Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti kericuhan penonaktifan jutaan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebagai masalah serius yang merugikan pemerintah, baik dari sisi anggaran maupun citra.

Ia menyinggung kasus peserta dengan penyakit berat, seperti gagal ginjal, yang mendadak tidak bisa menjalani cuci darah karena status kepesertaannya berubah menjadi tidak eligible.

"Karena tiba-tiba ketika ada yang mau cuci darah tiba-tiba enggak eligible, enggak berhak, kan itu kayanya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama," ujar Purbaya dalam Rapat Konsultasi Pimpinan Komisi DPR RI di Jakarta, Senin (9/2).

"Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini," ujarnya menambahkan.

Purbaya menilai kericuhan terjadi lantaran banyak peserta yang tidak mengetahui telah terdepak sebagai peserta JKN.

"Karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk daftar lagi, sehingga kerasa itu 10 persen, kalau 1 persen enggak ribut orang-orang" ujar Purbaya.

Menurutnya, penonaktifan peserta PBI secara massal seharusnya dilakukan bertahap, misalnya melalui mekanisme transisi selama tiga hingga lima bulan, agar masyarakat tidak terkejut.

"Ini yang musti dikendalikan ke depan. Kalau angkanya sedrastis begini ya di-smoothing sedikit lah, di average 3-5 bulan, terserah. Tapi, jangan menimbulkan kejutan seperti itu," tegas Purbaya.

Untuk jangka pendek, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui pembiayaan darurat agar peserta PBI yang terdampak tetap mendapatkan layanan kesehatan selama masa perbaikan data.

Meski demikian, Purbaya menekankan solusi jangka panjang membutuhkan koordinasi yang lebih solid antara BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan agar kericuhan serupa tidak terulang.

Ia juga menegaskan bahwa instansi terkait harus duduk bersama, bukan saling menyalahkan di ruang publik, untuk mencegah kerugian pemerintah akibat buruknya manajemen data.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap mencairkan dana darurat sebesar Rp15 miliar untuk reaktivasi sementara kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) yang dinonaktifkan.

Hal tersebut disampaikan Purbaya usai rapat konsultasi dengan pimpinan Komisi DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/2).

"Nanti kan BPJS tinggal minta ke saya. Itu salah satu anggaran yang dibintangi. Tinggal datang ke saya minggu depan juga udah cair kan enggak terlalu besar," ujar Purbaya.

Dana tersebut disiapkan untuk menjamin layanan kesehatan pasien dengan penyakit katastropik, seperti gagal ginjal dan kanker, yang berisiko mengalami kondisi fatal jika pengobatan terhenti. Skema reaktivasi darurat ini akan berlaku selama tiga bulan bagi sekitar 120 ribu peserta PBI-JKN yang terdampak penonaktifan.

Di samping itu, Purbaya juga menegaskan pemerintah telah menyalurkan dukungan fiskal tambahan untuk menjaga keberlanjutan BPJS Kesehatan. Ia menyebut pemerintah sudah melakukan injeksi dana sebesar Rp20 triliun ke BPJS Kesehatan pada tahun ini.

"Kita udah inject Rp20 triliun loh ke BPJS. Udah masuk tinggal cair aja. Tinggal dicairkan aja," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, kebijakan dana darurat tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Ia menjelaskan nilai kebutuhan anggaran diperkirakan sekitar Rp5 miliar per bulan sehingga total mencapai Rp15 miliar untuk periode tiga bulan.

Perhitungan itu didasarkan pada jumlah sekitar 120 ribu pasien dengan besaran iuran PBI-JKN sekitar Rp42 ribu per orang per bulan. Dengan demikian, total kebutuhan anggaran sekitar Rp5 miliar per bulan.

"Kalau tiga bulan, paling sekitar Rp15 miliar untuk otomatis mereaktivasi peserta yang tadi PBI-nya keluar," ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah mengusulkan penerbitan surat keputusan (SK) dari Kementerian Sosial agar selama tiga bulan ke depan layanan kesehatan untuk peserta PBI-JKN dengan penyakit katastropik dapat langsung direaktivasi secara otomatis.

"Kita usulkan supaya dikeluarkan SK Kemensos, untuk tiga bulan ke depan, layanan katastrofik yang 120 ribu tadi itu otomatis direaktivasi," tegas Budi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai kisruh terkait penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) dipicu oleh besarnya jumlah peserta yang dikeluarkan dari program tersebut.

Purbaya menyebut, per Februari 2026, terdapat sekitar 11 juta peserta PBI-JKN yang dinonaktifkan. Jumlah itu melonjak tajam dibanding periode sebelumnya yang hanya di bawah 1 juta peserta.

"Saya di Kemenkeu mencoba menganalisa kenapa sebelumnya tidak ada keributan tiba-tiba ada keributan jumlah penghapus dan penggantian PBI-JK dihapus itu Feb 2026 naiknya mencapai 11 juta orang hampir 10 persen dari total sebelumnya 7.111 atau di bawah 1 juta," ujar Purbaya dalam rapat dengan ketua komisi DPR RI, Senin (9/2).

Menurut Purbaya, lonjakan penonaktifan tersebut menimbulkan efek kejut di masyarakat karena banyak peserta tidak mengetahui status kepesertaannya telah berubah, termasuk mereka yang tengah menjalani pengobatan.

"Jadi ini yang menimbulkan keributan di Februari karena sebagian besar orang terpengaruh dan mereka tidak tahu begitu 10 yang sakit hampir semuanya kena," ujarnya.

Purbaya menilai kebijakan penonaktifan seharusnya dilakukan secara bertahap agar tidak memicu kegaduhan. Ia mengusulkan agar pemerintah melakukan penyicilan penonaktifan peserta PBI-JKN yang dinilai sudah tidak memenuhi syarat.

"Di-smoothing sedikit, tapi jangan menimbulkan kejutan," katanya.

Ia menegaskan selama ini program PBI-JKN berjalan relatif tanpa gejolak, padahal besaran anggaran yang dikeluarkan pemerintah tidak berubah.

"Karena uang yang saya keluarkan sama, kenapa keributannya beda?" ujar Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya mengimbau agar kebijakan penonaktifan BPJS Kesehatan tidak langsung diberlakukan. Ia menyarankan masa transisi selama dua hingga tiga bulan yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat.

" Dapat dipertimbangkan untuk tidak langsung berlaku, namun diberikan jangka waktu dua sampai tiga bulan yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi begitu mereka masuk list tidak masuk lagi ke data PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan, entah membayar di tempat lain atau bagaimana," jelasnya.

Purbaya juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak merugikan peserta yang sedang menjalani perawatan intensif.

"Jangan sampai yang sudah sakit tiba-tiba, cuci darah lagi, tiba-tiba tidak eligible, tidak berhak. Itu kayaknya kita konyol, padahal uang yang saya keluarkan sama," pungkasnya.