo. Para terduga pelaku akan ditenggelamkan di laut dan yang pertama kali muncul ke permukaan, ialah pelaku sesungguhnya.

Area pemanfaatan sumber daya laut di Desa Wabula dijaga ketat oleh Kelompok Penjaga Laut berkolaborasi dengan Destructive Fishing Watch (DFW). Ini mencakup area terumbu karang, ekosistem lamun, dan hutan mangrove.

Kelompok Penjaga Laut juga mencatat kondisi biodiversitas di area tersebut untuk dijadikan bank data. Bila sewaktu-waktu dibutuhkan, masyarakat sudah memahami betul profil wilayahnya.

Memelihara Sumber Daya Hayati

Kembali ke Pulau Solor, masyarakat membuat penangkaran penyu agar hewan dilindungi ini tak terus menerus diburu dan dikonsumsi. Mus, sang inisiator, secara mandiri berpatroli dan mengedukasi para nelayan untuk tidak menangkap penyu, baik sengaja maupun tidak disengaja.

Sementara di Pulau Langkai, Sulawesi Selatan, para nelayan gurita menerapkan sistem buka-tutup. Maksudnya, nelayan akan menutup sebagian area tangkapan gurita selama tiga bulan, agar gurita dapat berkembang biak dengan baik. Nelayan hanya akan menangkap gurita dewasa saat area tersebut dibuka kembali.

Hidup dari Mangrove

Di Kampung Wisata Lipu Akat, Desa Ambelang, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, hutan mangrove dijaga betul mengingat peran besarnya dalam kehidupan masyarakat. Setiap hari, masyarakat menanam 10-20 batang pohon mangrove per orang.

Hutan mangrove merupakan rumah alami bagi kepiting bakau, sumber mata pencaharian para nelayan. Supaya dapat menjaga keduanya, para nelayan berkomitmen untuk tidak menangkap kepiting dalam fase bertelur maupun kepiting kecil.

Tujuannya, agar kepiting-kepiting tersebut dapat berkembang biak dengan baik dan baru ditangkap saat sudah dewasa.

Di sisi lain, para perempuan dalam kelompok kerja Desa Wisata Lipu Akat, memanfaatkan kandungan antibakteri pada daun mangrove untuk membuat sabun cuci piring. Hal ini menambah panjang manfaat mangrove untuk masyarakat.

Marine Specialist Burung Indonesia Wahyu Teguh Prawira menyatakan, upaya konservasi ini sudah dilakukan masyarakat sejak dulu. Keberadaan lembaga konservasi seperti Burung Indonesia hanya berperan menguatkan.

"Tantangan berikutnya adalah bagaimana memastikan inisiatif konservasi berbasis masyarakat diadopsi berbagai pihak hingga meluas, terhubung dengan program dan kebijakan pemerintah, berkelanjutan, serta diperkuat banyak pihak melalui kolaborasi," ucap dia.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia kerap merayakan hutan sebagai "gudang biodiversitas" dan "potensi ekonomi", tetapi masih jarang menatanya sebagai mesin kesejahteraan yang adil dan lestari.

Data resmi Kemenhut (2025), menunjukkan bahwa pada 2024 luas lahan berhutan Indonesia masih sekitar 95,5 juta hektare atau 51,1 persen daratan. Artinya, belum terlambat untuk menegaskan kembali orientasi pengelolaan hutan, bukan sekedar eksploitasi jangka pendek, namun pengelolaan bernilai tambah yang menjaga tutupan hutan, sekaligus untuk kesejahteraan masyarakat lokal.

Jalan pragmatis yang telah ditempuh adalah dengan "mendomestikasi" komoditas hutan, terutama hasil hutan bukan kayu dan pohon rempah ke dalam sistem agroforestri, hutan tanaman rakyat, dan skema perhutanan sosial berbasis hak kelola masyarakat.

Dengan dukungan hilirisasi industri, standardisasi mutu, serta pembiayaan campuran yang inklusif, hutan tidak lagi berhenti sebagai potensi yang dikagumi, melainkan menjadi sumber produksi yang berkelanjutan. Kekayaan hayati, stok karbon, dan hak komunitas tetap terjaga, sementara nilai tambahnya tumbuh di tangan masyarakat sekitar hutan.

Salah satu ukuran paling sederhana tentang hutan adalah "warisan yang tak tergantikan", dalam bentuk endemisitas. Indonesia menyimpan angka yang mencengangkan, dimana ratusan spesies mamalia, burung, reptil, amfibi, dan ikan hidup hanya di negeri ini. Data resmi mencatat setidaknya 270 mamalia endemik, 386 burung, 328 reptil, 204 amfibi, dan 280 ikan. Angka-angka ini bukan sekadar kebanggaan biologis, melainkan warisan dan modal strategis global.

Ketika dunia berbicara tentang biodiversitas, Indonesia adalah episentrum. Kekayaan itu sekaligus amanah, sebagian besar mamalia endemik berstatus terancam, dan sejumlah ekosistem penting, seperti gambut, telah mengalami degradasi. Artinya, ekonomi dari alam hanya memberikan manfaat secara lestari bila ekologi dan tata kelolanya diperkuat bersamaan.

Selama komoditas hutan masih diposisikan sebagai "hasil pungut" dari alam liar, tanpa budi daya terukur, tanpa standar mutu, tanpa hilirisasi, maka nilai tambah akan tipis dan tekanan ekologis tetap tinggi. Kuncinya adalah menggeser pola dari wild extraction yang rapuh menuju sistem produksi berbasis agroforestri, hutan tanaman rakyat, dan perhutanan sosial, yang memungkinkan domestikasi komoditas, tanpa kehilangan fungsi ekologisnya.

Potensi ekonominya bukan hipotesis, namun skalanya sudah terlihat. Indonesia memasok sekitar 80 persen rotan dunia, dan ekspor rotan olahan tercatat ratusan juta dolar AS per tahun, tetapi sebagian besar bahan bakunya masih bersumber dari hutan alam. Pada komoditas resin, seperti kemenyan dan damar, nilai ekspor bahan mentah relatif rendah per ton, sementara ketika masuk tahap hilirisasi, misalnya menjadi minyak atsiri, nilainya bisa melonjak berkali lipat.

Di kelompok rempah-perkebunan, luas pala telah melampaui 280 ribu hektare dengan produksi puluhan ribu ton. Tanaman lada dan sagu juga menunjukkan skala produksi yang besar. Sementara gula dari aren, bahkan mencatat pertumbuhan ekspor yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa "basis produksi" sebenarnya sudah ada, yang kurang adalah penguatan pada nilai tambahnya.

Beberapa komoditas, bahkan menunjukkan dengan terang mengapa domestikasi menjadi kunci. Gaharu, misalnya, diatur perdagangannya melalui CITES (Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Satwa dan Tumbuhan Liar yang Terancam Punah) karena tekanan pada populasi alam. Pembatasan ini justru membuka jalan bagi budi daya berbasis inokulasi dan kebun rakyat sebagai strategi keberlanjutan ekspor. Damar mata kucing dari Lampung telah lama dikenal sebagai komoditas unggulan dengan kualitas tinggi, tetapi tanpa penguatan rantai pasok dan standar, daya tawarnya tetap terbatas.

Semua ini membuktikan, dimana Indonesia tidak kekurangan komoditas hutan bernilai tinggi. Hal yang dibutuhkan adalah perubahan paradigma, dari sekadar mengambil hasil hutan, menjadi membangun sistem produksi terkelola, terstandar, dan berkeadilan agar biodiversitas tetap terjaga, karbon tetap tersimpan, dan manfaat ekonomi benar-benar mengalir ke masyarakat sekitar hutan.

Penguatan rantai nilai

Transformasi paling realistis bagi Indonesia bukan mengganti hutan menjadi monokultur, melainkan memperluas agroforestri produktif dan hutan tanaman rakyat di ruang kelola yang legal, lalu menghubungkannya dengan pasar yang benar. Inilah jalan tengah yang menjaga tutupan, sekaligus menghidupkan sosial dan ekonomi masyarakat. Hutan tetap dilindungi, lahan terdegradasi dipulihkan, dan masyarakat sekitarnya memperoleh kepastian usaha. Karena bila orientasi kita masih "ambil-sekali-jual" (wild extraction), maka yang kita bangun adalah ekonomi rapuh, dimana masyarakat akan bergantung pada musim, bergantung pada tengkulak, dan rentan merusak lanskap yang menjadi sumbernya.

Ada tiga model yang bisa dijalankan bersama dan saling menguatkan. Pertama, domestikasi bertahap berbasis hasil hutan bukan kayu (HHBK) unggulan lokal. Caranya sederhana, pilih komoditas yang cocok dengan ekologi setempat, siapkan kebun sumber benih, atur panen atau sadap secara terukur, lalu terapkan standar budi daya dan pascapanen. Dengan pendekatan ini, komoditas tidak lagi sekadar "hasil pungut", tetapi menjadi "hasil kelola" yang volumenya bisa diprediksi dan mutunya dijaga, sekaligus, ia bisa menjadi identitas ekonomi daerah, seperti damar di Lampung.

Kedua, perhutanan sosial menjadi fondasi legal dan kelembagaan. Izin kelola yang sudah terbit luas harus ditindaklanjuti dengan penguatan KUPS, koperasi, dan rencana bisnis agar akses kelola benar-benar berubah menjadi akses pasar.

Model ketiga, adalah percepatan melalui klaster hulu–hilir dekat sumber bahan. Artinya, pengolahan tidak dibangun jauh di kota, tetapi sedekat mungkin dengan kebun atau hutan. Dengan begitu, biaya angkut lebih rendah, mutu lebih terjaga, dan nilai tambah tetap di daerah. Contoh pengolahan sagu terintegrasi menunjukkan bahwa hilirisasi berjalan sambil tetap ramah lingkungan, termasuk memanfaatkan limbah untuk energi terbarukan.

Logikanya jelas, jika ada pembeli dan fasilitas olah dekat kebun, petani berani menanam dan merawat. Jika produksi terjamin, industri pun berani masuk dan berinvestasi. Pengalaman koperasi perhutanan sosial yang berhasil menembus pasar ekspor membuktikan bahwa ketika mutu, organisasi, dan pasar bertemu, ekosistem usaha berbasis hutan bisa benar-benar tumbuh.

Hilirisasi, sejatinya membangun rantai nilai dari awal sampai akhir. Dimulai dari standar bahan baku yang jelas. Lalu sortasi dan grading yang rapi, masuk ke pengolahan primer, dilanjutkan ekstraksi atau finishing, selanjutnya ditutup dengan sertifikasi, ketertelusuran, dan branding. Di tahap inilah nilai biasanya melonjak. Komoditas tidak lagi dijual sebagai bahan mentah, tetapi menjadi bahan baku industri berstandar. Hanya saja, transformasi ini tidak boleh berubah menjadi deforestasi gaya baru. Sejak awal harus ada pagar pengaman. Keanekaragaman hayati tidak boleh dirugikan. Hutan primer dan gambut dalam tidak boleh dikonversi. Tutupan lahan harus dicatat dengan transparan. Praktik produksi harus rendah emisi. Hak masyarakat harus dihormati. Pembagian manfaat harus jelas. Kelembagaan koperasi harus akuntabel.

Dengan pagar pengaman itu, Indonesia tidak perlu memilih antara hutan yang lestari atau ekonomi yang tumbuh. Keduanya bisa berjalan bersama, jika tata kelola, pembiayaan, dan pasar dirancang sebagai satu sistem yang utuh.

*) Kuntoro Boga Andri, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup menyiapkan instrumen kebijakan dan implementasi High Integrity Biodiversity Credits untuk memperkuat kerangka pembiayaan keanekaragaman hayati nasional.

“Perlindungan keanekaragaman hayati adalah urgensi nasional yang tidak dapat ditunda. Indonesia, sebagai negara mega-biodiversitas terbesar kedua di dunia, memiliki tanggung jawab global untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alamnya,” kata Hanif, dikutip dari siaran pers, Kamis (19/2/2026).

Komitmen tersebut turut disampaikan KLH dalam kegiatan Biodiversity Financing: Pathways through Biodiversity Valuation and Multilateral Benefit Sharing yang turut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Inggris, mitra pembangunan, akademisi, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan.

Hanif mengemukakan bahwa keanekaragaman hayati bukan hanya aset ekologis, tetapi juga sumber daya alam bernilai tinggi yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, kesehatan, energi, dan pembangunan ekonomi nasional.

Penguatan perlindungan aset ini, paparnya, harus berjalan seiring dengan tata kelola yang adil, berkelanjutan, dan berbasis ilmu pengetahuan.

Instrumen biodiversity credits atau kredit biodiversitas dipandang sebagai mekanisme berbasis hasil yang dapat mendorong kontribusi sektor publik dan swasta secara transparan dan akuntabel terhadap upaya konservasi, restorasi ekosistem, serta perlindungan spesies dan habitat prioritas.

Hanif berpandangan pengembangan instrumen ini harus berlandaskan pada prinsip kredibilitas ilmiah, inklusivitas sosial, tata kelola yang transparan, serta penerapan high integrity safeguards, termasuk sistem measurement, reporting and verification (MRV) yang kuat.

Adapun langkah strategis yang disiapkan KLH untuk implementasi kredit biodiversitas mencakup penyusunan draf kebijakan “nature positive” dan pemanfaatan instrumen biodiversity credits sebagai bagian dari transformasi nilai keanekaragaman hayati ke dalam kerangka ekonomi nasional.

KLH dan mitra juga akan mengembangkan potensi pilot project implementasi biodiversity credits di Indonesia, dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem dan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan bernilai konservasi tinggi.

Selain itu, tim teknis kredit biodiversitas Indonesia juga dibentuk untuk mengembangkan kebijakan, standar, serta instrumen implementasi yang kredibel dan akuntabel.

Selain biodiversity credits, KLH bersama mitra juga memperkuat instrumen pembiayaan keanekaragaman hayati lainnya. Salah satunya adalah instrumen mekanisme Access and Benefit Sharing (ABS) sumber daya genetik untuk memastikan pembagian manfaat yang adil sesuai dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity/CBD), Protokol Nagoya dan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya perlindungan dan pengelolaan lahan basah berbasis pengetahuan untuk kawasan dengan biodiversitas tinggi sekaligus sumber ekonomi untuk masyarakat pesisir.

“Kita berharap lahan basah bukan hanya tanah yang basah, tetapi kawasan dengan biodiversitas yang sangat tinggi, sumber ekonomi yang baik, sekaligus memiliki kemampuan penyerapan karbon yang sangat besar,” ujar Menhut Raja Antoni dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, Raja Antoni mengatakan kemajuan ilmu pengetahuan modern telah membawa banyak progres dalam pengelolaan kehutanan dan lingkungan.

Namun, ia menilai kearifan lokal tetap memiliki peran strategis sebagai sumber pengetahuan yang harus diakui dan dirayakan.

“Masyarakat kita sejak dulu sudah sangat terbiasa dengan sistem pasang surut, sistem pertanian di lahan basah, hingga memahami pola migrasi burung di kawasan basah sejak zaman nenek moyang,” ujar dia.

“Hal-hal seperti ini perlu kita institusionalisasikan untuk melengkapi riset-riset yang dilakukan oleh universitas dan lembaga-lembaga kita,” imbuhnya.

Selain itu, Menhut juga menegaskan komitmen Indonesia sebagai anggota Konvensi Ramsar dengan telah mendaftarkan delapan situs lahan basah penting.

Indonesia, lanjutnya, dianugerahi kekayaan lahan basah yang luar biasa, sehingga perlu adanya kerjasama dan kolaborasi semua pihak baik nasional maupun internasional.

“Sekitar 23 persen mangrove dunia berada di Indonesia, dan kita juga memiliki gambut tropis terbesar di dunia. Ini adalah titipan dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus kita jaga bersama-sama,” kata Raja Antoni.

Sementara itu, Kepala Kerja Sama Pembangunan dan Penasihat Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia Alice Birnbaum mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem mangrove dan masyarakat pesisir.

“Mangrove ini tidak hanya indah tapi juga diakui secara global sebagai penopang keanekaragaman hayati dan pondasi bagi ekosistem,” ujar dia.

Birnbaum juga mengatakan Kanada bangga dapat bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI.

“Kanada sangat bangga dapat bermitra dengan Kementerian Kehutanan dan banyak pihak lainnya. Kami berkomitmen untuk melindungi ekosistem sekaligus memperkuat masyarakat pesisir. Kita di sini hadir ini menjadi babak baru menuju keberlanjutan,” kata Birnbaum.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai penetapan lanskap Sombori-Matarombeo-Tangkelemboke-Mekongga di Sulawesi Tenggara sebagai kawasan konservasi nasional dan warisan dunia adalah keputusan strategis. Upaya ini bisa menjawab krisis iklim, deforestasi, dan meningkatnya risiko bencana ekologis di Kawasan Wallacea.

Konferensi Wallacea Expeditions pada Senin (5/1) membahas usulan pembentukan kawasan konservasi berbasis lanskap seluas kurang lebih 6.000 km persegi di empat wilayah tersebut.

“Pengusulan taman nasional dan warisan dunia merupakan langkah preventif berbasis bukti ilmiah, bukan keputusan politis,” kata Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi BRIN Hendra Gunawan, dalam konferensi tersebut.

Kawasan Wallacea meliputi Sulawesi, sebagian Nusa Tenggara, Halmahera, dan sebagian Pulau Timor dengan luas daratan sekitar 347 ribu km persegi.

Kawasan ini menjadi tempat peralihan satwa dan puspa tipe Asiatis ke Australis dan sebaliknya. Kondisi tersebut membuat lokasi ini kaya dengan biodiversitas. Sekitar 10 ribu spesies tumbuhan tercatat hidup di kawasan ini. Sebanyak 1.500 spesies di antaranya adalah spesies endemik dan 66 spesies berkategori terancam kepunahan. Namun, riset menunjukkan Kawasan Wallacea telah kehilangan sekitar 1,37 juta hektare hutan dalam satu dekade terakhir.

Hendra mengatakan komplek Pegunungan Mekongga (±258.519 ha) memiliki peran ekologis krusial dengan hulu mencakup tiga daerah aliran sungai (DAS) dan 30 sungai yang menopang sistem hidrologi regional. Kawasan ini juga menyimpan bentang ekosistem langka, seperti hutan sub-montana hingga sub-alpin, yang menjadi habitat berbagai satwa endemik Sulawesi. Di antaranya adalah anoa, babirusa, rangkong Sulawesi, serta tarsius.

Hasil riset International Cooperative Biodiversity Group dan rangkaian Wallacea Scientific Expedition Series pun mengungkap potensi keanekaragaman hayati yang luar biasa. Sejumlah spesies mamalia, flora, serangga, dan ratusan mikroorganisme terduga spesies baru ditemukan dan belum pernah dideskripsikan secara ilmiah sebelumnya.

Dukungan dari Berbagai Pihak

Wakil Rektor Universitas Halu Oleo, La Ode Santiaji Bande, juga memvalidasi kekayaan nilai biodiversitas, geologi, dan arkeologi di kawasan tersebut. Menurutnya, kawasan ini layak diakui sebagai warisan dunia.

Sebagai perwakilan dari pemerintah daerah, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua, berkomitmen untuk menyerahkan proses penetapan kawasan kepada Kementerian Kehutanan.

Staf Khusus Kementerian Kehutanan Silverius Oscar Unggul mengatakan, pengusulan lanskap ini sejalan dengan arah kebijakan pengelolaan hutan berbasis lanskap. Ini termasuk pembentukan satuan tugas khusus dan penerapan moratorium aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan bernilai tinggi.

BRIN menilai momentum kebijakan saat ini sangat krusial untuk menghidupkan kembali komitmen daerah yang dideklarasikan sejak 2013. Penetapan taman nasional dan warisan dunia bukan penghambat pembangunan, tapi instrumen perlindungan ekologis jangka panjang yang menjamin ketahanan air, keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan masyarakat.

Belantara Foundation berkolaborasi dengan Gaia Indonesia, Himpunan Mahasiswa Biologi Helianthus FMIPA, dan Wapalapa Universitas Pakuan menyelenggarakan Belantara Biodiversity Class bagi generasi muda, di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan, pada Sabtu (20/12). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mendata dan mengidentifikasi biodiversitas yang meliputi satwa burung, amfibi, dan reptil di kawasan perkotaan.

Belantara Biodiversity Class ingin meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, akan pentingnya menjaga dan melestarikan biodiversitas yang ada di sekitar mereka.

Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dolly Priatna, mengatakan Tebet Eco Park dipilih menjadi lokasi kegiatan karena merupakan taman kota seluas 7,3 hektare yang memiliki potensi menjadi habitat berbagai jenis fauna burung serta amfibi dan reptil. Selain itu, taman kota yang telah direvitalisasi pada tahun 2021 itu lokasinya sangat strategis serta memiliki fasilitas yang cocok untuk kegiatan edukasi dan penyadartahuan.

Dua kawasan taman yang awalnya terpisah dan berseberangan – Taman Tebet Utara dan Taman Tebet Selatan - kini telah menjadi satu taman terpadu yang mengusung konsep harmonisasi antara fungsi ekologi, sosial, edukasi dan rekreasi.

“Oleh karenanya, amat penting dilakukan pendataan potensi biodiversitas seperti jenis-jenis burung, amfibi dan reptil sebagai bahan monitoring dan evaluasi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di taman tersebut” ujar Dolly, yang juga merupakan pengajar di Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan.

Taman Kota Jadi Laboratorium Alam

Dolly, yang juga anggota Commission on Ecosystem Management IUCN, menambahkan keberadaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan seperti Tebet Eco Park ini dapat menjadi laboratorium alam, tempat menimba ilmu bagi pelajar khususnya bidang biologi. Selain itu, keberadaan satwa liar ini juga sangat membantu dalam mendukung terjadinya keseimbangan ekosistem di area taman kota tersebut.

Berdasarkan Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029, setidaknya terdapat 25 jenis burung, dua jenis amfibi, dan tiga jenis reptil yang berhasil dijumpai di Tebet Eco Park. Data tersebut perlu dilakukan pemutakhiran setiap waktu untuk mengetahui apakah terjadi perubahan terhadap keberadaan jumlah masing-masing jenis.

Satwa liar seperti burung, amfibi dan reptil memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan ekosistem. Misalnya, burung dapat membantu dalam penyebaran biji (seeds dispersal). Amfibi dan reptil berperan penting sebagai pengendali hama alami (serangga hama dan tikus). Selain itu, burung, amfibi dan reptil dapat menjadi indikator baik atau tidaknya kualitas lingkungan (bioindikator) dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Seiring pesatnya pembangunan, burung, amfibi dan reptil menghadapi tantangan dan ancaman seperti kehilangan habitat, perburuan dan perdagangan secara ilegal, pencemaran lingkungan, perubahan iklim global, serta kerusakan ekosistem yang berdampak pada produktivitas dan kesehatan habitat mereka.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di kawasan Tebet Eco Park, diidentifikasi 20 jenis burung, satu jenis amfibi, dan delapan jenis reptil. Dari 20 jenis burung yang berhasil diidentifikasi, terdapat satu jenis burung, yaitu burung betet biasa (Psittacula alexandri) yang masuk ke dalam kategori burung yang dilindungi.

Berdasarkan daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN), terdapat dua jenis burung, yaitu burung betet biasa (Psittacula alexandri) yang berstatus hampir terancam punah dan burung kerak kerbau (Acridotheres javanicus)yang berstatus rentan terhadap kepunahan.

Kegiatan ini dihadiri oleh 70 siswa yang berasal dari 30 Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dari Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang.

Jakarta, CNBC Indonesia - Australia sedang bergerak perlahan ke utara menuju Asia dengan kecepatan yang cukup mengejutkan. Penelitian menunjukkan benua Australia bergeser sekitar 7 cm per tahun ke arah utara, kecepatan yang setara dengan pertumbuhan kuku manusia.

Meskipun pergerakan ini tampak tidak signifikan dalam jangka pendek, dalam jutaan tahun ke depan, hal tersebut akan memicu perubahan geologis besar yang dapat membentuk ulang lanskap, iklim, serta keragaman hayati benua tersebut dengan cara yang berdampak jangka panjang.

Secara keseluruhan, pergeseran Australia ke arah Asia merupakan proses geologis yang akan membentuk ulang tidak hanya benua itu sendiri, tetapi juga wajah alam maupun teknologi dunia.

Penemuan mengenai pergerakan Australia ke utara sebenarnya bukan hal baru. Pada 2009, Zheng-Xiang Li, ahli geologi dari Curtin University, menjelaskan bahwa proses tersebut merupakan bagian dari siklus alami di mana benua-benua bergerak saling menjauh dan pada akhirnya bertabrakan.

Ini adalah fenomena yang berulang dalam sejarah Bumi, dan tabrakan Australia dengan Asia hanyalah salah satu episode dalam sejarah geologi purba tersebut. "Suka atau tidak, benua Australia akan bertabrakan dengan Asia," ujar Li, dikutip dari India Times, Selasa (18/11/2025). Artinya pergerakan ini tidak dapat dihentikan.

Australia telah bergerak ke utara selama sekitar 50 juta tahun di atas Lempeng Indo-Australia. Dalam jangka sangat panjang, tabrakan antara lempeng ini dan Lempeng Eurasia akan memicu sejumlah perubahan besar, termasuk gempa bumi, pembentukan pegunungan baru, serta aktivitas vulkanik.

Efeknya juga akan dirasakan pada ekosistem. Indonesia, sebagai wilayah yang berada tepat di antara kedua lempeng tersebut, diprediksi akan mengalami perubahan besar dalam keragaman hayati.

Satwa khas Australia seperti kanguru dan wombat bisa saja berinteraksi dengan fauna Asia, menciptakan kompetisi baru antarspesies. Beberapa hewan mungkin mampu beradaptasi, sementara yang lain berpotensi punah.

Para peneliti menyebut peristiwa ini berpotensi menjadi "titik balik biodiversitas" di kawasan Asia-Australia.

Dampak pergeseran Australia tidak hanya berlaku di masa depan. Pada 2016, ilmuwan menemukan bahwa pergerakan benua ini telah menggeser koordinat GPS Australia hingga 1,5 meter dari posisi sebenarnya. Pemerintah setempat bahkan harus mengubah koordinat resmi negara sebesar 1,8 meter agar tetap akurat.

Ke depan, sistem navigasi, peta satelit, hingga infrastruktur yang bergantung pada akurasi posisi harus diperbarui secara berkala. Sektor-sektor seperti mobil otonom, penerbangan, hingga pertanian presisi sangat rentan terhadap kesalahan posisi meski dalam skala kecil.

Meski dampaknya dirasakan secara bertahap, pergerakan Australia menuju Asia menjadi salah satu proses geologi besar yang akan mengubah bentuk wilayah, kehidupan alam, dan teknologi di kawasan Asia termasuk Indonesia.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]